PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2022 tentang LIKUIDASI BANK

PERBAN Nomor 1 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perbankan serta bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perbankan syariah. 2. Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang dari bank asing yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri yang secara langsung dan tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank asing yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di INDONESIA. 3. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. 4. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Otoritas Jasa Keuangan. 5. Bank Gagal adalah Bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh OJK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. 6. Kreditur adalah setiap pihak yang memiliki piutang atau tagihan kepada Bank, termasuk nasabah penyimpan. 7. Debitur adalah nasabah debitur sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perbankan atau nasabah penerima fasilitas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perbankan syariah. 8. Direksi adalah direksi bagi Bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan perusahaan daerah, pengurus bagi Bank berbentuk badan hukum koperasi, atau pimpinan bagi Kantor Cabang Bank Asing. 9. Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi adalah pihak yang ditunjuk untuk sementara waktu menjalankan tugas Direksi sampai ditetapkannya Direksi yang definitif, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Bank dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan. 10. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi Bank berbentuk badan hukum perseroan terbatas, dewan pengawas bagi Bank berbentuk badan hukum perusahaan daerah, pengawas bagi Bank berbentuk badan hukum koperasi, atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi Kantor Cabang Bank Asing. 11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan. 12. Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank. 13. Bank dalam Likuidasi adalah Bank yang telah dicabut izin usahanya oleh OJK dan sedang dalam proses Likuidasi Bank. 14. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi Bank. 15. Tenaga Pendukung Tim Likuidasi adalah tenaga pendukung yang diangkat oleh Tim Likuidasi untuk membantu Tim Likuidasi dalam pelaksanaan Likuidasi Bank. 16. Tim Penyelesai adalah tim yang bertugas melakukan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Kantor Cabang Bank Asing yang dicabut izin usahanya oleh OJK. 17. Neraca Penutupan adalah neraca Bank per tanggal pencabutan izin usaha yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. 18. Laporan Bulanan adalah laporan perkembangan pelaksanaan likuidasi yang disampaikan Tim Likuidasi kepada LPS secara bulanan. 19. Laporan Aset Neto pada Awal Periode adalah laporan yang menyajikan aset neto yang disusun oleh Tim Likuidasi berdasarkan Neraca Penutupan Bank yang telah diaudit untuk didistribusikan kepada LPS, Kreditur, dan pihak lain yang berhak pada akhir periode pelaporan. 20. Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode adalah laporan berkala tahunan yang disusun oleh Tim Likuidasi. 21. Laporan Aset Neto pada Akhir Periode adalah neraca akhir likuidasi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. 22. Potongan Utang adalah potongan atau pengurangan atas utang yang masih harus dibayar oleh Debitur baik berupa utang pokok, utang bunga atau bentuk lain yang dipersamakan dengan utang bunga berdasarkan prinsip syariah, dan utang denda untuk pelunasan utang Debitur kepada Bank dalam Likuidasi. 23. Insentif adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi atas pencairan aset dan/atau penagihan piutang Bank dalam Likuidasi.

BAB II

TINDAK LANJUT PENCABUTAN IZIN USAHA

Pasal 2

Koreksi

(1) Dalam hal Bank Gagal dicabut izin usahanya oleh OJK maka: a. LPS segera melakukan tindakan yang diperlukan untuk pengamanan aset Bank Gagal yang dicabut izin usahanya sebelum proses Likuidasi Bank dimulai; dan b. Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai Bank Gagal yang dicabut izin usahanya dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan kewajiban Bank kecuali atas persetujuan dan/atau penugasan LPS. (2) Tindakan yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. menguasai dan mengelola aset Bank; b. mengelola kewajiban Bank; dan c. melakukan koordinasi dengan OJK, Bank INDONESIA, Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan/atau instansi terkait lainnya. (3) Untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPS dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas nama LPS sebelum Tim Likuidasi terbentuk.

Pasal 3

Terhitung sejak izin usaha suatu Bank Gagal dicabut, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS.

Pasal 4

(1) Direksi atau Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi wajib menyusun dan menyampaikan Neraca Penutupan paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha Bank. (2) LPS dan OJK berkoordinasi untuk memastikan Direksi atau Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi menyusun Neraca Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) LPS menyerahkan Neraca Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Likuidasi paling lama 1 (satu) hari kerja sejak LPS menerima Neraca Penutupan dari OJK.

Pasal 5

Direksi atau Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dinyatakan menghambat proses Likuidasi Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Dengan diambilalihnya hak dan wewenang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPS segera MEMUTUSKAN hal: a. pembubaran badan hukum Bank; b. pembentukan Tim Likuidasi; c. penetapan status Bank sebagai Bank dalam Likuidasi; dan d. penonaktifan seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. (2) Keputusan LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi keputusan RUPS dan dimuat dalam risalah RUPS yang dibuat dalam akta notaris. (3) Jika terdapat permohonan pemberhentian dari anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris nonaktif dan LPS menilai bahwa penonaktifan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak diperlukan lagi, LPS sebagai RUPS dapat memberhentikan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris nonaktif sebelum berakhirnya pelaksanaan Likuidasi Bank.

Pasal 7

Sejak keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Bank disebut sebagai Bank dalam Likuidasi dan wajib mencantumkan kata Dalam Likuidasi setelah penulisan nama Bank.

BAB III

TIM LIKUIDASI

Pasal 8

Koreksi

(1) Dengan terbentuknya Tim Likuidasi: a. seluruh tanggung jawab dan kepengurusan Bank dalam Likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi; dan b. seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi: 1. nonaktif, kecuali untuk menyelesaikan kewajiban menyusun Neraca Penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan 2. tidak berhak menerima gaji atau penghasilan lainnya sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris nonaktif dari Bank dalam Likuidasi. (2) Pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, pegawai, dan mantan pegawai Bank dalam Likuidasi berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.

