Peraturan Menteri Nomor m-hh-05-ot-01-01 Tahun 2010 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas: a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; c. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; d. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; e. Direktorat Jenderal Imigrasi; f. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual; g. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia; h. Inspektorat Jenderal; i. Badan Pembinaan Hukum Nasional; j. Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia; k. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia; l. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Hubungan Luar Negeri; m. Staf Ahli Bidang Politik, Sosial dan Keamanan; n. Staf Ahli Bidang Hukum Lingkungan dan Pertanahan; o. Staf Ahli Bidang Pengembangan Budaya Hukum ; dan p. Staf Ahli Bidang Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

(1) Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan dan Hak Asasi Manusia. (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. 676, No.2010 7

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sekretariat Jenderal terdiri atas: a. Biro Perencanaan; b. Biro Kepegawaian; c. Biro Keuangan; d. Biro Perlengkapan; e. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri; dan f. Biro Umum.

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, kelembagaan, ketatalaksanaan pengelolaan dan pendayagunaan telematika dan evaluasi serta penyusunan laporan kementerian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan pengolahan data perencanaan dan anggaran kementerian; b. penyusunan rencana pembangunan yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan; c. penyusunan program dan Nota Keuangan/Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran, perubahan/revisi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L); d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis perencanaan kementerian; e. pelaksanaan pembinaan kelembagaan di lingkungan kementerian; f. pelaksanaan pembinaan ketatalaksanaan di lingkungan kementerian; g. pengelolaan dan pendayagunaan telematika; h. penyusunan evaluasi rencana dan program serta penyusunan laporan kementerian; dan i. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Perencanaan.

Biro Perencanaan terdiri atas: a. Bagian Program dan Anggaran; b. Bagian Kelembagaan; c. Bagian Tata Laksana; d. Bagian Pengelolaan dan Pendayagunaan Telematika; e. Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan perencanaan, program dan anggaran, rencana pembangunan jangka menengah, nota keuangan/RAPBN, Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan 676, No.2010 9 Anggaran Kementerian/Lembaga(RKA-K/L), perubahan/revisi rencana strategis/RKA-K/L serta pemberian bimbingan teknis perencanaan dan penganggaran di lingkungan kementerian.

untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi penyusunan perencanaan, program rencana strategis dan program dan anggaran; b. penghimpunan dan penelahaan data perencanaan strategis, penelahaan data perencanaan program dan anggaran kementerian; c. pengolahan dan evaluasi Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM); d. penyusunan dan pengolahan satuan biaya khusus, satuan biaya umum kementerian; e. penyusunan, pengolahan dan evaluasi rencana strategis kementerian dan blue print (cetak biru) pembangunan hukum dan hak asasi manusia; f. penyusunan dan pengolahan Rencana kerja (Renja), nota keuangan/rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga(RKA-K/L); g. penyusunan dan pengolahan revisi/perubahan rencana strategis Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga(RKA-K/L) di lingkungan kementerian; h. penyusunan dan pengolahan usulan pinjaman/hibah luar negeri di lingkungan kementerian; dan i. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis perencanaan dan penganggaran kementerian.

Bagian Program dan Anggaran terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran I; b. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran II; c. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran III; dan d. Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran IV.

Bagian Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan urusan peraturan dan pembinaan kelembagaan, dan bimbingan teknis serta evaluasi organisasi di lingkungan kementerian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Kelembagaan menyelenggarakan fungsi: a. penelaahan, analisa kebutuhan, penyusunan standar, perumusan tugas, fungsi dan susunan organisasi di lingkungan kementerian; b. pengelolaan dan pengolahan data unit organisasi di lingkungan kementerian; c. pelaksanaan pemantauan kinerja organisasi di lingkungan kementerian; d. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan organisasi; dan e. pengevaluasian organisasi.

Bagian Kelembagaan terdiri atas: a. Subbagian Organisasi I; b. Subbagian Organisasi II; dan c. Subbagian Organisasi III.

Bagian Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan standar sarana kerja, sistem dan prosedur administrasi, analisa jabatan, dan evaluasi ketatalaksanaan serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan standardisasi sarana kerja, dan penyiapan pengukuran efisiensi dan efektivitas kerja; b. penyusunan sistem dan prosedur administrasi, metoda kerja dan koordinasi penyiapan naskah rancangan peraturan di lingkungan kementerian; c. evaluasi ketatalaksanaan dan penyusunan analisa jabatan; dan d. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan. 676, No.2010 13

Bagian Tata Laksana terdiri atas: a. Subbagian Standardisasi Sarana Kerja; b. Subbagian Sistem, Prosedur, dan Metoda; c. Subbagian Analisa Tata Laksana; dan d. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Standardisasi Sarana Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, penelaahan dan penyusunan standardisasi sarana kerja serta pengukuran efisiensi dan efektivitas kerja. (2) Subbagian Sistem, Prosedur, dan Metoda mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur administrasi, metoda kerja, serta koordinasi penyiapan naskah rancangan peraturan di lingkungan kementerian. (3) Subbagian Analisa Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi ketatalaksanaan dan penyusunan analisa jabatan. (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perencanaan.

Bagian Pengelolaan dan Pendayagunaan Telematika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, standardisasi pengelolaan dan pendayagunaan telematika, fasilitasi, pengelolaan data dan penyajian informasi, serta pengamanan dan pemeliharaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Pengelolaan dan Pendayagunaan Telematika menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana pengelolaan dan pendayagunaan telematika di lingkungan kementerian; b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan telematika di lingkungan kementerian; c. koordinasi penyusunan standardisasi pengelolaan dan pendayagunaan telematika di lingkungan kementerian; d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan data dan penyajian informasi di lingkungan kementerian;dan e. koordinasi pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan data, sistem, perangkat, jaringan portal serta infrastuktur teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan kementerian.

Bagian Pengelolaan dan Pendayagunaan Telematika terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan dan Fasilitasi Telematika; b. Subbagian Standardisasi Telematika; c. Subbagian Data dan Informasi; dan d. Subbagian Pengamanan dan Pemeliharaan Telematika.

(1) Subbagian Perencanaan dan Fasilitasi Telematika mempunyai tugas melakukan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana dan fasilitasi pengelolaan serta pendayagunaan telematika di lingkungan kementerian. (2) Subbagian Standardisasi Telematika mempunyai tugas melakukan koordinasi penyiapan bahan penyusunan standardisasi pengelolaan dan penyajian informasi di lingkungan kementerian. (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyiapan pengelolaan data dan penyajian informasi di lingkungan kementerian. (4) Subbagian Pengamanan dan Pemeliharaan Telematika mempunyai tugas melakukan koordinasi pengamanan dan pemeliharaan data, sistem, perangkat, jaringan portal serta infrastuktur teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan kementerian.

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pengumpulan dan analisis hasil pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana dan program kementerian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pemantauan, pengumpulan dan analisis hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan kementerian; b. pelaksanaan evaluasi kinerja hasil pelaksanaan rencana dan program kementerian periode sebelumnya; 676, No.2010 15 c. penyiapan penyusunan laporan hasil evaluasi rencana dan program kementerian; dan d. penyusunan laporan hasil evaluasi rencana strategis kementerian sebagai bahan rencana strategis periode berikutnya.

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas: a. Subbagian Pemantauan, Analisa dan Pelaporan I; b. Subbagian Pemantauan, Analisa dan Pelaporan II; c. Subbagian Pemantauan, Analisa dan Pelaporan III; dan d. Subbagian Pemantauan, Analisa dan Pelaporan IV.

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian di lingkungan kementerian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana formasi, pengadaan dan penempatan, pengelolaan kepangkatan, kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Kepegawaian; b. penyusunan rencana pengembangan pegawai dan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kinerja; c. perencanaan gaji berkala dan mutasi pegawai; d. pengembangan kinerja, kesejahteraan, disiplin, pemberhentian dan pensiun pegawai; e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Kepegawaian. 676, No.2010 17

Biro Kepegawaian terdiri atas: a. Bagian Umum Kepegawaian; b. Bagian Pengembangan Karir Pegawai; c. Bagian Mutasi Pegawai; d. Bagian Pemberhentian, Pensiun dan Disiplin Pegawai; e. Bagian Tata Usaha Kepegawaian; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana formasi, pengadaan dan alokasi formasi, pengendalian kepangkatan, kesejahteraan dan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Umum Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana formasi, pengadaan, alokasi formasi dan pengendalian kepangkatan; b. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundangan-undangan dan petunjuk-petunjuk kepegawaian, penghimpunan dan pemeliharaan peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian; c. penyiapan penyelesaian urusan jaminan hari tua, kartu isteri/suami, cuti pegawai dan lain-lain sebagainya; dan d. pengelolaan urusan tata usaha Biro Kepegawaian.

Bagian Umum Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai; b. Subbagian Peraturan Perundangan- undangan; c. Subbagian Jaminan Sosial; dan d. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Penyusunan Formasi dan Pengadaan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan bahan rencana formasi, pengadaan dan perencanaan alokasi formasi pegawai di lingkungan Unit Pusat maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta perencanaan pengendalian kenaikan pangkat. (2) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan petunjuk-petunjuk kepegawaian, penghimpunan dan pemeliharaan peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian. (3) Subbagian Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan penyelesaian urusan jaminan hari tua/tabungan asuransi pensiun, asuransi kesehatan, kartu isteri/kartu suami, cuti pegawai, laporan perkawinan, kelahiran dan perceraian serta penyiapan permohonan bantuan dana tabungan perumahan, piagam Dayaka Rhudika Pengayoman serta pembekalan bagi pegawai yang akan pensiun. (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Kepegawaian.

Bagian Pengembangan Karir Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, dan analisa kebutuhan pengembangan karir pegawai dan bahan seleksi pegawai, pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan luar negeri.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan dan penganalisaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan karir pegawai; b. penyiapan dan penyaringan pegawai untuk keperluan pengangkatan, penempatan dan pengembangan; c. penyiapan pengiriman pegawai ke luar negeri; dan d. penyiapan pemberian penghargaan kepada pegawai dan unit kerja yang berprestasi. 676, No.2010 19

Bagian Pengembangan Karir Pegawai terdiri atas: a. Subbagian Analisa Kebutuhan Pengembangan Pegawai; b. Subbagian Analisa Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri; dan c. Subbagian Seleksi Pengembangan Pegawai.

(1) Subbagian Analisa Kebutuhan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan analisa kebutuhan dan penyusunan kebutuhan pengembangan karir pegawai serta pemberian piagam penghargaan bagi pegawai yang telah menjalani pensiun. (2) Subbagian Analisa Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan pengembangan si stem kepegawaian, analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan luar negeri dan pengurusan pegawai ke luar negeri dalam kerja sama teknis luar negeri serta pemberian penghargaan kepada pegawai dan unit kerja yang berprestasi di lingkungan kementerian. (3) Subbagian Seleksi Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan perencanaan dan penyaringan pegawai untuk keperluan pengangkatan, penempatan dan pengembangan karir pegawai.

Bagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penetapan, pengangkatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan dan mutasi kepegawaian lainnya serta pengelolaan administrasi jabatan fungsional di lingkungan kementerian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Mutasi Pegawai menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penetapan pengangkatan dan kepangkatan pegawai; b. penyiapan penetapan penggajian; c. penyiapan penetapan pemindahan dan mutasi kepegawaian lainnya serta pengambilan sumpah/janji pegawai negeri sipil; dan d. pengelolaan administrasi jabatan fungsional.

Bagian Mutasi Pegawai terdiri atas: a. Subbagian Mutasi I; b. Subbagian Mutasi II; c. Subbagian Mutasi III; dan d. Subbagian Mutasi IV.

(1) Subbagian Mutasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan pengangkatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan dan mutasi kepegawaian lainnya serta pengambilan sumpah/janji pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Unit Pusat. (2) Subbagian Mutasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan pengangkatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan dan mutasi kepegawaian lainnya serta pengambilan sumpah/janji pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di DKI Jakarta, Jawa, Banten, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. (3) Subbagian Mutasi III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan pengangkatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan dan mutasi kepegawaian lainnya serta pengambilan sumpah/janji pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Sumatera, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan, Sulawesi, dan Gorontalo. (4) Subbagian Mutasi IV mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan pengangkatan, kepangkatan, penggajian, golongan IV/b ke atas dan mutasi jabatan serta pengelolaan administrasi jabatan fungsional di lingkungan kementerian.

Bagian Pemberhentian, Pensiun dan Disiplin Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan di bidang pemberhentian dan pemensiunan, dan penegakan disipilin.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dmaksud dalam Pasal 47, Bagian Pemberhentian, Pensiun dan Disiplin Pegawai menyelenggarakan fungsi: 676, No.2010 21 a. penyiapan pemberhentian dan pensiun pegawai; dan b. penyelesaian administrasi dalam rangka penegakan hukuman disiplin pegawai.

Bagian Pemberhentian, Pensiun dan Disiplin Pegawai terdiri atas: a. Subagian Pemberhentian dan Pensiun I; b. Subagian Pemberhentian dan Pensiun II; c. Subagian Pemberhentian dan Pensiun III; dan d. Subagian Administrasi Disiplin Pegawai.

(1) Subbagian Pemberhentian dan Pensiun I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelesaian urusan pensiun di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di DKI Jakarta, Jawa dan Banten. (2) Subbagian Pemberhentian dan Pensiun II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelesaian urusan pensiun di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Sumatera, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Kalimantan. (3) Subbagian Pemberhentian dan Pensiun III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelesaian urusan pensiun di lingkungan Unit Pusat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Sulawesi, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Bali, dan Nusa Tenggara. (4) Subagian Administrasi Disiplin Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelesaian pemberhentian dan penyelesaian administrasi dalam rangka penegakan hukuman disiplin pegawai.

Bagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bagian Tata Usaha Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. penghimpunan data kepegawaian, pencatatan segala pemindahan pegawai, dan mutasi kepegawaian dalam buku mutasi dan kartu mutasi pegawai yang bersangkutan; b. pengelolaan arsip kepegawaian secara sistematis serta urusan kartu pegawai (KARPEG); c. penyusunan daftar urut kepegawaian setiap tahun; dan d. pengelolaan penggandaan.

Bagian Tata Usaha Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Tata Naskah I; b. Subbagian Tata Naskah II; c. Subbagian Penggandaan I; dan d. Subbagian Penggandaan II

(1) Subbagian Tata Naskah I mempunyai tugas melakukan penghimpunan data kepegawaian, pencatatan mutasi kepegawaian, penyusunan daftar urut kepangkatan pegawai Sekretariat Jenderal, pengurusan kartu pegawai di lingkungan Unit Pusat serta pengelolaan arsip Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jawa dari golongan I sampai dengan golongan IV. (2) Subbagian Tata Naskah II mempunyai tugas melakukan penghimpunan data kepegawaian, pencatatan mutasi kepegawaian, penyusunan daftar urut kepangkatan pegawai kementerian golongan IV seluruh INDONESIA dan pengelolaan arsip kepegawaian golongan III sampai golongan IV pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Luar Jawa. (3) Subbagian Penggandaan I mempunyai tugas melakukan urusan pengetikan dan penggandaan penetapan kepegawaian di lingkungan Unit Pusat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di DKI Jakarta, Jawa dan Banten. (4) Subbagian Penggandaan II mempunyai tugas melakukan urusan pengetikan dan penggandaan penetapan kepegawaian di lingkungan Unit Pusat dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Luar Jawa. 676, No.2010 23

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengelolaan, koordinasi, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan kementerian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara kementerian; b. koordinasi, pembinaan, pengelolaan terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara kementerian; c. penyusunan dan perumusan pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) kementerian; d. penyusunan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran kementerian; e. pelaksanaan pengeluaran keuangan kementerian; f. pelaksanaan dan pengujian surat permintaan pembayaran (SPP) dan penerbitan surat perintah membayar (SPM) Sekretariat Jenderal; g. pelaksanaan urusan pembendaharaan dan penatausahaan administrasi keuangan kementerian; h. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan kementerian; i. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan keuangan; j. pelaksanaan penyelesaian kerugian negara; dan k. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Keuangan.

Biro Keuangan terdiri atas: a. Bagian Pelaksanaan Anggaran; b. Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan; c. Bagian Pengujian Dokumen dan Penerbitan Surat Perintah Membayar; d. Bagian Akuntansi dan Pelaporan; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 58 Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja kementerian, penyusunan dan perumusan pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran, revisi daftar isian pelaksanaan anggaran serta bimbingan teknis pelaksanaan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara kementerian; b. penyiapan penyusunan dan perumusan pelaksanaan daftar isian pelaksanaan anggaran; c. penyiapan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran; d. penyusunan dan revisi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis daftar isian pelaksanaan anggaran; e. pengelolaan penerimaan negara bukan pajak; dan f. pemberian bimbingan teknis pelaksanaan anggaran.

Bagian Pelaksanaan Anggaran terdiri atas: a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran I; b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran II; c. Subbagian Pelaksanaan Anggaran III; dan d. Subbagian Pelaksanaan Anggaran IV.

Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, tata usaha keuangan, bimbingan teknis pengelolaan keuangan di lingkungan kementerian dan urusan tata usaha Biro Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan pedoman dan petunjuk tata usaha keuangan di lingkungan kementerian; b. penyiapan dan penetapan pengelola keuangan; c. penyiapan penyusunan bahan pengelolaan perbendaharaan; d. penyiapan bahan penilaian dan penyelesaian kerugian negara; e. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan keuangan; dan f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Keuangan.

Bagian Perbendaharaan dan Tata Usaha Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Perbendaharaan; b. Subbagian Tata Usaha Keuangan; c. Subbagian Kerugian Negara; dan d. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan pengelolaan, perbendaharaan dan pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan. (2) Subbagian Tata Usaha Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pedoman dan petunjuk tata usaha keuangan di lingkungan kementerian. (3) Subbagian Kerugian Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian pertimbangan serta penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi. (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Keuangan.

Bagian Pengujian Dokumen dan Penerbitan Surat Perintah Membayar mempunyai tugas melaksanakan pengujian surat perintah pembayaran (SPP), penerbitan surat perintah membayar (SPM), surat setoran bukan pajak (SSBP), 676, No.2010 27 monitoring dan pembinaan teknis pengujian surat perintah pembayaran dan penerbitan surat perintah membayar, surat setoran bukan pajak serta pelaksanaan urusan biaya mutasi pejabat kementerian, biaya secara terpusat dan biaya pemulangan bagi pegawai yang pensiun.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Bagian Pengujian Dokumen dan Penerbitan Surat Perintah Membayar menyelenggarakan fungsi: a. pengujian surat perintah pembayaran dan penerbitan surat perintah membayar serta surat setoran bukan pajak; b. pengajuan surat perintah membayar dan penyetoran surat setoran bukan pajak kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN); c. pembinaan teknis pengujian surat perintah pembayaran dan penerbitan surat perintah membayar serta surat setoran bukan pajak kementerian ; d. pelaksanaan monitoring penerbitan surat perintah membayar dan surat setoran bukan pajak kementerian; e. pelaksanaan urusan biaya mutasi pejabat kementerian; f. pelaksanaan urusan biaya secara terpusat; dan g. pelaksanaan biaya pemulangan bagi pegawai yang pensiun.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan akuntansi, penyusunan laporan keuangan kementerian serta bimbingan teknis akuntansi dan pelaporan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Bagian Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran; b. pengumpulan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran; c. penyiapan rekonsiliasi data laporan keuangan; dan d. pemberian bimbingan teknis akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas: a. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I; b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II; c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III; dan d. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan IV.

Biro Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Biro Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: 676, No.2010 31 a. penyiapan dan pembinaan pemetaan kebutuhan barang milik negara serta pengelolaan barang milik negara pada unit kerja sesuai dengan standardisasi; b. pelaksanaan pengadaan guna memenuhi kebutuhan unit kerja secara tepat dan sesuai standardisasi.; c. pelaksanaan penyimpanan, pemeliharaan, penyaluran barang milik negara; d. pelaksanaan penatausahaan barang milik negara yang terinventarisasi dan sesuai standardisasi; e. penyiapan penetapan dan pelaksanaan penggunaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara dalam penggunaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Perlengkapan.

Biro Perlengkapan terdiri atas: a. Bagian Analisa Kebutuhan; b. Bagian Pengadaan; c. Bagian Penyimpanan dan Penyaluran; d. Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara; e. Bagian Penghapusan; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Analisa Kebutuhan mempunyai tugas melaksanakan pemetaan kebutuhan barang milik negara pada unit kerja secara terintegrasi sesuai dengan standardisasi dan pengelolaan barang milik negara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Analisa Kebutuhan menyelenggarakan fungsi: a. penyediaan data barang milik negara dan penyiapan peraturan-peraturan perlengkapan; b. penganalisaan kebutuhan barang milik negara dan pembakuan perlengkapan; dan c. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Perlengkapan.

Bagian Analisa Kebutuhan terdiri atas: a. Subbagian Penyediaan Data; b. Subbagian Pembakuan; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Penyediaan Data mempunyai tugas melakukan penyediaan data barang milik negara pusat/daerah. (2) Subbagian Pembakuan mempunyai tugas melakukan pembakuan kebutuhan barang milik negara berdasarkan standardisasi dan pengelolaan barang milik negara. (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga Biro dan mengkoordinir laporan-laporan bagian.

Bagian Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan kebutuhan perlengkapan unit kerja pusat dan daerah dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Pengadaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penelaahan dan penyiapan penilaian harga dan mutu barang/jasa; b. pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan c. pengevaluasian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Pengadaan terdiri atas: a. Subbagian Harga dan Mutu; b. Subbagian Pelaksanaan Pengadaan; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan. 676, No.2010 33

(1) Subbagian Harga dan Mutu mempunyai tugas melakukan pengumpulan data harga dan mutu sebagai bahan acuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. (2) Subbagian Pelaksanaan Pengadaan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan mempunyai tugas melakukan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Bagian Penyimpanan dan Penyaluran mempunyai tugas melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan penyaluran barang milik negara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Bagian Penyimpanan dan Penyaluran menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyimpanan barang milik negara; b. pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan barang milik negara; dan c. pelaksanaan penyaluran/pengiriman barang milik negara.

