Peraturan Menteri Nomor p-40-menhut-ii-2010 Tahun 2010 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEHUTANAN

Kementerian Kehutanan terdiri atas: a. Sekretariat Jenderal; b. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan; c. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; d. Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial; e. Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan; f. Inspektorat Jenderal; g. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan; h. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan; i. Staf Ahli Menteri Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan; j. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional; k. Staf Ahli Menteri Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim; l. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga;dan m. Staf Ahli Menteri Bidang Keamanan Hutan.

(1) Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan. (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan Kementerian Kehutanan; b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Kehutanan; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Kehutanan; d. pembinaan dan penyelenggaraan Organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara;dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Kehutanan.

Sekretariat Jenderal terdiri atas: a. Biro Perencanaan; b. Biro Kepegawaian; c. Biro Hukum dan Organisasi; d. Biro Keuangan;dan e. Biro Umum.

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kerja sama dalam negeri, penyusunan rencana makro, program, anggaran, evaluasi, pelaporan, dan pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi kerja sama dalam negeri di lingkungan Kementerian; b. penyiapan koordinasi penyusunan rencana umum kehutanan, dan program, serta anggaran, termasuk anggaran bantuan luar negeri di lingkungan Kementerian; c. penyiapan koordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran di lingkungan Kementerian; d. pengelolaan data dan informasi Kementerian;dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Perencanaan terdiri atas: a. Bagian Rencana Umum Kehutanan; b. Bagian Program Anggaran; c. Bagian Evaluasi;dan d. Bagian Data dan Informasi.

Bagian Rencana Umum Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi kerja sama dalam negeri, dan penyusunan rencana umum Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Rencana Umum Kehutanan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi kerja sama dalam negeri, b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana umum kehutanan;dan c. pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Rencana Umum Kehutanan terdiri atas: a. Subbagian Rencana Pembangunan; b. Subbagian Rencana Umum Kehutanan;dan c. Subbagian Tata Usaha.

(1) Subbagian Rencana Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. (2) Subbagian Rencana Umum Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana umum dan rencana kehutanan lintas sektor serta rencana tindak lanjut komitmen internasional. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Biro.

Bagian Program Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, dan anggaran di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Program Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program anggaran Kementerian; b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program anggaran bantuan luar negeri;dan c. penyiapan koordinasi penyusunan dokumen anggaran Kementerian.

Bagian Program Anggaran terdiri atas: a. Subbagian Program Anggaran I; b. Subbagian Program Anggaran II;dan c. Subbagian Program Anggaran Bantuan Luar Negeri.

(1) Subbagian Program Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran pada Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Direktorat Jenderal Planologi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. (2) Subbagian Program Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan. (3) Subbagian Program Anggaran Bantuan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program anggaran bantuan luar negeri di lingkungan Kementerian.

Bagian Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, serta penyiapan bahan rapat koordinasi pimpinan di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi evaluasi dan pelaporan kinerja Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Jenderal; b. penyiapan bahan rapat pimpinan;dan c. penyiapan bahan koordinasi evaluasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan bantuan luar negeri.

Bagian Evaluasi terdiri atas: a. Subbagian Evaluasi I; b. Subbagian Evaluasi II; c. Subbagian Evaluasi III.

(1) Subbagian Evaluasi I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi evaluasi kinerja dan pelaporan akuntabilitas, laporan di lingkungan Sekretariat Jenderal, pidato kenegaraan, laporan sidang kabinet dan rapat koordinasi pimpinan bidang perekonomian. (2) Subbagian Evaluasi II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi evaluasi kinerja dan pelaporan akuntabilitas, laporan di lingkungan Kementerian dan rapat koordinasi pimpinan bidang kesejahteraan rakyat. (3) Subbagian Evaluasi III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kementerian serta evaluasi agenda program nasional, dan rapat koordinasi pimpinan bidang politik hukum dan keamanan.

Bagian Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pengelolaan data dan informasi di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan analisis data Kementerian; b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan statistik Kementerian;dan c. penyiapan bahan koordinasi pengelolaan sistem informasi kehutanan.

Bagian Data dan Informasi terdiri atas: a. Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data; b. Subbagian Statistik;dan c. Subbagian Sistem Informasi.

(1) Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data Kementerian. (2) Subbagian Statistik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan statistik Kementerian. (3) Subbagian Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan sistem informasi kehutanan.

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, perencanaan, pengembangan, tata usaha, dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengembangan pegawai; b. penyiapan bahan koordinasi dan pengembangan sistem penilaian kompetensi pengembangan karier analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai, serta penyusunan formasi, pengadaan pegawai di lingkungan Kementerian; c. pelaksanaan administrasi kepangkatan, pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan Kementerian; d. pengelolaan sistem informasi kepegawaian di lingkungan Kementerian; e. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan administrasi jabatan fungsional di lingkungan Kementerian;dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Kepegawaian terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian; b. Bagian Mutasi Kepegawaian; c. Bagian Tata Usaha Kepegawaian;dan d. Bagian Administrasi Jabatan Fungsional.

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kepegawaian, penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan serta penyusunan formasi, pengadaan pegawai, dan pengembangan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, serta evaluasi dan pelaporan kepegawaian; b. penyiapan bahan koordinasi dan pengembangan sistem penilaian kompetensi, pengembangan karier, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai;dan c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan formasi, pengadaan pegawai.

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Rencana Formasi dan Pengadaan; b. Subbagian Rencana Karier;dan c. Subbagian Pengembangan Kepegawaian.

(1) Subbagian Rencana Formasi dan Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program kepegawaian, rencana pengadaan, penempatan dan pembekalan calon pegawai, dan pemantauan pasca penempatan pegawai. (2) Subbagian Rencana Karier mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pengembangan karier, pengembangan standar kompetensi kerja kepegawaian serta penyelenggaraan Personal Assessment Centre (PAC). (3) Subbagian Pengembangan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pengembangan pegawai, penyelenggaraan ujian dinas, dan ujian penyesuaian ijazah.

Bagian Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi mutasi, pengangkatan, kepangkatan, dan pemberhentian serta pemensiunan pegawai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Mutasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi kepangkatan; b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi alih jabatan dan pemindahan pegawai;dan c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi pengangkatan, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai.

Bagian Mutasi Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Kepangkatan; b. Subbagian Mutasi Jabatan;dan c. Subbagian Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemensiunan.

(1) Subbagian Kepangkatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi kenaikan pangkat dan urusan kepangkatan. (2) Subbagian Mutasi Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi pemindahan dan alih jabatan. (3) Subbagian Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemensiunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi pengangkatan, pemberhentian dan pemensiunan pegawai.

Bagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Tata Usaha Kepegawaian menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan tata naskah pegawai; b. penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian; c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi hukuman dan disiplin serta kesejahteraan dan pelayanan kesehatan pegawai;dan

Bagian Tata Usaha Kepegawaian terdiri atas: a. Subbagian Tata Naskah Pegawai; b. Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian;dan c. Subbagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai.

(1) Subbagian Tata Naskah Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi penyusunan dan pemeliharaan naskah kepegawaian, penyusunan DP3, daftar riwayat pekerjaan, arsip pegawai serta pengurusan kartu pegawai, kartu isteri dan kartu suami pegawai serta pengurusan laporan kekayaan penyelenggara negara. (2) Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemeliharaan dan pengembangan system informasi kepagawaian dan database kepegawaian, serta penyajian data kepegawaian. (3) Subbagian Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberian penghargaan dan hukuman disiplin, serta kesejahteraan dan pelayanan kesehatan pegawai.

Bagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi jabatan fungsional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Administrasi Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan administrasi penilaian angka jabatan fungsional; b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan evaluasi jabatan fungsional;dan c. pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Bagian Administrasi Jabatan Fungsional terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Penilaian Angka Kredit; b. Subbagian Evaluasi Jabatan Fungsional;dan c. Subbagian Tata Usaha.