Pasal 9

Tim Likuidasi mempunyai tugas: a. menyelesaikan hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum Bank; b. menyelesaikan hal yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja, penyelesaian gaji terutang, dan pesangon pegawai Bank; c. melakukan pemberesan aset dan kewajiban Bank; d. menyampaikan laporan kepada LPS; e. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi Bank; f. melakukan penyelesaian atas kewajiban dari pihak yang melakukan kelalaian dan/atau perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank; g. membantu kelancaran pelaksanaan penjaminan simpanan; dan h. melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk pelaksanaan Likuidasi Bank.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tim Likuidasi berwenang: a. melakukan perundingan dan tindakan lainnya untuk penjualan aset dan/atau penagihan piutang terhadap para Debitur termasuk pemberian Potongan Utang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh RUPS dan Peraturan Lembaga ini; b. mempekerjakan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi; c. menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan Likuidasi Bank; d. melakukan pemanggilan kepada para Kreditur; e. melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada para Kreditur; f. mewakili Bank dalam Likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban Bank tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan; g. meminta pembatalan kepada pengadilan niaga atas segala perbuatan hukum Bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban Bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha Bank kecuali perbuatan hukum Bank yang wajib dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. melakukan perjumpaan utang antara kredit dan/atau pembiayaan Debitur dan simpanan milik Debitur yang tidak layak dibayar atau tidak dibayarkan penjaminannya; dan i. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan Likuidasi Bank.

Pasal 11

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan huruf c, Tim Likuidasi wajib mempertimbangkan: a. efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan Likuidasi Bank; b. kemampuan keuangan Bank dalam Likuidasi; dan c. keahlian dan integritas Tenaga Pendukung Tim Likuidasi atau pihak yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan Likuidasi Bank.

Pasal 12

Untuk mewakili Bank dalam Likuidasi di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, Tim Likuidasi dengan persetujuan LPS dapat menggunakan jasa advokat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 13

Untuk meminta pembatalan kepada pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, Tim Likuidasi: a. mengidentifikasi perikatan yang masih berlaku pada saat tanggal pencabutan izin usaha Bank yang diduga merugikan Bank yang dibuat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha Bank, dengan cara: 1. meneliti keabsahan perikatan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan 2. meneliti kewajaran harga transaksi; b. mengajukan pembatalan kepada pengadilan niaga; dan/atau c. melakukan tindakan lain yang diperlukan.

Pasal 14

(1) Pelaksanaan Likuidasi Bank oleh Tim Likuidasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pembentukan Tim Likuidasi. (2) Dalam hal pelaksanaan Likuidasi Bank belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS dapat memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank paling banyak 2 (dua) kali masing-masing paling lama 1 (satu) tahun. (3) Jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam keputusan RUPS. (4) Dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan bahwa pelaksanaan Likuidasi Bank dapat diakhiri oleh LPS sebagai RUPS sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (5) Pengakhiran Likudasi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan sepanjang dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah diputuskan bahwa pelaksanaan Likuidasi Bank dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank.

Pasal 15

(1) Anggota Tim Likuidasi untuk setiap Bank dalam Likuidasi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. (2) Penetapan jumlah anggota Tim Likuidasi dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Likuidasi Bank. (3) Dalam hal diperlukan, salah satu anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham dapat ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi dengan mempertimbangkan pemahaman atas permasalahan yang terjadi pada Bank, bersikap kooperatif, dan tidak mempunyai benturan kepentingan. (4) Salah satu anggota Tim Likuidasi ditetapkan oleh LPS sebagai ketua Tim Likuidasi.

Pasal 16

(1) Penunjukan Tim Likuidasi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan kompetensi calon anggota Tim Likuidasi. (2) Sesama anggota Tim Likuidasi serta antara anggota Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi tidak boleh memiliki hubungan keluarga: a. suami atau istri; b. orang tua dan anak; c. orang tua dari suami atau istri; d. suami atau istri dari anak; e. saudara kandung/tiri; atau f. saudara kandung/tiri dari suami/istri.

Pasal 17

(1) LPS dapat memberhentikan anggota Tim Likuidasi sebelum jangka waktu penugasan Tim Likuidasi berakhir jika anggota Tim Likuidasi: a. menjadi anggota Tim Likuidasi pada Bank dalam Likuidasi lainnya, kecuali dipandang perlu oleh LPS untuk merangkap sebagai anggota Tim Likuidasi pada Bank dalam Likuidasi lainnya; b. tidak menjalankan tugas dengan baik; c. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan; d. mengundurkan diri; dan/atau e. berhalangan tetap. (2) LPS dapat menonaktifkan anggota Tim Likuidasi yang terindikasi melakukan tindak pidana yang merugikan Bank dalam Likuidasi. (3) Anggota Tim Likuidasi yang dinonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berhak atas honorarium dan penghasilan/fasilitas lain selama anggota Tim Likuidasi dimaksud dinonaktifkan. (4) Dalam hal berdasarkan putusan pengadilan, anggota Tim Likuidasi yang dinonaktifkan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang merugikan Bank dalam Likuidasi, anggota Tim Likuidasi dapat diaktifkan kembali dan hak atas honorarium dan penghasilan/fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan dan dibayarkan kembali. (5) LPS dapat menunjuk pengganti anggota Tim Likuidasi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau yang dinonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sisa masa tugasnya.

Pasal 18

(1) Tim Likuidasi diberikan: a. honorarium; dan b. penghasilan/fasilitas lain, yang ditetapkan oleh RUPS. (2) Jumlah honorarium Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan: a. honorarium dasar, yang dihitung berdasarkan jumlah aset, jumlah kewajiban, dan jumlah Debitur Bank dalam Likuidasi; dan b. faktor penyesuaian: 1. kualifikasi anggota Tim Likuidasi; 2. kompleksitas pencairan aset kredit dan/atau pembiayaan; 3. jumlah anggota Tim Likuidasi; 4. posisi keanggotaan Tim Likuidasi; 5. daerah terpencil; dan 6. tingkat inflasi tahunan. (3) Penghasilan/fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. tunjangan hari raya; b. Insentif; c. keikutsertaan dalam program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. keikutsertaan dalam program asuransi kesehatan, kematian, dan/atau kecelakaan diri, dengan total premi per tahun untuk masing-masing anggota Tim Likuidasi paling banyak 1 (satu) kali honorarium dari anggota Tim Likuidasi yang bersangkutan. (4) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan: a. diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; b. pemberian tunjangan hari raya disesuaikan dengan hari raya keagamaan Tim Likuidasi yang bersangkutan, atau berdasarkan hari raya keagamaan mayoritas anggota Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi; dan c. besarnya tunjangan hari raya Tim Likuidasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. (5) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak diberikan kepada Tim Likuidasi yang telah diberhentikan oleh RUPS lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perayaan hari raya sebagai dasar pemberian tunjangan hari raya tersebut. (6) Honorarium dan penghasilan/fasilitas lain merupakan komponen biaya Likuidasi Bank yang menjadi beban Bank dalam Likuidasi. (7) Pedoman perhitungan honorarium Tim Likuidasi ditetapkan oleh LPS.