Bagian Penyimpanan dan Penyaluran terdiri atas: a. Subbagian Penyimpanan; b. Subbagian Penyaluran; dan c. Subbagian Pemeliharaan.

(1) Subbagian Penyimpanan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, penerimaan, penyimpanan barang milik negara dan penyusunan laporan administrasi pergudangan. (2) Subbagian Penyaluran mempunyai tugas melakukan penyaluran/pengiriman barang milik negara dan penyusunan laporan administrasi penyaluran. (3) Subbagian Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan, pengamanan barang milik negara dan penyusunan laporan administrasi pemeliharaan.

Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pembinaan penatausahaan barang milik negara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pembukuan barang milik negara; b. pelaksanaan inventarisasi barang milik negara; dan c. penyusunan evaluasi dan laporan barang milik negara.

Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Subbagian Pembukuan; b. Subbagian Inventarisasi; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Barang Milik Negara.

(1) Subbagian Pembukuan mempunyai tugas melakukan urusan pembukuan barang milik negara. (2) Subbagian Inventarisasi mempunyai tugas melakukan urusan inventarisasi barang milik negara. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyusunan laporan dan evaluasi barang milik negara.

Bagian Penghapusan mempunyai tugas melaksanakan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara sesuai standardisasi dan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Bagian Penghapusan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penilaian dan pertimbangan penetapan penghapusan barang milik negara; b. pelaksanaan penetapan status penggunaan dan pemanfaatan barang milik negara; dan 676, No.2010 35 c. pelaksanaan penetapan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara.

Bagian Penghapusan terdiri atas: a. Subbagian Penilaian Barang Milik Negara; b. Subbagian Penetapan Status Barang Milik Negara; dan c. Subbagian Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara.

a. Subbagian Penilaian Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penelitian, penilaian dan pertimbangan penetapan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara. b. Subbagian Penetapan Status Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan proses penetapan status penggunaan dan pemanfatan barang milik negara. c. Subbagian Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan proses penetapan penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara dan penyiapan evaluasi pelaksanaan penghapusan barang milik negara.

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerja sama kelembagaan, luar negeri dan pemberian informasi dan komunikasi kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan di lingkungan kementerian, serta melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian sekretariat majelis pengawas pusat notaris, pengaduan dan masalah hukum serta informasi hukum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan hubungan dengan lembaga pemerintah, lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan; b. pembinaan dan pelaksanaan hubungan kerja sama luar negeri; c. pemberian informasi dan komunikasi kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan di lingkungan kementerian; d. pelaksanaan pengelolaan dan pengadministrasian sekretariat majelis pengawas pusat notaris, pengaduan dan masalah hukum serta informasi hukum; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri.

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas: a. Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan; b. Bagian Informasi dan Komunikasi; c. Bagian Kerja Sama Luar Negeri; d. Bagian Fasilitasi dan Pengaduan Masalah Hukum; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan hubungan antar lembaga pemerintah, lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan lembaga pemerintah; b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan lembaga negara; dan c. pemberian penerangan dan penerimaan informasi serta kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, partai politik, lembaga profesi serta lembaga lainnya di luar lingkungan kementerian.

Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas: a. Subbagian Hubungan Lembaga Pemerintah dan Negara;dan b. Subbagian Hubungan Organisasi Kemasyarakatan. 676, No.2010 37

(1) Subbagian Hubungan Lembaga Pemerintah dan Negara mempunyai tugas melakukan hubungan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga negara. (2) Subbagian Hubungan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan hubungan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, partai politik, lembaga profesi serta lembaga lainnya di luar lingkungan kementerian.

Bagian Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian informasi dan komunikasi tentang kegiatan kementerian melalui pengembangan hubungan masyarakat internal, manajemen data dan perpustakaan, analisa media dan monitoring, serta hubungan pers dan aspirasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Bagian Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengembangan hubungan masyarakat internal; b. pelaksanaan manajemen data dan perpustakaan; c. pelaksanaan analisa media dan monitoring; dan d. pelaksanaan hubungan pers dan aspirasi masyarakat.

Bagian Informasi dan Komunikasi terdiri atas: a. Subbagian Pengolahan dan Penyajian Berita; b. Subbagian Hubungan Pers dan Media Massa; dan c. Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan.

(1) Subbagian Pengolahan dan Penyajian Berita mempunyai tugas melakukan pencarian, pengumpulan bahan informasi yang berasal dari dalam maupun luar kementerian untuk diolah, disusun dan disajikan sebagai berita dan penerbitan berkala kegiatan kementerian. (2) Subbagian Hubungan Pers dan Media Massa mempunyai tugas melakukan penyiapan konferensi pers dan wawancara serta bahan informasi untuk penerbitan majalah intern dan ekstern. (3) Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penghimpunan dan pengolahan semua bahan dokumentasi serta pengelolaan perpustakaan.

Bagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan hubungan kerja sama dengan badan-badan internasional dan antar negara, serta penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Bagian Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan badan-badan internasional (organisasi/lembaga internasional); b. pelaksanaan hubungan kerja sama di bidang hukum dengan negara-negara lain (antar negara/pemerintah); dan c. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas: (1) Subbagian Kerja Sama Badan-Badan Internasional; (2) Subbagian Kerja Sama Antar Negara; dan (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

(1) Subbagian Kerja Sama Badan-Badan Internasional mempunyai tugas melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan hubungan kerja sama badanbadan Internasional dan perwakilan asing yang berada di INDONESIA. (2) Subbagian Kerja Sama Antar Negara mempunyai tugas melakukan penghimpunan produk hukum dan peraturan perundang-undangan dari negara lain, tukar menukar informasi dan pengalaman. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan.

Bagian Fasilitasi dan Pengaduan Masalah Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi sekretariat majelis pengawas 676, No.2010 39 pusat notaris, pengaduan dan masalah hukum dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Bagian Fasilitasi dan Pengaduan Masalah Hukum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan administrasi sekretariat majelis pengawas pusat notaris; b. pelaksanaan urusan administrasi pengaduan dan masalah hukum; dan c. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri.

Bagian Fasilitasi dan Pengaduan Masalah Hukum terdiri atas: a. Subbagian Administrasi dan Dukungan Teknis Majelis Pengawas Pusat Notaris; b. Subbagian Pengaduan Masalah Hukum; dan c. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Administrasi dan Dukungan Teknis Majelis Pengawas Pusat Notaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi sekretariat majelis pengawas pusat notaris. (2) Subbagian Pengaduan Masalah Hukum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi pengaduan dan masalah hukum. (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri.

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan kementerian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Biro Umum menyelenggarakan fungsi: a. pembinaan dan pelaksanaan tata usaha di lingkungan kementerian; b. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol; c. pelaksanaan pembinaan sikap mental pegawai; d. pelaksanaan urusan rumah tangga dan tata usaha biro umum; dan e. pelaksanaan urusan keamanan dalam. f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Tata Usaha Kementerian mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan pembinaan tata usaha dan kearsipan di lingkungan kementerian.

Biro Umum terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha Kementerian; b. Bagian Tata Usaha Pimpinan; c. Bagian Bina Sikap Mental; d. Bagian Rumah Tangga; e. Bagian Pengamanan; dan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Bagian Tata Usaha Kementerian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan urusan surat menyurat; b. pengelolaan kearsipan; dan c. pelaksanaan urusan penggandaan dan pencetakan.

Bagian Tata Usaha Kementerian terdiri atas: a. Subbagian Persuratan; b. Subbagian Arsip; dan c. Subbagian Penggandaan dan Pencetakan.

(1) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pengurusan pembimbingan surat menyurat. 676, No.2010 41 (2) Subbagian Arsip mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pembimbingan pengelolaan kearsipan. (3) Subbagian Penggandaan dan Pencetakan mempunyai tugas melakukan pengurusan penggandaan dan pencetakan/penjilidan.

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha Menteri; b. pelaksanaan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal; c. pelaksanaan urusan tata usaha Staf Ahli; dan d. pelaksanaan urusan protokol.

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Menteri; b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal; c. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli; dan d. Subbagian Protokol.

(1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Menteri. (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal. (3) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Staf Ahli. (4) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan protokol meliputi penerimaan tamu, penyiapan pelaksanan rapat dan acara pimpinan kementerian.

Bagian Bina Sikap Mental mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan rohani, kesehatan, dan kesejahteraan pegawai lainnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Bagian Bina Sikap Mental menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan pembinaan rohani dan sosial pegawai; b. pelaksanaan urusan kesehatan; dan c. pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai.

Bagian Bina Sikap Mental terdiri atas: a. Subbagian Rohani dan Sosial; b. Subbagian Kesehatan Pegawai; dan c. Subbagian Kesejahteraan.

(1) Subbagian Rohani dan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan mental dan rohani serta usaha sosial pegawai. (2) Subbagian Kesehatan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan kesehatan pegawai. (3) Subbagian Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan urusan kesejahteraan pegawai lainnya.

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi: a. pengurusan penggunaan sarana fisik dan sarana lainnya di kantor kementerian; b. pengurusan pengangkutan dan perjalanan dinas; c. pembuatan daftar gaji pegawai di lingkungan sekretariat jenderal; dan d. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum.

Bagian Rumah Tangga terdiri atas: a. Subbagian Urusan Dalam; b. Subbagian Kendaraan dan Perjalanan Dinas; 676, No.2010 43 c. Subbagian Gaji; dan d. Subbagian Tata Usaha Biro.

(1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan pemeliharaan sarana fisik dan sarana lainnya, telepon, listrik, air, penggunaan rumah dinas/jabatan di lingkungan kementerian dan penyiapan tempat rapat/pertemuan. (2) Subbagian Kendaraan dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan urusan penggunaan kendaraan dinas, pengangkutan pegawai serta administrasi perjalanan dinas. (3) Subbagian Gaji mempunyai tugas melakukan pembuatan daftar gaji, pengaturan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal. (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Umum.

Bagian Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan keamanan di lingkungan kementerian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Bagian Pengamanan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengamanan pimpinan kementerian; b. pelaksanaan penerbitan dan pengamanan fisik bangunan dan perlengkapan serta instalasi di lingkungan kementerian; dan c. pelaksanaan pengamanan dokumen dan keterangan yang bersifat rahasia.

Bagian Pengamanan terdiri atas: a. Subbagian Pengamanan Pimpinan; b. Subbagian Pengamanan Lingkungan dan Instalasi; dan c. Subbagian Pengamanan Dokumen dan Jalur Informasi.

(1) Subbagian Pengamanan Pimpinan mempunyai tugas melakukan pengamanan pimpinan kementerian dan tamu penting. (2) Subbagian Pengamanan Lingkungan dan Instalasi mempunyai tugas melakukan pengamanan ketertiban lingkungan dan instalasi di lingkungan kementerian. (3) Subbagian Pengamanan Dokumen dan Jalur Informasi mempunyai tugas melakukan pengamanan dokumen dan keterangan yang bersifat rahasia di lingkungan kementerian.