(1) Subbagian Administrasi Penilaian Angka Kredit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan telaahan usul pengangkatan, pembebasan, dan pemberhentian jabatan fungsional, serta administrasi angka kredit. (2) Subbagian Evaluasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan jabatan fungsional di lingkungan Kementerian. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Biro.

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan pelaksanaan peraturan perundang- undangan, pengelolaan dokumentasi hukum dan pemberian bantuan hukum serta pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; b. evaluasi, penelaahan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; c. pelaksanaan penanganan perkara dan bantuan hukum; d. pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Kementerian, serta pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan;dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Hukum dan Organisasi terdiri atas: a. Bagian Peraturan Perundang-undangan; b. Bagian Penelaahan Hukum; c. Bagian Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum; d. Bagian Kelembagaan.

Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang bina usaha kehutanan dan bina pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial; b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kehutanan dan planologi kehutanan;dan c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan kehutanan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

Bagian Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan I; b. Subbagian Peraturan Perundang-undangan II;dan c. Subbagian Peraturan Perundang-undangan III.

(1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan di bidang bina usaha kehutanan dan bina pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial. (2) Subbagian Peraturan Perundang-undangan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan di bidang administrasi kehutanan dan planologi kehutanan. (3) Subbagian Peraturan Perundang-undangan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang- undangan di bidang pengawasan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan kehutanan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

Bagian Penelaahan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta penelaahan hukum dan perjanjian kerja sama di bidang kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Penelaahan Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi, evaluasi dan penelaahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta perjanjian kerja sama di bidang bina usaha kehutanan dan bina pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial; b. penyiapan bahan koordinasi, evaluasi dan penelaahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta perjanjian kerja sama di bidang administrasi kehutanan dan planologi kehutanan;dan c. penyiapan bahan koordinasi, evaluasi dan penelaahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta perjanjian kerja sama di bidang pengawasan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan kehutanan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

Bagian Penelaahan Hukum terdiri atas: a. Subbagian Penelahaan Hukum I; b. Subbagian Penelahaan Hukum II;dan c. Subbagian Penelaahan Hukum III.

(1) Subbagian Penelaahan Hukum I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, evaluasi, dan penelaahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta perjanjian kerja sama di bidang bina usaha kehutanan dan bina pengelolaan daerah aliran sungai dan perhutanan sosial. (2) Subbagian Penelaahan Hukum II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, evaluasi, dan penelaahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta perjanjian kerja sama di bidang administrasi kehutanan dan planologi kehutanan. (3) Subbagian Penelaahan Hukum III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, evaluasi, dan penelaahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, serta perjanjian kerja sama di bidang pengawasan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan kehutanan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

Bagian Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penanganan perkara, pemulihan hak-hak negara baik di peradilan (ligitasi) maupun di luar pengadilan (non ligitasi).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam proses peradilan perkara perdata, tata usaha negara dan pidana;dan b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan bantuan hukum di luar pengadilan.

Bagian Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum terdiri atas: a. Subbagian Bantuan Hukum I; b. Subbagian Bantuan Hukum II;dan c. Subbagian Bantuan Hukum III.

(1) Subbagian Bantuan Hukum I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam proses peradilan gugatan perdata dan pemulihan hak-hak negara dari pihak ketiga. (2) Subbagian Bantuan Hukum II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam proses peradilan gugatan tata usaha negara dan pidana. (3) Subbagian Bantuan Hukum III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Bagian Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Kelembagaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi, identifikasi, perumusan, evaluasi dan penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian; b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan dan evaluasi prosedur kerja, tata hubungan kerja, serta pembakuan prasarana dan sarana kerja kelembagaan di lingkungan Kementerian;dan c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan pelaporan biro, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Kelembagaan terdiri atas: a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana I; b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana II;dan c. Subbagian Tata Usaha.

(1) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, identifikasi, perumusan, evaluasi dan penataan kelembagaan, serta perumusan prosedur kerja dan tata hubungan kerja unit-unit organisasi tingkat pusat di lingkungan Kementerian. (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, identifikasi, perumusan, evaluasi dan penataan kelembagaan, serta perumusan prosedur kerja dan tata hubungan kerja unit-unit organisasi tingkat unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian, termasuk dengan pemerintah daerah. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan biro serta melakukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi teknis urusan keuangan, pembinaan teknis Badan Usaha Milik Negara dan pengelolaan investasi pemerintah di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan pembinaan rencana anggaran pendapatan dan belanja, serta investasi pemerintah di lingkungan Kementerian; b. penyiapan koordinasi dan pembinaan badan usaha milik negara dan badan layanan umum di lingkungan Kementerian; c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemungutan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan penerimaan negara bukan pajak dan dana bagi hasil sumberdaya alam kehutanan; d. penyiapan koordinasi dan pembinaan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, serta pelaksanaan tata laksana keuangan di lingkungan Kementerian; e. penyiapan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian;dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Biro Keuangan terdiri atas: a. Bagian Investasi dan Pelaksanaan Anggaran; b. Bagian Penerimaan Negara; c. Bagian Perbendaharaan;dan d. Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

Bagian Investasi dan Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembinaan investasi pemerintah, kerja sama perdagangan, badan usaha milik negara dan badan layanan umum serta rencana anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 69, Bagian Investasi dan Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi pembinaan pengelolaan investasi pemerintah di lingkungan Kementerian; b. penyiapan bahan koordinasi pembinaan badan usaha milik negara, dan badan layanan umum di lingkungan Kementerian; c. penyiapan bahan koordinasi pembinaan penyelesaian utang piutang yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak sumberdaya alam dan penerimaan negara bukan pajak lainnya;dan d. penyiapan bahan koordinasi pembinaan rencana anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan Kementerian.

Bagian Investasi dan Pelaksanaan Anggaran terdiri atas: a. Subbagian Pengelolaan Investasi; b. Subbagian Penyelesaian Utang Piutang;dan c. Subbagian Pelaksanaan Anggaran.

(1) Subbagian Pengelolaan Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan pengelolaan investasi pemerintah, badan usaha milik negara dan badan layanan umum di lingkungan Kementerian. (2) Subbagian Penyelesaian Utang Piutang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan penyelesaian utang piutang dan penyiapan bahan pelaporan penyelesaian utang piutang yang berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak sumberdaya alam dan penerimaan negara bukan pajak lainnya. (3) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan penelaahan alokasi akun anggaran Kementerian, serta penyusunan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Bagian Penerimaan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembinaan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan negara bukan pajak lainnya, serta penatausahaan dana bagi hasil penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan negara bukan pajak lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 73, Bagian Penerimaan Negara menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi pembinaan penatausahaan meliputi penerimaan, pembukuan, penyetoran dan pelaporan, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan negara bukan pajak lainnya; b. penyiapan bahan koordinasi pembinaan penerimaan negara bukan pajak dari sumberdaya alam dan penerimaan negara bukan pajak lainnya; c. penyiapan bahan koordinasi pembinaan penatausahaan dana bagi hasil yang berkaitan dengan perimbangan penerimaan negara bukan pajak sumberdaya alam kehutanan;dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Bagian Penerimaan Negara terdiri atas: a. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Kayu; b. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kayu;dan c. Subbagian Tata Usaha.

(1) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Kayu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan, pencatatan, penyetoran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerimaan negara bukan pajak sumberdaya alam kayu berikut penatausahaan dana bagi hasil di lingkungan Kementerian. (2) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kayu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan, pencatatan, penyetoran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerimaan negara bukan pajak sumberdaya alam non kayu berikut penatausahaan dana bagi hasil di lingkungan Kementerian. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan laporan biro.