Pasal 19

(1) Dalam pelaksanaan Likuidasi Bank, Tim Likuidasi dibantu oleh Tenaga Pendukung Tim Likuidasi. (2) Tenaga Pendukung Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Tim Likuidasi setelah mendapat persetujuan LPS. (3) Tenaga Pendukung Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari dalam Bank dalam Likuidasi, termasuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris nonaktif, maupun dari luar Bank dalam Likuidasi. (4) Penghasilan/fasilitas yang diberikan kepada Tenaga Pendukung Tim Likuidasi meliputi: a. honorarium; b. tunjangan hari raya; c. Insentif; d. keikutsertaan dalam program jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. keikutsertaan dalam program asuransi kesehatan, kematian, dan/atau kecelakaan diri, dengan total premi per tahun untuk masing-masing Tenaga Pendukung Tim Likuidasi paling banyak 1 (satu) kali honorarium dari Tenaga Pendukung Tim Likuidasi yang bersangkutan. (5) Besarnya honorarium Tenaga Pendukung Tim Likuidasi ditetapkan oleh Tim Likuidasi setelah mendapat persetujuan dari LPS. (6) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh Tim Likuidasi dengan ketentuan: a. diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; b. pemberian tunjangan hari raya disesuaikan dengan hari raya keagamaan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi yang bersangkutan atau berdasarkan hari raya keagamaan mayoritas Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi; dan c. besarnya tunjangan hari raya Tenaga Pendukung Tim Likuidasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. (7) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak diberikan kepada Tenaga Pendukung Tim Likuidasi yang telah diberhentikan oleh Tim Likuidasi lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perayaan hari raya sebagai dasar pemberian tunjangan hari raya tersebut. (8) Honorarium dan penghasilan/fasilitas lain merupakan komponen biaya Likuidasi Bank yang menjadi beban Bank dalam Likuidasi.

Pasal 20

(1) Tim Likuidasi menyusun rencana kerja dan anggaran biaya untuk melaksanakan Likuidasi Bank sesuai pedoman yang ditetapkan oleh LPS. (2) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. jenis kegiatan yang akan dilakukan; b. jadwal penyelesaian masing-masing kegiatan; c. rencana pencairan aset dan/atau penagihan piutang; d. rencana pembayaran kepada Kreditur; e. jumlah pegawai yang diperlukan; dan f. biaya Likuidasi Bank. (3) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode selama jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank yang dirinci secara bulanan. (4) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPS paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tim Likuidasi terbentuk atau sejak dimulai masa perpanjangan tugas Tim Likuidasi. (5) LPS dapat memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran biaya yang disusun sesuai pedoman yang ditetapkan oleh LPS, paling lama 20 (dua puluh) hari kalender setelah LPS menerima rencana kerja dan anggaran biaya. (6) Sebelum memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), LPS dapat meminta perbaikan atas rencana kerja dan anggaran biaya dimaksud. (7) Tim Likuidasi menyampaikan perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak diterimanya surat permintaan perbaikan dari LPS.

Pasal 21

(1) Dalam hal diperlukan, Tim Likuidasi dapat menyampaikan perubahan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan kepada LPS untuk mendapatkan persetujuan. (2) LPS dapat memberikan persetujuan atas perubahan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kalender setelah LPS menerima perubahan rencana kerja dan anggaran biaya dimaksud. (3) Dalam hal LPS belum atau tidak memberikan persetujuan atas perubahan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Likuidasi tetap menggunakan rencana kerja dan anggaran biaya terakhir yang telah disetujui LPS.

BAB Kedua

Tugas dan Wewenang Tim Likuidasi

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Keempat

Anggota Tim Likuidasi

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kelima

Honorarium Tim Likuidasi

Pasal 18

Koreksi

BAB Keenam

Tenaga Pendukung Tim Likuidasi

Pasal 19

Koreksi

BAB Ketujuh

Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tim Likuidasi

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

BAB V

PENYELESAIAN KEWAJIBAN KEPADA PEGAWAI BANK DALAM LIKUIDASI

Pasal 23

Koreksi

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Tim Likuidasi menghitung dan membayarkan: a. gaji pegawai yang terutang yang menjadi kewajiban Bank kepada pegawai per tanggal pencabutan izin usaha Bank; dan b. pesangon yang menjadi kewajiban Bank kepada pegawai yang telah dilakukan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh: 1. Bank pada masa Bank dalam status pengawasan khusus yang diikuti dengan pencabutan izin usaha Bank, yang tercatat pada neraca Bank; dan 2. Tim Likuidasi setelah pencabutan izin usaha Bank. (2) Dalam hal Bank dalam Likuidasi tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar gaji pegawai yang terutang dan pesangon pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS dapat memberikan dana talangan. (3) Dalam hal Tim Likuidasi belum terbentuk dan pembayaran gaji pegawai telah jatuh tempo maka atas persetujuan LPS, Direksi atau Pihak yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi dapat melakukan pembayaran gaji tersebut sepanjang dana untuk pembayaran gaji tersebut tersedia. (4) Tim Likuidasi membuat perhitungan hak pegawai lainnya yang timbul sebagai akibat pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang ketenagakerjaan, termasuk seluruh kewajiban yang belum diselesaikan kepada pegawai yang diberhentikan atau dilakukan pemutusan hubungan kerja sebelum pencabutan izin usaha Bank. (5) Perhitungan hak pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat sebagai kewajiban Bank dalam Likuidasi pada kelompok kewajiban kepada Kreditur lainnya sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 24

(1) Gaji pegawai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a merupakan seluruh gaji pegawai yang telah jatuh tempo sampai dengan tanggal Bank Gagal dicabut izin usahanya namun belum dibayarkan. (2) Pembayaran gaji pegawai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan dengan memperhitungkan seluruh kewajiban pegawai kepada Bank dalam Likuidasi, kecuali untuk pembayaran gaji terutang bulan terakhir sebelum pencabutan izin usaha Bank sampai dengan pemutusan hubungan kerja oleh Tim Likuidasi. (3) Pembayaran gaji pegawai yang terutang bulan terakhir sebelum pencabutan izin usaha sampai dengan pemutusan hubungan kerja oleh Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhitungkan kewajiban pegawai kepada Bank dalam Likuidasi yang telah jatuh tempo.

Pasal 25

(1) Tim Likuidasi membayar gaji pegawai sampai dengan dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh Tim Likuidasi. (2) Gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam biaya operasional Bank dalam Likuidasi.

