PERBAN

Peraturan Badan Nomor 22-14-pbi-2020 Tahun 2020 tentang OPERASI MONETER

PERBAN Nomor 22-14-pbi-2020 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah. 2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. 3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. 4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. 5. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank INDONESIA untuk pengendalian moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. 6. Operasi Moneter Konvensional yang selanjutnya disingkat OMK adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank INDONESIA untuk pengendalian moneter yang dilakukan secara konvensional. 7. Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disingkat OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank INDONESIA untuk pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. 8. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disingkat OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank INDONESIA dengan Bank dan/atau pihak lain untuk Operasi Moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. 9. OPT Konvensional adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank INDONESIA dengan BUK dan/atau pihak lain. 10. OPT Syariah adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh Bank INDONESIA dengan BUS, UUS, dan/atau pihak lain. 11. Standing Facilities adalah kegiatan penyediaan dana rupiah dari Bank INDONESIA kepada Bank dan penempatan dana rupiah oleh Bank di Bank INDONESIA untuk Operasi Moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. 12. Standing Facilities Konvensional adalah kegiatan penyediaan dana rupiah (lending facility) dari Bank INDONESIA kepada BUK dan penempatan dana rupiah (deposit facility) oleh BUK di Bank INDONESIA. 13. Standing Facilities Syariah adalah kegiatan penyediaan dana rupiah (financing facility) dari Bank INDONESIA kepada BUS atau UUS dan penempatan dana rupiah (deposit facility) oleh BUS atau UUS di Bank INDONESIA. 14. Sertifikat Bank INDONESIA yang selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. 15. Sertifikat Bank INDONESIA Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA dan berjangka waktu pendek. 16. Sertifikat Deposito Bank INDONESIA yang selanjutnya disingkat SDBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar-BUK. 17. Sukuk Bank INDONESIA yang selanjutnya disebut SukBI adalah sukuk yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA dengan menggunakan underlying asset berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank INDONESIA. 18. Surat Berharga Bank INDONESIA dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut SBBI Valas adalah surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. 19. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara. 20. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik INDONESIA, sesuai dengan masa berlakunya. 21. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. 22. Hari Kerja adalah hari kerja Bank INDONESIA, termasuk hari kerja operasional terbatas Bank INDONESIA.

BAB II

TUJUAN OPERASI MONETER

Pasal 2

Koreksi

(1) Operasi Moneter bertujuan untuk mendukung pencapaian stabilitas moneter. (2) Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di pasar uang dan pasar valuta asing secara terintegrasi. (3) Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 3

Koreksi

(1) Untuk mencapai stabilitas moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), OMK diarahkan untuk mengendalikan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. (2) Suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan agar bergerak di sekitar suku bunga kebijakan Bank INDONESIA. (3) Untuk mengendalikan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank INDONESIA melakukan pengelolaan likuiditas di pasar uang rupiah dengan cara absorpsi likuiditas dan/atau injeksi likuiditas. (4) Suku bunga kebijakan Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Bank INDONESIA 7-day (Reverse) Repo Rate.

Pasal 4

(1) Nilai tukar rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dijaga agar bergerak stabil sejalan dengan nilai tukar fundamental. (2) Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA melakukan intervensi dan/atau transaksi lainnya di pasar valuta asing.

Pasal 5

Untuk mencapai stabilitas moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), OMS diarahkan untuk memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar uang dan pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan OMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan berdasarkan prinsip syariah. (2) Pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk: a. pemberian fatwa; dan/atau b. pemberian pernyataan kesesuaian syariah, oleh otoritas yang berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah.

Pasal 7

(1) Untuk memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar uang berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bank INDONESIA melakukan pengelolaan likuiditas dengan cara absorpsi likuiditas dan/atau injeksi likuiditas. (2) Untuk memengaruhi kecukupan likuiditas di pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bank INDONESIA melakukan intervensi dan/atau transaksi lainnya di pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah.

BAB Kedua

Pelaksanaan OMK

Pasal 11

Koreksi

OMK dilakukan dalam bentuk: a. OPT Konvensional; dan b. Standing Facilities Konvensional.

Pasal 12

Koreksi

OPT Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan dengan cara: a. penerbitan SBI, SDBI, dan/atau SBBI Valas; b. transaksi repurchase agreement (repo) dan/atau reverse repo surat berharga; c. transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga secara outright; d. penempatan berjangka di Bank INDONESIA dalam rupiah; e. penempatan berjangka di Bank INDONESIA dalam valuta asing; f. jual beli valuta asing terhadap rupiah; dan/atau g. transaksi lainnya baik di pasar uang rupiah maupun pasar valuta asing yang ditetapkan Bank INDONESIA.

Pasal 13

(1) Penempatan berjangka di Bank INDONESIA dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dan penempatan berjangka di Bank INDONESIA dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dapat dicairkan oleh peserta OPT Konvensional sebelum jatuh waktu dengan memenuhi persyaratan tertentu. (2) Penempatan berjangka di Bank INDONESIA dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dapat dialihkan oleh peserta OPT Konvensional menjadi transaksi swap jual valuta asing terhadap rupiah Bank INDONESIA.

Pasal 14

(1) Penempatan berjangka di Bank INDONESIA dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dapat menjadi pengurang posisi devisa neto secara keseluruhan yang wajib dipelihara BUK pada akhir hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai posisi devisa neto bank umum. (2) Nilai penempatan berjangka di Bank INDONESIA dalam valuta asing yang menjadi pengurang posisi devisa neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar nilai yang terendah dari: a. nilai posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja yang bersangkutan sebelum dikurangi dengan penempatan berjangka di Bank INDONESIA dalam valuta asing; b. nilai penempatan berjangka di Bank INDONESIA dalam valuta asing; atau c. 5% (lima persen) dari modal BUK. (3) BUK wajib melaporkan secara harian posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai posisi devisa neto bank umum, setelah memperhitungkan penempatan berjangka di Bank INDONESIA dalam valuta asing sebagai pengurang. (4) Penempatan berjangka di Bank INDONESIA dalam valuta asing tidak diperhitungkan sebagai pengurang posisi devisa neto bagi BUK yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 15

Dalam kegiatan OPT Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, Bank INDONESIA dapat menggunakan surat berharga milik pihak lain yang ditetapkan Bank INDONESIA.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga yang dapat digunakan dalam OPT Konvensional, instrumen OPT Konvensional, dan tata cara pelaksanaan OPT Konvensional diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB 1

OPT Konvensional

Pasal 12

Koreksi

OPT Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan dengan cara: a. penerbitan SBI, SDBI, dan/atau SBBI Valas; b. transaksi repurchase agreement (repo) dan/atau reverse repo surat berharga; c. transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga secara outright; d. penempatan berjangka di Bank INDONESIA dalam rupiah; e. penempatan berjangka di Bank INDONESIA dalam valuta asing; f. jual beli valuta asing terhadap rupiah; dan/atau g. transaksi lainnya baik di pasar uang rupiah maupun pasar valuta asing yang ditetapkan Bank INDONESIA.

