Koreksi Pasal 39

(1) Berdasarkan DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO yang telah disahkan disusun petunjuk operasional (PO) oleh: - Pejabat eselon I atau pejabat lain dibawahnya yang ditunjuk pada departemen/ lembaga yang membawahkan proyek yang bersangkutan untuk DIP yang dibuat di pusat; - Kepala Kantor Wilayah departemen/lembaga/gubernur atau pejabat yang ditunjuk membawahkan proyek untuk DIP yang dibuat di daerah. (2) Departemen/lembaga menyampaikan PO proyek-proyek yang dibuat di pusat kepada: - Direktur Jenderal Anggaran; dan - Pemimpin proyek yang bersangkutan. (3) Kepala... (3) Kepala kantor wilayah departemen/lembaga/gubernur atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan PO proyek-proyek yang dibuat di daerah kepada: - Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan; - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran; dan - Pemimpin proyek yang bersangkutan.