PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2025 tentang PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM

PERMEN Nomor 2 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Produk Hukum adalah Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. 3. Program Legislasi Prioritas Tahunan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Proleg PKP adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Menteri yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 4. UNDANG-UNDANG adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama PRESIDEN. 5. PERATURAN PEMERINTAH adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh untuk menjalankan UNDANG-UNDANG sebagaimana mestinya. 6. Peraturan adalah Peraturan Perundang- undangan yang ditetapkan oleh untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 7. Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan. 8. Surat Edaran adalah kebijakan Menteri atau pimpinan tinggi madya yang berisi petunjuk pelaksanaan atau penjelasan dari Peraturan Menteri atau peraturan yang ditetapkan oleh menteri, badan, lembaga atau komisi, dan/atau kebijakan yang bersifat teknis untuk digunakan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. 9. Keputusan adalah ketetapan tertulis yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. 10. Instruksi adalah perintah yang berupa petunjuk atau arahan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang pelaksanaan suatu kebijakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 11. Surat Perintah adalah perintah yang ditetapkan oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diperintah atau diberi tugas tertentu yang memuat apa yang harus dilakukan. 12. Pemrakarsa adalah unit kerja yang mengusulkan rancangan Produk Hukum. 13. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang dituju untuk didengar dan diperhatikan kepentingan maupun aspirasinya, dapat berupa pihak pemangku kepentingan utama, pihak yang terkena dampak Peraturan Perundang-undangan, kelompok kepentingan ataupun Masyarakat luas lainnya. 14. Konsultasi Publik adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima masukan, tanggapan, atau pandangan dari Masyarakat dalam rangka menciptakan Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas. 15. Lembar Kendali adalah lembar bukti persetujuan unit organisasi dan/atau unit kerja terhadap rancangan Peraturan Perundang-undangan atau rancangan Produk Hukum. 16. Penentuan Agenda Kebijakan adalah proses pembahasan identifikasi masalah kebijakan, analisis masalah kebijakan, dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan. 17. Biro Hukum adalah unit kerja yang menangani urusan di bidang penyusunan Produk Hukum. 18. Bagian Hukum adalah bagian yang menangani urusan di bidang penyusunan Produk Hukum pada Direktorat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. 19. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. 20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

BAB II

JENIS, KERANGKA, DAN MATERI MUATAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Produk Hukum terdiri atas: a. Peraturan Perundang-undangan; dan b. instrumen hukum lainnya. (2) Jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. UNDANG-UNDANG; b. PERATURAN PEMERINTAH; c. Peraturan PRESIDEN; dan d. Peraturan Menteri. (3) Instrumen hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. instrumen hukum lainnya yang ditetapkan oleh PRESIDEN; dan b. instrumen hukum lainnya yang ditetapkan oleh pejabat di Kementerian. (4) Instrumen hukum lainnya yang ditetapkan oleh PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas: a. Keputusan PRESIDEN; dan b. Instruksi PRESIDEN. (5) Instrumen hukum lainnya yang ditetapkan oleh pejabat di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas: a. Surat Edaran; b. Keputusan; c. Instruksi; dan d. Surat Perintah.

Pasal 5

(1) Kerangka Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas: a. judul; b. pembukaan; c. batang tubuh; dan d. penutup. (2) Dalam hal substansi Produk Hukum membutuhkan uraian yang lebih rinci, dapat memuat lampiran.

Pasal 6

Materi muatan UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, dan Peraturan PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Materi muatan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d berisi materi yang diperintahkan oleh PERATURAN PEMERINTAH, materi untuk melaksanakan Peraturan PRESIDEN, atau materi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 8

(1) Materi muatan Surat Edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a berisi: a. petunjuk pelaksanaan atau penjelasan dari Peraturan Menteri; b. petunjuk pelaksanaan dari peraturan yang ditetapkan oleh menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat untuk digunakan di Kementerian; dan/atau c. kebijakan bersifat teknis untuk kepentingan mendesak. (2) Kepentingan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. pelaksanaan program direktif PRESIDEN; dan/atau b. pelaksanaan arahan Menteri. (3) Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberlakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan. (4) Dalam hal Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih diperlukan, Surat Edaran dapat ditetapkan kembali berdasarkan evaluasi dari Pemrakarsa.

Pasal 9

Materi muatan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b berisi: a. penetapan kepada seorang atau beberapa pejabat dan/atau pegawai pada unit/satuan kerja yang berisi: 1. pembentukan dan/atau perubahan panitia, tim, dan kelompok kerja; 2. pelimpahan atau penyerahan wewenang tertentu kepada pejabat di bawahnya; 3. penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian seseorang pada jabatan tertentu; 4. pemberian tanda penghargaan kepada institusi, pegawai, dan/atau perorangan; 5. penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai pada unit/satuan kerja; 6. tuntutan ganti kerugian terhadap aparatur sipil negara pada unit/satuan kerja akibat hilangnya barang milik negara; 7. kenaikan pangkat dan golongan pegawai pada unit/satuan kerja; dan/atau 8. penetapan kelas jabatan dan tunjungan kinerja pegawai pada unit/satuan kerja. b. penetapan terhadap objek fisik dan nonfisik; c. penetapan terhadap pelaksanaan kegiatan dan/atau program; dan/atau d. penetapan pemberlakuan standar pelaksanaan teknis.

Pasal 10

Materi muatan Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c berisi: a. petunjuk atau arahan yang diterbitkan untuk pelaksanaan teknis Peraturan Perundang-undangan; dan/atau b. pelaksanaan suatu kegiatan kepada pejabat dan/atau pegawai di Kementerian.

Pasal 11

Materi muatan Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d berisi perintah yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas dan/atau pelaksanaan kegiatan kepada pejabat dan/atau pegawai dalam jangka waktu tertentu.

BAB III

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 12

Koreksi

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi tahapan: a. perencanaan Peraturan Perundang-undangan; b. penyusunan Peraturan Perundang-undangan; c. pembahasan Peraturan Perundang-undangan; d. pengesahan atau penetapan Peraturan Perundang- undangan; dan e. pengundangan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Koreksi

Perencanaan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi: a. UNDANG-UNDANG; b. PERATURAN PEMERINTAH; c. Peraturan PRESIDEN; dan d. Peraturan Menteri.

Pasal 25

(1) Penyusunan dilakukan terhadap Peraturan Perundang- undangan yang terdiri atas: a. UNDANG-UNDANG; b. PERATURAN PEMERINTAH; c. Peraturan PRESIDEN; dan d. Peraturan Menteri. (2) Penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, dan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c di Kementerian dilakukan oleh Pemrakarsa bersama Bagian Hukum. (3) Penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Biro Hukum. (4) Dalam penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, dan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, Menteri membentuk panitia antar kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang terdiri atas: a. unit organisasi Pemrakarsa; b. Biro Hukum; c. Bagian Hukum pada unit organisasi Pemrakarsa; d. unit organisasi terkait; dan e. kementerian/lembaga pemerintah. (5) Penyusunan rancangan UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, dan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Pemrakarsa bersama Bagian Hukum. (2) Penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Hukum. (3) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan unit organisasi Pemrakarsa membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Menteri yang terdiri atas pejabat dan/atau pegawai yang berasal dari: a. Pemrakarsa; b. Biro Hukum; c. Bagian Hukum pada unit organisasi Pemrakarsa; dan d. unit kerja/unit organisasi terkait. (4) Dalam hal penyusunan rancangan Peraturan Menteri melibatkan kementerian/lembaga/pihak terkait, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dari unsur kementerian/lembaga dan/atau pihak terkait. (5) Struktur keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal terdiri atas: a. Pengarah; b. Pelaksana; dan c. Sekretariat. (6) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diketuai oleh pimpinan unit organisasi Pemrakarsa.

Pasal 27

(1) Rancangan Peraturan Menteri dibahas oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. (2) Pembahasan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikutsertakan: a. Perancang Peraturan Perundang-undangan; b. Analis Hukum; atau c. Analis Kebijakan, di Kementerian.