Pasal 13

(1) Penempatan berjangka di Bank INDONESIA dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dan penempatan berjangka di Bank INDONESIA dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dapat dicairkan oleh peserta OPT Konvensional sebelum jatuh waktu dengan memenuhi persyaratan tertentu. (2) Penempatan berjangka di Bank INDONESIA dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dapat dialihkan oleh peserta OPT Konvensional menjadi transaksi swap jual valuta asing terhadap rupiah Bank INDONESIA.

Pasal 14

(1) Penempatan berjangka di Bank INDONESIA dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dapat menjadi pengurang posisi devisa neto secara keseluruhan yang wajib dipelihara BUK pada akhir hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai posisi devisa neto bank umum. (2) Nilai penempatan berjangka di Bank INDONESIA dalam valuta asing yang menjadi pengurang posisi devisa neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar nilai yang terendah dari: a. nilai posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja yang bersangkutan sebelum dikurangi dengan penempatan berjangka di Bank INDONESIA dalam valuta asing; b. nilai penempatan berjangka di Bank INDONESIA dalam valuta asing; atau c. 5% (lima persen) dari modal BUK. (3) BUK wajib melaporkan secara harian posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai posisi devisa neto bank umum, setelah memperhitungkan penempatan berjangka di Bank INDONESIA dalam valuta asing sebagai pengurang. (4) Penempatan berjangka di Bank INDONESIA dalam valuta asing tidak diperhitungkan sebagai pengurang posisi devisa neto bagi BUK yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 15

Dalam kegiatan OPT Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, Bank INDONESIA dapat menggunakan surat berharga milik pihak lain yang ditetapkan Bank INDONESIA.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga yang dapat digunakan dalam OPT Konvensional, instrumen OPT Konvensional, dan tata cara pelaksanaan OPT Konvensional diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 17

Standing Facilities Konvensional memiliki jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja.

Pasal 18

(1) Penyediaan dana rupiah (lending facility) dalam Standing Facilities Konvensional dilakukan dengan mekanisme Bank INDONESIA menerima repo surat berharga dalam rupiah dari peserta Standing Facilities Konvensional. (2) Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. SBI; b. SDBI; c. SukBI; d. SBN; dan/atau e. surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Pasal 19

Penempatan dana rupiah (deposit facility) dalam Standing Facilities Konvensional dilakukan dengan mekanisme Bank INDONESIA menerima penempatan dana rupiah (deposit facility) dari peserta Standing Facilities Konvensional tanpa menerbitkan surat berharga.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga yang dapat digunakan dalam Standing Facilities Konvensional, karakteristik Standing Facilities Konvensional, dan tata cara pelaksanaan Standing Facilities Konvensional diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB Ketiga

Pelaksanaan OMS

Pasal 21

Koreksi

OMS dilakukan dalam bentuk: a. OPT Syariah; dan b. Standing Facilities Syariah.

Pasal 22

Koreksi

OPT Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan dengan cara: a. penerbitan SBIS dan/atau SukBI; b. transaksi repo dan/atau reverse repo surat berharga yang memenuhi prinsip syariah; c. transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang memenuhi prinsip syariah secara outright; d. penyediaan dana kepada peserta OPT Syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah; e. penempatan berjangka syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing; dan/atau f. transaksi lainnya yang memenuhi prinsip syariah baik di pasar uang rupiah maupun pasar valuta asing.

Pasal 23

(1) Transaksi repo dan reverse repo surat berharga yang memenuhi prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b menggunakan akad al ba’i yang diikuti dengan wa’d. (2) Dalam hal terdapat perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA dapat melakukan perubahan akad. (3) Ketentuan mengenai perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 24

(1) Penyediaan dana kepada peserta OPT Syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d menggunakan akad wakalah bi al-istitsmar. (2) Dalam hal terdapat perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA dapat melakukan perubahan akad. (3) Ketentuan mengenai perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 25

(1) Penempatan berjangka syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e menggunakan akad ju’alah. (2) Bank INDONESIA MENETAPKAN dan memberikan imbalan atas penempatan berjangka syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal terdapat perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA dapat melakukan perubahan akad. (4) Ketentuan mengenai perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 26

Penempatan berjangka syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dapat dicairkan oleh peserta OPT Syariah sebelum jatuh waktu dengan memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal 27

(1) Penempatan berjangka syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dapat menjadi pengurang posisi devisa neto secara keseluruhan yang wajib dipelihara BUS pada akhir hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai posisi devisa neto bank umum. (2) Nilai penempatan berjangka syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing yang dapat menjadi pengurang posisi devisa neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar nilai yang terendah dari: a. nilai posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja yang bersangkutan sebelum dikurangi dengan penempatan berjangka syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing; b. nilai penempatan berjangka syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing; atau c. 5% (lima persen) dari modal BUS. (3) BUS wajib melaporkan secara harian posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai posisi devisa neto bank umum, setelah memperhitungkan penempatan berjangka syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing sebagai pengurang. (4) Dalam hal BUS tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka penempatan berjangka syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing tidak diperhitungkan sebagai pengurang posisi devisa neto. (5) Dalam hal UUS melakukan penempatan berjangka syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing maka perhitungan nilai penempatan berjangka syariah di Bank INDONESIA dalam valuta dapat menjadi pengurang posisi devisa neto BUK yang memiliki UUS. (6) Dalam hal UUS melakukan penempatan berjangka syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5), laporan harian posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja setelah memperhitungkan penempatan berjangka syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS.

