KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

KEPPRES Nomor 42 Tahun 2002

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Tahun Anggaran berlaku sebagaimana ditetapkan oleh UNDANG-UNDANG tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 2…

Pasal 2

Pasal 9

Koreksi

(1) Barang tidak bergerak milik negara yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi secara optimal dan efisien untuk menunjang tugas pokok dan fungsi departemen/lembaga, dapat dimanfaatkan dengan cara dipinjamkan, disewakan, bangun guna serah dan kerjasama pemanfaatan atau dapat dihapus dengan tindak lanjut dijual, dipertukarkan, dihibahkan, dijadikan penyertaan modal negara dan dimusnahkan dengan ketentuan sebagai berikut: - untuk barang tidak bergerak milik Negara yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), berdasarkan persetujuan tertulis dari PRESIDEN atas usul Menteri Keuangan; - untuk barang tidak bergerak milik Negara yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), berdasarkan keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Menteri Keuangan. (2) Barang... (2) Barang bergerak milik negara yang berlebih atau tidak dapat dipergunakan lagi hanya dapat dihapus dengan cara dimusnah-kan/dipindahtangankan dengan keputusan menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan, kecuali kendaraan bermotor dan atau barang yang bernilai ekonomis tinggi terlebih dahulu dengan persetujuan tertulis Menteri Keuangan. (3) Dalam hal barang-barang yang karena peraturan perundang-undangan yang berlaku dikuasai oleh negara atau menjadi milik negara tidak dapat dimanfaatkan dan tidak laku dijual, dapat dimusnahkan dengan persetujuan tertulis Menteri Keuangan. (4) Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pemusnahan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditanggung oleh negara. (5) Menteri Keuangan dapat menunjuk departemen/lembaga untuk memanfaatkan barang-barang yang dikuasai oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (6) Apabila departemen/lembaga akan menjual/memindahtangankan barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Menteri Keuangan. (7) Tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (5), dan (6) diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. (8) Penjualan barang milik negara dilakukan melalui Kantor Lelang Negara, kecuali untuk barang milik negara yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri. (9) Hasil penjualan, selisih tukar menukar, penyewaan, bangun guna serah dan kerjasama pemanfaatan barang milik negara merupakan pendapatan negara yang harus disetor seluruhnya ke Rekening Kas Negara. (10) Pinjam meminjam barang milik negara hanya dapat dilaksanakan antar instansi pemerintah, sepanjang tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.

BAB II

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

Pasal 17

Koreksi

(1) Departemen/lembaga MENETAPKAN kebijakan untuk mengintensif-kan pelaksanaan pungutan yang telah ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG dan PERATURAN PEMERINTAH. (2) Departemen/lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan dan atau tambahan pungutan yang tidak tercantum dalam UNDANG-UNDANG dan atau PERATURAN PEMERINTAH.

Pasal 18

Koreksi

(1) Dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, departemen/ lembaga, pemerintah daerah, kantor/ satuan kerja, proyek/bagian proyek dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menyampaikan bahan-bahan keterangan untuk keperluan perpajakan kepada Menteri Keuangan untuk perhatian Direktur Jenderal Pajak. (2) Setiap instansi pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, bendaharawan dan badan-badan lain yang melakukan pembayaran atas beban APBN/APBD/ anggaran BUMN/BUMD, ditetapkan sebagai wajib pungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

(1) Menteri/pimpinan departemen/lembaga berkewajiban mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak meliputi sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN dan penerimaan negara bukan pajak lainnya. (2) Atas pemanfaatan barang milik negara oleh pihak ketiga wajib dipungut sewa. (3) Menteri/pimpinan lembaga berkewajiban mengintensifkan penerimaan sewa barang milik negara yang dipergunakan oleh pihak ketiga. (4) Penghuni... (4) Penghuni rumah negara dikenakan pembayaran sewa. (5) Besaran tarif dan prosedur pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 20

(1) Orang atau badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan uang negara wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah, atau lembaga lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (2) Bendaharawan penerima/penyetor berkala wajib menyetor/ melimpahkan seluruh penerimaan negara yang telah dipungutnya ke rekening Kas Negara sekurang-kurangnya sekali seminggu. (3) Setiap bendaharawan, instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan badan-badan lain, sebagai wajib pungut pajak, wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

(1) Kelalaian atau kelambatan penyetoran penerimaan negara ke rekening Kas Negara diperhitungkan dengan dana yang tersedia dalam dokumen anggaran pada departemen/lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan. (2) Bendaharawan penerima/penyetor berkala dilarang menyimpan uang dalam penguasaannya: - lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 20; - atas nama pribadi pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya.