Pasal 28

(1) Pemrakarsa melakukan Konsultasi Publik terhadap rancangan Peraturan Menteri yang telah selesai dilakukan pembahasan. (2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa melakukan penyebarluasan rancangan Peraturan Menteri tersebut kepada Masyarakat. (3) Penyebarluasan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan keterangan ringkas mengenai latar belakang penyusunan, tujuan, dan permasalahan yang ingin diselesaikan.

Pasal 29

(1) Penyebarluasan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dilakukan dalam rangka memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari Masyarakat serta para pemangku kepentingan. (2) Penyebarluasan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemrakarsa baik secara elektronik dan/atau nonelektronik. (3) Penyebarluasan rancangan Peraturan Menteri secara elektronik dilakukan oleh Bagian Hukum, dan oleh Biro Hukum untuk unit kerja di Sekretariat Jenderal dengan mengunggah ke dalam sistem informasi jaringan data dan informasi hukum dan/atau menyampaikan dengan media lain yang mudah diakses Masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya. (4) Penyebarluasan rancangan Peraturan Menteri secara nonelektronik dilakukan dengan cara: a. mengirimkan surat resmi kepada pemangku kepentingan tertentu yang berisi penginformasian rancangan Peraturan Menteri beserta permintaan tanggapan dan/atau masukan; dan/atau b. melaksanakan uji publik, uji konsep, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan/atau pertemuan lainnya.

Pasal 30

(1) Tanggapan dan/atau masukan Masyarakat dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis. (2) Tanggapan dan/atau masukan dari Masyarakat disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal rancangan Peraturan Menteri disebarluaskan. (3) Tanggapan dan/atau masukan dari Masyarakat didokumentasikan dan diarsipkan oleh Pemrakarsa sebagai bahan pertimbangan perbaikan rancangan Peraturan Menteri.

Pasal 31

(1) Pemrakarsa mengolah hasil tanggapan dan/atau masukan yang diperoleh dari Masyarakat. (2) Pemrakarsa menyampaikan rancangan Peraturan Menteri beserta hasil tanggapan dan/atau masukan kepada tim penyusun rancangan Peraturan Menteri untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 32

(1) Rancangan Peraturan Menteri yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dibubuhi paraf persetujuan dalam bentuk Lembar Kendali. (2) Pemrakarsa meminta persetujuan dalam bentuk paraf pada Lembar Kendali dengan surat pengantar kepada pimpinan unit organisasi Pemrakarsa dan pimpinan unit organisasi terkait. (3) Pembubuhan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan keterangan tanggal, bulan, dan tahun ketika paraf diberikan. (4) Paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pengantar dari Pemrakarsa. (5) Dalam hal pimpinan unit organisasi Pemrakarsa atau unit organisasi terkait tidak memberikan paraf persetujuan, pimpinan unit organisasi terkait harus memberikan pertimbangan tertulis sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir kepada Pemrakarsa untuk dilakukan pembahasan kembali rancangan Peraturan Menteri. (6) Dalam hal pimpinan unit organisasi Pemrakarsa atau unit organisasi terkait tidak memberikan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pimpinan unit organisasi Pemrakarsa atau unit organisasi terkait dianggap menyetujui rancangan Peraturan Menteri.

Pasal 33

(1) Rancangan Peraturan Menteri yang telah diparaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan penyempurnaan sesuai dengan format penulisan dan bentuk Produk Hukum serta teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan oleh Bagian Hukum unit organisasi Pemrakarsa. (2) Dalam hal Pemrakarsa merupakan unit kerja di Sekretariat Jenderal, penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rancangan Peraturan Menteri yang telah diparaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan oleh bagian yang menangani penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Biro Hukum. (3) Rancangan Peraturan Menteri yang telah dilakukan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan persetujuan dalam bentuk Lembar Kendali yang diparaf oleh pimpinan unit organisasi Pemrakarsa. (4) Dalam hal Pemrakarsa merupakan unit kerja di Sekretariat Jenderal, persetujuan dalam bentuk Lembar Kendali ditandatangani oleh pimpinan unit kerja Pemrakarsa, pejabat administrator yang menangani penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Kepala Biro Hukum.

Pasal 34

(1) Rancangan Peraturan Menteri yang telah dilakukan penyempurnaan dan diberikan persetujuan dalam bentuk Lembar Kendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) disampaikan oleh sekretaris unit organisasi pada unit organisasi Pemrakarsa kepada Kepala Biro Hukum dengan surat pengantar. (2) Dalam hal Pemrakarsa berasal dari unit kerja di Sekretariat Jenderal, rancangan Peraturan Menteri disampaikan oleh kepala unit kerja Pemrakarsa kepada Kepala Biro Hukum dengan surat pengantar. (3) Biro Hukum dapat meminta klarifikasi terhadap rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pemrakarsa melalui sekretaris unit organisasi atau kepala unit kerja Pemrakarsa di Sekretariat Jenderal. (4) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal: a. terdapat materi muatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; b. terdapat arahan dari Menteri dan/atau Sekretaris Jenderal terhadap rancangan Peraturan Menteri; c. terdapat permasalahan mengenai kewenangan, tugas dan fungsi dengan kementerian/lembaga lain; dan/atau d. rancangan Peraturan Menteri dikembalikan dari tahap harmonisasi di Kementerian Hukum untuk diperbaiki. (5) Kepala Biro Hukum memberikan persetujuan dalam bentuk paraf pada Lembar Kendali.

Pasal 35

(1) Rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapat paraf persetujuan dari Sekretaris Jenderal disampaikan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian. (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan secara tertulis dengan melampirkan: a. naskah urgensi atau gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan; dan b. rancangan Peraturan Menteri. (3) Biro Hukum berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum dalam pelaksanaan pengharmonisasian rancangan Peraturan Menteri. (4) Harmonisasi rancangan Peraturan Menteri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan. (5) Permohonan harmonisasi rancangan Peraturan Menteri dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Pengesahan dilakukan terhadap UNDANG-UNDANG. (2) Penetapan dilakukan terhadap Peraturan Perundang- undangan yang terdiri atas: a. PERATURAN PEMERINTAH; b. Peraturan PRESIDEN; dan c. Peraturan Menteri. (3) Proses penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b di Kementerian dikoordinasikan oleh Biro Hukum. (4) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Proses penetapan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Biro Hukum. (2) Biro Hukum menyusun rancangan naskah asli berdasarkan rancangan Peraturan Menteri yang telah disepakati dalam pengharmonisasian. (3) Sebelum naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi paraf oleh Sekretaris Jenderal, pimpinan unit kerja Pemrakarsa harus membubuhi paraf tiap lembar rancangan naskah asli. (4) Naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Biro Hukum kepada Sekretaris Jenderal untuk permohonan paraf persetujuan. (5) Naskah asli yang sudah dibubuhi paraf persetujuan oleh Sekretaris Jenderal, disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan. (6) Penetapan Peraturan Menteri dibuat sebanyak 3 (tiga) naskah asli, 1 (satu) naskah asli dibubuhi paraf setiap lembar. (7) Naskah asli Peraturan Menteri yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan nomor dan tahun oleh bagian tata usaha Menteri. (8) Peraturan Menteri yang telah mendapatkan nomor dan tahun disampaikan kepada Biro Hukum untuk dilakukan Pengundangan.