Pasal 26

(1) Pembayaran pesangon pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan dengan memperhitungkan seluruh kewajiban pegawai kepada Bank dalam Likuidasi. (2) Tim Likuidasi meminta persetujuan LPS untuk melakukan pembayaran pesangon pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perhitungannya. (3) Tim Likuidasi melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap seluruh pegawai Bank dalam Likuidasi paling lama 3 (tiga) bulan sejak terbentuknya Tim Likuidasi.

Pasal 27

(1) Tim Likuidasi menunda pembayaran gaji pegawai yang terutang dan pesangon bagi pegawai yang diindikasikan melakukan tindak pidana yang merugikan Bank, kecuali gaji terutang bulan terakhir sebelum pencabutan izin usaha Bank. (2) Dalam hal: a. berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pegawai yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang merugikan Bank; atau b. sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Likuidasi Bank, pegawai yang bersangkutan tidak ditetapkan sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana yang merugikan Bank, Tim Likuidasi mengakhiri penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan pembayaran kepada pegawai. (3) Dalam hal: a. berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pegawai dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang merugikan Bank; atau b. sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Likuidasi Bank, pegawai yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka yang melakukan tindak pidana yang merugikan Bank, Tim Likuidasi tidak membayarkan gaji terutang dan pesangon pegawai yang ditunda pembayarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

PEMBERESAN ASET DAN KEWAJIBAN BANK

Pasal 28

Koreksi

Dalam melaksanakan pemberesan aset dan/atau kewajiban Bank, Tim Likuidasi melaksanakan tindakan: a. melakukan inventarisasi aset dan kewajiban Bank termasuk permasalahannya; b. menunjuk kantor akuntan publik untuk mengaudit Neraca Penutupan; c. melakukan pengelompokan aset berdasarkan hasil inventarisasi; d. menyusun Laporan Aset Neto pada Awal Periode, Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode, dan Laporan Aset Neto pada Akhir Periode; e. melaksanakan pencairan aset dan/atau penagihan piutang; f. membuka rekening atas nama Bank dalam Likuidasi dalam bentuk giro, tabungan, dan/atau deposito pada bank umum dan/atau bank umum syariah untuk pemberesan aset dan kewajiban; g. membuka rekening atas nama Bank dalam Likuidasi dalam bentuk tabungan pada bank perkreditan rakyat dan/atau bank pembiayaan rakyat syariah yang disetujui LPS untuk pembayaran kewajiban Bank dalam Likuidasi kepada Kreditur; dan/atau h. melaksanakan pembayaran kewajiban kepada para Kreditur.

Pasal 29

(1) Setelah menerima Neraca Penutupan, Tim Likuidasi menunjuk kantor akuntan publik untuk mengaudit Neraca Penutupan berdasarkan pedoman penunjukan kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh LPS. (2) Pelaksanaan audit Neraca Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu kepada kerangka acuan kerja yang disusun oleh Tim Likuidasi. (3) Penyusunan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh LPS. (4) Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit Neraca Penutupan oleh Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan LPS. (5) Penunjukan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Neraca Penutupan diterima Tim Likuidasi. (6) Tim Likuidasi menyampaikan Neraca Penutupan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada LPS paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal penunjukan kantor akuntan publik.

Pasal 30

(1) Tim Likuidasi melakukan pengelompokan aset per tanggal pencabutan izin usaha sesuai dengan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a sebagai berikut: a. inventaris: 1. bermasalah; dan 2. tidak bermasalah; b. aktiva tetap: 1. bermasalah; dan 2. tidak bermasalah; c. kredit dan/atau pembiayaan: 1. kredit bermasalah dan/atau pembiayaan bermasalah; dan 2. kredit tidak bermasalah dan/atau pembiayaan tidak bermasalah; d. agunan yang diambil alih: 1. bermasalah; dan 2. tidak bermasalah; e. aktiva lain selain aktiva dalam huruf a sampai dengan huruf d: 1. bermasalah; dan 2. tidak bermasalah. (2) Aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e ditetapkan dalam kelompok bermasalah jika memiliki hambatan hukum dalam pencairannya yang disebabkan antara lain: a. dokumen tidak lengkap; b. dokumen lengkap tetapi fisik aset dan/atau agunan tidak diketahui keberadaannya; c. pengikatan tidak sempurna; d. aset dan/atau agunan tidak marketable; dan/atau e. menjadi objek sengketa di luar atau di dalam pengadilan.

Pasal 31

Dalam hal terdapat kewajiban Bank kepada Kreditur yang dijamin dengan aset Bank yang memberikan hak preferen kepada Kreditur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Tim Likuidasi harus menyatakan status kewajiban tersebut dalam: a. Laporan Aset Neto pada Awal Periode; dan/atau b. Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode, sebagai kewajiban kepada Kreditur yang mendapat hak preferen.

Pasal 32

(1) Aset yang diterima Bank dalam kegiatan penitipan atau dalam kedudukan Bank sebagai kustodian dipisahkan dari aset Bank dan dikembalikan kepada pihak yang berhak. (2) Dalam hal pengembalian aset kepada pihak yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sampai dengan Laporan Aset Neto pada Awal Periode disampaikan kepada LPS, aset tersebut dititipkan oleh Tim Likuidasi kepada Bank lain. (3) Penitipan aset kepada Bank lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Tim Likuidasi kepada LPS.

Pasal 33

Tim Likuidasi menyusun Laporan Aset Neto pada Awal Periode dan Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode Bank dalam Likuidasi dengan berpedoman pada Peraturan LPS mengenai pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan Bank dalam Likuidasi.

Pasal 34

(1) Pencairan aset dilakukan oleh Tim Likuidasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21. (2) Pencairan aset dilakukan setelah Laporan Aset Neto pada Awal Periode disetujui oleh LPS. (3) Pencairan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kredit dan/atau pembiayaan untuk pembayaran angsuran dan/atau pelunasan, dapat dilakukan sebelum Laporan Aset Neto pada Awal Periode disetujui oleh LPS. (4) Dalam hal Laporan Aset Neto pada Awal Periode belum disetujui oleh LPS, pencairan aset selain aset kredit dan/atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan LPS.

Pasal 35

(1) Pencairan aset dan/atau penagihan piutang dapat dilakukan dengan cara: a. penagihan piutang kepada Debitur; b. penjualan aset/piutang secara satuan atau paket dengan cara penjualan langsung atau lelang; dan/atau c. penjualan agunan piutang/kredit/pembiayaan secara satuan atau paket dengan cara penjualan langsung atau lelang. (2) Penjualan aset/piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan tanpa melakukan penagihan terlebih dahulu kepada Debitur.