BAB III

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELUARAN RUTIN

Pasal 22

Koreksi

Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan pengeluaran rutin di lingkungan departemen/ lembaga yang dipimpinnya. Pasal 23…

Pasal 23

Koreksi

(1) Untuk pelaksanaan pengeluaran rutin, departemen/lembaga membuat DIK atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO sesuai dengan contoh dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (2) DIK atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO setelah dibahas Departemen Keuangan dengan departemen/ lembaga, ditandatangani oleh: - Sekretaris Jenderal atau pejabat lain yang ditunjuk atas nama menteri/pimpinan lembaga untuk DIK yang dibuat di Pusat; - Kepala Kantor Wilayah Departemen/lembaga atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri/pimpinan lembaga untuk DIK yang dibuat di daerah. (3) DIK atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran rutin setelah mendapat pengesahan dari: - Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan untuk DIK yang dibuat di Pusat; - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan untuk DIK yang dibuat di daerah. (4) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan DIK atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang telah disahkan kepada: - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); - Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan; - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); - Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN); - Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA) Direktorat Jenderal Anggaran; - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran; dan - Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). (5) Menteri/pimpinan lembaga menyampaikan DIK yang telah disahkan kepada: - Direktorat Jenderal/unit eselon I dan kantor/satuan kerja; dan - Inspektorat Jenderal departemen/unit pengawasan pada lembaga. (6) Kepala... (6) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan DIK yang telah disahkan kepada: - Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan; - Direktur Jenderal Anggaran; - Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal Anggaran; - Kepala kantor wilayah/perwakilan departemen/lembaga yang bersangkutan; - Kepala Perwakilan Badan Perbendaharaan dan Kas Negara (BPKP); - Ketua Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); - Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN); dan - Kepala Kantor Akuntansi Regional (Kepala KAR);

Pasal 24

(1) Berdasarkan DIK yang telah disahkan disusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) oleh: - Pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk pada Departemen/ Lembaga/instansi/ kantor/satuan kerja untuk DIK yang dibuat di Pusat; - Kepala Kantor Wilayah Departemen/lembaga atau pejabat yang ditunjuk untuk DIK yang dibuat di daerah. (2) Departemen/lembaga menyampaikan juklak DIK yang dibuat di pusat kepada kepala kantor/satuan kerja yang bersangkutan. (3) Kepala Kantor Wilayah Departemen/lembaga atau pejabat lain yang ditunjuk menyampaikan juklak DIK yang dibuat di daerah kepada kepala kantor/satuan kerja yang bersangkutan.

Pasal 25

(1) Menteri/pimpinan lembaga atau pejabat lain yang ditunjuk MENETAPKAN bendaharawan rutin untuk DIK atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di pusat. (2) Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga, atas nama menteri/ pimpinan lembaga MENETAPKAN bendaharawan rutin untuk DIK atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di daerah. (3) Kepala... (3) Kepala kantor/satuan kerja bertanggung jawab, baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan kantor/satuan kerja yang dipimpinnya sebagaimana tersebut dalam DIK yang bersangkutan.

Pasal 26

(1) Perubahan/pergeseran biaya dalam satu program dalam satu dan atau antar DIK instansi pusat departemen/lembaga diputuskan oleh Direktur Jenderal Anggaran berdasarkan usulan Sekretaris Jenderal atau pejabat eselon I yang ditunjuk. (2) Perubahan/pergeseran biaya dalam satu program dalam satu dan atau antar-DIK instansi vertikal departemen/lembaga diputuskan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran berdasarkan usulan: - Kepala kantor/satuan kerja bersangkutan apabila meliputi satu kantor/satuan kerja; - Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/direktorat jenderal yang bersangkutan apabila meliputi lebih dari satu kantor/satuan kerja. (3) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan keputusan perubahan/pergeseran DIK kepada: - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); - Kepala Badan Akuntansi Keuangan (BAKUN); - Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal Anggaran; - Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/direktorat jenderal yang bersangkutan; - Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN); dan - Kepala kantor/satuan kerja yang bersangkutan. (4) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan keputusan perubahan/ pergeseran DIK kepada: - Direktur Jenderal Anggaran; - Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal Anggaran; - Kepala... - Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); - Ketua Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): - Kepala kantor wilayah departemen/lembaga/direktorat jenderal yang bersangkutan; - Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN); - Kepala Kantor akuntansi Regional (Kantor KAR); dan - Kepala kantor/satuan kerja yang bersangkutan.