Pasal 38

(1) Pengundangan dilakukan terhadap Peraturan Perundang- undangan yang terdiri atas: a. UNDANG-UNDANG; b. PERATURAN PEMERINTAH; c. Peraturan PRESIDEN; dan d. Peraturan Menteri. (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

(1) Pengundangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d dilakukan dengan mengajukan permohonan pengundangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Direktur Jenderal Peraturan Perundang- undangan. (2) Permohonan pengundangan Peraturan Menteri disampaikan secara tertulis dengan memuat pernyataan tidak terdapat permasalahan secara substansi dan/atau prosedur. (3) Penyampaian permohonan pengundangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: a. 2 (dua) naskah asli; b. 1 (satu) softcopy naskah asli; dan c. surat selesai pengharmonisasian. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal dan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. (5) Peraturan Menteri yang telah diundangkan disimpan 1 (satu) rangkap oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan disimpan 1 (satu) rangkap oleh Biro Hukum. (6) Pengundangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40

Permohonan pengundangan Peraturan Menteri dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB 1

Perencanaan UNDANG-UNDANG

Pasal 14

Koreksi

(1) Perencanaan rancangan UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a yang merupakan usulan pemerintah dilakukan melalui Program Legislasi Nasional yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. (2) Usulan Program Legislasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum. (3) Usulan Program Legislasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan yang disampaikan Pemrakarsa kepada Kepala Biro Hukum dengan surat pengantar dari sekretaris unit organisasi Pemrakarsa. (4) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Naskah Akademik dan Rancangan UNDANG-UNDANG. (5) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 15

(1) Perencanaan rancangan PERATURAN PEMERINTAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan rancangan Peraturan PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan melalui program penyusunan yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. (2) Usulan program penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. (3) Usulan program penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan yang disampaikan Pemrakarsa kepada Kepala Biro Hukum dengan surat pengantar dari sekretaris unit organisasi Pemrakarsa. (4) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau rancangan Peraturan PRESIDEN dan konsepsi pengaturan. (5) Konsepsi pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Perencanaan rancangan PERATURAN PEMERINTAH atau rancangan Peraturan PRESIDEN dapat dilakukan di luar program penyusunan melalui izin prakarsa PRESIDEN. (2) Permohonan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB 2

Perencanaan PERATURAN PEMERINTAH dan Peraturan PRESIDEN

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Pasal 17

(1) Perencanaan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan melalui Proleg PKP. (2) Proleg PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setiap 1 (satu) tahun. (3) Penyusunan Proleg PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Hukum berdasarkan usulan dari unit organisasi. (4) Usulan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan dokumen kesiapan teknis yang meliputi: a. rancangan Peraturan Menteri; b. konsepsi pengaturan rancangan Peraturan Menteri; c. analisis kesesuaian; dan d. dokumentasi Penentuan Agenda Kebijakan. (5) Konsepsi pengaturan rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas: a. dasar hukum penyusunan; b. urgensi dan tujuan penyusunan; c. sasaran yang ingin diwujudkan; d. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan e. jangkauan serta arah pengaturan. (6) Dokumentasi Penentuan Agenda Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d berupa: a. pembahasan dengan pemangku kepentingan; b. permohonan atau kebutuhan dari pemangku kepentingan untuk menyusun rancangan Peraturan Menteri; dan/atau c. arahan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan nasional, program prioritas nasional, dan/atau rencana pembangunan jangka menengah nasional. (7) Penyusunan dokumentasi Penentuan Agenda Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Pemrakarsa.

Pasal 18

(1) Biro Hukum menyebarluaskan daftar judul dan pokok materi muatan Proleg PKP kepada Masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan/atau masukan. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. mengunggah ke dalam aplikasi e-partisipasi Kementerian Hukum; dan/atau b. menyampaikan dengan metode atau media lain yang mudah diakses Masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

Pasal 19

Tanggapan dan/atau masukan Masyarakat diterima oleh Biro Hukum paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal rancangan Proleg PKP dan konsepsi pengaturan disampaikan kepada Masyarakat.

Pasal 20

(1) Tanggapan dan/atau masukan dari Masyarakat dapat berupa catatan, penambahan usul, dan/atau pengurangan usul terhadap rancangan Proleg PKP dan konsepsi pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. (2) Tanggapan dan/atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis serta dilengkapi dengan identitas pengusul. (3) Dalam hal tanggapan dan/atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penambahan usul, harus disertai dokumen tertulis yang memuat: a. usulan judul; b. konsepsi yang meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan; c. dasar penyusunan; d. keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya; dan e. unit organisasi yang diusulkan untuk menjadi Pemrakarsa. (4) Dalam hal tanggapan dan/atau masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengurangan usul, harus disertai dengan alasannya.

Pasal 21

Biro Hukum mencatat dan mengolah tanggapan dan/atau masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk menjadi bahan pembahasan dalam rapat penetapan Proleg PKP.

Pasal 22

(1) Biro Hukum dapat menginformasikan kepada Masyarakat mengenai hasil tanggapan dan/atau masukan yang dapat diakomodasi atau tidak, disertai dengan alasan. (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode dan media yang mudah diakses oleh Masyarakat. (3) Proleg PKP hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan oleh Menteri setelah dilakukan penyampaian informasi kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 23

(1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usulan rancangan Peraturan Menteri di luar Proleg PKP. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, dan/atau bencana alam; dan/atau b. keadaan tertentu lainnya yang menimbulkan urgensi untuk dilakukannya penyusunan rancangan Peraturan Menteri. (3) Dalam menyusun rancangan Peraturan Menteri di luar Proleg PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa melalui Sekretariat Direktorat Jenderal atau Sekretariat Inspektorat Jenderal harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Sekretaris Jenderal atas nama Menteri melalui Biro Hukum. (4) Dalam hal Pemrakarsa merupakan unit kerja di Sekretariat Jenderal, permohonan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Sekretaris Jenderal atas nama Menteri melalui Biro Hukum. (5) Peraturan Menteri yang diajukan di luar Proleg PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan dalam tahun yang sama dengan disetujuinya izin prakarsa oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 24

(1) Permohonan izin prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan ayat (4) disertai dokumen kesiapan teknis pendukung yang meliputi: a. rancangan Peraturan Menteri; b. konsepsi pengaturan rancangan Peraturan Menteri; c. analisis kesesuaian; d. dokumentasi proses Penentuan Agenda Kebijakan; dan e. lini masa pembentukan Peraturan Menteri. (2) Dokumentasi proses Penentuan Agenda Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa: a. pembahasan dengan pemangku kepentingan; b. permohonan atau kebutuhan dari pemangku kepentingan untuk menyusun rancangan Peraturan Menteri; dan/atau c. arahan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan nasional, program prioritas nasional, dan/atau rencana pembangunan jangka menengah nasional. (3) Penyusunan dokumentasi proses Penentuan Agenda Kebijakan dilakukan oleh Pemrakarsa. (4) Lini masa pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jadwal pelaksanaan pembentukan Peraturan Menteri yang meliputi tahapan: a. perencanaan; b. penyusunan; c. pembahasan; d. penetapan; dan e. pengundangan.

BAB 3

Perencanaan Peraturan Menteri

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Pasal 19

Tanggapan dan/atau masukan Masyarakat diterima oleh Biro Hukum paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal rancangan Proleg PKP dan konsepsi pengaturan disampaikan kepada Masyarakat.

Pasal 20

Pasal 21

Biro Hukum mencatat dan mengolah tanggapan dan/atau masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk menjadi bahan pembahasan dalam rapat penetapan Proleg PKP.

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Ketiga

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 25

Koreksi

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB Kedua

Penyusunan Instrumen Hukum lainnya

Pasal 42

Koreksi

(1) Penyusunan rancangan Keputusan dan rancangan Instruksi PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan berdasarkan: a. pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan; atau b. direktif PRESIDEN. (2) Penyusunan rancangan Keputusan dan rancangan Instruksi PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemrakarsa dan berkoordinasi dengan Bagian Hukum pada unit organisasi Pemrakarsa. (3) Pemrakarsa melakukan pembahasan rancangan Keputusan PRESIDEN dan rancangan Instruksi PRESIDEN dengan unit kerja, unit organisasi, dan/atau kementerian/lembaga terkait. (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam berita acara atau laporan/notulen rapat. (5) Pemrakarsa melalui Bagian Hukum menyampaikan permohonan proses penetapan rancangan Keputusan PRESIDEN dan rancangan Instruksi PRESIDEN kepada Biro Hukum dengan surat pengantar dari sekretaris unit organisasi Pemrakarsa. (6) Dalam hal Pemrakarsa merupakan unit kerja di Sekretariat Jenderal, permohonan proses penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh kepala unit kerja kepada Biro Hukum. (7) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi: a. rancangan Keputusan PRESIDEN dan/atau rancangan Instruksi PRESIDEN; b. konsepsi pengaturan; c. Lembar Kendali; dan d. berita acara atau laporan/notulen rapat. (8) Konsepsi pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdiri atas: a. dasar hukum penyusunan; b. urgensi dan tujuan penyusunan; c. sasaran yang ingin diwujudkan; d. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan e. jangkauan serta arah pengaturan.