Pasal 36

(1) Dalam melakukan penagihan piutang kepada Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Tim Likuidasi dapat tidak mengenakan bunga atau bentuk lain yang dipersamakan dengan bunga berdasarkan prinsip syariah, dan denda yang timbul sejak tanggal pencabutan izin usaha Bank terhadap Debitur. (2) Piutang kepada Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselesaikan dengan cara: a. pembayaran tunai; dan/atau b. perjumpaan antara utang Debitur dan simpanan Debitur yang bersangkutan berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang ditetapkan oleh LPS dan dilakukan setelah penyelesaian pelaksanaan pembayaran klaim penjaminan oleh LPS.

Pasal 37

(1) Tim Likuidasi melakukan penjualan piutang setelah terlebih dahulu dilakukan perjumpaan antara utang Debitur dan simpanan Debitur yang bersangkutan. (2) Perjumpaan antara utang Debitur dan simpanan Debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilakukan apabila: a. Simpanan tidak tercatat; dan/atau b. Simpanan tidak layak dibayar karena nasabah penyimpan diindikasikan oleh LPS, OJK, dan/atau penegak hukum atau berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tindak pidana yang merugikan Bank.

Pasal 38

(1) Penagihan piutang kepada Debitur dilakukan oleh Tim Likuidasi atau pihak yang ditunjuk oleh Tim Likuidasi dengan cara langsung maupun tidak langsung baik tertulis maupun tidak tertulis atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Tim Likuidasi. (2) Dalam hal Tim Likuidasi akan melakukan upaya hukum terhadap Debitur tertentu, Tim Likuidasi terlebih dahulu melakukan peringatan dan/atau pemanggilan kepada Debitur dimaksud. (3) Dalam hal domisili/alamat tempat tinggal Debitur tidak diketahui atau Debitur tidak diketahui keberadaanya, Tim Likuidasi dapat melakukan pemanggilan secara terbuka melalui surat kabar.

Pasal 39

Dalam melakukan pencairan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c, Tim Likuidasi: a. melakukan penilaian (taksasi) atas nilai aset yang akan dijual, termasuk jaminan dari piutang; b. melakukan identifikasi atas aset, piutang, atau agunan yang akan dijual mengenai hak kepemilikan dan status atas aset, piutang, atau agunan yang sedang terkait perkara, disita, atau diblokir yang dapat berdampak pada pengalihan secara hukum; dan c. melakukan penjualan aset dilakukan secara apa adanya tanpa melakukan upaya yang diperlukan kecuali untuk mengoptimalkan hasil penjualan.

Pasal 40

(1) Penjualan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan tahapan: a. MENETAPKAN harga dasar dengan paling sedikit mempertimbangkan nilai jual objek pajak, harga likuidasi, baki debet, dan/atau harga pasar; b. membuat pengumuman penjualan aset; c. MENETAPKAN calon pembeli berdasarkan harga terbaik; d. dalam hal tidak ada pihak yang mengajukan harga penawaran lebih besar atau sama dengan harga dasar yang ditetapkan Tim Likuidasi, Tim Likuidasi harus melakukan pengumuman ulang; dan e. setelah dilakukan pengumuman ulang, Tim Likuidasi MENETAPKAN penawar dengan harga tertinggi sebagai calon pembeli sesuai dengan harga yang ditetapkan berdasarkan negosiasi. (2) Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan di hadapan pejabat lelang dan pelaksanaan lelang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lelang.

Pasal 41

(1) Pembayaran kewajiban Bank kepada para Kreditur dari hasil pencairan aset dan/atau penagihan piutang dilakukan dengan urutan: a. penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang; b. penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai; c. biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor; d. biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS; e. pajak yang terutang; f. bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan g. hak dari Kreditur lainnya. (2) Segala biaya yang berkaitan dengan Likuidasi Bank dan tercantum dalam daftar biaya Likuidasi Bank menjadi beban aset Bank dalam Likuidasi dan dikeluarkan terlebih dahulu dari setiap hasil pencairannya. (3) Dalam hal Bank dalam Likuidasi tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk keperluan biaya yang berkaitan dengan Likuidasi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Likuidasi dapat mengajukan talangan biaya operasional kepada LPS. (4) Talangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dikembalikan kepada LPS segera setelah Bank dalam Likuidasi memiliki likuiditas yang cukup.

Pasal 42

(1) Pembayaran kewajiban kepada Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dari hasil pencairan aset dapat dilakukan secara bertahap pada masa Likuidasi Bank atau sekaligus pada akhir pelaksanaan Likuidasi Bank. (2) Pembayaran kewajiban dilakukan oleh Tim Likuidasi secara langsung kepada Kreditur atau ditransfer ke rekening Kreditur yang ditunjuk oleh Kreditur dan biayanya menjadi beban Kreditur. (3) Pembayaran secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah Tim Likuidasi mengalokasikan hasil pencairan aset dengan estimasi biaya operasional sesuai dengan rencana kerja dan anggaran biaya. (4) Pembayaran terakhir kepada Kreditur dari hasil pencairan aset dilakukan setelah Tim Likuidasi mengalokasikan dana untuk tindak lanjut pengakhiran Likuidasi Bank. (5) Dalam hal hasil pencairan aset tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban kepada Kreditur dalam urutan yang sama, pembayaran kewajiban kepada Kreditur dilakukan secara proporsional.

BAB Ketiga

Pengelompokan Aset untuk Penyusunan Laporan Aset Neto pada Awal Periode

Pasal 30

Koreksi

Pasal 31

Pasal 32

BAB Kelima

Pencairan Aset dan Penagihan Piutang

Pasal 34

Koreksi

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

BAB Keenam

Pembayaran Kewajiban

Pasal 41

Koreksi

Pasal 42

BAB VII

PENGAKHIRAN LIKUIDASI BANK

Pasal 43

Koreksi

Dalam hal terpenuhi kondisi: a. seluruh kewajiban Bank dalam Likuidasi telah dibayarkan; b. seluruh aset Bank sudah dicairkan sehingga tidak ada lagi aset Bank dalam Likuidasi; c. tidak ada lagi potensi pencairan aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban atau potensi pencairan aset diperkirakan tidak menutup biaya operasional Likuidasi Bank; dan/atau d. berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pelaksanaan Likuidasi Bank dapat diakhiri.

Pasal 44

Koreksi

Dalam hal terpenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Tim Likuidasi menyusun Laporan Aset Neto pada Akhir Periode dan laporan pertanggungjawaban.