Pasal 27

(1) Perubahan/pergeseran biaya antar program dalam satu subsektor dan atau dalam satu atau antar DIK kantor/satuan kerja tingkat pusat departemen/lembaga diputuskan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan departemen/lembaga yang bersangkutan. (2) Keputusan terhadap usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterima usul tersebut beserta bahan-bahannya secara lengkap. (3) Perubahan/pergeseran biaya tidak dapat dilakukan dari: - Biaya untuk gaji dan tunjangan beras ke biaya lainnya dalam Belanja Pegawai; - Belanja pegawai ke belanja non pegawai; - Dana yang disediakan untuk pengeluaran rutin Perwakilan Republik INDONESIA termasuk perwakilan departemen/lembaga di luar negeri untuk keperluan pembiayaan kegiatan kantor/ satuan kerja di dalam negeri. (4) Peninjauan kembali ketentuan dalam ayat (3) dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 28

Pasal 29

(1) Kenaikan gaji berkala dilakukan dengan penerbitan surat pemberitahuan oleh kepala kantor/satuan kerja setempat atas nama pejabat yang berwenang. (2) Keputusan kenaikan gaji berkala tidak dapat berlaku surut lebih dari 2 (dua) tahun. (3) Penundaan kenaikan gaji berkala ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7).

Pasal 30

(1) Pegawai Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasional INDONESIA dan Kepolisian Republik INDONESIA/penerima pensiun beserta keluarganya diberikan tunjangan beras dalam bentuk uang. (2) Tunjangan beras untuk keluarga tidak diberikan rangkap. (3) Pengecualian... (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri Keuangan atas usul menteri/pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan. (4) Menteri Keuangan MENETAPKAN harga beras sebagai dasar pemberian tunjangan pangan dalam bentuk uang dan mengatur lebih lanjut pelaksanaannya.

Pasal 31

(1) Tunjangan anak dan tunjangan beras untuk anak dibatasi untuk 2 (dua) orang anak. (2) Dalam hal pegawai/pensiunan pada tanggal 1 Maret 1994 telah memperoleh tunjangan anak dan tunjangan beras untuk lebih dari 2 (dua) orang anak, kepadanya tetap diberikan tunjangan untuk jumlah menurut keadaan pada tanggal tersebut. (3) Apabila setelah tanggal tersebut jumlah anak yang memperoleh tunjangan anak berkurang karena menjadi dewasa, kawin atau meninggal, pengurangan tersebut tidak dapat diganti, kecuali jumlah anak menjadi kurang dari 2 (dua).

Pasal 32

Pelaksanaan belanja barang dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

(1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan. (2) Perjalanan dinas luar negeri terlebih dahulu memerlukan izin PRESIDEN atau pejabat yang ditunjuk. (3) Permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum keberangkatan yang direncanakan, dan harus dilengkapi dengan: - penjelasan mengenai urgensi/alasan perjalanan dan rincian programnya dengan menyertakan undangan, konfirmasi, dan dokumen yang berkaitan; - izin... - izin tertulis dari instansi bersangkutan apabila seorang pejabat diajukan instansi lain; - pernyataan atas biaya anggaran instansi mana perjalanan dinas tersebut akan dibebankan. (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu: - perjalanan dinas pegawai yang ditempatkan di luar negeri dan dipanggil kembali dari luar negeri; - perjalanan dinas pegawai antar tempat di luar negeri. (5) Izin perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah wewenang Menteri Luar Negeri serta Kepala Perwakilan Republik INDONESIA yang bersangkutan, dan diberikan apabila pembiayaan untuk keperluan tersebut telah tersedia dalam DIK bersangkutan. (6) Perjalanan dinas dilaksanakan dengan mengutamakan perusahaan penerbangan nasional atau perusahaan pengangkutan nasional lainnya. (7) Pegawai negeri yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas tetap dalam daerah jabatannya, diberikan tunjangan perjalanan tetap. (8) Biaya perjalanan dinas dibayarkan dalam 1 (satu) jumlah (lumsum) kepada pejabat/pegawai yang diperintahkan untuk melakukan perjalanan dinas. (9) Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut pedoman dan ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 34