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembinaan perbendaharaan dan tata usaha keuangan serta administrasi pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 77, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi pembinaan ketatalaksanaan keuangan, dan pengelolaan perbendaharaan; b. pelaksanaan pengujian keuangan dan penerbitan surat perintah pembayaran di lingkungan Sekretariat Jenderal;dan c. penyiapan bahan koordinasi pembinaan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan, serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Bagian Perbendaharaan terdiri atas: a. Subbagian Tata Laksana Keuangan; b. Subbagian Verifikasi;dan c. Subbagian Penyelesaian Kerugian Negara.

(1) Subbagian Tata Laksana Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pembinaan ketatalaksanaan, dan pengelolaan perbendaharaan di lingkungan Kementerian. (2) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan pengujian keuangan dan perintah pembayaran satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal serta pemantauan, evaluasi dan pembinaan pengujian, perintah pembayaran di lingkungan Kementerian. (3) Subbagian Penyelesaian Kerugian Negara mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pembinaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan koordinasi pelaporan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembinaan, pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian; b. penyiapan bahan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian;dan c. penyiapan bahan koordinasi pembinaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Sekretariat Jenderal serta konsolidasi laporan keuangan tingkat Kementerian;

Bagian Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas: a. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I; b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II;dan c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III.

(1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan laporan keuangan bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan dan badan layanan umum, rekonsiliasi data akuntansi, pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, serta satuan kerja unit pelaksana teknis di pulau- pulau Sumatera dan Kalimantan. (2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan laporan konsolidasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas laporan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal, rekonsiliasi data akuntansi, pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan, serta satuan kerja unit pelaksana teknis di pulau- pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. (3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III mempunyai tugas melakukan bahan koordinasi pembinaan laporan konsolidasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas laporan keuangan di lingkungan Kementerian, rekonsiliasi data akuntansi, pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Inspektorat Jenderal dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, serta satuan kerja unit pelaksana teknis di pulau-pulau Sulawesi, Maluku dan Papua.

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Kementerian, serta pelayanan administrasi pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Biro Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan, dan dokumentasi Kementerian; b. pelaksanaan pelayanan administrasi pimpinan; c. pelaksanaan urusan keprotokolan; d. pelaksanaan urusan rumah tangga Kementerian;dan e. pelaksanaan urusan perlengkapan di lingkungan Kementerian.

Biro Umum terdiri atas: a. Bagian Tata Usaha Kementerian; b. Bagian Tata Usaha Pimpinan; c. Bagian Rumah Tangga;dan d. Bagian Perlengkapan.

Bagian Tata Usaha Kementerian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, penggandaan, ketatausahaan, kepustakaan, kearsipan dan pengembangan kearsipan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Tata Usaha Kementerian menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan persuratan; b. pelaksanaan urusan karya cetak dan kepustakaan;dan c. pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi.

Bagian Tata Usaha Kementerian terdiri atas: a. Subbagian Persuratan; b. Subbagian Pengelolaan Karya Cetak dan Kepustakaan;dan c. Subbagian Kearsipan dan Dokumentasi;

(1) Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, urusan ketatausahaan, kepegawaian dan pelaporan di lingkungan Kementerian. (2) Subbagian Pengelolaan Karya Cetak dan Kepustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perancangan, penyaluran dan pengendalian karya cetak serta kepustakaan. (3) Subbagian Kearsipan dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penataan sistem kearsipan, pelayanan jasa kearsipan pembinaan, pengelolaan kearsipan, pengumpulan dan penyimpanan dokumentasi kementerian.

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha unsur pimpinan;dan b. pelaksanaan urusan keprotokolan.

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Menteri; b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal;dan c. Subbagian Protokol.

(1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Menteri dan staf ahli Menteri. (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Sekretaris Jenderal. (3) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan Kementerian.

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, gaji, pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal, pengelolaan Barang Milik Negara dan keamanan kantor di lingkungan Kementerian, serta angkutan pegawai di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan kepegawaian dan gaji di lingkungan Sekretariat Jenderal; b. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal;dan c. pelaksanaan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal dan angkutan pegawai dan keamanan kantor di lingkungan Kementerian.

Bagian Rumah Tangga terdiri atas: a. Subbagian Kepegawaian; b. Subbagian Urusan Dalam;dan c. Subbagian Kendaraan Dinas.

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan gaji di lingkungan Sekretariat Jenderal. (2) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan urusan keamanan kantor di lingkungan Kementerian, pengelolaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal. (3) Subbagian Kendaraan Dinas mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal dan pengelolaan angkutan pegawai di lingkungan Kementerian.

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pembinaan pengelolaan barang milik negara dan penyusunan rencana kebutuhan barang milik negara di lingkungan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi pembinaan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian; b. penyiapan perencanaan kebutuhan pengadaan barang milik negara di lingkungan Kementerian; c. penyiapan koordinasi pembinaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara di lingkungan Kementerian;dan d. penyiapan pelaksanaan penatausahaan barang milik negara di lingkungan Kementerian.

Bagian Perlengkapan terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan dan Pengadaan; b. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara;dan c. Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara.

(1) Subbagian Perencanaan dan Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang milik negara di lingkungan Kementerian. (2) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pembinaan pengelolaan barang milik negara, dan penyiapan bahan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan barang milik negara di lingkungan Kementerian. (3) Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaporan barang milik negara di lingkungan Kementerian.

(1) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan. (2) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan makro bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 105, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan makro kehutanan dan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan makro kehutanan dan pemantapan kawasan hutan sesuai peraturan perundang-undangan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan makro kehutanan dan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang- undangan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan makro kehutanan dan pemantapan kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan; c. Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan; d. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan; e. Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan;dan f. Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 108, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama teknik, evaluasi dan pelaporan di bidang planologi kehutanan; b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang planologi kehutanan; c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang planologi kehutanan; d. koordinasi dan penyiapan telaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang planologi kehutanan;dan e. koordinasi dan pelaksanaan tata usaha, perlengkapan dan administrasi keuangan Direktorat Jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Program dan Evaluasi; b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; c. Bagian Keuangan dan Umum;dan d. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik.

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, informasi dan statistik serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran; b. penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan data serta penyajian informasi c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan statistik dan kehumasan;dan d. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program.

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas: a. Subbagian Program dan Anggaran; b. Subbagian Data dan Informasi;dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran. (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi, penyusunan statistik, serta kehumasan. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program.

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 115, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; b. pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional;dan c. penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Kepegawaian; b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional; c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

(1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana formasi pegawai, dan administrasi kepegawaian. (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan pendidikan, pelatihan, pendisiplinan dan penghargaan pegawai serta administrasi jabatan fungsional. (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja dan pembakuan prasarana dan sarana kerja.

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 119, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha; b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;dan c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Subbagian Administrasi Keuangan;dan c. Subbagian Perlengkapan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan dan pembinaan tata persuratan. (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan barang milik negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI dan petugas SIMAK-BMN, verifikasi, pelaporan keuangan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan pengelolaan barang milik negara.

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, bantuan hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 123, Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan; b. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum;dan c. penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik terdiri atas: a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan; b. Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum;dan c. Subbagian Kerja Sama Teknik.