(1) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peraturan perundang-undangan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peraturan perundang- undangan; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- undangan. 676, No.2010 45

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan; c. Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan; d. Direktorat Pengundangan, Publikasi dan Kerja Sama Peraturan Perundang- undangan; e. Direktorat Litigasi Peraturan Perundang- undangan; dan f. Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; b. pengelolaan urusan kepegawaian; c. pengelolaan urusan keuangan; d. pengelolaan urusan perlengkapan; e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; dan f. pengelolaan urusan umum.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Program dan Pelaporan; b. Bagian Kepegawaian; c. Bagian Keuangan; d. Bagian Perlengkapan; e. Bagian Umum; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan, penyajian data serta evaluasi dan penyusunan laporan. a. penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; b. penyiapan bahan penetapan mutasi dan administrasi jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; dan c. penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

(1) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi: 676, No.2010 47 a. perumusan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peraturan perundang-undangan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peraturan perundang- undangan; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- undangan.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan; c. Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan; d. Direktorat Pengundangan, Publikasi dan Kerja Sama Peraturan Perundang- undangan; e. Direktorat Litigasi Peraturan Perundang- undangan; dan f. Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; b. pengelolaan urusan kepegawaian; c. pengelolaan urusan keuangan; d. pengelolaan urusan perlengkapan; e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; dan f. pengelolaan urusan umum.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Program dan Pelaporan; b. Bagian Kepegawaian; c. Bagian Keuangan; d. Bagian Perlengkapan; e. Bagian Umum; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan, penyajian data serta evaluasi dan penyusunan laporan. a. penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; b. penyiapan bahan penetapan mutasi dan administrasi jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; dan c. penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; b. penyiapan pengelolaan dan penyajian data; dan c. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Bagian Program dan Pelaporan terdiri atas: a. Subbagian Penyusunan Rencana dan Anggaran; dan b. Subbagian Data dan Pelaporan. 676, No.2010 49

(1) Subbagian Penyusunan Rencana dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang- undangan. (2) Subbagian Data dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan, penyajian data, evaluasi dan penyusunan laporan.

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: Bagian Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Umum Kepegawaian dan Administrasi Jabatan Fungsional; dan b. Subbagian Mutasi, Pemberhentian dan Pensiun.

(1) Subbagian Umum Kepegawaian dan Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan, pengembangan pegawai, pengelolaan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, pengelolaan asuransi kesehatan dan pengelolaan administrasi jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. (2) Subbagian Mutasi, Pemberhentian dan Pensiun mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan pengangkatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan dan mutasi kepegawaian lainnya serta penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai serta pemberian tanda penghargaan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan anggaran, pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji pegawai; dan b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan, serta pembukuan, perhitungan dan penyusunan laporan keuangan.

Bagian Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; dan b. Subbagian Perbendaharaan dan Akuntansi.

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan urusan pelaksanaan anggaran, pembuatan daftar gaji dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai. (2) Subbagian Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan, pembukuan, perhitungan dan penyusunan laporan keuangan.

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan barang milik negara dan barang persediaan di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan urusan barang milik negara; dan b. pengelolaan urusan barang persediaan.

Bagian Perlengkapan terdiri atas: a. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan b. Subbagian Pengelolaan Barang Persediaan. 676, No.2010 51

(1) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan inventarisasi, penerimaan, penyaluran, pemeliharaan, dan penghapusan barang milik negara. (2) Subbagian Pengelolaan Barang Persediaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan penyaluran barang persediaan.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, rumah tangga, tata usaha pimpinan dan hubungan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pengiriman dan pengelolaan arsip dan dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; b. pelaksanaan urusan dalam, pengamanan, pengangkutan dan administrasi perjalanan dinas; c. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan; dan d. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

Bagian Umum terdiri atas: a. Subbagian Persuratan; b. Subbagian Rumah Tangga; dan c. Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat.

(1) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pengiriman dan pengelolaan arsip serta dokumentasi. (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan perawatan dan administrasi perlengkapan kantor, mesin, gedung, listrik, lingkungan, alat transportasi dan komunikasi, pengamanan, pengaturan parkir, administrasi kendaraan dinas dan perjalanan dinas. (3) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan dan keprotokolan serta urusan hubungan masyarakat.

Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perancangan peraturan perundang- undangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan rancangan kebijakan di bidang perencanaan, metode, teknik perancangan peraturan perundang-undangan dan pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan; b. pelaksanaan, bimbingan dan pelayanan di bidang perencanaan, metode, teknik perancangan peraturan perundang-undangan dan penyiapan perancangan peraturan perundang-undangan, pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan, metode, teknik perancangan peraturan perundang-undangan, pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan; d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan perencanaan, metode, teknik perancangan peraturan perundang-undangan 676, No.2010 53 dan penyiapan perancangan peraturan perundang-undangan, pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan.

Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Subdirektorat Perencanaan dan Perancangan Rancangan UNDANG-UNDANG; b. Subdirektorat Perencanaan dan Perancangan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, Peraturan PRESIDEN dan Peraturan Menteri; c. Subdirektorat Pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG; d. Subdirektorat Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan; e. Subdirektorat Dokumentasi dan Perpustakaan; f. Subbagian Tata Usaha; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Perencanaan dan Perancangan Rancangan UNDANG-UNDANG mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan rancangan UNDANG-UNDANG, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan bimbingan teknis serta evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Subdirektorat Perencanaan dan Perancangan Rancangan UNDANG-UNDANG menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana dan program serta pengumpulan dan pengolahan data penyusunan perancangan rancangan UNDANG-UNDANG; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan penyusunan peraturan perundang-undangan; c. penyiapan bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG; dan d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang penyusunan rencana dan program penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG.

Subdirektorat Perencanaan dan Perancangan Rancangan UNDANG-UNDANG terdiri atas: a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Rancangan UNDANG-UNDANG; dan b. Seksi Penyiapan dan Penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG.

(1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Rancangan UNDANG-UNDANG mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana dan program pelaksanaan kegiatan tahunan dan 5 (lima) tahunan, pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi dan penyusunan laporan rancangan UNDANG-UNDANG. (2) Seksi Penyiapan dan Penyusunan Rancangan UNDANG-UNDANG mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan program penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG.

Subdirektorat Perencanaan dan Perancangan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, Peraturan PRESIDEN dan Peraturan Menteri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan dan perancangan peraturan perundang-undangan di bawah UNDANG-UNDANG.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Subdirektorat Perencanaan dan Perancangan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, Peraturan PRESIDEN dan Peraturan Menteri menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan perancangan peraturan perundang-undangan di bawah UNDANG-UNDANG; b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan dan perancangan peraturan perundang-undangan di bawah UNDANG-UNDANG; c. penyiapan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan; dan d. penyiapan evaluasi perancangan peraturan perundang-undangan di bawah UNDANG-UNDANG. 676, No.2010 55

Subdirektorat Perencanaan dan Perancangan Rancangan PERATURAN PEMERINTAH, Peraturan PRESIDEN dan Peraturan Menteri terdiri atas: a. Seksi Perencanaan dan Perancangan I; dan b. Seksi Perencanaan dan Perancangan II.

(1) Seksi Perencanaan dan Perancangan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana dan program pelaksanaan kegiatan tahunan dan 5 (lima) tahunan, pengumpulan dan pengolahan data serta evaluasi dan penyusunan laporan perancangan peraturan perundang-undangan di bawah UNDANG-UNDANG. (2) Seksi Perencanaan dan Perancangan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bawah UNDANG-UNDANG.

Subdirektorat Pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG, penyiapan konsep keterangan pemerintah, jawaban pemerintah, sambutan pemerintah, perlengkapan dan akomodasi pembahasan, serta pemantauan dan pelaporan pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG di Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Subdirektorat Pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan data dalam rangka pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG; b. penyiapan konsep keterangan pemerintah, jawaban pemerintah, dan sambutan pemerintah mengenai rancangan UNDANG-UNDANG yang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat; c. penyiapan daftar inventarisasi masalah dan jawaban daftar inventarisasi masalah rancangan UNDANG-UNDANG yang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat; dan d. evaluasi dan pelaporan pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG di Dewan Perwakilan Rakyat.

Subdirektorat Pembahasan Rancangan UNDANG-UNDANG terdiri atas: a. Seksi Penyiapan Bahan dan Data; dan b. Seksi Penyelenggaraan Pembahasan.

(1) Seksi Penyiapan Bahan dan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG untuk disampaikan kepada PRESIDEN dan penyiapan daftar inventarisasi masalah beserta jawabannya untuk dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Seksi Penyelenggaraan Pembahasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG di Dewan Perwakilan Rakyat, penyiapan konsep keterangan pemerintah, jawaban pemerintah, sambutan pemerintah, pelaksanaan evaluasi dan laporan pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG di Dewan Perwakilan Rakyat.

Subdirektorat Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan kebijakan teknis dan petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundangundangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Subdirektorat Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang- undangan; b. penyiapan bahan penyusunan pedoman, kurikulum, dan silabus, serta sistem dan metode pendidikan teknis perancang peraturan perundang- undangan; c. pemberian bimbingan teknis perancang peraturan perundang-undangan; d. penyiapan bahan penilaian dan pengajuan usul pengangkatan pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan; 676, No.2010 57 e. penyiapan bahan pengkoordinasian pendidikan teknis jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan; f. pengelolaan administrasi pejabat fungsional perancang peraturan perundangundangan; dan g. penyiapan bahan pemantauan, pengevaluasian, dan penyiapan laporan mengenai jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan.

Subdirektorat Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Perancang Peraturan Perundang- undangan; dan b. Seksi Peningkatan Kapasitas Perancang Peraturan Perundang-undangan.

(1) Seksi Perencanaan dan Evaluasi Perancang Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis dan pemberian bimbingan serta pelatihan teknis dalam rangka pengembangan perancang peraturan perundang-undangan serta evaluasi dan pelaporan. (2) Seksi Peningkatan Kapasitas Perancang Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis dan pemberian bimbingan serta pelatihan teknis dalam rangka pendataan, penyiapan pengangkatan, dan penilaian perancang peraturan perundang- undangan, dan pemberian bimbingan serta pelatihan teknis dalam rangka pengembangan perancang peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Subdirektorat Dokumentasi dan Perpustakaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis di bidang dokumentasi dan rancangan peraturan perundang-undangan; b. penghimpunan dan penginventarisasian peraturan perundang-undangan untuk bahan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan serta pemantauan perkembangan peraturan perundang- undangan; dan c. penyediaan, penyajian data atau bahan hukum dan peraturan perundang- undangan untuk di publikasikan.

Subdirektorat Dokumentasi dan Perpustakaan terdiri atas: a. Seksi Dokumentasi; dan b. Seksi Perpustakaan Hukum.