Pasal 28

Dalam kegiatan OPT Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, Bank INDONESIA dapat menggunakan surat berharga milik pihak lain yang ditetapkan Bank INDONESIA.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga yang dapat digunakan dalam OPT Syariah, instrumen OPT Syariah, dan tata cara pelaksanaan OPT Syariah diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB 1

OPT Syariah

Pasal 22

Koreksi

OPT Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan dengan cara: a. penerbitan SBIS dan/atau SukBI; b. transaksi repo dan/atau reverse repo surat berharga yang memenuhi prinsip syariah; c. transaksi pembelian dan/atau penjualan surat berharga yang memenuhi prinsip syariah secara outright; d. penyediaan dana kepada peserta OPT Syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah; e. penempatan berjangka syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing; dan/atau f. transaksi lainnya yang memenuhi prinsip syariah baik di pasar uang rupiah maupun pasar valuta asing.

Pasal 23

(1) Transaksi repo dan reverse repo surat berharga yang memenuhi prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b menggunakan akad al ba’i yang diikuti dengan wa’d. (2) Dalam hal terdapat perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA dapat melakukan perubahan akad. (3) Ketentuan mengenai perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 24

(1) Penyediaan dana kepada peserta OPT Syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d menggunakan akad wakalah bi al-istitsmar. (2) Dalam hal terdapat perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA dapat melakukan perubahan akad. (3) Ketentuan mengenai perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 25

(1) Penempatan berjangka syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e menggunakan akad ju’alah. (2) Bank INDONESIA MENETAPKAN dan memberikan imbalan atas penempatan berjangka syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal terdapat perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA dapat melakukan perubahan akad. (4) Ketentuan mengenai perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 26

Penempatan berjangka syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dapat dicairkan oleh peserta OPT Syariah sebelum jatuh waktu dengan memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal 27

(1) Penempatan berjangka syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dapat menjadi pengurang posisi devisa neto secara keseluruhan yang wajib dipelihara BUS pada akhir hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai posisi devisa neto bank umum. (2) Nilai penempatan berjangka syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing yang dapat menjadi pengurang posisi devisa neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar nilai yang terendah dari: a. nilai posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja yang bersangkutan sebelum dikurangi dengan penempatan berjangka syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing; b. nilai penempatan berjangka syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing; atau c. 5% (lima persen) dari modal BUS. (3) BUS wajib melaporkan secara harian posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai posisi devisa neto bank umum, setelah memperhitungkan penempatan berjangka syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing sebagai pengurang. (4) Dalam hal BUS tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka penempatan berjangka syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing tidak diperhitungkan sebagai pengurang posisi devisa neto. (5) Dalam hal UUS melakukan penempatan berjangka syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing maka perhitungan nilai penempatan berjangka syariah di Bank INDONESIA dalam valuta dapat menjadi pengurang posisi devisa neto BUK yang memiliki UUS. (6) Dalam hal UUS melakukan penempatan berjangka syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5), laporan harian posisi devisa neto secara keseluruhan pada akhir hari kerja setelah memperhitungkan penempatan berjangka syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS.

Pasal 28

Dalam kegiatan OPT Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, Bank INDONESIA dapat menggunakan surat berharga milik pihak lain yang ditetapkan Bank INDONESIA.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga yang dapat digunakan dalam OPT Syariah, instrumen OPT Syariah, dan tata cara pelaksanaan OPT Syariah diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 30

Standing Facilities Syariah memiliki jangka waktu sebagai berikut: a. Standing Facilities Syariah yang berupa penyediaan dana rupiah (financing facility) dari Bank INDONESIA kepada BUS atau UUS memiliki jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja; dan b. Standing Facilities Syariah yang berupa penempatan dana rupiah (deposit facility) oleh BUS atau UUS di Bank INDONESIA memiliki jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender.

Pasal 31

(1) Penyediaan dana rupiah (financing facility) dalam Standing Facilities Syariah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Bank INDONESIA menerima repo surat berharga dalam rupiah yang memenuhi prinsip syariah dari peserta Standing Facilities Syariah; dan/atau b. Bank INDONESIA memberikan pinjaman dana kepada peserta Standing Facilities Syariah dengan agunan berupa surat berharga dalam rupiah yang memenuhi prinsip syariah. (2) Surat berharga dalam rupiah yang memenuhi prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. SBIS; b. SukBI; c. SBSN; dan/atau d. surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang memenuhi prinsip syariah, yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (3) Penyediaan dana rupiah (financing facility) berupa repo SBIS menggunakan akad qard yang diikuti dengan rahn. (4) Penyediaan dana rupiah (financing facility) berupa repo SukBI dan repo SBSN menggunakan akad al ba’i yang diikuti dengan wa’d. (5) Penyediaan dana rupiah (financing facility) berupa pemberian pinjaman dana kepada peserta Standing Facilities Syariah dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah menggunakan akad qard dan rahn. (6) Dalam hal terdapat perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5), Bank INDONESIA dapat melakukan perubahan akad. (7) Ketentuan mengenai perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 32

(1) Penempatan dana rupiah (deposit facility) dalam Standing Facilities Syariah dilakukan dengan mekanisme Bank INDONESIA menerima penempatan dana rupiah dari peserta Standing Facilities Syariah tanpa menerbitkan surat berharga. (2) Penempatan dana rupiah (deposit facility) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satunya dilakukan dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank INDONESIA Syariah (FASBIS). (3) Penempatan dana rupiah (deposit facility) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan akad ju’alah. (4) Dalam hal terdapat perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank INDONESIA dapat melakukan perubahan akad. (5) Ketentuan mengenai perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga yang dapat digunakan dalam Standing Facilities Syariah, karakteristik Standing Facilites Syariah, dan tata cara pelaksanaan Standing Facilities Syariah diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB 2

Standing Facilities Syariah

Pasal 30

Koreksi

Standing Facilities Syariah memiliki jangka waktu sebagai berikut: a. Standing Facilities Syariah yang berupa penyediaan dana rupiah (financing facility) dari Bank INDONESIA kepada BUS atau UUS memiliki jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja; dan b. Standing Facilities Syariah yang berupa penempatan dana rupiah (deposit facility) oleh BUS atau UUS di Bank INDONESIA memiliki jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender.

