KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN RI

KEPPRES Nomor 14 Tahun 2007

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

NAMA, KEDUDUKAN, WAKTU, PEMBENTUKAN DAN KEDAULATAN

Pasal 1

Nama dan Kedudukan Organisasi ini bernama "LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA" (disingkat LVRI) dan berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

Pasal 2

Waktu dan Pembentukan (1) Legiun Veteran Republik INDONESIA didirikan dan dibentuk oleh Kongres Nasional Pejuang Kemerdekaan seluruh INDONESIA yang diadakan pada tanggal 22 Desember 1956 sampai dengan 2 Januari 1957 di Jakarta, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. (2) Legiun Veteran Republik INDONESIA disahkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1957 dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 103 Tahun 1957 tanggal 2 April 1957 tentang "Legiun Veteran", yang dalam kelanjutannya secara operasional merujuk kepada UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik INDONESIA dengan memperhatikan UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 13

Wewenang pada Tingkat Pusat (1) Kongres sebagai pemegang kekuasaan tertinggi mempunyai wewenang sebagai berikut : a. Membentuk dan/atau mcngubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. b. MENETAPKAN kebijaksanaan umum organisasi. c. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA. d. Memilih langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat yang selanjutnya menyusun para anggota Dewan Pertimbangan Pusat dan Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA. (2) Dewan Pertimbangan Pusat (WANTIMPUS) Legiun Veteran Republik INDONESIA mempunyai wewenang sebagai berikut : a. Memberi nasehat tentang kebijaksanaan pokok dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Kongres. b. Memberi pertimbangan dan pengarahan kepada Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA dalam melaksanakan tugasnya. (3) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Legiun Veteran Republik INDONESIA yang merupakan pimpinan kolektif, mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut: a. Memimpin organisasi sehari-hari dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan umum Kongres; b. Menentukan fungsi dan tugas para anggota Dewan Pimpinan Pusat, yaitu Ketua Umum melaksanakan fungsi dan tugas pimpinan umum, dibantu para Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara dan para Kepala Departemen, sedangkan para Kepala Biro melaksanakan fungsi dan tugas teknis masing-masing. c. MENETAPKAN Program Kerja dan Anggaran Tahunan. d. Mengesahkan susunan Dewan Pertimbangan Daerah dan Dewan Pimpinan Daerah Legiun Veteran dengan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA berdasarkan hasil Musyawarah Daerah yang bersangkutan. e. Mengesahkan susunan Pimpinan Anak Organisasi Tingkat Pusat dan Badan Pendukung Tingkat Pusat berdasarkan hasil Musyawarah/Rapat Anggota Tahunan Anak Organisasi dan Badan Pendukung yang bersangkutan. Mengajukan laporan pertanggungjawaban kepada Kongres pada akhir masa pengabdiannya: (4) Anggota Dewan Pimpinan Pusat tidak dibenarkan merangkap sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA. (5) Anggota Dewan Pimpinan Pusat dan anggota Dewan Pertimbangan Pusat Legiun Veteran Republik INDONESIA hasil keputusan Kongres ditetapkan dan disahkan dengan Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA.

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN RI

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26

Pasal 27

BAB IX

Pasal 28

Pasal 29

BAB X

Pasal 30

Pasal 31

BAB XI

Pasal 32

BAB XII

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB II

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB III

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25