(1) Pegawai yang dipindahkan dapat diberikan uang pesangon kecuali di tempat yang baru mendapat perumahan. (2) Pegawai yang dipindahkan/ditempatkan pada Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri sebelum mendapatkan perumahan diizinkan tinggal di hotel, tidak termasuk makan, untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan. (3) Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut pedoman dan ketentuan pelaksanaan mengenai pemberian uang pesangon pindah. Pasal 35…

Pasal 35

(1) Pembukaan dan atau peningkatan Perwakilan Republik INDONESIA di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan persetujuan PRESIDEN. (2) Pembukaan perwakilan departemen/lembaga di luar negeri hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan menteri yang berwenang dalam bidang pendayagunaan aparatur negara, Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan.

Pasal 36

(1) Setiap perubahan/penyempurnaan organisasi dan atau pembentukan kantor/satuan kerja dalam lingkungan departemen/ lembaga harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis menteri yang berwenang di bidang pendayagunaan aparatur negara. (2) Biaya sehubungan dengan pelaksanaan perubahan/penyempurnaan organisasi departemen/lembaga dan atau pembentukan kantor/satuan kerja dalam lingkungan departemen/lembaga yang mengakibatkan pergeseran anggaran/revisi dari departemen/ lembaga tersebut, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

BAB IV

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN

Pasal 37

Koreksi

(1) Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan pengeluaran pembangunan di lingkungan departemen/lembaga yang dipimpinnya. (2) Untuk melaksanakan program pembangunan yang bersifat lintas sektor/departemen/lembaga ditunjuk koordinator diantara departemen/lembaga yang bersangkutan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pasal 38…

Pasal 38

Koreksi

(1) Untuk pelaksanaan pengeluaran pembangunan, departemen/ lembaga/instansi vertikal/pemerintah daerah membuat DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO sesuai dengan contoh dan petunjuk teknis yang ditetapkan Menteri Keuangan. (2) DlP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO setelah dibahas Departemen Keuangan dengan departemen/ lembaga/ instansi vertikal/dinas propinsi, ditandatangani oleh: - Sekretaris Jenderal atau pejabat lain yang ditunjuk atas nama menteri/pimpinan lembaga untuk yang dibuat di pusat; - Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk atas nama menteri/pimpinan lembaga untuk yang dibuat di daerah. (3) DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran pembangunan setelah mendapat pengesahan dari: - Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan untuk DIP yang dibuat di pusat; - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan untuk DIP yang dibuat di daerah. (4) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO dan dibuat di pusat dan telah disahkan kepada: - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); - Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan; - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); - Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN); - Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal Anggaran; - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran; - Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN); dan - Pemimpin proyek yang bersangkutan. (5) Kepala... (5) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di daerah kepada: - Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan; - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); - Direktur Jenderal Anggaran; - Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal Anggaran; - Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); - Ketua Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); - Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN); - Kepala Kantor Akuntansi Regional (Kantor KAR);dan - Pemimpin proyek yang bersangkutan; (6) Departemen/lembaga menyampaikan DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di pusat dan di daerah yang telah disahkan kepada: - Direktorat Jenderal/unit eselon I proyek yang bersangkutan; - Inspektorat Jenderal departemen/unit pengawasan pada lembaga; - Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 39

(1) Berdasarkan DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang telah disahkan disusun petunjuk operasional (PO) oleh: - Pejabat eselon I atau pejabat lain dibawahnya yang ditunjuk pada departemen/ lembaga yang membawahkan proyek yang bersangkutan untuk DIP yang dibuat di pusat; - Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/gubernur atau pejabat yang ditunjuk membawahkan proyek untuk DIP yang dibuat di daerah. (2) Departemen/lembaga menyampaikan PO proyek-proyek yang dibuat di pusat kepada: - Direktur Jenderal Anggaran; dan - Pemimpin proyek yang bersangkutan. (3) Kepala... (3) Kepala kantor wilayah departemen/lembaga/gubernur atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan PO proyek-proyek yang dibuat di daerah kepada: - Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan; - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran; dan - Pemimpin proyek yang bersangkutan.