Pasal 45

(1) Sebelum ditetapkan pengakhiran Likuidasi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, Tim Likuidasi menyampaikan kepada LPS evaluasi mengenai potensi pencairan aset untuk membayar kewajiban atau menutup biaya operasional Likuidasi Bank. (2) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian LPS tidak terdapat potensi pencairan aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban atau potensi pencairan aset tersebut lebih kecil dari biaya Likuidasi Bank, Tim Likuidasi menawarkan sisa aset sebagai pembayaran nontunai kepada LPS selaku Kreditur prioritas.

Pasal 46

(1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, Tim Likuidasi menyampaikan kepada LPS evaluasi mengenai potensi pencairan aset. (2) Apabila masih terdapat potensi pencairan aset, Tim Likuidasi mengajukan perpanjangan jangka waktu Likuidasi Bank untuk menyelesaikan pencairan sisa aset tersebut dengan syarat: a. perkiraan nilai pencairan aset melebihi biaya yang dibutuhkan untuk pencairan aset tersebut termasuk biaya operasional Likuidasi Bank akibat perpanjangan tersebut; dan b. jangka waktu pelaksanaan Likuidasi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 masih dapat diperpanjang. (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Tim Likuidasi menawarkan sisa aset tersebut sebagai pembayaran nontunai kepada LPS selaku Kreditur prioritas.

Pasal 47

(1) LPS menerima penawaran sisa aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (3) sebagai pembayaran dalam bentuk nontunai atas kewajiban Bank dalam Likuidasi kepada LPS. (2) Dalam hal masih terdapat sisa aset setelah sisa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh LPS, Tim Likuidasi menawarkan sisa aset tersebut kepada Kreditur selain LPS sesuai dengan urutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1). (3) Dalam hal masih terdapat kewajiban kepada Kreditur namun masih terdapat sisa aset karena sebagian atau seluruh Kreditur selain LPS tidak bersedia menerima penawaran sisa aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Likuidasi menyerahkan sisa aset tersebut kepada LPS.

Pasal 48

(1) Nilai aset nontunai yang digunakan sebagai pembayaran kepada LPS dan Kreditur selain LPS berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan oleh Tim Likuidasi. (2) Penetapan nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penilaian dari penilai publik atau analisis Tim Likuidasi.

Pasal 49

(1) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya pelaksanaan Likuidasi Bank, Tim Likuidasi mengumumkan tanggal pembayaran tunai terakhir kepada Kreditur termasuk tindak lanjut apabila Kreditur tidak mengambil dana yang menjadi bagiannya dalam jangka waktu sampai dengan tanggal pembayaran terakhir. (2) Tanggal pembayaran terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengumuman. (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas dan/atau melalui media lain yang dapat menjangkau Kreditur. (4) Dalam hal Kreditur tidak mengambil dana yang menjadi bagiannya sampai dengan tanggal pembayaran terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dana yang menjadi bagian Kreditur tersebut dititipkan oleh Tim Likuidasi ke pengadilan negeri atau balai harta peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Penitipan dana yang menjadi bagian Kreditur yang tidak diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum RUPS pertanggungjawaban Tim Likuidasi. (6) Tim Likuidasi dinyatakan telah melaksanakan pembayaran kewajiban kepada Kreditur yang bersangkutan setelah dititipkannya bagian Kreditur yang tidak diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 50

Pasal 51

(1) LPS dapat melakukan penagihan atau pencairan terhadap sisa aset nontunai yang diserahkan kepada LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3). (2) LPS dapat melakukan penghapusan terhadap sisa aset nontunai yang diserahkan kepada LPS setelah dilakukan penagihan atau pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil pencairan sisa aset nontunai diserahkan kepada Kreditur sesuai dengan urutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1). (4) Tata cara penagihan atau pencairan dan penghapusan aset nontunai yang diserahkan kepada LPS ditetapkan oleh LPS.

Pasal 52

(1) Dalam hal seluruh kewajiban Bank dalam Likuidasi telah dibayarkan kepada Kreditur dan masih terdapat sisa aset, sisa aset tersebut diserahkan kepada pemegang saham lama. (2) Dalam hal seluruh aset Bank telah habis dalam proses Likuidasi Bank dan masih terdapat kewajiban Bank kepada pihak lain, kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan Bank menjadi Bank Gagal.

BAB VIII

INSENTIF

Pasal 53

Koreksi

Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi diberikan Insentif atas: a. pencairan aset dan/atau penagihan piutang Bank dalam Likuidasi, kecuali atas pencairan penempatan pada Bank lain atau antar Bank aktiva, hasil investasi, kas dan setara kas, serta surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Bank INDONESIA; dan/atau b. pencairan aset dan/atau penagihan piutang yang berasal dari pertanggungjawaban pihak yang melakukan kelalaian dan/atau perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian Bank.

Pasal 54

Koreksi

(1) Dalam melakukan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, Tim Likuidasi mengelompokkan aset yang telah dicairkan: a. inventaris; b. aktiva tetap; c. kredit dan/atau pembiayaan; d. agunan yang diambil alih; dan e. aktiva lain selain aktiva dalam huruf a sampai huruf d, dengan status aset bermasalah atau tidak bermasalah. (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai aset dengan status bermasalah jika memiliki hambatan hukum dalam pencairannya yang disebabkan oleh: a. dokumen tidak lengkap; b. dokumen lengkap tetapi fisik aset dan/atau agunan tidak diketahui keberadaannya; c. pengikatan tidak sempurna; d. aset dan/atau agunan tidak marketable; dan/atau e. menjadi objek sengketa di luar atau di dalam pengadilan. (3) Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kondisi aset pada saat pencairan aset tersebut.

Pasal 55

(1) Besarnya Insentif yang dapat diberikan kepada Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi sebesar persentase tertentu dari hasil pencairan aset yang dihitung untuk setiap aset yang dicairkan. (2) Persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 56

(1) Insentif yang diberikan kepada Tenaga Pendukung Tim Likuidasi paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari total Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55. (2) Dalam hal tidak terdapat Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, seluruh Insentif diberikan kepada Tim Likuidasi. (3) Pembagian Insentif antara Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi, termasuk di antara sesama Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi ditetapkan oleh Tim Likuidasi dengan persetujuan LPS.