Pasal 31

(1) Penyediaan dana rupiah (financing facility) dalam Standing Facilities Syariah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Bank INDONESIA menerima repo surat berharga dalam rupiah yang memenuhi prinsip syariah dari peserta Standing Facilities Syariah; dan/atau b. Bank INDONESIA memberikan pinjaman dana kepada peserta Standing Facilities Syariah dengan agunan berupa surat berharga dalam rupiah yang memenuhi prinsip syariah. (2) Surat berharga dalam rupiah yang memenuhi prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. SBIS; b. SukBI; c. SBSN; dan/atau d. surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang memenuhi prinsip syariah, yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (3) Penyediaan dana rupiah (financing facility) berupa repo SBIS menggunakan akad qard yang diikuti dengan rahn. (4) Penyediaan dana rupiah (financing facility) berupa repo SukBI dan repo SBSN menggunakan akad al ba’i yang diikuti dengan wa’d. (5) Penyediaan dana rupiah (financing facility) berupa pemberian pinjaman dana kepada peserta Standing Facilities Syariah dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah menggunakan akad qard dan rahn. (6) Dalam hal terdapat perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5), Bank INDONESIA dapat melakukan perubahan akad. (7) Ketentuan mengenai perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 32

(1) Penempatan dana rupiah (deposit facility) dalam Standing Facilities Syariah dilakukan dengan mekanisme Bank INDONESIA menerima penempatan dana rupiah dari peserta Standing Facilities Syariah tanpa menerbitkan surat berharga. (2) Penempatan dana rupiah (deposit facility) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satunya dilakukan dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank INDONESIA Syariah (FASBIS). (3) Penempatan dana rupiah (deposit facility) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan akad ju’alah. (4) Dalam hal terdapat perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank INDONESIA dapat melakukan perubahan akad. (5) Ketentuan mengenai perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan surat berharga yang dapat digunakan dalam Standing Facilities Syariah, karakteristik Standing Facilites Syariah, dan tata cara pelaksanaan Standing Facilities Syariah diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB 1

SBI, SDBI, dan SBBI Valas

Pasal 34

Koreksi

SBI memiliki karakteristik sebagai berikut: a. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu; b. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto; c. diterbitkan tanpa warkat; dan d. dapat dipindahtangankan.

Pasal 35

SDBI memiliki karakteristik sebagai berikut: a. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kalender dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu; b. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto; c. diterbitkan tanpa warkat; d. hanya dapat dimiliki oleh BUK; dan e. dapat dipindahtangankan hanya antar-BUK.

Pasal 36

SBBI Valas memiliki karakteristik sebagai berikut: a. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari kalender sesudah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu; b. diterbitkan dalam valuta asing; c. diterbitkan tanpa warkat; d. dapat dimiliki oleh penduduk atau bukan penduduk di pasar perdana atau pasar sekunder; e. dapat diperdagangkan; dan f. diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai karakteristik SBI, SDBI, dan SBBI Valas diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 38

(1) Bank INDONESIA menatausahakan SBI, SDBI, dan SBBI Valas dalam suatu sistem penatausahaan secara elektronis di Bank INDONESIA. (2) Sistem penatausahaan yang dikelola oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sistem pencatatan kepemilikan dan penyelesaian transaksi SBI, SDBI, dan SBBI Valas. (3) Sistem pencatatan kepemilikan SBI, SDBI, dan SBBI Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa warkat. (4) Bank INDONESIA dapat menunjuk pihak lain untuk mendukung pelaksanaan penatausahaan SBI, SDBI, dan SBBI Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Dalam hal pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SBI, SDBI, dan/atau SBBI Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA dan/atau menghentikan kegiatan usahanya, Bank INDONESIA berwenang mencabut penunjukan yang telah ditetapkan.

Pasal 39

Bank INDONESIA dapat MENETAPKAN penatausahaan SBI, SDBI, dan SBBI Valas dengan menggunakan sarana selain sistem penatausahaan secara elektronis di Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).

BAB 2

Penatausahaan SBI, SDBI, dan SBBI Valas

Pasal 38

Koreksi

(1) Bank INDONESIA menatausahakan SBI, SDBI, dan SBBI Valas dalam suatu sistem penatausahaan secara elektronis di Bank INDONESIA. (2) Sistem penatausahaan yang dikelola oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sistem pencatatan kepemilikan dan penyelesaian transaksi SBI, SDBI, dan SBBI Valas. (3) Sistem pencatatan kepemilikan SBI, SDBI, dan SBBI Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa warkat. (4) Bank INDONESIA dapat menunjuk pihak lain untuk mendukung pelaksanaan penatausahaan SBI, SDBI, dan SBBI Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Dalam hal pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SBI, SDBI, dan/atau SBBI Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA dan/atau menghentikan kegiatan usahanya, Bank INDONESIA berwenang mencabut penunjukan yang telah ditetapkan.

Pasal 39

Bank INDONESIA dapat MENETAPKAN penatausahaan SBI, SDBI, dan SBBI Valas dengan menggunakan sarana selain sistem penatausahaan secara elektronis di Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).

Pasal 40

(1) Pemilik SBI dilarang melakukan transaksi atas SBI yang dimilikinya dengan pihak lain dalam jangka waktu tertentu sejak memiliki SBI. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk transaksi SBI yang dilakukan peserta Operasi Moneter dengan Bank INDONESIA. (3) Pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) wajib menatausahakan SBI milik nasabahnya dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

Pemilik SBI yang merupakan peserta OMK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan/atau pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SBI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dikenai sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi SBI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (3), paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari.

Pasal 42

(1) BUK dilarang melakukan transaksi SDBI dengan pihak selain BUK. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi transaksi SDBI yang dilakukan secara langsung oleh BUK dan/atau melalui lembaga perantara. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk transaksi SDBI yang dilakukan BUK dengan Bank INDONESIA. (4) Pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SDBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) wajib menatausahakan SDBI milik nasabahnya dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Dalam hal SDBI dimiliki oleh pihak selain BUK, Bank INDONESIA melunasi SDBI dimaksud sebelum jatuh waktu tanpa persetujuan pemilik SDBI.

Pasal 43

BUK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan/atau pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SDBI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), dikenai sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi SDBI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan/atau ayat (3), paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan transaksi SBI dan SDBI di pasar sekunder dan tata cara pengenaan sanksi terkait pembatasan transaksi SBI dan SDBI di pasar sekunder diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB 3

Pembatasan Transaksi SBI dan SDBI di Pasar Sekunder

Pasal 40

Koreksi

(1) Pemilik SBI dilarang melakukan transaksi atas SBI yang dimilikinya dengan pihak lain dalam jangka waktu tertentu sejak memiliki SBI. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk transaksi SBI yang dilakukan peserta Operasi Moneter dengan Bank INDONESIA. (3) Pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) wajib menatausahakan SBI milik nasabahnya dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

Pemilik SBI yang merupakan peserta OMK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan/atau pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SBI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dikenai sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi SBI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (3), paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari.