Pasal 40

(1) Menteri/pimpinan lembaga atau pejabat lain yang ditunjuk MENETAPKAN pemimpin dan bendaharawan proyek untuk DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di pusat. (2) Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas nama menteri/pimpinan lembaga, MENETAPKAN pemimpin proyek dan bendaharawan proyek untuk DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di daerah. (3) Bila dipandang perlu pemimpin proyek dan bendaharawan proyek dapat dibantu oleh pemimpin bagian proyek dan bendaharawan bagian proyek sepanjang lokasi proyek tersebar di beberapa kabupaten/kota. (4) Pejabat eselon I dan eselon II serta Kepala Kantor/Dinas/ Desa/ Satuan kerja tidak diperkenankan ditunjuk sebagai pemimpin proyek/bagian proyek dan atau bendaharawan. (5) Pemimpin dan bendaharawan proyek berkedudukan di lokasi proyek atau di ibukota kabupaten/kota terdekat.

Pasal 41

Pemimpin proyek/bagian proyek bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik atas pelaksanaan proyek/bagian proyek sebagaimana ditetapkan dalam DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.

Pasal 42

(1) Kepada petugas proyek diberikan honorarium. (2) Petugas proyek yang mengelola beberapa proyek hanya berhak mendapat honorarium dari 1 (satu) proyek. (3) Besarnya... (3) Besarnya honorarium petugas proyek ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (4) Biaya perjalanan dinas dan uang lembur untuk kepentingan proyek diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

(1) Perubahan/pergeseran biaya dalam DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO diputuskan oleh: - Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran berdasarkan usulan dari menteri/ pimpinan lembaga atau pejabat yang ditunjuk, untuk yang dibuat di pusat. - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran berdasar-kan usulan dari Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/ gubernur atau pejabat yang ditunjuk, untuk yang dibuat di daerah. (2) Pergeseran biaya tidak dapat dilakukan: - dari belanja modal ke belanja penunjang; - dari belanja modal fisik ke belanja modal non fisik. (3) Pengecualian ketentuan dalam ayat (2) harus seijin Menteri Keuangan. (4) Keputusan perubahan DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di pusat disampaikan kepada: - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); - Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan; - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); - Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN); - Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal Anggaran; - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran; - Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN); dan - Pemimpin proyek yang bersangkutan. (5) Keputusan... (5) Keputusan perubahan DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di daerah disampaikan kepada: - Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan; - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas); - Direktur Jenderal Anggaran; - Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal Anggaran; - Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); - Ketua Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); - Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN); - Kepala Kantor Akuntansi Regional (Kantor KAR); dan - Pemimpin proyek yang bersangkutan. (6) Departemen/lembaga menyampaikan perubahan DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang disamakan yang dibuat di pusat dan daerah yang telah disahkan kepada: - Direktur Jenderal/unit eselon I proyek yang bersangkutan; - Inspektorat jenderal departemen/unit pengawasan pada lembaga; - Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 44

(1) Berdasarkan revisi DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang telah disahkan disusun PO oleh: - pejabat eselon I/pejabat lain dibawahnya yang ditunjuk pada departemen/lembaga yang membawahkan proyek bersangkutan untuk DIP yang dibuat di pusat; - Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk proyek yang direvisi di daerah. (2) Departemen/lembaga menyampaikan revisi PO proyek-proyek yang direvisi di pusat kepada: - Direktur Jenderal Anggaran; dan - Pemimpin proyek yang bersangkutan. (3) Kepala... (3) Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/gubernur atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan revisi PO proyek-proyek yang direvisi di daerah kepada: - Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan; - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran; dan - Pemimpin proyek yang bersangkutan.

Pasal 45

(1) Dalam pengalokasian dana pembangunan agar diutamakan penyediaan dana pendamping bagi proyek yang sebagian dananya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri. (2) Dana pinjaman/hibah luar negeri dan dana pendamping termasuk uang muka harus dicantumkan dalam DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO. (3) Proyek yang dibiayai dengan dana kredit ekspor dapat dilaksanakan setelah tersedia uang muka bagi proyek dimaksud. (4) Naskah perjanjian luar negeri untuk kredit ekspor baru dapat ditandatangani apabila uang muka yang dibutuhkan telah tersedia.