Pasal 43

(1) Biro Hukum dapat melakukan klarifikasi terhadap rancangan Keputusan PRESIDEN dan/atau rancangan Instruksi PRESIDEN kepada Pemrakarsa melalui sekretaris unit organisasi atau kepala unit kerja Pemrakarsa di Sekretariat Jenderal. (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. terdapat materi muatan atau teknik penyusunan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b. terdapat arahan dari PRESIDEN dan/atau Menteri terhadap rancangan Keputusan PRESIDEN dan/atau rancangan Instruksi PRESIDEN; dan/atau c. terdapat permasalahan mengenai kewenangan, tugas dan fungsi dengan kementerian/lembaga lain. (3) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar tindak lanjut proses surat permohonan penetapan kepada Menteri.

Pasal 44

(1) Biro Hukum memproses surat permohonan penetapan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (2) Menteri menyampaikan surat permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PRESIDEN yang dilengkapi dengan rancangan Keputusan PRESIDEN dan/atau rancangan Instruksi PRESIDEN.

BAB 1

Penyusunan Keputusan PRESIDEN dan Instruksi PRESIDEN

Pasal 42

Koreksi

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Penyusunan Surat Edaran, Keputusan, Instruksi, dan Surat Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dilakukan oleh Pemrakarsa berkoordinasi dengan Bagian Hukum pada unit organisasi Pemrakarsa.

Pasal 46

(1) Rancangan Surat Edaran, Keputusan, Instruksi, dan Surat Perintah dibahas oleh Pemrakarsa bersama Bagian Hukum dan unit organisasi terkait. (2) Pembahasan rancangan Surat Edaran, Keputusan, Instruksi, dan Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditandatangani oleh Menteri atau Sekretaris Jenderal, dilakukan dengan melibatkan Biro Hukum. (3) Pembahasan rancangan Surat Edaran, Keputusan, Instruksi, dan Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditandatangani Direktur Jenderal atau Inspektur Jenderal dapat melibatkan Biro Hukum. (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan dengan mengundang kementerian/lembaga terkait dan/atau pihak terkait. (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan untuk memperoleh masukan dan saran terhadap substansi materi muatan Surat Edaran, Keputusan, Instruksi, dan Surat Perintah.

Pasal 47

(1) Rancangan Surat Edaran, Keputusan, Instruksi, dan Surat Perintah yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilakukan penyempurnaan sesuai dengan format penulisan dan bentuk Produk Hukum serta teknik penyusunan oleh Bagian Hukum unit organisasi Pemrakarsa. (2) Dalam hal rancangan Surat Edaran, Keputusan, Instruksi, dan Surat Perintah ditandatangani Sekretaris Jenderal, penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bagian yang melaksanakan tugas penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Biro Hukum.

Pasal 48

(1) Biro Hukum dapat melakukan klarifikasi terhadap rancangan Surat Edaran, Keputusan, Instruksi, dan Surat Perintah kepada Pemrakarsa melalui sekretaris unit organisasi atau kepala unit kerja Pemrakarsa di Sekretariat Jenderal. (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. terdapat materi muatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b. terdapat arahan dari Menteri dan/atau Sekretaris Jenderal terhadap rancangan Surat Edaran, Keputusan, Instruksi, dan Surat Perintah; dan/atau c. terdapat permasalahan mengenai kewenangan, tugas dan fungsi dengan kementerian/lembaga lain. (3) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar tindak lanjut proses surat permohonan penetapan kepada Menteri.

Pasal 49

(1) Rancangan Surat Edaran, Keputusan, Instruksi, dan Surat Perintah yang ditandatangani Menteri atau atas nama Menteri dan telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) diberikan paraf persetujuan dalam bentuk Lembar Kendali yang diparaf oleh: a. Pemrakarsa; b. Kepala Bagian Hukum pada unit organisasi Pemrakarsa atau kepala bagian yang melaksanakan tugas penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Biro Hukum untuk unit organisasi Pemrakarsa Sekretariat Jenderal; c. Sekretaris Direktorat Jenderal atau Sekretaris Inspektorat Jenderal pada unit organisasi Pemrakarsa; d. pimpinan unit organisasi Pemrakarsa; dan e. Kepala Biro Hukum. (2) Pemrakarsa meminta persetujuan dalam bentuk paraf pada Lembar Kendali dengan surat pengantar kepada pimpinan unit organisasi Pemrakarsa dan pimpinan unit organisasi terkait. (3) Pembubuhan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan keterangan tanggal, bulan, dan tahun ketika paraf diberikan. (4) Paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pengantar dari Pemrakarsa. (5) Dalam hal pimpinan unit organisasi Pemrakarsa atau unit organisasi terkait tidak memberikan paraf persetujuan, pimpinan unit organisasi terkait harus memberikan pertimbangan tertulis sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir kepada Pemrakarsa untuk dilakukan pembahasan kembali rancangan Produk Hukum lainnya. (6) Dalam hal pimpinan unit organisasi Pemrakarsa atau unit organisasi terkait tidak memberikan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pimpinan unit organisasi Pemrakarsa atau unit organisasi terkait dianggap menyetujui rancangan instrumen hukum lainya.

BAB 2

Penyusunan Surat Edaran, Keputusan, Instruksi, dan Surat Perintah

Pasal 45

Koreksi

Pasal 46

Koreksi

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 57

Koreksi

(1) Monitoring dilakukan terhadap proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk memastikan proses pembentukan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. (2) Evaluasi dilakukan terhadap substansi Produk Hukum berupa Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan.

Pasal 58

Koreksi

(1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dilakukan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional, program penyusunan PERATURAN PEMERINTAH dan Peraturan PRESIDEN, izin prakarsa PRESIDEN, Proleg PKP, dan izin prakarsa Menteri. (2) Monitoring terhadap proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan. (3) Perkembangan proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan harus memenuhi target perkembangan proses pembentukan perundang- undangan.

Pasal 59

(1) Monitoring dilaksanakan oleh Biro Hukum untuk tingkat Sekretariat Jenderal. (2) Monitoring dilaksanakan oleh Bagian Hukum untuk tingkat Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal. (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Biro Hukum untuk dilakukan pembahasan tingkat Kementerian. (4) Laporan hasil pembahasan tingkat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 60

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) melibatkan: a. Pemrakarsa; b. Bagian Hukum; c. Analis Kebijakan; dan/atau d. Analis Hukum. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Hukum. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan rekomendasi untuk dilakukan pencabutan, perubahan, penggantian, dan/atau tindakan lain terhadap Peraturan Perundang-undangan yang telah dievaluasi. (4) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.