Pasal 42

(1) BUK dilarang melakukan transaksi SDBI dengan pihak selain BUK. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi transaksi SDBI yang dilakukan secara langsung oleh BUK dan/atau melalui lembaga perantara. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk transaksi SDBI yang dilakukan BUK dengan Bank INDONESIA. (4) Pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SDBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) wajib menatausahakan SDBI milik nasabahnya dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Dalam hal SDBI dimiliki oleh pihak selain BUK, Bank INDONESIA melunasi SDBI dimaksud sebelum jatuh waktu tanpa persetujuan pemilik SDBI.

Pasal 43

BUK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan/atau pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SDBI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), dikenai sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi SDBI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan/atau ayat (3), paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan transaksi SBI dan SDBI di pasar sekunder dan tata cara pengenaan sanksi terkait pembatasan transaksi SBI dan SDBI di pasar sekunder diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 45

(1) Bank INDONESIA melunasi SBI, SDBI, dan SBBI Valas pada saat jatuh waktu sebesar nilai nominal. (2) Bank INDONESIA dapat melunasi SBI, SDBI, dan SBBI Valas sebelum jatuh waktu.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelunasan SBI, SDBI, dan SBBI Valas diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB Kedua

Instrumen OMS

Pasal 47

Koreksi

(1) SBIS yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA menggunakan akad ju’alah. (2) Bank INDONESIA MENETAPKAN dan memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan. (3) Bank INDONESIA membayar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat SBIS jatuh waktu. (4) Dalam hal: a. peserta Standing Facilities Syariah tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian repo SBIS; b. peserta OPT Syariah tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian penyediaan dana kepada peserta OPT Syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa SBIS; dan/atau c. peserta Standing Facilities Syariah tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian penyediaan dana kepada peserta Standing Facilities Syariah dengan agunan berupa SBIS, Bank INDONESIA membayar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum SBIS jatuh waktu. (5) Dalam hal terdapat perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA dapat melakukan perubahan akad. (6) Ketentuan mengenai perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 48

SBIS memiliki karakteristik sebagai berikut: a. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu; b. diterbitkan tanpa warkat; c. dapat diagunkan kepada Bank INDONESIA; d. tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder; dan e. hanya dapat dimiliki oleh BUS atau UUS.

Pasal 49

(1) SukBI yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA menggunakan akad al-musyarakah al-muntahiyah bi al-tamlik. (2) Bank INDONESIA MENETAPKAN dan memberikan imbalan atas SukBI yang diterbitkan. (3) Bank INDONESIA membayar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat SukBI jatuh waktu. (4) Dalam hal: a. peserta OPT tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian repo SukBI; b. peserta Standing Facilities tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian repo SukBI; c. peserta OPT Syariah tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian penyediaan dana kepada peserta OPT Syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa SukBI; dan/atau d. peserta Standing Facilities Syariah tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian penyediaan dana kepada peserta Standing Facilities Syariah dengan agunan berupa SukBI, Bank INDONESIA membayar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum SukBI jatuh waktu. (5) Dalam hal terdapat perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA dapat melakukan perubahan akad. (6) Ketentuan mengenai perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 50

SukBI memiliki karakteristik sebagai berikut: a. menggunakan underlying asset berupa SBSN dan/atau sukuk global; b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu; c. diterbitkan tanpa warkat; d. dapat diagunkan kepada Bank INDONESIA; e. hanya dapat dibeli oleh BUS dan UUS di pasar perdana; f. dapat diperdagangkan di pasar sekunder; dan g. hanya dapat dimiliki oleh Bank.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai karakteristik SBIS dan SukBI diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB 1

SBIS dan SukBI

Pasal 47

Koreksi

(1) SBIS yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA menggunakan akad ju’alah. (2) Bank INDONESIA MENETAPKAN dan memberikan imbalan atas SBIS yang diterbitkan. (3) Bank INDONESIA membayar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat SBIS jatuh waktu. (4) Dalam hal: a. peserta Standing Facilities Syariah tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian repo SBIS; b. peserta OPT Syariah tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian penyediaan dana kepada peserta OPT Syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa SBIS; dan/atau c. peserta Standing Facilities Syariah tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian penyediaan dana kepada peserta Standing Facilities Syariah dengan agunan berupa SBIS, Bank INDONESIA membayar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum SBIS jatuh waktu. (5) Dalam hal terdapat perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA dapat melakukan perubahan akad. (6) Ketentuan mengenai perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 48

SBIS memiliki karakteristik sebagai berikut: a. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender dan dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu; b. diterbitkan tanpa warkat; c. dapat diagunkan kepada Bank INDONESIA; d. tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder; dan e. hanya dapat dimiliki oleh BUS atau UUS.

Pasal 49

(1) SukBI yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA menggunakan akad al-musyarakah al-muntahiyah bi al-tamlik. (2) Bank INDONESIA MENETAPKAN dan memberikan imbalan atas SukBI yang diterbitkan. (3) Bank INDONESIA membayar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada saat SukBI jatuh waktu. (4) Dalam hal: a. peserta OPT tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian repo SukBI; b. peserta Standing Facilities tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian repo SukBI; c. peserta OPT Syariah tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian penyediaan dana kepada peserta OPT Syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa SukBI; dan/atau d. peserta Standing Facilities Syariah tidak dapat memenuhi kewajiban penyelesaian penyediaan dana kepada peserta Standing Facilities Syariah dengan agunan berupa SukBI, Bank INDONESIA membayar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum SukBI jatuh waktu. (5) Dalam hal terdapat perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank INDONESIA dapat melakukan perubahan akad. (6) Ketentuan mengenai perubahan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 50

SukBI memiliki karakteristik sebagai berikut: a. menggunakan underlying asset berupa SBSN dan/atau sukuk global; b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu; c. diterbitkan tanpa warkat; d. dapat diagunkan kepada Bank INDONESIA; e. hanya dapat dibeli oleh BUS dan UUS di pasar perdana; f. dapat diperdagangkan di pasar sekunder; dan g. hanya dapat dimiliki oleh Bank.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai karakteristik SBIS dan SukBI diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 52

(1) Bank INDONESIA menatausahakan SBIS dan SukBI dalam suatu sistem penatausahaan secara elektronis di Bank INDONESIA. (2) Sistem penatausahaan yang dikelola oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sistem pencatatan kepemilikan dan penyelesaian transaksi SBIS dan SukBI. (3) Sistem pencatatan kepemilikan SBIS dan SukBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa warkat. (4) Bank INDONESIA dapat menunjuk pihak lain untuk mendukung pelaksanaan penatausahaan SBIS dan SukBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Dalam hal pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SBIS dan/atau SukBI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA, dan/atau menghentikan kegiatan usahanya, Bank INDONESIA berwenang mencabut penunjukan yang telah ditetapkan.