Pasal 46

(1) Sisa pekerjaan berdasarkan surat perjanjian/kontrak yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, ditampung dalam DIP tahun anggaran berikutnya atas beban bagian anggaran departemen/ lembaga bersangkutan. (2) Dalam hal sumber pembiayaan berasal dari bantuan luar negeri, sisa pekerjaan berdasarkan SPK dan atau surat perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari sisa dana bantuan luar negeri yang bersangkutan.

Pasal 47

Dalam hal target/sasaran proyek telah tercapai, sisa alokasi dana proyek yang bersumber dari pinjaman/ hibah luar negeri tidak dapat dipergunakan lagi. Pasal 48…

Pasal 48

(1) Pemimpin proyek menyerahkan proyek yang telah selesai dan seluruh kekayaan proyek kepada menteri/pimpinan lembaga atau pejabat yang ditunjuk dengan berita acara penyerahan, yang tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal Anggaran dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran setempat. (2) Dalam pelaksanaan dekonsentrasi pemimpin proyek menyerahkan proyek atau hasil pekerjaan tersebut dan seluruh kekayaan proyek kepada menteri/pimpinan lembaga melalui gubernur dengan berita acara penyerahan, yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran. (3) Dalam pelaksanaan tugas pembantuan pemimpin proyek menyerahkan proyek atau hasil pekerjaan tersebut dan seluruh kekayaan proyek kepada menteri/pimpinan lembaga melalui gubernur/bupati/ walikota/kepala desa dengan berita acara penyerahan, yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran. (4) Menteri/pimpinan lembaga menentukan status proyek yang telah selesai berikut kekayaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) dalam lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Dalam hal hasil proyek tersebut pada ayat (4) akan diserahkan pemanfaatannya kepada pihak lain terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan. (6) Pembiayaan pengelolaan hasil proyek diatur sebagai berikut: - Departemen/lembaga wajib mengatur penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara untuk hasil proyek yang menjadi tanggung jawabnya; - Pemerintah daerah/desa wajib mengatur penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk hasil proyek yang menjadi tanggung jawabnya; - BUMN/BUMD/badan/instansi lainnya wajib mengatur penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan melalui anggaran belanja BUMN/BUMD/badan/instansi lainnya masing-masing untuk hasil proyek yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 49…

Pasal 49

(1) Gubernur/Bupati/Walikota mengumumkan kepada masyarakat proyek-proyek pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah masing-masing melalui media cetak setempat dan atau melalui media elektronik. (2) Gubernur/Bupati/Walikota dibantu oleh masing-masing pemimpin proyek memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai proyek-proyek pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada dunia usaha melalui asosiasi perusahaan di daerahnya masing-masing.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 57

Koreksi

(1) Kepala kantor/satuan kerja/pimpinan proyek/bagian proyek wajib menyelenggarakan pembukuan atas uang yang dikelolanya dan penatausahaan barang yang dikuasainya, serta membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan uang dan barang yang dikuasainya kepada kepala instansi vertikal atasannya. (2) Disamping pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek dan bendaharawan untuk kegiatan yang bersifat fisik wajib menyelenggarakan pencatatan secara tertib sehingga setiap saat dapat diketahui: - keadaan... - keadaan/perkembangan fisik kegiatan/proyek; - perbandingan antara rencana dan pelaksanaannya; - penggunaan dana bagi pengadaan barang/jasa; - akumulasi pengeluaran untuk setiap bangunan dalam pengerjaan. (3) Kepala Kantor Wilayah/instansi vertikal di daerah wajib membuat laporan keuangan sebagai rekapitulasi pelaksanaan anggaran dari kantor/satuan kerja/proyek/bagian proyek dalam wilayah kerjanya, kepada pejabat eselon I yang bersangkutan.

Pasal 58

Pejabat eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) pada departemen/lembaga wajib: - Menyelenggarakan pembukuan atas uang yang dikelolanya dan menyelenggarakan penatausahaan barang serta membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan uang dan barang yang dikuasainya; - Membuat laporan keuangan gabungan yang meliputi kantor unit eselon I yang bersangkutan dan kantor-kantor vertikal di lingkungannya kepada menteri/pimpinan lembaga atasannya c.q. Sekretaris Jenderal/pejabat yang setingkat.