(1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelahaan peraturan perundang- undangan. (2) Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan dan penanganan permasalahan, pertimbangan, dan bantuan permasalahan hukum. (3) Subbagian Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan kawasan hutan dan jaringan komunikasi data kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 127, Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan makro kawasan hutan, penataan ruang kehutanan, statistik kehutanan dan jaringan komunikasi data kehutanan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan makro kawasan hutan, penataan ruang kehutanan, statistik kehutanan dan jaringan komunikasi data kehutanan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan makro kawasan hutan, penataan ruang kehutanan, statistik kehutanan dan jaringan komunikasi data kehutanan; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perencanaan makro kawasan hutan, penataan ruang kehutanan, statistik kehutanan serta jaringan komunikasi data kehutanan;dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan terdiri atas: a. Subdirektorat Perencanaan Makro Kawasan Hutan; b. Subdirektorat Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah I; c. Subdirektorat Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah II; d. Subdirektorat Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan;dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Perencanaan Makro Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana makro kawasan hutan nasional, rencana kehutanan nasional, perencanaan wilayah pengelolaan hutan, evaluasi pelaksanaan rencana makro kawasan hutan dan perencanaan wilayah pengelolaan hutan serta fasilitasi penyusunan Produk Domestik Regional Bruto hijau sektor kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Subdirektorat Perencanaan Makro Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana makro kawasan hutan nasional, harmonisasi, rencana kehutanan nasional, dan evaluasi pelaksanaan rencana makro kawasan hutan dan perencanaan wilayah pengelolaan hutan serta fasilitasi penyusunan Produk Domestik Regional Bruto hijau sektor kehutanan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan rencana makro kawasan hutan nasional, harmonisasi, rencana kehutanan nasional, dan evaluasi pelaksanaan rencana makro kawasan hutan dan perencanaan wilayah pengelolaan hutan serta fasilitasi penyusunan Produk Domestik Regional Bruto hijau sektor kehutanan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan rencana makro kawasan hutan nasional, harmonisasi, rencana kehutanan nasional, dan evaluasi pelaksanaan rencana makro kawasan hutan dan perencanaan wilayah pengelolaan hutan serta fasilitasi penyusunan Produk Domestik Regional Bruto hijau sektor kehutanan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana makro kawasan hutan nasional, harmonisasi, rencana kehutanan nasional, dan evaluasi pelaksanaan rencana makro kawasan hutan dan perencanaan wilayah pengelolaan hutan serta fasilitasi penyusunan Produk Domestik Regional Bruto hijau sektor kehutanan.

Subdirektorat Perencanaan Makro Kawasan Hutan terdiri atas: a. Seksi Penyusunan Rencana Kawasan Hutan;dan b. Seksi Evaluasi Rencana Kawasan Hutan.

(1) Seksi Penyusunan Rencana Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang rencana makro kawasan hutan nasional dan rencana kehutanan nasional, perencanaan wilayah pengelolaan hutan di bidang pemanfaatan, rehabilitasi, konservasi dan perlindungan hutan. (2) Seksi Evaluasi Rencana Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemanfaatan, rehabilitasi, konservasi dan perlindungan hutan serta memfasilitasi penyusunan Produk Domestik Regional Bruto hijau sektor kehutanan.

Subdirektorat Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Subdirektorat Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Subdirektorat Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah I terdiri atas: a. Seksi Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah Sumatera;dan b. Seksi Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

(1) Seksi Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah Sumatera mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Sumatera; (2) Seksi Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Subdirektorat Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Subdirektorat Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Subdirektorat Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah II terdiri atas: a. Seksi Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi;dan b. Seksi Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah Maluku dan Papua.

(1) Seksi Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Kalimantan dan Sulawesi; (2) Seksi Penataan Ruang Kawasan Hutan Wilayah Maluku dan Papua mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang harmonisasi penataan ruang kawasan hutan dengan rencana tata ruang di wilayah Maluku dan Papua.

Subdirektorat Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan dan penyajian statistik kehutanan serta jaringan komunikasi data kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, Subdirektorat Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyusunan dan penyajian statistik kawasan hutan serta jaringan komunikasi data kehutanan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan dan penyajian statistik kawasan hutan serta jaringan komunikasi data kehutanan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan dan penyajian statistik kawasan hutan serta jaringan komunikasi data kehutanan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyusunan dan penyajian statistik kawasan hutan serta jaringan komunikasi data kawasan hutan.

Subdirektorat Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan terdiri atas: a. Seksi Statistik Kehutanan;dan b. Seksi Jaringan Komunikasi Data Kehutanan.

(1) Seksi Statistik Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang statistik kehutanan; (2) Seksi Jaringan Komunikasi Data Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang sistem jaringan komunikasi data kehutanan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat; (2) Subbagian Tata Usaha dalam melakukan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan.

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengukuhan dan penatagunaan, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, serta informasi pengukuhan kawasan hutan;dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan terdiri atas: a. Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I; b. Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II; c. Subdirektorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah I; d. Subdirektorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah II; e. Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan;dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengukuhan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penunjukan, penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan kawasan hutan serta penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penunjukan, penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan kawasan hutan serta penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penunjukan, penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan kawasan hutan serta penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penunjukan, penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan kawasan hutan serta penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah I terdiri atas: a. Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Sumatera;dan b. Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

(1) Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Sumatera mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan fungsi kawasan hutan, serta penunjukan kawasan hutan di wilayah Sumatera. (2) Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan fungsi kawasan hutan, serta penunjukan kawasan hutan di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengukuhan dan penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penunjukan, penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan kawasan hutan serta penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penunjukan, penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan kawasan hutan serta penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penunjukan, penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan kawasan hutan serta penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penunjukan, penataan batas, pemetaan dan pelaksanaan penetapan kawasan hutan serta penetapan fungsi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah II terdiri atas: a. Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi; b. Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Maluku dan Papua.

(1) Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penataan batas, pengukuran, pemetaan dan pelaksanaan penetapan fungsi kawasan hutan, serta penunjukan kawasan hutan wilayah Kalimantan dan Sulawesi. (2) Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah Maluku dan Papua mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penataan batas, pengukuran, pemetaan dan pelaksanaan penetapan fungsi kawasan hutan, serta penunjukan kawasan hutan wilayah Maluku dan Papua.

Subdirektorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perubahan fungsi, perubahan peruntukan kawasan hutan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Subdirektorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Subdirektorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah I terdiri atas: a. Seksi Pelepasan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan Wilayah I;dan b. Seksi Perubahan Fungsi dan Penyediaan Areal Transmigrasi Wilayah I.

(1) Seksi Pelepasan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pelepasan, tukar menukar serta mutasi kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. (2) Seksi Perubahan Fungsi dan Penyediaan Areal Transmigrasi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang perubahan fungsi kawasan hutan dan penyediaan areal transmigrasi di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Subdirektorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perubahan fungsi, perubahan peruntukan kawasan hutan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Subdirektorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Subdirektorat Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Wilayah II terdiri atas: a. Seksi Pelepasan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan Wilayah II;dan b. Seksi Perubahan Fungsi dan Penyediaan Areal Transmigrasi Wilayah II.

(1) Seksi Pelepasan dan Tukar Menukar Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pelepasan, tukar menukar serta mutasi kawasan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. (2) Seksi Perubahan Fungsi dan Penyediaan Areal Transmigrasi Wilayah II mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang perubahan fungsi kawasan hutan dan penyediaan areal transmigrasi di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang informasi dan dokumentasi pengukuhan dan pengolahan data mutasi kawasan hutan.

Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan terdiri atas: a. Seksi Informasi Kawasan Hutan; b. Seksi Dokumentasi Kawasan Hutan.

(1) Seksi Informasi Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengolahan data dan informasi kawasan hutan. (2) Seksi Dokumentasi Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengolahan dokumen kawasan hutan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan.