(1) Seksi Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penghimpunan, inventarisasi, penyediaan dan penyajian bahan hukum, buku hukum dan peraturan perundang-undangan. (2) Seksi Perpustakaan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberian fasilitasi pencarian bahan hukum, buku hukum, dan peraturan perundang-undangan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi berada di bawah Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional

Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang harmonisasi peraturan perundang- undangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan rancangan kebijakan di bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pelayanan di bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan; 676, No.2010 59 c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan; d. penyiapan analisa perumusan, pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi prakarsa rancangan UNDANG-UNDANG, dan rancangan peraturan perundang-undangan; e. koordinasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi/prakarsa rancangan UNDANG-UNDANG dengan instansi terkait dan para pemangku kepentingan; f. penyiapan pemberian tanggapan terkait kebijakan dan permasalahan peraturan perundang-undangan dari instansi terkait dan/atau pemangku kepentingan; g. pelaksanaan pendampingan dalam perumusan rancangan UNDANG-UNDANG dalam pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG di Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA; h. penyiapan evaluasi dan analisa pelaksanaan kebijakan harmonisasi peraturan perundang-undangan; i. pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan; dan j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.

Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Subdirektorat Harmonisasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; b. Subdirektorat Harmonisasi Bidang Keuangan dan Perbankan; c. Subdirektorat Harmonisasi Bidang Industri, Perdagangan, Riset dan Teknologi; d. Subdirektorat Harmonisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Harmonisasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi/prakarsa dan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum dan keamanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Subdirektorat Harmonisasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menyelenggarakan fungsi: a. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi/prakarsa dan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, keamanan, pertahanan, dalam negeri dan pemerintahan daerah, luar negeri, pertanahan, kejaksaan, peradilan, hukum dan hak asasi manusia; b. penganalisaan, pengevaluasaian dan pemberian tanggapan peraturan perundang-undangan di bidang politik, keamanan, pertahanan, dalam negeri dan pemerintahan daerah, luar negeri, pertanahan, kejaksaan, peradilan, hukum dan hak asasi manusia; c. pengembanganan perancang peraturan perundang-undangan di bidang politik, keamanan, pertahanan, dalam negeri dan pemerintahan daerah, luar negeri, pertanahan, kejaksaan, peradilan, hukum dan hak asasi manusia; d. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, keamanan, pertahanan, dalam negeri dan pemerintahan daerah, luar negeri, pertanahan, kejaksaan, peradilan, hukum dan hak asasi manusia; dan e. pendampingan perumusan rancangan UNDANG-UNDANG dalam pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG bidang politik, hukum dan keamanan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA.

Subdirektorat Harmonisasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan terdiri atas: a. Seksi Politik, Hukum dan Keamanan I; dan b. Seksi Politik, Hukum dan Keamanan II.

(1) Seksi Politik, Hukum dan Keamanan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan data, analisa, tanggapan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi izin prakarsa, pendampingan perumusan rancangan UNDANG-UNDANG dalam pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG di Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA serta perencanaan kegiatan dan penyiapan laporan pelaksanaan tugas di bidang politik, keamananan, pertahanan, kejaksaan dan peradilan. (2) Seksi Politik, Hukum dan Keamanan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan data, analisa, tanggapan dalam rangka 676, No.2010 61 pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi izin prakarsa dan rancangan peraturan perundang-undangan, pendampingan perumusan rancangan UNDANG-UNDANG dalam pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG di Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA serta rencana kegiatan dan penyiapan laporan pelaksanaan tugas di bidang dalam negeri dan pemerintahan daerah, luar negeri dan pertanahan serta hukum dan hak asasi manusia.

Subdirektorat Harmonisasi Bidang Keuangan dan Perbankan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi/prakarsa dan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang- undangan di bidang keuangan dan perbankan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Subdirektorat Harmonisasi Bidang Keuangan dan Perbankan menyelenggarakan fungsi: a. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi/prakarsa dan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, lembaga keuangan bukan bank, investasi, dan badan usaha milik negara, koperasi dan usaha kecil menengah serta perencanaan pembangunan; b. penganalisaan, pengevaluasian dan pemberian tanggapan peraturan perundangundangan di bidang keuangan, perbankan, lembaga keuangan bukan bank, investasi, dan badan usaha milik negara, koperasi dan usaha kecil menengah serta perencanaan pembangunan; c. pengembangan perancang peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, lembaga keuangan bukan bank, investasi, dan badan usaha milik negara, koperasi dan usaha kecil menengah serta perencanaan pembangunan; d. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, lembaga keuangan bukan bank, investasi, dan badan usaha milik negara, koperasi dan usaha kecil menengah serta perencanaan pembangunan; dan e. pendampingan perumusan dalam pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG di bidang keuangan dan perbankan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA.

Subdirektorat Harmonisasi Bidang Keuangan dan Perbankan terdiri atas: a. Seksi Keuangan dan Perbankan I; dan b. Seksi Keuangan dan Perbankan II.

(1) Seksi Keuangan dan Perbankan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan data, analisa, tanggapan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi izin prakarsa, pendampingan perumusan rancangan UNDANG-UNDANG dalam pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG di Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA serta perencanaan kegiatan dan penyiapan laporan pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan perbankan serta perencanaan pembangunan. (2) Seksi Keuangan dan Perbankan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan data, analisa, tanggapan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi izin prakarsa, pendampingan perumusan rancangan UNDANG-UNDANG dalam pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG di Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA serta perencanaan kegiatan dan penyiapan laporan pelaksanaan tugas di bidang lembaga keuangan bukan bank, investasi, badan usaha milik negara dan koperasi serta usaha kecil menengah.

Subdirektorat Harmonisasi Bidang Industri, Perdagangan, Riset dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi/prakarsa dan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan di bidang industri, perdagangan, riset dan teknologi.

Subdirektorat Harmonisasi Bidang Industri, Perdagangan, Riset dan Teknologi terdiri atas: a. Seksi Industri, Perdagangan, Riset dan Teknologi I; dan b. Seksi Industri, Perdagangan, Riset dan Teknologi II.

(1) Seksi Industri, Perdagangan, Riset dan Teknologi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan data, analisa, tanggapan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi izin prakarsa, pendampingan perumusan rancangan UNDANG-UNDANG dalam pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG di Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA serta perencanaan kegiatan dan penyiapan laporan pelaksanaan tugas di bidang industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan, perikanan, lingkungan hidup, pertambangan dan energi. (2) Seksi Industri, Perdagangan, Riset dan Teknologi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan data, analisa, tanggapan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi izin prakarsa, pendampingan perumusan rancangan UNDANG-UNDANG dalam pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG di Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA serta perencanaan kegiatan dan penyiapan laporan pelaksanaan tugas di bidang ketenagakerjaan, transmigrasi, informasi, komunikasi, pekerjaan umum dan transportasi serta riset dan teknologi.

Subdirektorat Harmonisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi/prakarsa dan pengharmonisasian rancangan peraturan perundang- undangan di bidang kesejahteraan rakyat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Subdirektorat Harmonisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi: a. pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi/prakarsa dan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agama, sosial, budaya, pariwisata, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesehatan, aparatur negara dan reformasi birokrasi, perumahan rakyat, pemuda dan olah raga dan pembangunan daerah tertinggal; b. penganalisaan, pengevaluasian dan pemberian tanggapan peraturan perundangundangan di bidang agama, sosial, budaya, pariwisata, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesehatan, aparatur negara dan reformasi birokrasi, perumahan rakyat, pemuda dan olah raga dan pembangunan daerah tertinggal; c. pengembangan tenaga perancang peraturan perundang-undangan di bidang agama, sosial, budaya, pariwisata, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesehatan, aparatur negara dan reformasi birokrasi, perumahan rakyat, pemuda dan olah raga dan pembangunan daerah tertinggal; d. penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang agama, sosial, budaya, pariwisata, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kesehatan, aparatur negara dan reformasi birokrasi, perumahan rakyat, pemuda dan olah raga dan pembangunan daerah tertinggal; dan 676, No.2010 65 e. pendampingan perumusan rancangan UNDANG-UNDANG dalam pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG bidang kesejahteraan rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA.

Subdirektorat Harmonisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri atas: a. Seksi Kesejahteraan Rakyat I; dan b. Seksi Kesejahteraan Rakyat II.

(1) Seksi Kesejahteraan Rakyat I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan data, analisa, tanggapan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi izin prakarsa, pendampingan perumusan rancangan UNDANG-UNDANG dalam pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG di Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA serta perencanaan kegiatan dan penyiapan laporan pelaksanaan tugas di bidang agama, sosial, budaya dan pariwisata, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan data, analisa, tanggapan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi izin prakarsa, pendampingan perumusan rancangan UNDANG-UNDANG dalam pembahasan rancangan UNDANG-UNDANG di Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA serta perencanaan kegiatan dan penyiapan laporan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan, lingkungan hidup, perumahan rakyat, aparatur negara dan reformasi birokrasi, pemuda dan olah raga, dan pembangunan daerah tertinggal.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi berada di bawah Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggung jawab kepada Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan.

Direktorat Pengundangan, Publikasi, dan Kerja Sama Peraturan Perundang- undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengundangan, penyebarluasan, dan kerja sama peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundangundangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210, Direktorat Pengundangan, Publikasi, dan Kerja Sama Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan rancangan kebijakan di bidang pengundangan, publikasi dan kerja sama peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pelayanan di bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang harmonisasi peraturan perundang-undangan; d. pelaksanaan dokumentasi, pengundangan, dan pendistribusian peraturan perundang-undangan; e. penyiapan penyelenggaraan sistem informasi peraturan perundang- undangan; f. koordinasi penyelenggaraan kerja sama dan publikasi peraturan perundang- undangan baik di tingkat nasional maupun internasional dengan instansi terkait; g. penyiapan perumusan dan pembahasan dokumen perjanjian kerja sama dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan dengan pihak luar negeri, bersama instansi terkait; h. koordinasi program kerja sama dan publikasi peraturan perundang- undangan dengan negara berkembang dan negara maju; i. pelaksanaan administrasi kerja sama pengembangan tenaga perancang peraturan perundang-undangan dan tenaga lain yang terkait; 676, No.2010 67 j. pelaksanaan administrasi, evaluasi dan laporan pemanfaatan kerja sama dan penyebarluasan bahan peraturan perundang-undangan; dan k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengundangan, Publikasi dan Kerja Sama Peraturan Perundang-undangan.

Direktorat Pengundangan, Publikasi, dan Kerja Sama Peraturan Perundang- undangan terdiri atas: a. Subdirektorat Pengundangan Peraturan Perundang-undangan; b. Subdirektorat Publikasi; c. Subdirektorat Kerja Sama; d. Subdirektorat Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Pengundangan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi pengundangan dalam Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, Berita Negara dan Tambahan Berita Negara, pengelolaan berkas peraturan perundang-undangan dan pendokumentasian serta evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Subdirektorat Pengundangan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penginventarisasian dan pengklasifikasian peraturan perundang- undangan yang akan di undangkan; b. pengelolaan administrasi Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, Berita Negara dan Tambahan Berita Negara dalam bentuk lembaran lepas dan himpunan tahunan; c. penerbitan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, Berita Negara dan Tambahan Berita Negara dalam bentuk lembaran lepas dan himpunan tahunan; d. pengelolaan dan pengarsipan naskah peraturan perundang-undangan; dan e. penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan pengundangan peraturan perundang-undangan.