Pasal 61

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam hal diperlukan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan dan evaluasi Produk Hukum atas penyelenggaraan tugas dan fungsi terkait perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 1103), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2025 MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA, Œ MARUARAR SIRAIT Diundangkan di Jakarta pada tanggal … Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM FORMAT KONSEPSI PENGATURAN DAN ANALISIS KESESUAIAN, PENOMORAN PRODUK HUKUM, PENULISAN DAN BENTUK PRODUK HUKUM, MONITORING DAN EVALUASI, DAN ALUR PEMBUATAN PRODUK HUKUM A. FORMAT KONSEPSI PENGATURAN DAN ANALISIS KESESUAIAN 1. Format Konsepsi Pengaturan No Konsepsi Pengaturan Rancangan Peraturan Menteri Keterangan 1 Urgensi dan tujuan penyusunan (perintah/dasar pengaturan) Berisi uraian bahwa peraturan ini merupakan pendelegasian dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau kewenangan Menteri untuk mengatur berdasarkan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 2 Sasaran yang ingin diwujudkan Deskripsi uraian mengatur apa saja dari Peraturan Perundang-undangan atau Produk Hukum yang ingin diwujudkan pengaturannya yang berisikan: a. deskripsi terkait inti dari pengaturan yang ingin disusun; dan b. ruang lingkup pengaturan secara spesifik. 3 Pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur 1) Pokok pikiran terkait latar belakang Peraturan Perundang-undangan atau Produk Hukum yang akan disusun. 2) Objek yang akan diatur, apakah: a. sesuai arah kebijakan Kementerian dalam Peraturan Perundang- undangan; dan b. terdapat potensi tumpang tindih dengan peraturan yang setingkat/di atasnya/putusan pengadilan. 4 Jangkauan serta arah pengaturan 1) Penerima manfaat Peraturan Perundang-undangan atau Produk Hukum yang sedang disusun yaitu subjek dan stakeholders terkait yang akan melaksanakan dan menerima manfaat dari Peraturan Menteri ini; dan No Konsepsi Pengaturan Rancangan Peraturan Menteri Keterangan 2) Konsekuensi serta akibat hukum lainnya dalam hal Peraturan Perundang-undangan atau Produk Hukum ini diterbitkan. 5 Status Rancangan Rancangan Peraturan Menteri ini apakah mengubah, mengganti, membuat baru atau mencabut. Catatan: Lampiran ini harus diparaf pada setiap lembarnya pada bagian sudut kanan bawah, oleh pimpinan tinggi pratama yang menjadi pemrakarsa. 2. Format Analisis Kesesuaian NO. LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN PERATURAN ANALISIS DAMPAK ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG SETINGKAT ANALISIS DENGAN PUTUSAN PENGADILAN KETERANGAN berisi dasar pembentukan peraturan apakah delegasi dari Peraturan Perundang- undangan atau kewenangan menteri/ kepala lembaga berisi kajian singkat dampak yang akan terjadi sebelum peraturan ini disusun, apakah: 1. tidak menghambat pelayanan publik; 2. mendukung iklim usaha dan investigasi 3. mendorong pertumbuhan ekonomi 4. tidak melanggar hak-hak warga negara; dan 5. perizinan tidak berbelit-belit berisi penjelasan apakah materi muatan Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak bertentangan dengan pancasila, UNDANG-UNDANG dasar negara republik INDONESIA tahun 1945 dan Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi berisi penjelasan apakah substansi Peraturan Menteri tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang setingkat berisi penjelasan apakah substansi Peraturan Menteri tidak bertentangan dengan hasil putusan judicial review atau putusan pengadilan yang belum pernah ada peraturannya berisi hal-hal yang menjadi kesepakatan tertentu SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, (NAMA DAN GELAR) NIP. B. FORMAT PENOMORAN PRODUK HUKUM 1. Penomoran Peraturan Menteri Penomoran Peraturan Menteri terdiri dari nomor urut dan tahun ditetapkan serta ditandatangani oleh Menteri. Contoh: 2. Penomoran dan Pengkodean Produk Hukum Selain Peraturan Menteri Susunan penomoran pada naskah Produk Hukum terdiri atas Nomor Urut, Jenis Produk Hukum, Kode Identifikasi, dan Tahun Terbit. a. Kode Produk Hukum sebagai berikut: No Jenis Produk Hukum Kode Produk Hukum 1. Surat Edaran SE 2. Keputusan KPTS 3. Instruksi IN 4. Surat Perintah SPRIN b. Identifikasi otoritas pejabat penandatangan Produk Hukum sebagai berikut: No Penandatangan Identifikasi 1. Menteri M 2. Sekretaris Jenderal Sj 3. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Dp 4. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Dd 5. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Dk 6. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Dt 7. Inspektorat Jenderal Ij PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG ………………………………………………………….. Nomor urut Peraturan dalam satu takwin/ kalender Tahun Diundangkan Untuk Produk Hukum selain Peraturan Menteri, yang ditandatangani oleh Menteri menggunakan kode identifikasi (M) a) Keputusan yang ditandatangani oleh Menteri. Contoh: b) Keputusan yang ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri. Contoh: c) Keputusan yang ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Madya. Contoh: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL NOMOR: 4/KPTS/Sj/20..... TENTANG ……………..………………………………………….. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KEPUTUSAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR: 2/KPTS/M/20..... TENTANG ………………………………………………………….. KEPUTUSAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR: 3/KPTS/M/20..... TENTANG ……………..………………………………………….. Nomor urut Keputusan dalam satu takwin/ kalender Jenis Produk Hukum Kode Identifikasi Tahun Ditetapkan Nomor urut Keputusan dalam satu takwin/ kalender Jenis Naskah dinas Kode Identifikasi Tahun ditetapkan Nomor urut Keputusan dalam satu takwin/ kalender Jenis produk hukum Kode Identifikasi Tahun ditetapkan KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Wisma Mandiri 2, Jl. Kebon Sirih No.83, RT.2/RW.1, Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10340 Wisma Mandiri 2, Jl. Kebon Sirih No.83, RT.2/RW.1, Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10340 d) Instruksi yang ditandatangani oleh Menteri. Contoh: e) Instruksi yang ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri. Contoh: f) Instruksi yang ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Madya. Contoh: INSTRUKSI MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR: 6/IN/M/20..... TENTANG ………………………………………………………….. KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Wisma Mandiri 2, Jl. Kebon Sirih No.83, RT.2/RW.1, Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10340 INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL NOMOR: 7/IN/Sj/20..... TENTANG ……………..………………………………………….. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN INSTRUKSI MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR: 5/IN/M/20..... TENTANG ………………………………………………………….. Nomor urut Instruksi dalam satu takwin/ kalender Jenis produk hukum Kode Identifikasi Tahun ditetapkan Nomor urut Instruksi dalam satu takwin/ kalender Jenis produk hukum Kode Identifikasi Tahun ditetapkan Nomor urut Instruksi dalam satu takwin/ kalender Jenis produk hukum Kode Identifikasi Tahun ditetapkan Wisma Mandiri 2, Jl. Kebon Sirih No.83, RT.2/RW.1, Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10340 g) Surat Edaran yang ditandatangani Menteri. Contoh: h) Surat Edaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri. Contoh: i) Surat Edaran yang ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Madya. Contoh: SURAT EDARAN NOMOR: 11/SE/Sj/20..... TENTANG ……………..………………………………………….. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SURAT EDARAN NOMOR: 9/SE/M/20..... TENTANG ………………………………………………………….. SURAT EDARAN NOMOR: 10/SE/M/20..... TENTANG ………………………………………………………….. KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Wisma Mandiri 2, Jl. Kebon Sirih No.83, RT.2/RW.1, Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10340 Jenis produk hukum Tahun ditetapkab Kode Identifikasi Nomor urut Surat Edaran dalam satu takwin/ kalender Nomor urut Surat Edaran dalam satu takwin/ kalender Jenis produk hukum Kode Identifikasi Tahun ditetapkan Kode Identifikasi Nomor urut Surat Edaran dalam satu takwin/ kalender Jenis produk hukum Tahun ditetapkan Wisma Mandiri 2, Jl. Kebon Sirih No.83, RT.2/RW.1, Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10340 j) Surat Perintah yang ditandatangani oleh Menteri. Contoh: k) Surat Perintah yang ditandatangani oleh Pimpinan Tinggi Madya. Contoh: C. FORMAT PENULISAN DAN BENTUK PRODUK HUKUM 1. Format Penulisan Produk Hukum a) Produk Hukum yang ditetapkan oleh Menteri Penulisan Produk Hukum diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style, dengan huruf 12 di atas kertas ukuran F4 (215 x 330 mm) kertas HVS 80 atau jenis lain (conqueror) yang mempunyai nilai kesamaan tertentu (PH) 7 dengan berat 90 gram. b) Produk hukum yang ditetapkan oleh Pimpinan Tinggi Penulisan Produk Hukum diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style, dengan huruf 12 di atas kertas ukuran F4 (215 x 330 mm) kertas HVS 80 atau jenis lain (conqueror) yang mempunyai nilai kesamaan tertentu (PH) 7 dengan berat 90 gram. c) Nomor Halaman Produk Hukum 1) Pencantuman nomor halaman 2 dan seterusnya pada Produk Hukum dicantumkan dibagian atas tengah dengan didahului dan diakhiri tanda baca (-), serta diberi jarak 1 (satu) spasi. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SURAT PERINTAH NOMOR: 12/SPRIN/M/20..... TENTANG ………………………………………………………….. SURAT PERINTAH NOMOR: 13/SPRIN/Sj/20..... TENTANG ……………..………………………………………….. Nomor urut Surat Perintah dalam satu takwin/ kalender Jenis produk hukum Kode Identifikasi Tahun ditetapkan Nomor urut Surat Perintah dalam satu takwin/ kalender Jenis produk hukum Kode Identifikasi Tahun ditetapkan Wisma Mandiri 2, Jl. Kebon Sirih No.83, RT.2/RW.1, Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10340 MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2) Pencantuman nomor halaman pada lampiran sesuai dengan ketentuan pencantuman nomor pada batang tubuh dan melanjutkan dari urutan penomoran dari batang tubuh. d) Kop Produk Hukum 1) Penggunaan kop lambang negara yang dicetak dengan warna kuning emas hanya dapat digunakan untuk Produk Hukum yang ditandatangani oleh Menteri. Contoh: 2) Penggunaan Kop Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman hanya dapat digunakan untuk Produk Hukum yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atas nama Menteri. Contoh: 3) Penggunaan kop Pimpinan Tinggi Madya hanya dapat digunakan untuk Produk Hukum yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur, Inspektur, dan Pejabat Struktural di unit organisasi masing-masing. Contoh: e) Batas penulisan dan jarak paragraf Naskah Produk Hukum diketik dari batas kertas dengan ketentuan sebagai berikut: Atas : 8 sentimeter (halaman 1 untuk Peraturan Perundang- undangan) 3 sentimeter (halaman 2 dan seterusnya untuk Peraturan Menteri) 8 sentimeter (halaman 1 untuk untuk Produk Hukum lainnya) 3 sentimeter (halaman 2 dan seterusnya untuk Produk Hukum lainnya) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Wisma Mandiri 2, Jl. Kebon Sirih No.83, RT.2/RW.1, Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10340 Wisma Mandiri 2, Jl. Kebon Sirih No.83, RT.2/RW.1, Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10340 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL … DIREKTORAT ………………………………………………………… Wisma Mandiri 2, Jl. Kebon Sirih No.83, RT.2/RW.1, Kebon Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10340 Bawah : 2,5 sentimeter Kiri : 2,5 sentimeter Kanan : 2,5 sentimeter Seluruh line spacing yang digunakan 1 spasi. 2. Bentuk Produk Hukum a. Peraturan Menteri 1) Pembentukan Baru PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR ... TAHUN... TENTANG … DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa............................; b. bahwa............................; c. bahwa............................; Mengingat : 1. ........................................; 2. ........................................; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN: PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG …..