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi, pemantauan, pemetaan dan jaringan data spasial sumber daya hutan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi, pemantauan, pemetaan dan jaringan data spasial sumber daya hutan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi, pemantauan, pemetaan dan jaringan data spasial sumber daya hutan; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi, pemantauan, pemetaan dan jaringan data spasial sumber daya hutan;dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan terdiri atas: a. Subdirektorat Inventarisasi Sumber Daya Hutan; b. Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan; c. Subdirektorat Pemetaan Sumber Daya Hutan; d. Subdirektorat Jaringan Data Spasial;dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Inventarisasi Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi flora dan sosial budaya untuk inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Subdirektorat Inventarisasi Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi flora dan sosial budaya untuk inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi flora dan sosial budaya untuk inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi flora dan sosial budaya untuk inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi flora dan sosial budaya untuk inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan dan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan.

Subdirektorat Inventarisasi Sumber Daya Hutan terdiri atas: a. Seksi Inventarisasi Hutan; b. Seksi Inventarisasi Sosial Budaya.

(1) Seksi Inventarisasi Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang inventarisasi flora berupa kayu, bukan kayu, inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan. (2) Seksi Inventarisasi Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang inventarisasi sosial budaya masyarakat di dalam dan di sekitar hutan serta penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan.

Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemantauan sumber daya hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemantauan sumber daya hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantauan sumber daya hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemantauan sumber daya hutan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemantauan sumber daya hutan.

Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan terdiri atas: a. Seksi Pemantauan Sumber Daya Hutan Tingkat Nasional dan Wilayah; b. Seksi Pemantauan Sumber Daya Hutan Tingkat Unit Pengelolaan.

(1) Seksi Pemantauan Sumber Daya Hutan Tingkat Nasional dan Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemantauan sumber daya hutan tingkat nasional dan wilayah. (2) Seksi Pemantauan Sumber Daya Hutan Tingkat Unit Pengelolaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemantauan sumber daya hutan tingkat unit pengelolaan.

Subdirektorat Pemetaan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang informasi dan dokumentasi peta sumber daya hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Subdirektorat Pemetaan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang informasi dan dokumentasi peta sumber daya hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan dokumentasi peta sumber daya hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi dan dokumentasi peta sumber daya hutan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang informasi dan dokumentasi peta sumber daya hutan.

Subdirektorat Pemetaan Sumber Daya Hutan terdiri atas: a. Seksi Informasi Peta Sumber Daya Hutan; b. Seksi Dokumentasi Peta Sumber Daya Hutan.

(1) Seksi Informasi Peta Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyusunan dan penyajian informasi peta sumber daya hutan. (2) Seksi Dokumentasi Peta Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang dokumentasi, pelayanan, dan distribusi peta sumber daya hutan.

Subdirektorat Jaringan Data Spasial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang jaringan data spasial kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Subdirektorat Jaringan Data Spasial menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang jaringan data spasial kehutanan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang jaringan data spasial kehutanan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang jaringan data spasial kehutanan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang jaringan data spasial kehutanan.

Subdirektorat Jaringan Data Spasial terdiri atas: a. Seksi Pengelolaan Basis Data Spasial;dan b. Seksi Pengelolaan Jaringan Data Spasial.

(1) Seksi Pengelolaan Basis Data Spasial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pembangunan basis dan aliran data spasial kehutanan. (2) Seksi Pengelolaan Jaringan Data Spasial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan data spasial kehutanan berbasis GIS dan jaringan, mengembangkan kemampuan jaringan dalam mendukung akses basis data secara lebih meluas, mengatur keamanan akses dalam rangka pembangunan basis data spasial, monitoring dan evaluasi kemampuan jaringan sesuai kebutuhan dan teknologi dan melaksanakan fungsi sebagai unit kliring data spasial kehutanan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Jaringan Data Spasial.

Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penggunaan kawasan hutan, PNBP, dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penggunaan kawasan hutan, PNBP, dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penggunaan kawasan hutan, PNBP, dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penggunaan kawasan hutan, PNBP, dan informasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan;dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan terdiri atas: a. Subdirektorat Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I; b. Subdirektorat Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II; c. Subdirektorat PNBP Penggunaan Kawasan Hutan; d. Subdirektorat Informasi Penggunaan Kawasan Hutan;dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyiapan areal penggunaan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Subdirektorat Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penggunaan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penggunaan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penggunaan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara; d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penggunaan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Subdirektorat Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I terdiri atas: a. Seksi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan;dan b. Seksi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Non Pertambangan.

(1) Seksi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. (2) Seksi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Non Pertambangan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penggunaan kawasan hutan untuk non pertambangan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Subdirektorat Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyiapan areal penggunaan kawasan hutan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Subdirektorat Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penggunaan kawasan hutan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penggunaan kawasan hutan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penggunaan kawasan hutan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penggunaan kawasan hutan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Subdirektorat Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II terdiri atas: a. Seksi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan;dan b. Seksi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Non Pertambangan.

(1) Seksi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyiapan areal penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. (2) Seksi Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Non Pertambangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyiapan areal penggunaan kawasan hutan untuk Non pertambangan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat PNBP Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Subdirektorat PNBP Penggunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kehutanan.

Subdirektorat PNBP Penggunaan Kawasan Hutan terdiri atas: a. Seksi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan;dan b. Seksi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Non Pertambangan.

(1) Seksi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak dari penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan. (2) Seksi PNBP Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Non Pertambangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penerimaan negara bukan pajak dari penggunaan kawasan hutan untuk non pertambangan.

Subdirektorat Informasi Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang informasi penggunaan kawasan hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Subdirektorat Informasi Penggunaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang informasi penggunaan kawasan hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi penggunaan kawasan hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi penggunaan kawasan hutan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang informasi penggunaan kawasan hutan.

Subdirektorat Informasi Penggunaan Kawasan Hutan terdiri atas: a. Seksi Informasi Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I;dan b. Seksi Informasi Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II.

(1) Seksi Informasi Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang informasi penggunaan kawasan hutan wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. (2) Seksi Informasi Penggunaan Kawasan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang informasi penggunaan kawasan hutan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Informasi Penggunaan Kawasan Hutan.

Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang wilayah pengelolaan dan penyiapan areal pemanfaatan hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan, penyiapan areal pemanfaatan hutan dan informasi wilayah pengelolaan kawasan hutan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan, penyiapan areal pemanfaatan hutan dan informasi wilayah pengelolaan kawasan hutan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan, penyiapan areal pemanfaatan hutan dan informasi wilayah pengelolaan kawasan hutan; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan, penyiapan areal pemanfaatan hutan dan informasi wilayah pengelolaan kawasan hutan;dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan terdiri atas: a. Subdirektorat Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan; b. Subdirektorat Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Wilayah I; c. Subdirektorat Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Wilayah II; d. Subdirektorat Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Subdirektorat Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

Subdirektorat Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan terdiri atas: a. Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Wilayah I;dan b. Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Wilayah II.

(1) Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. (2) Seksi Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pembentukan wilayah pengelolaan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Subdirektorat Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Subdirektorat Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Wilayah I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyiapan areal pemanfaatan kawasan hutan di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Subdirektorat Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Wilayah I terdiri atas: a. Seksi Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Alam Wilayah I;dan b. Seksi Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Tanaman Wilayah I.

(1) Seksi Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Alam Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyiapan areal pemanfaatan hutan alam, hutan kemasyarakatan, hutan desa, usaha pariwisata alam, usaha jasa lingkungan dan kawasan hutan dengan tujuan khusus di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. (2) Seksi Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Tanaman Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyiapan areal pemanfaatan hutan tanaman dan hutan tanaman rakyat di wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Subdirektorat Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyiapan areal pemanfaatan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, Subdirektorat Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Wilayah II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyiapan areal pemanfaatan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan areal pemanfaatan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan areal pemanfaatan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyiapan areal pemanfaatan hutan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Wilayah II terdiri atas: a. Seksi Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Alam Wilayah II;dan b. Seksi Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Tanaman Wilayah II.