Pasal 53

Bank INDONESIA dapat MENETAPKAN penatausahaan SBIS dan SukBI dengan menggunakan sarana selain sistem penatausahaan secara elektronis di Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

BAB 2

Penatausahaan SBIS dan SukBI

Pasal 52

Koreksi

(1) Bank INDONESIA menatausahakan SBIS dan SukBI dalam suatu sistem penatausahaan secara elektronis di Bank INDONESIA. (2) Sistem penatausahaan yang dikelola oleh Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sistem pencatatan kepemilikan dan penyelesaian transaksi SBIS dan SukBI. (3) Sistem pencatatan kepemilikan SBIS dan SukBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa warkat. (4) Bank INDONESIA dapat menunjuk pihak lain untuk mendukung pelaksanaan penatausahaan SBIS dan SukBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Dalam hal pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SBIS dan/atau SukBI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA, dan/atau menghentikan kegiatan usahanya, Bank INDONESIA berwenang mencabut penunjukan yang telah ditetapkan.

Pasal 53

Bank INDONESIA dapat MENETAPKAN penatausahaan SBIS dan SukBI dengan menggunakan sarana selain sistem penatausahaan secara elektronis di Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA.

Pasal 54

(1) Bank dilarang melakukan transaksi SukBI di pasar sekunder dengan pihak selain Bank. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi transaksi SukBI yang dilakukan secara langsung oleh Bank dan/atau melalui lembaga perantara. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk transaksi SukBI yang dilakukan Bank dengan Bank INDONESIA. (4) Pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SukBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) wajib menatausahakan SukBI milik nasabahnya dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Dalam hal SukBI dimiliki oleh pihak selain Bank, Bank INDONESIA melunasi SukBI dimaksud sebelum jatuh waktu tanpa persetujuan pemilik SukBI.

Pasal 55

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan/atau pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SukBI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4), dikenai sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi SukBI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan/atau ayat (4), paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan transaksi SukBI di pasar sekunder dan tata cara pengenaan sanksi terkait pembatasan transaksi SukBI di pasar sekunder diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB 3

Pembatasan Transaksi SukBI di Pasar Sekunder

Pasal 54

Koreksi

(1) Bank dilarang melakukan transaksi SukBI di pasar sekunder dengan pihak selain Bank. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi transaksi SukBI yang dilakukan secara langsung oleh Bank dan/atau melalui lembaga perantara. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk transaksi SukBI yang dilakukan Bank dengan Bank INDONESIA. (4) Pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SukBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) wajib menatausahakan SukBI milik nasabahnya dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Dalam hal SukBI dimiliki oleh pihak selain Bank, Bank INDONESIA melunasi SukBI dimaksud sebelum jatuh waktu tanpa persetujuan pemilik SukBI.

Pasal 55

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan/atau pihak lain yang ditunjuk untuk mendukung penatausahaan SukBI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4), dikenai sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi SukBI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan/atau ayat (4), paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per hari.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan transaksi SukBI di pasar sekunder dan tata cara pengenaan sanksi terkait pembatasan transaksi SukBI di pasar sekunder diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 57

(1) Bank INDONESIA melunasi SBIS dan SukBI pada saat jatuh waktu sebesar nilai nominal dan membayar imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dan Pasal 49 ayat (3). (2) Bank INDONESIA dapat melunasi SBIS dan SukBI sebelum jatuh waktu.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelunasan SBIS dan SukBI diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB V

PERIZINAN PESERTA DAN LEMBAGA PERANTARA DALAM OPERASI MONETER

Pasal 59

Koreksi

(1) Peserta Operasi Moneter terdiri atas: a. peserta OPT, yaitu Bank dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA; dan b. peserta Standing Facilities, yaitu Bank, yang sudah memperoleh izin dari Bank INDONESIA. (2) Lembaga perantara dalam Operasi Moneter terdiri atas: a. pialang pasar uang dan pasar valuta asing; dan b. perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai dealer utama, yang sudah memperoleh izin dari Bank INDONESIA. (3) Peserta OPT dapat mengikuti OPT secara langsung dan/atau tidak langsung melalui lembaga perantara. (4) Peserta Standing Facilities hanya dapat mengikuti Standing Facilities secara langsung. (5) Lembaga perantara hanya dapat mengajukan penawaran transaksi OPT untuk dan atas nama peserta OPT. (6) Peserta OPT Konvensional dapat mengikuti lelang SBBI Valas untuk kepentingan diri sendiri dan/atau pihak lain.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 61

(1) Pihak yang akan menjadi peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter harus memperoleh izin dari Bank INDONESIA. (2) Untuk memperoleh izin sebagai peserta Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi peserta menyampaikan permohonan kepada Bank INDONESIA disertai dengan dokumen pendukung pemenuhan persyaratan kepesertaan Operasi Moneter. (3) Untuk memperoleh izin sebagai lembaga perantara dalam Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang akan menjadi lembaga perantara menyampaikan permohonan kepada Bank INDONESIA disertai dengan dokumen pendukung pemenuhan persyaratan kepesertaan Operasi Moneter.

Pasal 62

(1) Peserta Operasi Moneter berupa Bank yang melakukan langkah strategis dan mendasar serta berdampak pada hubungan operasional Bank dengan Bank INDONESIA di bidang moneter atau Bank baru yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas yang berwenang, harus mengajukan izin sebagai peserta Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2). (2) Lembaga perantara dalam Operasi Moneter yang melakukan langkah strategis dan mendasar atau lembaga perantara baru yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas yang berwenang, harus mengajukan izin keikutsertaan dalam Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3). (3) Langkah strategis dan mendasar serta yang berdampak pada hubungan operasional Bank dengan Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Bank INDONESIA mengenai pelayanan perizinan terpadu terkait hubungan operasional bank umum dengan Bank INDONESIA.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 64

(1) Bank INDONESIA MENETAPKAN persyaratan untuk memperoleh izin bagi pihak yang akan menjadi peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter. (2) Penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. aspek kapasitas; b. aspek kapabilitas; dan c. aspek reputasi. (3) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan menjadi peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. aspek kelembagaan; b. aspek infrastruktur; c. aspek kompetensi sumber daya manusia; dan d. aspek manajemen risiko.