BAB II

(Judul Bab)

Pasal 3

Koreksi

(1) …………………………… (2) …………………………… (3) …………………………… BAB ... KETENTUAN PENUTUP Pasal... Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor ……. tentang……, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal... Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di ... pada tanggal ... MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA, (NAMA TANPA GELAR) Diundangkan di ... pada tanggal ... (PEJABAT YANG BERWENANG MENGUNDANGKAN) (NAMA TANPA GELAR) BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ... Dapat dibagi menjadi bagian dan paragraf, sesuai kebutuhan apabila mencabut suatu peraturan menteri) 2) Perubahan Peraturan Menteri PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR ... TAHUN... TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR... TAHUN ….. TENTANG ... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. ............................................... ; b. ............................................... ; Mengingat : 1. ............................................... ; 2. ............................................... ; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR... TAHUN ….. TENTANG ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor ...Tahun ... tentang .... diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal ... diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 2. Diantara Pasal ... dan Pasal ... disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal ... sehingga berbunyi sebagai berikut: 3. Ketentuan Pasal ... ayat (1) dihapus. 4. dan seterusnya disesuaikan dengan angka 1 s/d 3 sesuai kebutuhan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Berisikan: hal-hal yang menyebabkan perubahan. Berisikan: Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan dasar kewenangan dan dasar pembentukan peraturan menteri. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA Ditetapkan di ... pada tanggal ... MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA, (NAMA TANPA GELAR) Diundangkan di ... pada tanggal ... (PEJABAT YANG BERWENANG MENGUNDANGKAN) (NAMA TANPA GELAR) BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ... 3) Pencabutan Peraturan Menteri (tanpa peraturan pengganti/baru) PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR ... TAHUN... TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR... TAHUN ….. TENTANG... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa.......................; b. bahwa.......................; c. bahwa.......................; Mengingat : 1. ..................................; 2. ..................................; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN: PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR... TAHUN ….. TENTANG...