(1) Seksi Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Alam Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyiapan areal pemanfaatan hutan alam, hutan kemasyarakatan, hutan desa, usaha pariwisata alam, usaha jasa lingkungan dan kawasan hutan dengan tujuan khusus di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. (2) Seksi Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan Tanaman Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyiapan areal pemanfaatan hutan tanaman, dan hutan tanaman rakyat di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang informasi wilayah pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226, Subdirektorat Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang informasi wilayah pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang informasi wilayah pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi wilayah pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang informasi wilayah pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan.

Subdirektorat Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan terdiri atas: a. Seksi Informasi Wilayah Pengelolaan;dan b. Seksi Informasi Pemanfaatan Kawasan Hutan.

(1) Seksi Informasi Wilayah Pengelolaan mempuyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyiapan informasi pembentukan wilayah. (2) Seksi Informasi Pemanfaatan Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang informasi geografis pemanfaatan kawasan hutan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan.

(1) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan. (2) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Direktorat Jenderal Perlindungan hutan dan Konservasi Alam terdiri atas: a. Sekretariat Direktorat Jenderal; b. Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan; c. Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan; d. Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung; e. Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati;dan f. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung.

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 235, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerja sama teknik, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam; b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam; c. koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam; d. koordinasi dan penyiapan telaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam;dan e. koordinasi dan pelaksanaan tata usaha, perlengkapan dan administrasi keuangan Direktorat Jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas: a. Bagian Program dan Evaluasi; b. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; c. Bagian Keuangan dan Umum;dan d. Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik.

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program dan anggaran, data, informasi dan statistik serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 238, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran; b. penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan data serta penyajian informasi c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan statistik dan kehumasan;dan d. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program.

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas: a. Subbagian Program dan Anggaran; b. Subbagian Data dan Informasi;dan c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran. (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi, penyusunan statistik, serta kehumasan. (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi kinerja dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program.

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai dan administrasi jabatan fungsional, serta penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 242, Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian; b. pelaksanaan urusan pengembangan karier pegawai dan administrasi jabatan fungsional;dan c. penyiapan bahan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan.

Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas: a. Subbagian Administrasi Kepegawaian; b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional;dan c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

(1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana formasi pegawai, dan administrasi kepegawaian. (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan pendidikan, pelatihan, pendisiplinan dan penghargaan pegawai serta administrasi jabatan fungsional. (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis jabatan, perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan evaluasi kinerja organisasi, serta penyusunan tata hubungan kerja, pedoman dan prosedur kerja dan pembakuan prasarana dan sarana kerja.

Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan urusan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 246, Bagian Keuangan dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan tata usaha; b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;dan c. pelaksanaan urusan perlengkapan.

Bagian Keuangan dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Subbagian Administrasi Keuangan;dan c. Subbagian Perlengkapan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan dan pembinaan tata persuratan. (2) Subbagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan tata laksana keuangan, penyusunan rencana anggaran gaji dan penggajian, penyiapan bahan perbendaharaan, melakukan akuntansi keuangan dan barang milik negara, pembinaan kebendaharaan petugas SAI dan petugas SIMAK-BMN, verifikasi, pelaporan keuangan, penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan pengelolaan barang milik negara.

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, penelaahan permasalahan, pertimbangan, bantuan hukum, serta penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 250, Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan; b. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum;dan c. penyiapan bahan administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik terdiri atas: a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan; b. Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum;dan c. Subbagian Kerja Sama Teknik.

(1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan dan penelahaan peraturan perundang- undangan. (2) Subbagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan dan penanganan permasalahan, pertimbangan, dan bantuan permasalahan hukum. (3) Subbagian Kerja Sama Teknik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi administrasi kerja sama teknik dalam negeri dan luar negeri.

Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyidikan dan pengamanan hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyidikan, pembalakan dan peredaran hasil hutan ilegal, perambahan peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar, perburuan liar, pengelolaan polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil serta sarana prasarana penyidikan dan pengamanan hutan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan, pembalakan dan peredaran hasil hutan ilegal, perambahan peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar, perburuan liar, pengelolaan polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil serta sarana prasarana penyidikan dan pengamanan hutan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan, pembalakan dan peredaran hasil hutan ilegal, perambahan peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar, perburuan liar, pengelolaan polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil serta sarana prasarana penyidikan dan pengamanan hutan; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyidikan, pembalakan dan peredaran hasil hutan ilegal, perambahan peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar, perburuan liar, pengelolaan polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil serta sarana prasarana penyidikan dan pengamanan hutan;dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Penyidikan dan Pengamanan Hutan terdiri atas: a. Subdirektorat Program dan Evaluasi Penyidikan dan Pengamanan; b. Subdirektorat Penyidikan dan Pengamanan Wilayah I; c. Subdirektorat Penyidikan dan Pengamanan Wilayah II; d. Subdirektorat Penyidikan dan Pengamanan Wilayah III; e. Subdirektorat Dukungan Operasi;dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Program dan Evaluasi Penyidikan dan Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang program dan evaluasi penyidikan dan pengamanan hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, Subdirektorat Program dan Evaluasi Penyidikan dan Pengamanan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang program dan evaluasi penyidikan dan pengamanan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang program dan evaluasi penyidikan dan pengamanan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program dan evaluasi penyidikan dan pengamanan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang program dan evaluasi penyidikan dan pengamanan.

Subdirektorat Program dan Evaluasi Penyidikan dan Pengamanan terdiri atas: a. Seksi Program;dan b. Seksi Evaluasi.

(1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang program dan rencana penyidikan dan pengamanan hutan. (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang evaluasi penyidikan dan pengamanan hutan.

Subdirektorat Penyidikan dan Pengamanan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Subdirektorat Penyidikan dan Pengamanan Wilayah I menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali.

Subdirektorat Penyidikan dan Pengamanan Wilayah I terdiri atas: a. Seksi Pembalakan Ilegal dan Tumbuhan dan Satwa Liar Wilayah I;dan b. Seksi Perambahan Hutan dan Kebakaran Wilayah I.

(1) Seksi Pembalakan Ilegal dan Tumbuhan dan Satwa Liar Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyidikan dan penanggulangan pembalakan ilegal, peredaran tumbuhan dan satwa liar ilegal, hama penyakit, dan perburuan di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali. (2) Seksi Perambahan Hutan dan Kebakaran Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyidikan dan penanggulangan perambahan hutan dan kebakaran di wilayah Sumatera, Jawa dan Bali.

Subdirektorat Penyidikan dan Pengamanan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265, Subdirektorat Penyidikan dan Pengamanan Wilayah II menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara.

Subdirektorat Penyidikan dan Pengamanan Wilayah II terdiri atas: a. Seksi Pembalakan Ilegal dan Tumbuhan dan Satwa Liar Wilayah II;dan b. Seksi Perambahan Hutan dan Kebakaran Wilayah II.

(1) Seksi Pembalakan Ilegal dan Tumbuhan dan Satwa Liar Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyidikan dan penanggulangan pembalakan ilegal dan penanggulangan peredaran tumbuhan dan satwa liar ilegal, hama penyakit, perburuan di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara. (2) Seksi Perambahan Hutan dan Kebakaran Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyidikan dan penanggulangan perambahan hutan dan kebakaran di wilayah Kalimantan dan Nusa Tenggara.

Subdirektorat Penyidikan dan Pengamanan Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269, Subdirektorat Penyidikan dan Pengamanan Wilayah III menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyidikan dan pengamanan hutan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Penyidikan dan Pengamanan Wilayah III terdiri atas: a. Seksi Pembalakan Ilegal dan Tumbuhan dan Satwa Liar Wilayah III;dan b. Seksi Perambahan Hutan dan Kebakaran Wilayah III.