Pasal 65

Pemenuhan aspek kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf c dilakukan sesuai dengan Peraturan Bank INDONESIA mengenai sertifikasi tresuri dan penerapan kode etik pasar.

Pasal 66

Dalam hal terdapat perubahan data dan/atau informasi terkait pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter wajib menyampaikan keterangan mengenai perubahan data dan/atau informasi terkait pemenuhan persyaratan kepada Bank INDONESIA.

Pasal 67

(1) Dalam hal peserta dan/atau lembaga perantara dalam Operasi Moneter tidak menyampaikan keterangan mengenai perubahan data dan/atau informasi terkait pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Bank INDONESIA mengenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. pembatasan keikutsertaan dalam Operasi Moneter; dan/atau c. pencabutan izin kepesertaan dalam Operasi Moneter. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi terkait kepesertaan dalam Operasi Moneter diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 68

Bank INDONESIA dapat menunjuk peserta OPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA untuk mendukung pelaksanaan transaksi Operasi Moneter.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kepesertaan Operasi Moneter bagi pihak yang akan menjadi peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter, kewajiban peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter, dan tata cara pengenaan sanksi terkait kewajiban peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 70

(1) Dalam hal Bank dan/atau pihak lain serta pialang pasar uang rupiah dan valuta asing dan/atau perusahaan efek: a. dicabut izin usahanya oleh otoritas terkait; b. melakukan langkah strategis dan mendasar; dan/atau c. mengajukan pencabutan izin sebagai peserta atau lembaga perantara dalam Operasi Moneter atas permintaan sendiri, Bank INDONESIA dapat mencabut izin Bank dan/atau pihak lain sebagai peserta Operasi Moneter dan mencabut izin pialang pasar uang rupiah dan valuta asing dan/atau perusahaan efek sebagai lembaga perantara dalam Operasi Moneter. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan izin sebagai peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 71

(1) Peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran transaksi yang diajukan. (2) Peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter yang telah mengajukan penawaran transaksi tidak dapat membatalkan penawarannya. (3) Peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter harus memenuhi tata cara dan persyaratan pengajuan penawaran transaksi Operasi Moneter yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (4) Dalam hal peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter tidak memenuhi tata cara dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penawaran transaksi yang telah diajukan akan ditolak dan/atau tidak diproses oleh Bank INDONESIA. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB Ketiga

Persyaratan untuk Memperoleh Izin bagi Pihak yang Akan Menjadi Peserta dan Lembaga Perantara dalam Operasi Moneter

Pasal 64

Koreksi

(1) Bank INDONESIA MENETAPKAN persyaratan untuk memperoleh izin bagi pihak yang akan menjadi peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter. (2) Penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan: a. aspek kapasitas; b. aspek kapabilitas; dan c. aspek reputasi. (3) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan menjadi peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. aspek kelembagaan; b. aspek infrastruktur; c. aspek kompetensi sumber daya manusia; dan d. aspek manajemen risiko.

Pasal 65

Pemenuhan aspek kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf c dilakukan sesuai dengan Peraturan Bank INDONESIA mengenai sertifikasi tresuri dan penerapan kode etik pasar.

Pasal 66

Dalam hal terdapat perubahan data dan/atau informasi terkait pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter wajib menyampaikan keterangan mengenai perubahan data dan/atau informasi terkait pemenuhan persyaratan kepada Bank INDONESIA.

Pasal 67

(1) Dalam hal peserta dan/atau lembaga perantara dalam Operasi Moneter tidak menyampaikan keterangan mengenai perubahan data dan/atau informasi terkait pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Bank INDONESIA mengenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. pembatasan keikutsertaan dalam Operasi Moneter; dan/atau c. pencabutan izin kepesertaan dalam Operasi Moneter. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi terkait kepesertaan dalam Operasi Moneter diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 68

Bank INDONESIA dapat menunjuk peserta OPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA untuk mendukung pelaksanaan transaksi Operasi Moneter.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kepesertaan Operasi Moneter bagi pihak yang akan menjadi peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter, kewajiban peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter, dan tata cara pengenaan sanksi terkait kewajiban peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB VI

PENYELESAIAN TRANSAKSI DALAM OPERASI MONETER

Pasal 72

Koreksi

(1) Peserta Operasi Moneter harus memiliki: a. rekening giro rupiah di Bank INDONESIA; dan b. rekening giro valuta asing di Bank INDONESIA, dalam hal peserta Operasi Moneter mengikuti transaksi OPT dalam valuta asing. (2) Peserta Operasi Moneter harus memiliki rekening surat berharga di Bank INDONESIA dan/atau di lembaga kustodian yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA. (3) Peserta Operasi Moneter yang mengikuti kegiatan Operasi Moneter wajib menyediakan dana yang cukup pada rekening giro rupiah di Bank INDONESIA dan/atau surat berharga dalam rupiah yang cukup pada rekening surat berharga di Bank INDONESIA atau di lembaga kustodian, untuk penyelesaian kewajiban pada tanggal penyelesaian transaksi. (4) Peserta Operasi Moneter yang mengikuti transaksi OPT dalam valuta asing wajib: a. menyediakan dana yang cukup di rekening giro rupiah di Bank INDONESIA; b. menyediakan dana yang cukup di rekening giro valuta asing di Bank INDONESIA; atau c. melakukan transfer dana dalam valuta asing yang cukup ke rekening Bank INDONESIA di bank koresponden, untuk penyelesaian transaksi. (5) Dalam hal peserta Operasi Moneter tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), transaksi Operasi Moneter yang bersangkutan dinyatakan batal. (6) Dalam hal peserta Operasi Moneter tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka transaksi OPT dalam valuta asing yang bersangkutan: a. dinyatakan batal, untuk transaksi penempatan berjangka di Bank INDONESIA dalam valuta asing dan SBBI Valas; dan b. tetap wajib diselesaikan setelah tanggal penyelesaian transaksi, untuk transaksi OPT di pasar valuta asing selain transaksi penempatan berjangka di Bank INDONESIA dalam valuta asing dan SBBI Valas sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 73

Dalam hal transaksi Operasi Moneter dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5), peserta Operasi Moneter dikenai sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai transaksi Operasi Moneter yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5), paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 74

Perhitungan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b menggunakan nilai transaksi pada saat first leg, baik untuk transaksi Operasi Moneter yang batal pada saat first leg maupun second leg.