Subdirektorat Pengundangan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Seksi Administrasi Pengundangan; dan b. Seksi Dokumentasi.

(1) Seksi Administrasi Pengundangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penginventarisasian, pengklasifikasian dan pengundangan UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH pengganti UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, Peraturan PRESIDEN, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan Bank INDONESIA, pengelolaan administrasi Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara serta penerbitan lembaran lepas dan pengirimannya peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh UNDANG-UNDANG atau Pemerintah atas Perintah UNDANG-UNDANG, pengelolaan administrasi Berita Negara dan Tambahan Berita Negara serta melaksanakan penerbitan lembaran lepas dan pengirimannya. (2) Seksi Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan pengarsipan naskah peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan, penerbitan himpunan tahunan, pengevaluasian pengundangan peraturan perundang-undangan dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengundangan peraturan perundang-undangan.

Subdirektorat Publikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penerbitan, distribusi, publikasi dan penerjemahan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Subdirektorat Publikasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penginventarisasian dan pengklasifikasian peraturan perundang- undangan yang akan digandakan; b. penggandaan, percetakan dan penerbitan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum untuk kegiatan publikasi; 676, No.2010 69 c. penyiapan penyusunan dan penerjemahan peraturan perundang-undangan yang diperlukan dan bahan hukum yang mendukung kegiatan publikasi; d. pendistribusian dan publikasi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum kepada instansi terkait dan masyarakat; dan e. penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan publikasi.

Subdirektorat Publikasi terdiri atas: a. Seksi Penerbitan; dan b. Seksi Distribusi dan Penyebarluasan.

(1) Seksi Penerbitan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerbitan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum kepada instansi terkait dan masyarakat serta pengevaluasian dan penyiapan laporan pelaksanaan kegaiatan. (2) Seksi Distribusi dan Penyebarluasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan distribusi penerjemahan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya serta pengevaluasian dan penyiapan laporan pelaksanaan kegiatan.

Subdirektorat Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perencanaan dan pengembangan program kerja sama di bidang kerja sama dalam negeri dan luar negeri.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Subdirektorat Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan pedoman kerja sama dan petunjuk pelaksanaan kerja sama di bidang peraturan perundang-undangan; b. penyelenggaraan kerja sama peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dalam bentuk sosialisasi rancangan peraturan perundang-undangan; c. penyelenggaraan kerja sama peningkatan pemahaman masyarakat di bidang peraturan perundang-undangan baik dengan kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian maupun dengan internasional; dan d. penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama.

Subdirektorat Kerja Sama membawahi Seksi Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Seksi Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perencanaan program penyelenggaraan kerja sama di bidang peraturan perundang-undangan dengan instansi pemerintah maupun non pemerintah di tingkat nasional dan internasional serta evaluasi dan penyusunan laporan.

Subdirektorat Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan sistem informasi manajemen di bidang fasilitatif dan substantif di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundangundangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Subdirektorat Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perancangan dan pengembangan program aplikasi sistem informasi manajemen di bidang fasilitatif dan substantif di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; b. pengelolaan sistem, sarana dan prasarana sistem informasi peraturan perundang-undangan; c. pengelolaan data dan implementasi sistem informasi manajemen bidang fasilitatif dan substantif di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; dan d. penyusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan sistem informasi peraturan perundang-undangan.

Subdirektorat Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Seksi Pengelolaan Database; dan b. Seksi Sarana dan Prasarana Sistem Informasi. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi berada di bawah Bagian Kepegawaian pada Sekretariat 676, No.2010 71 Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggung jawab kepada Direktur Pengundangan, Publikasi dan Kerja Sama peraturan perundang- undangan.

(1) Seksi Pengelolaan Database mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisa, perancangan dan pengembangan program aplikasi sistem informasi manajemen bidang fasilitatif dan substantif di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. (2) Seksi Sarana dan Prasarana Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengelolaan jaringan dan perangkat keras sistem dan pengolahan data, serta implementasi sistem informasi peraturan perundang-undangan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pengundangan, Publikasi dan Kerja Sama peraturan perundang-undangan. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi berada di bawah Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggung jawab kepada Direktur Pengundangan, Publikasi dan Kerja Sama Peraturan Perundang-undangan.

Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang litigasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230, Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan rancangan kebijakan teknis di bidang litigasi peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pelayanan di bidang litigasi peraturan perundang-undangan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang litigasi peraturan perundang-undangan; d. penyiapan perumusan pedoman dan petunjuk pelaksanaan dalam penyusunan atau pembuatan keterangan pemerintah atas permohonan pengujian peraturan perundang-undangan; e. penyiapan penyusunan keterangan pemerintah atas permohonan pengujian peraturan perundang-undangan; f. koordinasi, penyusunan keterangan pemerintah atas permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait dan penanganan gugatan perdata dan tata usaha negara; g. pengumpulan dan pengolahan bahan/data dalam rangka penyiapan dan penyusunan keterangan pemerintah atas permohonan pengujian peraturan perundang-undangan serta gugatan perdata dan tata usaha negara; h. penelaahan, pengkajian dan analisis putusan atas permohonan pengujian peraturan perundang-undangan serta gugatan perdata dan tata usaha negara; i. penyiapan pemberian pendapat hukum terhadap permasalahan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; dan j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan.

Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan, terdiri atas: a. Subdirektorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan I; b. Subdirektorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan II; c. Subdirektorat Fasilitasi Bahan dan Analisa; d. Subbagian Tata Usaha; dan e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan, sinkronisasi dan pemantauan keterangan pemerintah atas permohonan pengujian UNDANG-UNDANG. 676, No.2010 73

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Subdirektorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan dan penyusunan keterangan pemerintah dan pendampingan atas pengujian UNDANG-UNDANG terhadap UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA tahun 1945; b. penyiapan pemantapan dan penyempurnaan keterangan pemerintah atas permohonan pengujian UNDANG-UNDANG terhadap UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA tahun 1945; c. koordinasi dalam rangka pendampingan persidangan atas setiap pengujian UNDANG-UNDANG terhadap UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA tahun 1945; d. penyiapan bahan pelaksanaan pendampingan atas setiap pengujian UNDANG-UNDANG terhadap UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA tahun 1945; dan e. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan penyiapan dan pendampingan persidangan I.

Subdirektorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan I terdiri atas: a. Seksi Penyiapan Keterangan Pemerintah; dan b. Seksi Koordinasi dan Monitoring Persidangan.

(1) Seksi Penyiapan Keterangan Pemerintah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, pemantapan dan penyempurnaan keterangan pemerintah atas permohonan pengujian peraturan perundang-undangan. (2) Seksi Koordinasi dan Monitoring Persidangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan monitoring persidangan, persiapan dan penyampaian kelengkapan persidangan serta menerima risalah, jadwal persidangan, risalah persidangan dan putusan atas permohonan pengujian UNDANG-UNDANG.

Subdirektorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelaahan, pengkajian dan analisis putusan pengujian peraturan perundang-undangan, putusan perkara gugatan perdata dan tata usaha negara, serta evaluasi laporan, dan pendokumentasian di bidang litigasi peraturan perundang-undangan dan penanganan perkara gugatan perdata dan tata usaha negara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Subdirektorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis di bidang analisis putusan pengujian peraturan perundang-undangan serta putusan gugatan perkara perdata dan tata usaha negara; b. penyiapan bahan telaahan, kajian dan analisis putusan atas pengujian peraturan perundang-undangan, serta putusan perkara perdata gugatan perdata dan tata usaha negara; c. penyiapan bahan pemberian pendapat hukum terhadap permasalahan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; dan d. pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian di bidang litigasi peraturan perundang-undangan dan penanganan gugatan perkara perdata dan tata usaha negara.

Subdirektorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan II membawahi Seksi Penyiapan Keterangan Pemerintah dan Monitoring.

Seksi Penyiapan Keterangan Pemerintah dan Monitoring mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan telaahan, kajian dan analisis terhadap putusan atas pengujian peraturan perundang-undangan serta putusan gugatan perkara perdata dan tata usaha negara serta pemberian pendapat hukum (Legal Opinion) terhadap permasalahan yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundangundangan, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan atas putusan pengujian peraturan perundang-undangan dan gugatan perkara perdata dan tata usaha negara serta laporan berkala direktorat litigasi, dan pendokumentasian di bidang litigasi peraturan perundang-undangan dan penanganan gugatan perkara perdata dan tata usaha negara.

Subdirektorat Fasilitasi Bahan dan Analisa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pengumpulan, pemilahan, pengolahan dan penyajian 676, No.2010 75 bahan dan/atau data untuk bahan penyusunan keterangan pemerintah atas pengujian peraturan perundang-undangan serta penanganan gugatan perkara perdata dan tata usaha negara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Subdirektorat Fasilitasi Bahan dan Analisa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis di bidang fasilitasi bahan dan data atas pengujian peraturan perundang-undangan; b. koordinasi, pengumpulan, pemilahan, pengolahan dan penyajian bahan dan/atau data untuk bahan penyusunan keterangan pemerintah atas pengujian peraturan perundang-undangan serta perkara gugatan perdata dan tata usaha negara; dan c. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi bahan dan analisa.

Subdirektorat Fasilitasi Bahan dan Analisa terdiri atas: a. Seksi Penyiapan Bahan dan Data; dan b. Seksi Analisa, Pelaporan dan Dokumentasi.

(1) Seksi Penyiapan Bahan dan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengumpulan, pemilahan, pengolahan dan penyajian bahan dan/atau data untuk bahan penyusunan keterangan pemerintah atas pengujian UNDANG-UNDANG. (2) Seksi Analisa, Pelaporan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengumpulan, pemilahan, pengolahan dan penyajian bahan dan/atau data untuk penyusunan keterangan pemerintah atas pengujian peraturan di bawah UNDANG-UNDANG serta fasilitasi dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi berada di bawah Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggung jawab kepada Direktur Litigasi Peraturan Perundang- undangan.

Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi perancangan peraturan daerah sesuai dengan kebijakan teknis Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan rancangan kebijakan di bidang fasilitasi perancangan peraturan daerah; b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pelayanan di bidang fasilitasi perancangan peraturan daerah; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitasi perancangan peraturan daerah; d. koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota; e. pengumpulan, penyajian dan pengolahan data peraturan daerah; f. pemantauan, analisa, dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah; g. pelaksanaan pembinaan teknik perancangan peraturan daerah; h. penyusunan, pengolahan, penelaahan dan perumusan serta pelaporan kegiatan Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah; i. penyiapan sarana mediasi dan konsultasi dalam perancangan peraturan daerah; j. penyiapan dan pelaksanaan pemetaan dan publikasi peraturan daerah; dan k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah. 676, No.2010 77

Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah terdiri atas: a. Subdirektorat Pemetaan dan Publikasi Peraturan Daerah; b. Subdirektorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah I; c. Subdirektorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah II; d. Subdirektorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah III; e. Subbagian Tata Usaha; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subdirektorat Pemetaan dan Publikasi Peraturan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemetaan terhadap penetapan peraturan daerah yang berasal dari pemerintah daerah maupun dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten/kota dan publikasi peraturan daerah dalam sistem data dan informasi peraturan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, Subdirektorat Pemetaan dan Publikasi Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan pemetaan dan inventarisasi peraturan daerah; b. pengolahan dan penyajian serta publikasi peraturan daerah dalam sistem data dan informasi peraturan daerah; dan c. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pemetaan dan inventarisasi peraturan daerah.