(1) Seksi Pembalakan Ilegal dan Tumbuhan dan Satwa Liar Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyidikan dan penanggulangan pembalakan ilegal, peredaran tumbuhan dan satwa liar ilegal, hama penyakit, dan perburuan di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua. (2) Seksi Perambahan Hutan dan Kebakaran Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyidikan dan penanggulangan perambahan hutan dan kebakaran di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Dukungan Operasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil serta pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana pengamanan hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Subdirektorat Dukungan Operasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil serta pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana pengamanan hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil serta pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana pengamanan hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil serta pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana pengamanan hutan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang polisi kehutanan dan penyidik pegawai negeri sipil serta pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana pengamanan hutan.

Subdirektorat Dukungan Operasi terdiri atas: a. Seksi Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;dan b. Seksi Sarana dan Prasarana.

(1) Seksi Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan dan pembinaan Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. (2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengembangan, tertib administrasi dan pendayagunaan sarana dan prasarana pengamanan hutan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan serta pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Dukungan Operasi.

Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian kebakaran hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang monitoring hotspot, pencegahan, pemadaman dan penanganan dampak pasca kebakaran, serta tenaga dan sarana prasarana di bidang pengendalian kebakaran hutan; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring hotspot, pencegahan, pemadaman dan penanganan dampak pasca kebakaran, serta tenaga dan sarana prasarana di bidang pengendalian kebakaran hutan; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang monitoring hotspot, pencegahan, pemadaman dan penanganan dampak pasca kebakaran, serta tenaga dan sarana prasarana di bidang pengendalian kebakaran hutan; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang monitoring hotspot, pencegahan, pemadaman dan penanganan dampak pasca kebakaran, serta tenaga dan sarana prasarana di bidang pengendalian kebakaran hutan;dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan terdiri atas: a. Subdirektorat Program dan Evaluasi Pengendalian Kebakaran Hutan; b. Subdirektorat Monitoring Hotspot dan Pencegahan Kebakaran Hutan; c. Subdirektorat Pemadaman dan Penanganan Dampak Pasca Kebakaran Hutan; d. Subdirektorat Tenaga dan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan;dan e. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Program dan Evaluasi Pengendalian Kebakaran Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang program dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, Subdirektorat Program dan Evaluasi Pengendalian Kebakaran Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang program dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang program dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang program dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan.

Subdirektorat Program dan Evaluasi Pengendalian Kebakaran Hutan terdiri atas: a. Seksi Program;dan b. Seksi Evaluasi.

(1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang program dan rencana pengendalian kebakaran hutan. (2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang evaluasi pengendalian kebakaran hutan.

Subdirektorat Monitoring Hotspot dan Pencegahan Kebakaran Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang monitoring hotspot dan pencegahan kebakaran hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Subdirektorat Monitoring Hotspot dan Pencegahan Kebakaran Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang monitoring hotspot dan pencegahan kebakaran hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring hotspot dan pencegahan kebakaran hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang monitoring hotspot dan pencegahan kebakaran hutan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang monitoring hotspot dan pencegahan kebakaran hutan.

Subdirektorat Monitoring Hotspot dan Pencegahan Kebakaran Hutan terdiri atas: a. Seksi Monitoring Hotspot; b. Seksi Pencegahan Kebakaran Hutan.

(1) Seksi Monitoring Hotspot mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang monitoring dan analisis hotspot, sistem informasi pemantauan hotspot, dan sistem peringatan bahaya kebakaran. (2) Seksi Pencegahan Kebakaran Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pencegahan kebakaran hutan.

Subdirektorat Pemadaman dan Penanganan Dampak Pasca Kebakaran Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemadaman dan penanganan dampak pasca kebakaran hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289, Subdirektorat Pemadaman dan Penanganan Dampak Pasca Kebakaran Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemadaman dan penanganan dampak pasca kebakaran hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemadaman dan penanganan dampak pasca kebakaran hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemadaman dan penanganan dampak pasca kebakaran hutan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemadaman dan penanganan dampak pasca kebakaran hutan.

Subdirektorat Pemadaman dan Penanganan Dampak Pasca Kebakaran Hutan terdiri atas: a. Seksi Pemadaman dan Penanganan Dampak Pasca Kebakaran Hutan Wilayah I;dan b. Seksi Pemadaman dan Penanganan Dampak Pasca Kebakaran Hutan Wilayah II.

(1) Seksi Pemadaman dan Penanganan Dampak Pasca Kebakaran Hutan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemadaman dan penanganan dampak pasca kebakaran hutan wilayah I di Sumatera, Jawa, Bali dan Sulawesi. (2) Seksi Pemadaman dan Penanganan Dampak Pasca Kebakaran Hutan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemadaman dan penanganan dampak pasca kebakaran hutan wilayah II di Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Tenaga dan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemadaman kebakaran hutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 293, Subdirektorat Tenaga dan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang tenaga dan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan.

Subdirektorat Tenaga dan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan terdiri atas: a. Seksi Tenaga;dan b. Seksi Sarana dan Prasarana.

(1) Seksi Tenaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang tenaga pengendalian kebakaran hutan. (2) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan serta pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi Pengendalian Kebakaran Hutan.

Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang konservasi kawasan dan pembinaan hutan lindung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298, Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemolaan dan pengembangan, pembinaan pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, hutan lindung, lahan basah, kawasan konservasi perairan, kawasan ekosistem esensial dan bina daerah penyangga; b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan dan pengembangan, pembinaan pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, hutan lindung, lahan basah, kawasan konservasi perairan, kawasan ekosistem esensial dan bina daerah penyangga; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan dan pengembangan, pembinaan pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, hutan lindung, lahan basah, kawasan konservasi perairan, kawasan ekosistem esensial dan bina daerah penyangga; d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan dan pengembangan, pembinaan pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, hutan lindung, lahan basah, kawasan konservasi perairan, kawasan ekosistem esensial dan bina daerah penyangga;dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung terdiri atas: a. Subdirektorat Pemolaan dan Pengembangan; b. Subdirektorat Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru; c. Subdirektorat Kawasan Suaka Alam dan Hutan Lindung; d. Subdirektorat Konservasi Lahan Basah, Perairan dan Ekosistem Esensial; e. Subdirektorat Bina Daerah Penyangga;dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Pemolaan dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan dan pengembangan kawasan konservasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, Subdirektorat Pemolaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemolaan dan pengembangan kawasan konservasi; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan dan pengembangan kawasan konservasi; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan dan pengembangan kawasan konservasi;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan dan pengembangan kawasan konservasi.

Subdirektorat Pemolaan dan Pengembangan terdiri atas: a. Seksi Pemolaan;dan b. Seksi Pengembangan dan Perpetaan.

(1) Seksi Pemolaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang persiapan pembentukan kawasan konservasi, pemantapan dan penataan kawasan, evaluasi fungsi, perubahan fungsi, tumpang tindih peruntukan kawasan konservasi. (2) Seksi Pengembangan dan Perpetaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang rencana pengelolaan, penataan zonasi/blok, rencana pengembangan dan perubahan kawasan.

Subdirektorat Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan kawasan pelestarian alam dan taman buru.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Subdirektorat Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kawasan pelestarian alam dan taman buru; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di pengelolaan kawasan pelestarian alam dan taman buru; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan kawasan pelestarian alam dan taman buru;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan kawasan pelestarian alam dan taman buru.

Subdirektorat Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru terdiri atas: a. Seksi Taman Nasional;dan b. Seksi Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya dan Taman Buru.

(1) Seksi Taman Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana pengelolaan ekosistem/habitat, rehabilitasi dan restorasi ekosistem/habitat, pemanfaatan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan untuk pendidikan dan kesadaran konservasi, pemanfaatan untuk menunjang budidaya dan pengembangan kolaborasi di Taman Nasional. (2) Seksi Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, dan Taman Buru mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana pengelolaan ekosistem/habitat, pemanfaatan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan untuk pendidikan dan kesadaran konservasi, pemanfaatan untuk menunjang budidaya dan pengembangan kolaborasi di taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru.