Pasal 1

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor… tentang … (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun … Nomor ...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Berisikan: 1. Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan pembentukan peraturan menteri; atau 2. pertimbangan yang mencerminkan kebutuhan dibentuknya peraturan menteri yang bersifat filosofis, sosiologis, dan/atau yuridis apabila tidak ada pendelegasian dari Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi (mandiri) Berisikan: Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan dasar kewenangan dan dasar pembentukan peraturan menteri. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di ... pada tanggal ... MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA, (NAMA TANPA GELAR) Diundangkan di ... pada tanggal ... (PEJABAT YANG BERWENANG MENGUNDANGKAN) (NAMA TANPA GELAR) BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ... b. Keputusan Menteri KEPUTUSAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR .../KPTS/M/... TENTANG ... MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, Menimbang : a. ...............................; b. ...............................; Mengingat : 1. ...............................; 2. ...............................; Memperhatikan : ...............................; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TENTANG... KESATU : ...................................................................... KEDUA : ...................................................................... KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Tembusan: 1. ...; 2. ...; 3. .... Ditetapkan di ... pada tanggal … MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, (NAMA TANPA GELAR) Berisikan: Latar belakang dibuatnya Keputusan Menteri Berisikan: Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan dasar kewenangan dan dasar pembentukan keputusan menteri. Jika diperlukan Jumlah Diktum disesuaikan kebutuhan c. Instruksi Menteri INSTRUKSI MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR .../IN/M/... TENTANG ... MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, Dalam rangka.................................., dengan ini memberi instruksi: KEPADA : 1. Nama/Jabatan Pegawai; 2. Nama/Jabatan Pegawai; 3. Dst; UNTUK : KESATU : .................................. KEDUA : .................................. KETIGA : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab. Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Tembusan: 1. ...; 2. ...; 3. .... Dikeluarkan di … pada tanggal … MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, (NAMA TANPA GELAR) Jumlah diktum disesuaikan kebutuhan Berisikan: Latar belakang dibuatnya Instruksi Menteri d. Surat Perintah Menteri SURAT PERINTAH MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR .../SPRIN/M/... MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, Menimbang : a. bahwa.................; b. bahwa.................; Dasar : 1. ...........................; 2. ...........................; Memperhatikan : ....................................; Memberi Perintah: KEPADA : 1.................................. 2.................................. UNTUK : 1 .................................. 2 .................................. 3 Surat Perintah ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Tembusan: 1. ...; 2. ...; 3. .... Dikeluarkan di … pada tanggal … MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, (NAMA TANPA GELAR) Latar belakang dibuatnya Surat Perintah Menteri Berisikan: Berisikan: Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan dasar kewenangan dan dasar pembentukan Surat Perintah menteri. Jika diperlukan Ditujukan kepada: Nama dan/atau jabatan e. Surat Edaran Menteri Yth, 1. ...; 2. ...; 3. .... SURAT EDARAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR .../SE/M/... TENTANG ... A. Umum B. Dasar Pembentukan C. Maksud dan Tujuan D. Ruang Lingkup E. (Judul Materi Muatan) ... (dst) ... Penutup Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih. Tembusan: 1. …; 2. …; 3. …. Ditetapkan di … pada tanggal … MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, (NAMA TANPA GELAR) 3. Bentuk Format Lembar Kendali a. Format Lembar Kendali Peraturan Menteri KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Konsep ini setelah suratnya dikirim harap dikembalikan kepada:……. (PEMRAKARSA, unit Pimpinan Tinggi Pratama) Konfirmasi (paraf dan tanggal): Pemeriksa akhir Paraf dan Tanggal Ditetapkan : 1. Pimpinan Tinggi Madya /Pratama Pemrakarsa; 2. Pimpinan Tinggi Madya /Pratama terkait; dan 3. Karo Hukum. (Jabatan pejabat pemeriksa terakhir) ttd. (Nama pejabat pemeriksa terakhir) Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman ttd. (Nama Pejabat yang menandatangani) Konsep dari:……….. (Pemrakarsa) Diperiksa Oleh: ( Jabatan pejabat pemeriksa Produk Hukum) dari Pemrakarsa Paraf dan tanggal (Nama Pejabat) ( Jabatan pejabat pemeriksa Produk Hukum) dari Bagian Hukum paraf dan tanggal (Nama Pejabat) ( Jabatan pejabat pemeriksa Produk Hukum) dari Biro Hukum paraf dan tanggal (Nama Pejabat) Pemeriksa Naskah : (Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada unit organisasi Pemrakarsa dan/atau Biro Hukum) paraf dan tanggal (Nama pejabat) (Pejabat Fungsional terkait pada unit organisasi Pemrakarsa) paraf dan tanggal (Nama pejabat) Diketik oleh : (nama pejabat/pegawai yang mengetik dan memegang softcopy Produk Hukum) Keterangan: 1. Untuk Produk Hukum berupa Peraturan Menteri, Pejabat yang memberikan paraf yaitu: a. Pimpinan Tinggi Madya/Pratama Pemrakarsa; dan b. Pimpinan Tinggi Madya/Pratama terkait. 2. Pembubuhan paraf persetujuan pada Lembar Kendali Produk Hukum dilakukan dengan urutan sebagai berikut: a. pegawai yang mengetik dan memegang softcopy Produk Hukum; b. pejabat fungsional yang menangani pada Pemrakarsa; c. pejabat pemeriksa Produk Hukum dari Pemrakarsa; d. Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada unit organisasi Pemrakarsa; e. pejabat pemeriksa Produk Hukum dari bagian yang menangani bidang hukum; f. Pimpinan Tinggi Madya/Pratama Pemrakarsa; g. Pimpinan Tinggi Madya/Pratama terkait; h. pejabat pemeriksa Produk Hukum dari Biro Hukum; i. Kepala Biro Hukum; j. pejabat pemeriksa Akhir; dan k. pejabat yang akan menandatangani. 3. Dalam hal unit organisasi Pemrakarsa tidak memiliki Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, pemeriksa naskah dapat ditandatangani oleh Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Biro Hukum. b. Format Lembar Kendali Produk Hukum lainnya KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Konsep ini setelah suratnya dikirim harap dikembalikan kepada: (PEMRAKARSA, unit Pimpinan Tinggi Pratama) Konfirmasi (paraf dan tanggal): Pemeriksa akhir Paraf dan Tanggal Ditetapkan : 1. Pimpinan Tinggi Madya /Pratama Pemrakarsa; 2. Pimpinan Tinggi Madya /Pratama terkait; dan 3. Karo Hukum. (Jabatan pejabat pemeriksa terakhir) ttd. (Nama pejabat pemeriksa terakhir) (Jabatan pejabat yang akan menandatangani) ttd. (Nama Pejabat yang menandatangani) Konsep dari: Pemrakarsa Diperiksa Oleh: ( Jabatan pejabat pemeriksa Produk Hukum) dari Pemrakarsa Paraf dan tanggal (Nama Pejabat) (Jabatan pejabat pemeriksa Produk Hukum) dari Bagian Hukum paraf dan tanggal (Nama Pejabat) (Jabatan pejabat pemeriksa Produk Hukum) dari Biro Hukum paraf dan tanggal (Nama Pejabat) Pemeriksa Naskah : Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada unit organisasi Pemrakarsa dan/atau Biro Hukum) paraf dan tanggal (Nama pejabat) (Pejabat Fungsional terkait pada unit organisasi Pemrakarsa) paraf dan tanggal (Nama pejabat) Diketik oleh : (nama pejabat/pegawai yang mengetik dan memegang softcopy Produk Hukum) Keterangan: 1. Produk Hukum lainnya berupa Surat Edaran, Keputusan, Instruksi dan Surat Perintah, Pejabat yang memberikan paraf yaitu: a. Pimpinan Tinggi Madya/Pratama Pemrakarsa; dan b. Pimpinan Tinggi Madya/Pratama terkait. 2. Pembubuhan paraf persetujuan pada Lembar Kendali Produk Hukum dilakukan dengan urutan sebagai berikut: a. pegawai yang mengetik dan memegang softcopy Produk Hukum; b. pejabat fungsional yang menangani pada Pemrakarsa; c. pejabat pemeriksa Produk Hukum dari Pemrakarsa; d. Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada unit organisasi Pemrakarsa; e. pejabat pemeriksa Produk Hukum dari bagian yang menangani bidang hukum; f. Pimpinan Tinggi Madya/Pratama Pemrakarsa; g. Pimpinan Tinggi Madya/Pratama terkait; h. pejabat pemeriksa Produk Hukum dari Biro Hukum; i. Kepala Biro Hukum; j. pejabat pemeriksa Akhir; dan k. pejabat yang akan menandatangani. 