Subdirektorat Pemetaan dan Publikasi Peraturan Daerah terdiri atas: a. Seksi Pemetaan dan Inventarisasi Peraturan Daerah; dan b. Seksi Publikasi Peraturan Daerah.

(1) Seksi Pemetaan dan Inventarisasi Peraturan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemetaan dan peraturan daerah yang berasal dari pemerintah daerah maupun dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten/kota dan menginventarisasi menurut jenisnya (2) Seksi Publikasi Peraturan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pengolahan, dan penyajian serta publikasi peraturan daerah dalam sistem data dan informasi peraturan daerah.

Subdirektorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis kepada pembentuk peraturan daerah dan penyiapan sarana, mediasi serta konsultasi penyusunan dan perancangan peraturan daerah di wilayah provinsi Aceh, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Bali, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat dan Papua Barat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Subdirektorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis, pemberian petunjuk pelaksanaan bimbingan, latihan, mediasi, dan konsultasi serta kajian peraturan daerah; b. penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan bimbingan dan latihan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pemerintah Daerah, maupun instansi terkait lainnya; c. penyiapan bahan penyusunan program pelaksanaan kegiatan bimbingan dan latihan; d. penyiapan bahan pelaksanaan mediasi dan konsultasi terhadap pihak yang memerlukan; dan e. pemantauan, penelaahan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan bimbingan dan latihan, serta mediasi dan konsultasi penyusunan dan perancangan peraturan daerah di wilayah provinsi Aceh, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Bali, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat dan Papua Barat.

Subdirektorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah I terdiri atas: a. Seksi Bimbingan dan Konsultasi Peraturan Daerah Wilayah I.1; dan b. Seksi Bimbingan dan Konsultasi Peraturan Daerah Wilayah I.2. 676, No.2010 79

(1) Seksi Bimbingan dan Konsultasi Peraturan Daerah Wilayah I.1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kepada pembentuk peraturan daerah, koordinasi, kerja sama, penyusunan program bimbingan dan latihan di wilayah provinsi Aceh, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Bali, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat dan Papua Barat. (2) Seksi Bimbingan dan Konsultasi Peraturan Daerah Wilayah I.2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, sarana, mediasi serta konsultasi penyusunan dan perancangan peraturan daerah dan kajian peraturan daerah.

Subdirektorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis kepada pembentuk peraturan daerah dan penyiapan sarana, mediasi serta konsultasi penyusunan dan perancangan peraturan daerah di wilayah provinsi meliputi Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Kalimantan Selatan , Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Papua.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, Subdirektorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis, pemberian petunjuk pelaksanaan bimbingan, latihan, mediasi dan konsultasi serta kajian peraturan daerah; b. penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pelaksanaan atas bimbingan dan latihan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pemerintah Daerah, maupun instansi terkait lainnya; c. penyiapan bahan penyusunan program pelaksanaan kegiatan bimbingan dan latihan; d. penyiapan bahan pelaksanaan mediasi dan konsultasi terhadap pihak yang memerlukan; dan e. pemantauan, penelaahan, perumusan, evaluasi dan penyusunan laporan atas kegiatan bimbingan dan latihan, serta mediasi dan konsultasi penyusunan dan perancangan peraturan daerah di wilayah provinsi meliputi Sumatera Utara, Riau, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Papua.

Subdirektorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah II membawahi Seksi Bimbingan dan Konsultasi Peraturan Daerah Wilayah II.

Seksi Bimbingan dan Konsultasi Peraturan Daerah Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kepada pembentuk peraturan daerah, koordinasi, kerja sama serta penyusunan program bimbingan dan penyiapan sarana, mediasi dan konsultasi penyusunan dan perancangan peraturan daerah dan kajian peraturan daerah.

Subdirektorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemberian pembinaan teknis kepada pembentuk peraturan daerah dan penyiapan sarana, mediasi serta konsultasi penyusunan dan perancangan peraturan daerah di wilayah provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Subdirektorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah III menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis, pemberian petunjuk pelaksanaan bimbingan, latihan, mediasi, dan konsultasi serta kajian peraturan daerah; b. penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dalam rangka melaksanakan bimbingan dan latihan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pemerintah daerah, maupun instansi terkait lainnya; c. penyiapan bahan penyusunan program pelaksanaan kegiatan bimbingan dan latihan; d. penyiapan bahan pelaksanaan mediasi dan konsultasi terhadap pihak yang memerlukan; dan e. pemantauan, penelaahan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan bimbingan dan latihan serta mediasi dan konsultasi penyusunan dan 676, No.2010 81 perancangan peraturan daerah di wilayah provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku.

Subdirektorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah III membawahi Seksi Bimbingan dan Konsultasi Peraturan Daerah Wilayah III.

Seksi Bimbingan dan Konsultasi Peraturan Daerah Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kepada pembentuk peraturan daerah, koordinasi, kerja sama serta penyusunan program bimbingan dan penyiapan sarana, mediasi dan konsultasi penyusunan dan perancangan peraturan daerah dan kajian peraturan daerah.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi berada di bawah Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggung jawab kepada Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah.

(1) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang administrasi hukum umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 , Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang administrasi hukum umum; b. pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi hukum umum; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang administrasi hukum umum; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang administrasi hukum umum; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Perdata; c. Direktorat Pidana; d. Direktorat Tata Negara; e. Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat; dan f. Direktorat Daktiloskopi.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 , Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; b. pengelolaan urusan kepegawaian; c. pengelolaan urusan keuangan; d. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 676, No.2010 83 e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan f. pengelolaan urusan umum.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Program dan Pelaporan; b. Bagian Kepegawaian; c. Bagian Keuangan; d. Bagian Tata Usaha; e. Bagian Umum; dan f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan, penyajian data dan informasi serta evaluasi dan penyusunan laporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 , Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta perpustakaan; b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran; dan c. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan.

Bagian Program dan Pelaporan terdiri atas: a. Subbagian Data dan Informasi; b. Subbagian Penyusunan Rencana dan Anggaran; dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta perpustakaan. (2) Subbagian Penyusunan Rencana dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, serta penyusunan laporan kegiatan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; b. penyiapan bahan penetapan mutasi dan administrasi jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; dan c. penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Bagian Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Umum Kepegawaian; b. Subbagian Mutasi dan Administrasi Jabatan Fungsional; dan c. Subbagian Pemberhentian dan Pensiun.

(1) Subbagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengelolaan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, penyusunan daftar urut kepangkatan, pengurusan asuransi kesehatan, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, tabungan asuransi pensiun, tabungan perumahan dan penyusunan laporan kegiatan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (2) Subbagian Mutasi dan Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan pengangkatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan dan mutasi kepegawaian lainnya serta pengelolaan 676, No.2010 85 administrasi jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. (3) Subbagian Pemberhentian dan Pensiun mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pensiun serta pengurusan pemberian tanda penghargaan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan anggaran, pembuatan daftar gaji, dan pembayaran gaji pegawai; b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan; dan c. pelaksanaan urusan pembukuan, perhitungan, dan penyusunan laporan keuangan.

Bagian Keuangan terdiri atas: a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; b. Subbagian Perbendaharaan; dan c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan urusan pelaksanaan anggaran, pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji pegawai. (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan. (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan pembukuan, perhitungan dan penyusunan laporan keuangan.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 , Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan urusan surat menyurat, pengagendaan dan pengiriman; b. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi; c. pengelolaan arsip dan dokumentasi; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol.

Bagian Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Persuratan; b. Subbagian Sistem Informasi; c. Subbagian Arsip dan Dokumentasi; dan d. Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol.

(1) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, pengagendaan dan pengiriman. (2) Subbagian Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan, penerapan dan pengembangan sistem informasi. (3) Subbagian Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan arsip dan dokumentasi. (4) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan keprotokolan.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga dan administrasi perjalanan dinas serta hubungan masyarakat di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 , Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan urusan perlengkapan; b. pengelolaan urusan rumah tangga dan pengamanan; 676, No.2010 87 c. pelaksanaan urusan kendaraan dan perjalanan dinas; dan d. pelaksanaan hubungan masyarakat.

Bagian Umum terdiri atas: a. Subbagian Perlengkapan; b. Subbagian Rumah Tangga; c. Subbagian Perjalanan Dinas; dan d. Subbagian Hubungan Masyarakat.

(1) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan perlengkapan. (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan pengamanan dalam. (3) Subbagian Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan urusan kendaraan dan administrasi perjalanan dinas. (4) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat.

Direktorat Perdata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hukum perdata sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293 , Direktorat Perdata menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan rancangan kebijakan di bidang hukum perdata; b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pelayanan di bidang hukum perdata; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hukum perdata; d. pemberian pertimbangan, pendapat hukum dan advokasi keperdataan, pemberian rekomendasi ijin mempekerjakan advokat asing; e. pengangkatan, pemantauan dan pemberhentian penterjemah resmi tersumpah; f. pemberian legalisasi tanda tangan pejabat; g. pemberian pertimbangan pengesahan, persetujuan dan penerimaan pemberitahuan badan hukum perseroan terbatas dan badan hukum sosial; h. pemberian pertimbangan, pembinaan teknis, penerimaan dan pemrosesan serta evaluasi pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia; i. pemberian pertimbangan, pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan tugas Balai-Balai Harta Peninggalan, penanganan pendaftaran kurator dan pengurus, penanganan daftar wasiat dan pemberian surat keterangan wasiat; j. pemberian pertimbangan, pengangkatan, perpindahan, perpanjangan dan pemberhentian jabatan notaris; dan k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perdata.

Direktorat Perdata terdiri atas: a. Subdirektorat Hukum Perdata Umum; b. Subdirektorat Badan Hukum; c. Subdirektorat Pendaftaran Fidusia; d. Subdirektorat Harta Peninggalan; e. Subdirektorat Notariat; dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Hukum Perdata Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian pertimbangan, pendapat hukum dan advokasi keperdataan, pemberian rekomendasi ijin mempekerjakan advokat asing, pengangkatan, pemantauan dan pemberhentian penterjemah resmi tersumpah serta pemberian legalisasi tanda tangan pejabat. 676, No.2010 89

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Subdirektorat Hukum Perdata Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rancangan kebijakan teknis, pemberian pertimbangan hukum perdata umum, pemberian pendapat hukum (legal opinion) dan advokasi keperdataan; b. pelaksanaan pemberian legalisasi pada tanda tangan pejabat pemerintah dan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dan pengelolaan specimen tanda tangan pejabat pemerintah dan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah; c. penyiapan pemberian rekomendasi ijin mempekerjakan advokat asing; d. pengangkatan, pemantauan dan pemberhentian penterjemah resmi tersumpah; dan e. pengelolaan kearsipan dan dokumentasi perdata umum.

