Koreksi Pasal 50

(1) Biro Hukum menyusun naskah asli rancangan Surat Edaran, Keputusan, Instruksi, dan Surat Perintah yang ditandatangani Menteri atau atas nama Menteri. (2) Naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di paraf tiap lembarnya oleh pimpinan unit organisasi Pemrakarsa. (3) Naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan. (4) Penetapan rancangan Surat Edaran, Keputusan, dan Surat Perintah dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap asli. (5) Naskah asli Surat Edaran, Keputusan, Instruksi, dan Surat Perintah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan nomor dan tanggal penetapan oleh bagian tata usaha Menteri.