3. Dalam hal unit organisasi Pemrakarsa tidak memiliki Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, pemeriksa naskah dapat ditandatangani oleh Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Biro Hukum. c. Format Lembar Kendali Produk Hukum yang ditetapkan Selain Menteri atau Pejabat Kementerian KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Konsep ini setelah suratnya dikirim harap dikembalikan kepada: (PEMRAKARSA, unit Pimpinan Tinggi Pratama) Konfirmasi (paraf dan tanggal): Pemeriksa akhir Paraf dan Tanggal Disetujui Oleh: 1. Pimpinan Tinggi Madya /Pratama Pemrakarsa; 2. Pimpinan Tinggi Madya /Pratama terkait; dan 3. Karo Hukum. (Jabatan pejabat pemeriksa terakhir) ttd. (Nama pejabat pemeriksa terakhir) (Menteri) ttd. (Nama Menteri yang menandatangani) Konsep dari: Pemrakarsa Diperiksa Oleh: ( Jabatan pejabat pemeriksa Produk Hukum) dari Pemrakarsa Paraf dan tanggal (Nama Pejabat) (Jabatan pejabat pemeriksa Produk Hukum) dari Bagian Hukum paraf dan tanggal (Nama Pejabat) (Jabatan pejabat pemeriksa Produk Hukum) dari Biro Hukum paraf dan tanggal (Nama Pejabat) Pemeriksa Naskah : Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada unit organisasi Pemrakarsa dan/atau Biro Hukum) paraf dan tanggal (Nama pejabat) (Pejabat Fungsional terkait pada unit organisasi Pemrakarsa) paraf dan tanggal (Nama pejabat) Diketik oleh : (nama pejabat/pegawai yang mengetik dan memegang softcopy Produk Hukum) Keterangan: 1. Produk Hukum berupa UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, Peraturan PRESIDEN, Keputusan PRESIDEN, atau Instruksi PRESIDEN yang memberikan paraf yaitu: a. Menteri; b. Pimpinan Tinggi Madya/Pratama Pemrakarsa; dan c. Pimpinan Tinggi Madya/Pratama terkait. 2. Pembubuhan paraf persetujuan pada Lembar Kendali Produk Hukum dilakukan dengan urutan sebagai berikut: a. pegawai yang mengetik dan memegang softcopy Produk Hukum; b. pejabat fungsional yang menangani pada Pemrakarsa; c. pejabat pemeriksa Produk Hukum dari Pemrakarsa; d. Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada unit organisasi Pemrakarsa; e. pejabat pemeriksa Produk Hukum dari bagian yang menangani bidang hukum; f. Pimpinan Tinggi Madya/Pratama Pemrakarsa; g. Pimpinan Tinggi Madya/Pratama terkait; h. pejabat pemeriksa Produk Hukum dari Biro Hukum; i. Kepala Biro Hukum; j. pejabat Pemeriksa Akhir; dan k. pejabat yang akan menandatangani. 3. Dalam hal unit organisasi Pemrakarsa tidak memiliki Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d, pemeriksa naskah dapat ditandatangani oleh Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Biro Hukum. 4. Bentuk Lampiran Lampiran Produk Hukum (jika diperlukan) 1) Lampiran dapat memuat uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa. 2) Lampiran yang berupa gambar, peta, dan sketsa dibuat dalam format JPEG atau PDF. 3) Judul lampiran ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri. 4) Dalam hal lampiran lebih dari satu, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan angka romawi. Contoh: 5) Nama Lampiran Ditulis dengan Huruf Kapital yang diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca. Contoh: FORMAT PRODUK HUKUM 6) Diakhir lampiran dibubuhi Tanda Tangan pejabat yang berwenang menandatangani. Contoh: MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA, NAMA TANPA GELAR Contoh: JABATAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA atau PRATAMA, NAMA DAN GELAR NIP. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR…TAHUN… TENTANG … D. FORMAT MONITORING PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM Format Monitoring dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan No PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PENANGGUNG JAWAB INSTANSI TERKAIT KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 % CAPAIAN KETERANGAN PROGRES PERKEMBANGAN PENYUSUNAN PERMASALAHAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. Uraian tentang Peraturan Perundang- undangan yang sedang dalam proses pembentukan Unit Kerja yang menjadi Pemrakarsa Unit Kerja yang terkait baik intern maupun Ekstern Kementerian Memuat tujuan pengaturan Peraturan Perundang- undangan Terselesaikannya rancangan Peraturan Perundang- undangan sesuai dengan pokok materi muatan/arah pengaturan B03: Target yang sudah harus dicapai dalam 3 (tiga) bulan pertama. B06: Target yang sudah harus dicapai dalam 6 (enam) bulan. B09: Target yang sudah harus dicapai dalam 9 (sembilan) bulan. B12: Target yang sudah harus dicapai dalam 12 (dua belas) bulan. Perkiraan prosentase capaian keberhasilan Bukti keberhasilan (dokumen, hasil rapat, Keputusan) yang dapat menyatakan ukuran keberhasilan. Status terakhir proses penyusunan Peraturan Perundang- undangan Memuat keterangan tentang permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam proses penyusunan Peraturan Perundang- undangan E. BAGAN ALUR PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM 2. Bagan Alir Pembentukan Peraturan Menteri NO PROSES PEMRAKARSA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT UNIT ORGANISASI PEMRAKARSA BIRO HUKUM SETJEN SEKJEN/ ITJEN/ DIRJEN MENTERI PKP MENTERI HUKUM 1. Pemrakarsa menyiapkan rancangan Peraturan Menteri dan berkoordinasi dengan Bagian Hukum unit organisasi Pemrakarsa; 2. Pemrakarsa melakukan pembahasan rancangan Peraturan Menteri bersama Bagian Hukum unit organisasi terkait 3. Setelah disepakati dalam pembahasan, hasil rancangan yang telah dibahas kemudian diserahkan kepada unit Pemrakarsa untuk mendapatkan paraf Sekretaris unit organisasi Pemrakarsa terkait 4. Unit Pemrakarsa menyampaikan rancangan final Peraturan Menteri yang telah diparaf oleh Pimpinan Tinggi Madya Pemrakarsa dan Pimpinan Tinggi Madya terkait 5. Hasil rancangan Peraturan Menteri yang sudah dibubuhi paraf kemudian diserahkan kepada Biro Hukum. 6. Biro Hukum melakukan koordinasi pelaksanaan harmonisasi rancangan Peraturan Menteri dengan Kementerian Hukum. 7. Rancangan Peraturan Menteri yang sudah dilakukan harmonisasi diajukan kepada Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan paraf persetujuan 8. Peraturan Menteri yang sudah mendapat paraf persetujuan dari Sekretaris Jenderal dikembalikan kepada Biro Hukum untuk proses penandatanganan Menteri dan mendapatkan penomoran Peraturan Menteri 9. Peraturan Menteri yang sudah diberi nomor diserahkan kembali kepada Biro Hukum untuk disampaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap dan softcopy dalam bentuk Microsoft Office Word kepada Menteri Hukum untuk diundangkan ke dalam Berita Negara RI (BNRI). 10. Peraturan Menteri yang sudah diundangkan dalam BNRI, dikembalikan kepada Biro Hukum untuk kemudian dilegalisasi dan diberikan sebanyak 1 (satu) rangkap asli kepada Pemrakarsa dan 1 (satu) rangkap asli kepada Biro Hukum dan 1 (satu) rangkap copy kepada Unit Kerja Tata Usaha Menteri. 11. Peraturan Menteri yang telah dilegalisasi oleh Kepala Biro Hukum disebarluaskan oleh Biro Hukum melalui website Biro Hukum dan oleh Pemrakarsa melalui website Pemrakarsa. KETERANGAN: Garis Koordinasi Satu Arah: Garis Koordinasi Dua Arah: Unit Pemroses: 3. Bagan Alir Pembentukan Surat Edaran Menteri, Keputusan Menteri, Instruksi Menteri, Surat Perintah Menteri NO PROSES UNIT PEMRAKARSA ( Pimpinan Tinggi Pratama ) BAGIAN HUKUM DITJEN/UNIT KERJA YG MENANGANI BIDANG HUKUM SESDITJEN/ SESITJEN/ BIRO BIRO HUKUM SETJEN SEKJEN/ ITJEN / DIRJEN MENTERI PKP MENTERI HUKUM 1. Pemrakarsa menyiapkan rancangan Produk Hukum dan berkoordinasi dengan Bagian Hukum pada unit organisasi Pemrakarsa; 2. Pemrakarsa melakukan pembahasan rancangan Produk Hukum bersama Bagian Hukum dan Biro Hukum. 3. Setelah disepakati dalam pembahasan, hasil rancangan yang telah dibahas kemudian diserahkan kepada unit Pemrakarsa untuk mendapatkan paraf Sekretaris unit organisasi 4. Unit Pemrakarsa menyampaikan rancangan final Produk Hukum yang telah diparaf oleh Pimpinan Tinggi Madya Pemrakarsa dan Pimpinan Tinggi Madya kepada Biro Hukum 5. Biro Hukum melakukan finalisasi rancangan Produk Hukum 6. Biro Hukum menyampaikan rancangan draft final Produk Hukum kepada pimpinan Sekretaris Jenderal untuk dibubuhi paraf 7. Rancangan final Produk Hukum yang sudah diparaf oleh Sekretaris Jenderal diusulkan kepada Menteri untuk mendapat penetapan. 8. Produk Hukum yang sudah mendapat paraf persetujuan dari Sekretaris Jenderal dikembalikan kepada Biro Hukum untuk proses penandatanganan Menteri dan mendapatkan penomoran Produk Hukum MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MARUARAR SIRAIT 9. Produk Hukum berupa Surat Edaran Menteri, Keputusan Menteri, Instruksi Menteri yang telah dilegalisasi oleh Kepala Biro Hukum disebarluaskan oleh Biro Hukum melalui website Biro Hukum dan oleh Pemrakarsa melalui website Pemrakarsa. LEGENDA: Garis Koordinasi Satu Arah: Garis Koordinasi Dua Arah: Unit Pemroses:

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2025 tentang PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

BAB 1

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 2

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 3

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Ketiga

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB Keempat

Pasal 36

Pasal 37

BAB Kelima