Subdirektorat Hukum Perdata Umum terdiri atas: a. Seksi Pendapat Hukum dan Advokasi Keperdataan; b. Seksi Legalisasi; c. Seksi Advokat Asing dan Penterjemah Resmi Tersumpah; dan d. Seksi Arsip dan Dokumentasi Perdata Umum.

(1) Seksi Pendapat Hukum dan Advokasi Keperdataan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis, pemberian pertimbangan hukum perdata umum, pemberian pendapat hukum (legal opinion) dan advokasi keperdataan. (2) Seksi Legalisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemberian legalisasi pada tanda tangan pejabat pemerintah dan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah dan pengelolaan specimen tanda tangan pejabat pemerintah dan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah. (3) Seksi Advokat Asing dan Penterjemah Resmi Tersumpah mempunyai tugas melakukan penyiapan pemberian rekomendasi ijin mempekerjakan advokat asing serta pengangkatan, pemantauan dan pemberhentian penterjemah resmi tersumpah. (4) Seksi Arsip dan Dokumentasi Perdata Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi perdata umum.

Subdirektorat Badan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian pertimbangan, pengesahan, persetujuan dan penerimaan pemberitahuan badan hukum perseroan terbatas dan badan hukum sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Subdirektorat Badan Hukum terdiri atas: a. Seksi Perseroan Tertutup; b. Seksi Perseroan Terbuka, Lembaga Keuangan dan Penanaman Modal; c. Seksi Badan Hukum Sosial; dan d. Seksi Dokumentasi dan Pengumuman Badan Hukum.

Subdirektorat Pendaftaran Fidusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan kebijakan teknis, pemberian pertimbangan, pembinaan teknis, penerimaan dan pemrosesan dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, Subdirektorat Pendaftaran Fidusia menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rancangan kebijakan teknis di bidang pendaftaran fidusia; b. pelaksanaan penerimaan dan pemrosesan perubahan, dan pencoretan sertifikat jaminan fidusia serta menerbitkan sertifikat pengganti; c. pelaksanaan evaluasi terhadap pendaftaran jaminan fidusia atas laporan pelaksanaan tugas pendaftaran fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia dari setiap kantor wilayah; d. pelaksanaan bimbingan teknis terhadap Kantor Pendaftaran Fidusia; dan e. pemberian pendapat hukum mengenai jaminan fidusia dan memberikan keterangan mengenai benda sebagai objek jaminan fidusia yang terdaftar dalam buku daftar fidusia serta pengelolaan arsip dan dokumentasi.

Subdirektorat Pendaftaran Fidusia terdiri atas: a. Seksi Penerimaan dan Pemrosesan; b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan Fidusia; dan c. Seksi Arsip dan Dokumentasi Fidusia.

(1) Seksi Penerimaan dan Pemrosesan mempunyai tugas melakukan penerimaan dan pemrosesan perubahan, pencoretan sertifikat jaminan fidusia dan menerbitkan sertifikat pengganti. 676, No.2010 93 (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan Fidusia mempunyai tugas melakukan pelaksanaan evaluasi terhadap pendaftaran jaminan fidusia atas laporan pelaksanaan tugas pendaftaran fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia dari setiap kantor wilayah dan pelaksanaan bimbingan teknis terhadap Kantor Pendaftaran Fidusia. (3) Seksi Arsip dan Dokumentasi Fidusia mempunyai tugas melakukan pemberian pendapat hukum mengenai jaminan fidusia dan memberikan informasi mengenai keterangan benda sebagai objek jaminan fidusia yang terdaftar dalam buku daftar fidusia dan pengelolaan, pengecekan, pencatatan dan pendistribusian dokumen fidusia serta membuat database jaminan fidusia.

Subdirektorat Harta Peninggalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan kebijakan teknis, pemberian pertimbangan, pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan tugas Balai-Balai Harta Peninggalan, penanganan pendaftaran kurator dan pengurus dan penanganan daftar wasiat serta pemberian surat keterangan wasiat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 , Subdirektorat Harta Peninggalan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rancangan kebijakan teknis, pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan serta menerima pendaftaran Kurator dan Pengurus dan penyiapan penerbitan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus; b. penyusunan dan pembuatan daftar wasiat yang dilaporkan oleh Notaris dan penelitian data formal daftar wasiat serta pemberian surat keterangan wasiat; dan c. pelaksanaan pengelolaan, pengecekan, pencatatan dan pendistribusian berkas permohonan serta pengelolaan arsip dan dokumentasi.

Subdirektorat Harta Peninggalan terdiri atas: a. Seksi Balai Harta Peninggalan; b. Seksi Daftar Wasiat; dan c. Seksi Dokumentasi dan Arsip Harta Peninggalan.

(1) Seksi Balai Harta Peninggalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan dan petunjuk teknis, telaahan, pemberian bimbingan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan, pemrosesan ijin pelaksanaan penjualan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (boedel afwezig) dan harta peninggalan yang tak terurus (onbeheerde nalatenschap) serta penerbitan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus. (2) Seksi Daftar Wasiat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan daftar wasiat yang dilaporkan oleh notaris, meneliti data formal daftar wasiat dan penyiapan bahan penyelesaian permohonan surat keterangan wasiat. (3) Seksi Arsip dan Dokumentasi Harta Peninggalan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi daftar wasiat, pencatatan dan pendistribusian berkas permohonan serta pengelolaan arsip dan dokumentasi harta peninggalan.

Subdirektorat Notariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan kebijakan teknis, pemberian pertimbangan, pengangkatan, perpindahan, perpanjangan dan pemberhentian jabatan notaris.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 , Subdirektorat Notariat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rancangan kebijakan teknis penyusunan formasi jabatan notaris, pengangkatan, perpindahan, pemberhentian dan perpanjangan masa jabatan notaris, pemantauan dan evaluasi jabatan notaris; b. penerbitan sertifikat cuti notaris, penambahan atau perubahan nama dan/atau gelar akademik; c. penyingkatan nama pada cap/stempel jabatan notaris; d. pemberitahuan pernyataan pemilihan tempat kedudukan notaris berkaitan dengan pemekaran wilayah; dan e. pengelolaan administrasi kearsipan dan dokumentasi notariat. 676, No.2010 95

Subdirektorat Notariat terdiri atas: a. Seksi Pengangkatan dan Perpindahan Notaris; b. Seksi Perpanjangan dan Pemberhentian Jabatan Notaris; dan c. Seksi Arsip dan Dokumentasi Notariat.

(1) Seksi Pengangkatan dan Perpindahan Notaris mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis penyusunan formasi jabatan notaris, pengangkatan dan perpindahan notaris, penerbitan sertifikat cuti notaris serta persetujuan pemilihan tempat kedudukan notaris berkaitan dengan pemekaran wilayah. (2) Seksi Perpanjangan dan Pemberhentian Jabatan Notaris mempunyai tugas melakukan penyiapan rancangan kebijakan teknis perpanjangan dan pemberhentian jabatan notaris, penerbitan surat persetujuan penambahan atau perubahan nama dan/atau gelar akademik, penyingkatan nama pada cap/stempel jabatan notaris. (3) Seksi Arsip dan Dokumentasi Notariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan, penyajian dan penyimpanan dokumentasi dan arsip notariat.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perdata. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi berada di bawah Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggung jawab kepada Direktur Perdata.

Direktorat Pidana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Hukum Pidana sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317 , Direktorat Pidana menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan rancangan kebijakan di bidang hukum pidana; b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pelayanan di bidang hukum pidana; c. pelaksanaan kegiatan penelaahan, pemberian pendapat hukum, keterangan ahli di bidang hukum pidana dan pelayanan di bidang grasi; d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang hukum pidana; e. pelaksanaan urusan penyidik pegawai negeri sipil; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pidana.

Direktorat Pidana terdiri atas: a. Subdirektorat Pelayanan Hukum Pidana dan Grasi; b. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Hukum Pidana; c. Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan d. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pelayanan Hukum Pidana dan Grasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kegiatan penelaahan, pemberian pendapat hukum, keterangan ahli di bidang hukum pidana dan pelayanan di bidang grasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320 , Subdirektorat Pelayanan Hukum Pidana dan Grasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rancangan kebijakan teknis, pelaksanaan penelaahan, pemberian pendapat hukum dan keterangan ahli di bidang hukum pidana umum; dan b. penyiapan rancangan kebijakan teknis pelaksanaan penelaahan, pemberian pendapat hukum dan keterangan ahli di bidang hukum pidana khusus, serta pemantauan, penelitian dan penyusunan permohonan grasi.

Subdirektorat Pelayanan Hukum Pidana dan Grasi terdiri atas: 676, No.2010 97 a. Seksi Pelayanan Hukum Pidana Umum; dan b. Seksi Pelayanan Hukum Pidana Khusus dan Grasi.

(1) Seksi Pelayanan Hukum Pidana Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis, penelaahan, pemberian pendapat hukum dan keterangan ahli di bidang hukum pidana umum. (2) Seksi Pelayanan Hukum Pidana Khusus dan Grasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis, penelaahan, pemberian pendapat hukum dan keterangan ahli di bidang hukum pidana khusus serta pemantauan, penelitian dan penyusunan permohonan grasi.

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Hukum Pidana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang hukum pidana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324 , Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Hukum Pidana menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rancangan kebijakan teknis, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan dan permasalahan hukum pidana; b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data mengenai penerapan dan permasalahan hukum pidana; c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait; dan d. pembuatan rekomendasi atas pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan dan permasalahan hukum pidana.

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Hukum Pidana terdiri atas: a. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Hukum Pidana Umum; dan b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Hukum Pidana Khusus.

(1) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Hukum Pidana Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan rancangan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data mengenai penerapan dan permasalahan hukum pidana umum. (2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi Hukum Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan rancangan kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data mengenai penerapan dan permasalahan hukum pidana khusus.

Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan penyidik pegawai negeri sipil.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328, Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan rancangan kebijakan teknis, pengangkatan, pemutasian, pemberhentian penyidik pegawai negeri sipil; dan b. penyiapan rancangan kebijakan teknis, bimbingan, pemantauan dan evaluasi penyidik pegawai negeri sipil serta pengelolaan arsip dan dokumentasi.

Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil terdiri atas: a. Seksi Pengangkatan, Pemutasian dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan b. Seksi Bimbingan dan Evaluasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

(1) Seksi Pengangkatan, Pemutasian dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis, pengangkatan, pemutasian, pemberhentian penyidik pegawai negeri sipil. (2) Seksi Bimbingan dan Evaluasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis, bimbingan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan arsip dan dokumentasi penyidik pegawai negeri sipil.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pidana. (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi berada di bawah Bagian 676, No.2010 99 Kepegawaian pada Sekretariat Direktorat Jenderal dan secara operasional bertanggung jawab kepada Direktur Pidana.