Pasal 75

(1) Dalam hal terjadi pembatalan transaksi pada saat second leg dalam OMS untuk transaksi: a. repo OPT Syariah; b. penyediaan dana kepada peserta OPT Syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah; atau c. penyediaan dana rupiah (financing facility), yang menggunakan SBSN dan harga SBSN pada transaksi second leg lebih rendah dari harga SBSN pada transaksi first leg, selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, peserta OMS dikenai sanksi tambahan berupa kewajiban membayar sebesar selisih antara harga pada transaksi first leg dan harga pada transaksi second leg setelah dikalikan dengan nominal SBSN yang di-repo-kan atau diagunkan. (2) Dalam hal terjadi pembatalan transaksi pada saat second leg transaksi reverse repo OPT Syariah dan harga SBSN pada transaksi second leg lebih tinggi dari harga pada transaksi first leg, selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, peserta OMS dikenai sanksi tambahan berupa kewajiban membayar sebesar selisih antara harga pada transaksi second leg dan harga pada transaksi first leg, setelah dikalikan dengan nominal SBSN yang di-reverse repo-kan.

Pasal 76

Peserta OMK yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) sehingga menyebabkan batalnya transaksi penempatan berjangka di Bank INDONESIA dalam valuta asing dan SBBI Valas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6) huruf a, dikenai sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar: 1. suku bunga efektif Fed Fund yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) basis point dikalikan nilai transaksi dan dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk transaksi dalam dolar Amerika Serikat; atau 2. suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (official rate) yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) basis point dikalikan nilai transaksi dan dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk transaksi dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat.

Pasal 77

Pasal 78

Dalam hal transaksi penempatan berjangka syariah di Bank INDONESIA dalam valuta asing dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6) huruf a, peserta OMS dikenai sanksi berupa: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar sebesar persentase tertentu dari nilai transaksi yang batal, yang diumumkan oleh Bank INDONESIA pada saat pengumuman rencana transaksi.

Pasal 79

(1) Dalam hal terdapat perubahan besaran margin dalam pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b dan Pasal 77 ayat (2) huruf b, Bank INDONESIA dapat melakukan perubahan besaran margin dalam pengenaan sanksi. (2) Ketentuan mengenai perubahan besaran margin dalam pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi terkait penyelesaian transaksi Operasi Moneter diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 80

(1) Dalam hal terjadi batal transaksi yang ketiga kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 76 dan/atau Pasal 78, peserta Operasi Moneter juga dikenai sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter selama 5 (lima) Hari Kerja berturut-turut. (2) Sanksi berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk transaksi penyediaan dana rupiah (lending facility atau financing facility) peserta Standing Facilities yang berasal dari transaksi fasilitas likuiditas intrahari yang tidak lunas sesuai dengan Peraturan Bank INDONESIA mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

Pasal 81

Bank INDONESIA berwenang melakukan pendebitan rekening giro di Bank INDONESIA dan/atau rekening surat berharga di Bank INDONESIA dan/atau di lembaga kustodian milik peserta Operasi Moneter untuk penyelesaian transaksi Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian transaksi dalam Operasi Moneter diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Koreksi

Pada saat Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank INDONESIA Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6198) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank INDONESIA Nomor 21/6/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6341), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank INDONESIA ini.

Pasal 89

Pada saat Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku: a. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6198); b. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 20/12/PBI/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6259); c. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 20/14/PBI/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6278); dan d. Peraturan Bank INDONESIA Nomor 21/6/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank INDONESIA Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6341), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 September 2020 GUBERNUR BANK INDONESIA, ttd PERRY WARJIYO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2020 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY

(1) Peserta OMK yang melakukan transaksi OPT di pasar valuta asing selain penempatan berjangka di Bank INDONESIA dalam valuta asing dan SBBI Valas yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4), wajib menyelesaikan transaksi yang bersangkutan pada Hari Kerja berikutnya setelah tanggal penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (6) huruf b. (2) Selain kewajiban penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta OMK yang melakukan transaksi OPT Konvensional di pasar valuta asing dalam bentuk spot, forward, dan/atau swap, juga dikenai sanksi sebagai berikut: a. teguran tertulis; dan b. kewajiban membayar yang dihitung atas dasar: 1. rata-rata suku bunga efektif Fed Fund yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) basis point dikalikan nilai transaksi dan dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing dolar Amerika Serikat; 2. rata-rata suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter di negara valuta yang bersangkutan (official rate) yang berlaku pada tanggal penyelesaian transaksi ditambah margin sebesar 200 (dua ratus) basis point dikalikan nilai transaksi dan dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat; atau 3. rata-rata suku bunga kebijakan Bank INDONESIA yang berlaku ditambah margin sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) basis point dikalikan nilai transaksi dan dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam rupiah. (3) Selain kewajiban menyelesaikan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta Operasi Moneter yang melakukan transaksi OPT Konvensional di pasar valuta asing dalam bentuk domestic non- deliverable forward, juga dikenai sanksi sebagai berikut: a. kewajiban membayar dalam rupiah yang dihitung atas dasar rata-rata suku bunga kebijakan Bank INDONESIA yang berlaku ditambah margin sebesar 350 (tiga ratus lima puluh) basis point dikalikan kewajiban setelmen dan dikalikan 1/360 (satu per tiga ratus enam puluh), paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per transaksi; dan b. penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan Operasi Moneter sampai dengan akhir hari saat peserta Operasi Moneter memenuhi kewajibannya. (4) Penyelesaian kewajiban penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bank INDONESIA mendebit rekening giro valuta asing peserta OMK di Bank INDONESIA untuk penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing dolar Amerika Serikat dan valuta asing selain dolar Amerika Serikat; b. perhitungan penyelesaian kewajiban pembayaran dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud dalam huruf a menggunakan kurs tengah Bank INDONESIA pada tanggal penyelesaian transaksi; dan c. Bank INDONESIA mendebit rekening giro rupiah peserta OMK di Bank INDONESIA untuk penyelesaian kewajiban pembayaran peserta OMK dalam rupiah.

Peraturan Badan Nomor 22-14-pbi-2020 Tahun 2020 tentang OPERASI MONETER

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 1

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 2

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB 1

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB 2

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB IV

BAB Kesatu

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB 1

Pasal 34