Pasal 59

Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi triwulanan penggunaan dana perimbangan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Sekretaris Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran setempat.

Pasal 60

(1) Menteri/pimpinan lembaga wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban penggunaan dana pada bagian anggaran yang dikuasainya berupa laporan realisasi anggaran dan neraca departemen/lembaga bersangkutan kepada PRESIDEN melalui Menteri Keuangan. (2) Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala satuan kerja yang menggunakan dana bagian anggaran yang dikuasai Menteri Keuangan wajib menyampaikan pertanggung-jawaban penggunaan dana kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala BAKUN. Pasal 61…

Pasal 61

Tata cara pelaksanaan pembukuan, pelaporan dan pertanggung-jawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, 58, 59, dan 60 diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 62

(1) Dalam rangka intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), departemen/lembaga wajib melakukan penatausahaan piutang negara yang menjadi tanggung jawabnya. (2) Tata cara pelaksanaan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 63

Menteri Keuangan menyelenggarakan penatausahaan utang-piutang negara yang timbul dalam rangka investasi dan penyertaan modal negara pada BUMN dan badan-badan lainnya.

Pasal 64

Bank INDONESIA atau bank pemerintah yang ditunjuk sebagai Bank Tunggal dan Bank Operasional wajib menyampaikan kepada Menteri Keuangan untuk perhatian Direktur Jenderal Anggaran dan Kepala BAKUN: - Rekening koran Bendahara Umum Negara (BUN) disertai nota debet dan kredit yang bersangkutan setiap hari; - Rekening koran Direktur Jenderal Anggaran setiap minggu disertai nota debet dan kredit yang bersangkutan setiap hari; - Rekening koran untuk semua Rekening Khusus disertai nota debet dan nota kredit setiap minggu; - Tembusan rekening koran lainnya milik pemerintah setiap minggu.

Pasal 65

Menteri Keuangan menyiapkan perhitungan anggaran negara berdasarkan laporan keuangan departemen/ lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60. Pasal 66…

Pasal 66

(1) Pemimpin proyek di departemen/lembaga menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan proyek kepada menteri/pimpinan lembaga dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah akhir bulan yang bersangkutan. (2) Pemimpin proyek pelaksanaan dekonsentrasi menyampaikan laporan bulanan kepada gubernur dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah akhir bulan yang bersangkutan. (3) Pemimpin proyek pelaksanaan tugas pembantuan menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan proyek kepada gubernur/bupati/ walikota selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah akhir bulan yang bersangkutan. (4) Gubernur/bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) menyampaikan rangkuman laporan konsolidasi triwulanan mengenai proyek dekonsentrasi dan tugas pembantuan di wilayahnya kepada menteri/pimpinan lembaga dengan tembusan kepada Kepala Bappenas dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah akhir bulan yang bersangkutan. (5) Menteri/pimpinan lembaga membuat rangkuman laporan konsolidasi triwulanan mengenai seluruh proyek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (4) kepada Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan. (6) Perkembangan pelaksanaan anggaran dan program pembangunan dilaporkan secara semesteran kepada PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN oleh Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas. (7) Ketentuan mengenai sistem pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) diatur oleh Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas.

Pasal 67

Setiap pegawai negeri karena kelalaian atau kesengajaan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan- ketentuan dalam Keputusan PRESIDEN ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. BAB IX…

BAB IX

PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 68

Koreksi

Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran rutin dilakukan sebagai berikut: - Atasan kepala kantor/satuan kerja menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh kepala kantor satuan kerja dalam lingkungannya; - Atasan langsung bendaharawan melakukan pemeriksaan kas bendaharawan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali; - Kepala biro keuangan departemen/lembaga mengadakan verifikasi terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) mengenai kantor/satuan kerja dalam lingkungan departemen/lembaga bersangkutan.

Pasal 69

Koreksi

Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran pembangunan dilakukan sebagai berikut: - Atasan langsung pemimpin proyek/bagian proyek menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh pemimpin proyek/bagian proyek yang bersangkutan; - Pemimpin proyek/bagian proyek mengadakan pemeriksaan kas bendaharawan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali; - Kepala biro keuangan departemen/lembaga melakukan verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM) mengenai proyek dalam lingkungan departemen/lembaga bersangkutan.