Pasal 57

(1) Tim Likuidasi menyampaikan permohonan pembayaran Insentif kepada LPS untuk pencairan aset setiap periode 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal persetujuan Laporan Aset Neto pada Awal Periode. (2) Permohonan pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk permohonan Insentif yang terakhir kali, paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah pelaksanaan Likuidasi Bank berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Pasal 58

(1) Permohonan pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 paling sedikit memuat informasi: a. periode pencairan aset; b. jenis aset yang telah dicairkan; c. nilai pencairan aset; dan d. perhitungan besarnya Insentif yang diminta. (2) Nilai pencairan aset dihitung dari hasil tunai pencairan aset dikurangi biaya pencairan aset dan/atau penagihan piutang. (3) Biaya pencairan aset dan/atau penagihan piutang yang dapat dikurangkan dalam nilai pencairan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pencairan dan/atau penagihan piutang tersebut.

Pasal 59

(1) LPS memberikan keputusan atas permohonan pembayaran Insentif paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah surat permohonan pembayaran Insentif diterima lengkap dengan perhitungan yang benar. (2) Untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran perhitungan Insentif, LPS melakukan konfirmasi, klarifikasi, dan/atau verifikasi mengenai dokumen, pengelompokan aset, dan perhitungan yang disampaikan oleh Tim Likuidasi. (3) Dalam hal LPS tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS dianggap menyetujui permohonan pembayaran Insentif.

Pasal 60

Insentif tidak diberikan untuk penyelesaian kredit dan/atau pembiayaan yang dilakukan melalui perjumpaan utang antara piutang dan kewajiban Debitur pada Bank dalam Likuidasi.

Pasal 61

(1) Pembayaran Insentif kepada Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi dilakukan atas beban aset Bank dalam Likuidasi. (2) Pajak penghasilan atas pembayaran Insentif menjadi beban masing-masing anggota Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi yang menerima pembayaran Insentif tersebut.

Pasal 62

(1) Tim Likuidasi dan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi dapat diberikan Insentif tambahan selain Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53. (2) Insentif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan: a. Likuidasi Bank dapat diakhiri lebih cepat minimal 2 (dua) bulan dari jangka waktu Likuidasi Bank yang ditetapkan tanpa perpanjangan; b. tidak ada penyerahan aset nontunai kepada LPS sebagai pembayaran kewajiban Bank dalam Likuidasi; c. opini atas seluruh laporan keuangan Bank dalam Likuidasi dengan predikat wajar tanpa pengecualian dan hasil evaluasi atas laporan pertanggungjawaban Tim Likuidasi seluruhnya dengan predikat patuh terhadap ketentuan; dan d. total hasil pencairan aset dan/atau penagihan piutang oleh Tim Likuidasi paling sedikit sama dengan total nilai aset pada Laporan Aset Neto pada Awal Periode yang telah diaudit. (3) Tata cara pemberian Insentif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh LPS.

BAB IX

POTONGAN UTANG ATAS KEWAJIBAN DEBITUR BANK DALAM LIKUIDASI

Pasal 63

Koreksi

(1) Tim Likuidasi dapat memberikan Potongan Utang atas kewajiban Debitur yang mengajukan permohonan Potongan Utang. (2) Pemberian Potongan Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah Tim Likuidasi diberikan kewenangan pemberian Potongan Utang oleh LPS sebagai RUPS Bank dalam Likuidasi. (3) Kewenangan pemberian Potongan Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan RUPS Bank dalam Likuidasi.

Pasal 64

Koreksi

(1) Pemberian Potongan Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 hanya dapat diberikan oleh Tim Likuidasi setelah Tim Likuidasi melakukan upaya penagihan secara maksimal dan Debitur: a. bersikap kooperatif dan mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya; b. tidak mampu secara finansial untuk membayar kewajibannya secara penuh dalam jangka waktu likuidasi; dan c. bukan pihak yang diindikasikan melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank sehingga Bank menjadi Bank Gagal. (2) Tim Likuidasi tidak dapat memberikan Potongan Utang kepada Debitur yang memiliki simpanan pada Bank dalam Likuidasi yang belum ditetapkan status penjaminan simpanannya.

Pasal 65

(1) Pemberian Potongan Utang atas kewajiban Debitur dapat dilakukan terhadap utang pokok, utang bunga atau bentuk lain yang dipersamakan dengan bunga berdasarkan prinsip syariah, dan/atau utang denda. (2) Potongan Utang dapat diberikan oleh Tim Likuidasi kepada Debitur terhadap: a. utang bunga atau bentuk lain yang dipersamakan dengan bunga berdasarkan prinsip syariah dengan nilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan/atau b. seluruh utang denda. (3) Pemberian Potongan Utang bunga atau bentuk lain yang dipersamakan dengan bunga berdasarkan prinsip syariah melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pemberian Potongan Utang pokok hanya dapat dilakukan oleh Tim Likuidasi setelah mendapat persetujuan LPS.

Pasal 66

(1) Debitur yang mengajukan permohonan Potongan Utang menyampaikan surat permohonan Potongan Utang disertai dengan alasannya kepada Tim Likuidasi sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini. (2) Dalam menyampaikan surat permohonan Potongan Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Debitur wajib melampirkan surat pernyataan bermeterai cukup sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini, yang memuat bahwa Debitur: a. tidak mampu secara finansial untuk membayar kewajibannya secara penuh dalam jangka waktu likuidasi; b. tidak menyalahgunakan pinjaman; dan c. tidak melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha Bank sehingga Bank menjadi Bank Gagal.

Pasal 67

(1) Tim Likuidasi melakukan evaluasi terhadap setiap permohonan Debitur yang mengajukan Potongan Utang. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. data pendukung Debitur; b. hasil kunjungan kepada Debitur atau pihak terkait Debitur; dan c. upaya penagihan yang telah dilakukan oleh Tim Likuidasi. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kesimpulan/rekomendasi untuk: a. menyetujui seluruhnya; b. menyetujui sebagian; atau c. menolak seluruhnya, atas permohonan yang disampaikan oleh Debitur, disertai dengan alasannya. (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan hasil evaluasi permohonan pemberian Potongan Utang sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini. (5) Untuk mendapatkan persetujuan pemberian Potongan Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3), Tim Likuidasi mengajukan permohonan kepada LPS dengan melampirkan: a. surat permohonan Potongan Utang dari Debitur beserta lampirannya; dan b. laporan hasil evaluasi permohonan pemberian Potongan Utang.