Subdirektorat Kawasan Suaka Alam dan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan suaka alam dan hutan lindung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, Subdirektorat Kawasan Suaka Alam dan Hutan Lindung menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kawasan suaka alam dan hutan lindung; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kawasan suaka alam dan hutan lindung; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan kawasan suaka alam dan hutan lindung;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan kawasan suaka alam dan hutan lindung.

Subdirektorat Kawasan Suaka Alam dan Hutan Lindung terdiri atas: a. Seksi Cagar Alam;dan b. Seksi Suaka Margasatwa dan Hutan Lindung.

(1) Seksi Cagar Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana pengelolaan ekosistem/ habitat, pemanfaatan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan untuk pendidikan dan kesadaran konservasi, pemanfaatan untuk menunjang budidaya dan pengembangan kolaborasi. (2) Seksi Suaka Margasatwa dan Hutan Lindung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang penyusunan masalah pengelolaan ekosistem/habitat, pemanfaatan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan untuk pendidikan dan kesadaran konservasi, pemanfaatan untuk menunjang budidaya dan pengembangan kolaborasi serta penyelesaian masalah penggunaan suaka margasatwa dan hutan lindung.

Subdirektorat Konservasi Lahan Basah, Perairan dan Ekosistem Esensial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan kawasan konservasi lahan basah, kawasan konservasi perairan serta ekosistem esensial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313, Subdirektorat Konservasi Lahan Basah, Perairan dan Ekosistem Esensial menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan kawasan konservasi lahan basah, kawasan konservasi perairan serta ekosistem esensial; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kawasan konservasi lahan basah, kawasan konservasi perairan serta ekosistem esensial; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan kawasan konservasi lahan basah, kawasan konservasi perairan serta ekosistem esensial;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan kawasan konservasi lahan basah, kawasan konservasi perairan serta ekosistem esensial.

Subdirektorat Konservasi Lahan Basah, Perairan dan Ekosistem Esensial terdiri atas: a. Seksi Konservasi Lahan Basah, Perairan dan Ekosistem Esensial Wilayah I;dan b. Seksi Konservasi Lahan Basah, Perairan dan Ekosistem Esensial Wilayah II.

(1) Seksi Konservasi Lahan Basah, Perairan dan Ekosistem Esensial Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi lahan basah, kawasan konservasi laut dan ekosistem esensial di Wilayah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. (2) Seksi Konservasi Lahan Basah, Perairan dan Ekosistem Esensial Wilayah II mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis di bidang penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi lahan basah, kawasan konservasi laut dan ekosistem esensial di Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Subdirektorat Bina Daerah Penyangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembinaan masyarakat tradisional/lokal dan daerah penyangga di sekitar kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317, Subdirektorat Bina Daerah Penyangga menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat tradisional/lokal dan daerah penyangga di sekitar kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat tradisional/lokal dan daerah penyangga di sekitar kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan masyarakat tradisional/lokal dan daerah penyangga di sekitar kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembinaan masyarakat tradisional/lokal dan daerah penyangga di sekitar kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam dan taman buru.

Subdirektorat Bina Daerah Penyangga terdiri atas: a. Seksi Bina Daerah Penyangga Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru; b. Seksi Bina Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam.

(1) Seksi Bina Daerah Penyangga Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pembinaan masyarakat tradisional/lokal dan daerah penyangga di kawasan pelestarian alam dan taman buru. (2) Seksi Bina Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pembinaan masyarakat tradisional/lokal dan daerah penyangga di kawasan suaka alam.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan Direktorat. (2) Subbagian Tata Usaha secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Kawasan Suaka Alam dan Hutan Lindung.

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang konservasi keanekaragaman hayati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 322, Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang program dan peningkatan pelaksanaan konvensi, pengawetan dan pemanfaatan jenis, penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar, pengembangan lembaga konservasi dan perburuan, serta tertib peredaran tumbuhan dan satwa liar di bidang konservasi keanekaragaman hayati; b. pelaksanaan kebijakan di bidang program dan peningkatan pelaksanaan konvensi, pengawetan dan pemanfaatan jenis, penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar, pengembangan lembaga konservasi dan perburuan, serta tertib peredaran tumbuhan dan satwa liar di bidang konservasi keanekaragaman hayati; c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program dan peningkatan pelaksanaan konvensi, pengawetan dan pemanfaatan jenis, penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar, pengembangan lembaga konservasi dan perburuan, serta tertib peredaran tumbuhan dan satwa liar di bidang konservasi keanekaragaman hayati; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang program dan peningkatan pelaksanaan konvensi, pengawetan dan pemanfaatan jenis, penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar, pengembangan lembaga konservasi dan perburuan, serta tertib peredaran tumbuhan dan satwa liar di bidang konservasi keanekaragaman hayati;dan e. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati terdiri atas: a. Subdirektorat Program dan Konvensi; b. Subdirektorat Pengawetan dan Pemanfaatan Jenis; c. Subdirektorat Penangkaran Jenis; d. Subdirektorat Lembaga Konservasi dan Perburuan; e. Subdirektorat Tertib Peredaran;dan f. Subbagian Tata Usaha.

Subdirektorat Program dan Konvensi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang program serta konvensi dan kerja sama internasional dalam konservasi keanekaragaman hayati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325, Subdirektorat Program dan Konvensi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang program serta konvensi dan kerja sama internasional dalam konservasi keanekaragaman hayati; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang program serta konvensi dan kerja sama internasional dalam konservasi keanekaragaman hayati; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program serta konvensi dan kerja sama internasional dalam konservasi keanekaragaman hayati;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang program serta konvensi dan kerja sama internasional dalam konservasi keanekaragaman hayati.

Subdirektorat Program dan Konvensi terdiri atas: a. Seksi Program;dan b. Seksi Konvensi.

(1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang program dan rencana konservasi keanekaragaman hayati. (2) Seksi Konvensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang konvensi dan kerja sama internasional dalam konservasi keanekaragaman hayati.

Subdirektorat Pengawetan dan Pemanfaatan Jenis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengawetan dan pemanfaatan jenis.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, Subdirektorat Pengawetan dan Pemanfaatan Jenis menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawetan dan pemanfaatan jenis; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawetan dan pemanfaatan jenis; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawetan dan pemanfaatan jenis;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengawetan dan pemanfaatan jenis.

Subdirektorat Pengawetan dan Pemanfaatan Jenis terdiri atas: a. Seksi Pembinaan Populasi dan Habitat; b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Genetik.

(1) Seksi Pembinaan Populasi dan Habitat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang program pemulihan, pengawetan, penyelamatan serta pengembangan populasi dan habitat. (2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Genetik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang program, pemulihan, pengawetan, penyelamatan serta pengembangan Sumber Daya genetik.

Subdirektorat Penangkaran Jenis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333, Subdirektorat Penangkaran Jenis menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar;dan d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengembangan penangkaran jenis tumbuhan dan satwa liar.

Subdirektorat Penangkaran Jenis terdiri atas: a. Seksi Penangkaran Vertebrata;dan b. Seksi Penangkaran Avertebrata dan Tumbuhan Liar.

(1) Seksi Penangkaran Vertebrata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang produktivitas dan kemurnian hasil pengembangan penangkaran vertebrata. (2) Seksi Penangkaran Avertebrata dan Tumbuhan Liar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan dan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang produktivitas dan kemurnian hasil pengembangan penangkaran avertebrata dan tumbuhan liar.