Pasal 70

(1) Inspektur jenderal departemen/pimpinan unit pengawasan pada lembaga melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran negara yang dilakukan oleh kantor/satuan kerja/proyek/bagian proyek dalam lingkungan departemen/lembaga bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Hasil pemeriksaan inspektur jenderal departemen/pimpinan unit pengawasan pada lembaga tersebut disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga yang membawahkan proyek yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala BPKP. Pasal 71…

Pasal 71

BPKP melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

Inspektur jenderal departemen/pimpinan unit pengawasan lembaga, Kepala BPKP, unit pengawasan daerah/desa wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 73

Pemerintah dapat menunjuk lembaga swadaya masyarakat/badan non pemerintah untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek/kegiatan tertentu.

(1) Departemen/lembaga pada tiap awal tahun anggaran, menyusun daftar susunan kekuatan pegawai (formasi) bagi tiap unit organisasi sampai pada tiap kantor/satuan kerja dan menyampaikan formasi tersebut kepada menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara paling lambat 1 (satu) bulan setelah berlakunya tahun anggaran. (2) Formasi... (2) Formasi tersebut disahkan oleh menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan dan dalam hal menyangkut formasi pegawai di luar negeri, setelah mendengar pula pertimbangan Menteri Luar Negeri. (3) Formasi yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara kepada menteri/pimpinan lembaga dan Menteri Keuangan sebagai bahan perencanaan pengeluaran rutin paling lambat 4 (empat) bulan setelah berlakunya tahun anggaran. (4) Pengadaan pegawai hanya diperkenankan dalam batas formasi yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memberikan prioritas kepada: - pegawai pelimpahan dari departemen/lembaga yang kelebihan pegawai; - siswa/mahasiswa ikatan dinas, setelah lulus dari pendidikannya; - pegawai tidak tetap (PTT) yang telah menyelesaikan masa baktinya dengan baik. (5) Pengadaan pegawai dalam batas formasi yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (6) Kenaikan pangkat pegawai dalam batas formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan kenaikan pangkat sampai dengan golongan IV/a dilaksanakan setelah mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). (7) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah berlakunya tahun anggaran menteri/pimpinan lembaga telah MENETAPKAN/MENETAPKAN kembali pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat keputusan kepegawaian. (8) Salinan surat keputusan penetapan/penetapan kembali sebagai-mana dimaksud pada ayat (7) beserta contoh (spesimen) tanda tangan pejabat yang diberi wewenang segera dikirimkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara, dan dalam hal tidak ada perubahan, penetapan kembali pejabat tersebut dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh Menteri/pimpinan Lembaga yang bersangkutan. (9) Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada daerah, perusahaan atau badan yang anggarannya tidak dibiayai atau sebagian dibiayai dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, menjadi beban pemerintah daerah/perusahaan/badan bersangkutan. (10) Perbantuan... (10) Perbantuan pegawai negeri sipil untuk tugas-tugas di luar pemerintahan dengan membebani anggaran belanja negara tidak diperkenankan, kecuali dengan izin menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan yang sekaligus MENETAPKAN batas lamanya perbantuan tersebut. (11) Selama perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10), formasi bagi pegawai tersebut tidak boleh diisi, dan setelah perbantuan berakhir, pegawai yang bersangkutan ditempatkan kembali pada departemen/lembaga asalnya. (12) Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) hanya diperkenankan melakukan pembayaran upah pegawai harian/tenaga honorer, apabila untuk keperluan tersebut telah tersedia dananya dalam DIK/SKO bersangkutan. (13) Pembayaran penghasilan pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan anggota Tentara Nasional lndonesia dan Kepolisian Republik INDONESIA serta pensiunan dilakukan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH. (14) Penghasilan pegawai yang ditempatkan di luar negeri diatur dengan Keputusan PRESIDEN. (15) Penghasilan sebagaimana pada ayat (12), (13), dan (14) di atas tidak diperkenankan pemotongan untuk keperluan apapun kecuali atas persetujuan pejabat/pegawai/penerima pensiun yang bersangkutan.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB II

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB III

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB IV

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

BAB V

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

BAB VI

Pasal 54

Pasal 55

BAB VII

Pasal 56

BAB VIII

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 62

Pasal 63

Pasal 64

Pasal 65

Pasal 66

Pasal 67

BAB IX