Pasal 68

Persetujuan pemberian Potongan Utang disampaikan oleh Tim Likuidasi kepada Debitur dalam bentuk surat ketetapan pemberian Potongan Utang sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 69

(1) Debitur yang diberikan Potongan Utang sesuai dengan surat ketetapan pemberian Potongan Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 wajib melunasi sisa kewajibannya setelah dikurangi Potongan Utang dimaksud dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat ketetapan pemberian Potongan Utang. (2) Dalam hal Debitur tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Potongan Utang sebagaimana tertuang dalam surat ketetapan pemberian Potongan Utang menjadi tidak berlaku.

Pasal 70

(1) Tim Likuidasi melaporkan kepada LPS pelaksanaan pemberian Potongan Utang kepada Debitur yang dilampiri dengan: a. surat permohonan Potongan Utang dari Debitur beserta lampirannya; b. laporan hasil evaluasi permohonan pemberian Potongan Utang; dan c. surat ketetapan pemberian Potongan Utang. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Bulanan periode berikutnya.

BAB Keempat

Tata Cara Pemberian Potongan Utang

Pasal 66

Koreksi

Pasal 67

Pasal 68

Pasal 69

Pasal 70

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN TIM LIKUIDASI

Pasal 73

Koreksi

(1) Tim Likuidasi menyampaikan Laporan Aset Neto pada Akhir Periode dan laporan pertanggungjawaban tugas Tim Likuidasi kepada LPS paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah pelaksanaan Likuidasi Bank selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43. (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. penerimaan hasil Likuidasi Bank; b. biaya Likuidasi Bank; c. pembayaran kewajiban kepada Kreditur; d. sisa aset yang belum dicairkan; dan e. sisa kewajiban yang belum dibayarkan. (3) LPS menunjuk kantor akuntan publik atau meminta badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional untuk melakukan audit atas Laporan Aset Neto pada Akhir Periode dan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Kantor akuntan publik atau badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional yang melakukan audit dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan laporan hasil audit dan evaluasi kepada LPS dalam jangka waktu sesuai dengan Peraturan LPS mengenai pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan Bank dalam Likuidasi. (5) Biaya pelaksanaan audit dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh kantor akuntan publik atau badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional menjadi beban LPS. (6) LPS MEMUTUSKAN menerima atau tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak LPS menerima laporan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (7) Dalam hal LPS MEMUTUSKAN tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi, LPS MENETAPKAN langkah penyelesaiannya. (8) Keputusan LPS untuk menerima atau tidak menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi termasuk MENETAPKAN langkah penyelesaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) merupakan Keputusan RUPS. (9) Keputusan RUPS untuk menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi dibuat dalam akta notaris.

Pasal 74

Dalam hal Bank dalam Likuidasi masih memiliki kewajiban kepada LPS berupa pinjaman operasional, talangan pembayaran gaji pegawai terutang, dan/atau talangan pesangon pegawai yang tercantum dalam Laporan Aset Neto pada Akhir Periode dan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), Tim Likuidasi melampirkan surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan adanya kewajiban tersebut dan ketidaksanggupan melunasi kewajiban tersebut.

Pasal 75

Tim Likuidasi dapat menerima pembayaran untuk pelunasan utang Debitur sepanjang Laporan Aset Neto pada Akhir Periode belum selesai disusun.

Pasal 76

(1) Setelah menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi, LPS: a. meminta Tim Likuidasi: 1. mengumumkan berakhirnya likuidasi dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas; 2. memberitahukan kepada instansi yang berwenang mengenai hapusnya status badan hukum Bank; 3. memberitahukan kepada instansi yang berwenang agar nama badan hukum Bank dicoret dari daftar perusahaan; dan 4. menyerahkan seluruh dokumen Bank dalam Likuidasi kepada LPS; b. membubarkan Tim Likuidasi; dan c. memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris nonaktif. (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Tim Likuidasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pertanggungjawaban diterima LPS sebagai RUPS.

(1) Penawaran kepada Kreditur selain LPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan melalui pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas dan/atau media lain yang dapat menjangkau Kreditur selain LPS. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi: a. berakhirnya jangka waktu Likuidasi Bank; b. sisa aset yang akan ditawarkan kepada Kreditur selain LPS sebagai pembayaran nontunai termasuk kondisi aset tersebut; c. jangka waktu bagi Kreditur selain LPS untuk memberitahukan kesediaan menerima penawaran pembayaran nontunai tersebut; d. konsekuensi jika Kreditur selain LPS tidak bersedia atau tidak memberikan tanggapan terhadap penawaran Tim Likuidasi untuk menerima pembayaran nontunai; dan e. nama dan alamat Tim Likuidasi. (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling singkat 7 (tujuh) hari kalender dan paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diumumkan. (4) Dalam hal Kreditur selain LPS yang bersedia menerima pembayaran nontunai lebih dari 1 (satu) Kreditur, mekanisme pembayaran nontunai kepada Kreditur selain LPS dilakukan mengikuti mekanisme pembayaran tunai yang pelaksanaannya diserahkan kepada Kreditur yang bersangkutan. (5) Dalam hal terdapat Kreditur selain LPS yang bersedia menerima penawaran sisa aset berupa kredit, pembiayaan, dan/atau tagihan lainnya sebagai pembayaran nontunai maka: a. Tim Likuidasi melakukan pengalihan hak tagih dari Bank dalam Likuidasi kepada Kreditur selain LPS, untuk aset nontunai berupa kredit, pembiayaan, dan/atau tagihan lainnya; b. Tim Likuidasi memberitahukan kepada Debitur mengenai pengalihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui pengumuman di surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas dan/atau media lain yang dapat menjangkau Debitur; c. Kreditur selain LPS yang menerima penawaran sisa aset tersebut hanya berhak mendapatkan pelunasan dari hasil pencairan aset oleh Kreditur selain LPS sebesar kewajiban Debitur; dan d. seluruh dokumen kredit, pembiayaan, dan/atau tagihan lainnya, serta dokumen jaminan diserahkan oleh Tim Likuidasi kepada Kreditur selain LPS yang menerima penawaran sisa aset. (6) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak ada Kreditur selain LPS yang bersedia atau tidak memberikan tanggapan untuk menerima sisa aset sebagai pembayaran nontunai, Kreditur yang bersangkutan dianggap melepaskan haknya terhadap sisa aset yang ditawarkan tersebut.

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2022 tentang LIKUIDASI BANK

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kelima

Pasal 18

BAB Keenam

Pasal 19

BAB Ketujuh

Pasal 20

Pasal 21

BAB IV

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

BAB Kesatu

Pasal 28

BAB Kedua

Pasal 29

BAB Ketiga

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32