PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

PERDA Nomor 2 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Jambi. 2. Gubernur adalah Gubernur Jambi. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi. 4. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut juga dengan Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. 5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. 6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jambi. 7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. 8. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan daerah lain, antara Daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara Daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. 9. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. 10. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. 11. Kerja Sama Sukarela adalah Kerja Sama Daerah dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, namun dipandang lebih efektif jika dilaksanakan dengan bekerja sama. 12. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. 13. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. 14. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. 15. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut dengan Sinergi adalah pembagian peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 16. Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjutnya disebut dengan Nota Kesepakatan adalah Dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat. 17. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan PRESIDEN yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 18. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan. 19. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum. 20. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban. 21. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Gubernur sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Gubernur kepada pejabat yang diberi kuasa untuk mengikatkan diri pada Kerja Sama Daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan Kerja Sama Daerah. 22. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah. 23. Pihak Ketiga adalah Perseorangan, Badan Usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 24. Rencana Kerja Sama Daerah adalah dokumen rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri selama periode Kerja Sama. 25. Surat Konfirmasi adalah surat yang menyatakan naskah kerja sama telah sesuai dengan aspek politis dan yuridis yang berkaitan dengan hubungan kerja sama luar negeri. 26. Pernyataan Kehendak Kerja Sama adalah dokumen yang lazim disebut dengan Letter of Intent (LoI) atau nama lainnya yang dibuat oleh para pihak untuk menguraikan kesepakatan yang bersifat umum, yang tidak mengikat secara keseluruhan, dan merupakan dokumen awal untuk terjadinya kerja sama. 27. Naskah Kerja Sama Daerah adalah dokumen kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau Pemerintah Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri yang lazim disebut dengan Memorandum of Understanding (MoU) atau nama lainnya dan berisi kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan oleh para pihak selama periode kerja sama. 28. Lembaga di Luar Negeri adalah institusi/badan/asosiasi, baik Pemerintah maupun swasta di luar negeri termasuk lembaga pendidikan di luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama. 29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi. 30. Hari adalah hari kerja.

BAB II

BENTUK KERJA SAMA DAN PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Article 6

Correction

Bentuk Kerja Sama Daerah meliputi: a. Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain; b. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; c. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat; d. Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri; dan e. Kerjasama Daerah dengan Lembaga di luar negeri lain.

Article 7

Correction

(1) Objek Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi objek Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi: 1. pendidikan; 2. kesehatan; 3. pekerjaan umum dan penataan ruang; 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 5. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan 6. sosial. b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi: 1. tenaga kerja; 2. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; 3. pangan; 4. pertanahan; 5. lingkungan hidup; 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 7. pemberdayaan masyarakat dan Desa; 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 9. perhubungan; 10. komunikasi dan informatika; 11. koperasi, usaha kecil, dan menengah; 12. penanaman modal; 13. kepemudaan dan olah raga; 14. statistik; 15. persandian; 16. kebudayaan; 17. perpustakaan; dan 18. kearsipan. c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi: 1. kelautan dan perikanan; 2. pariwisata; 3. pertanian; 4. kehutanan; 5. energi dan sumber daya mineral; 6. perdagangan; 7. perindustrian; dan 8. transmigrasi. (3) Daerah MENETAPKAN prioritas objek Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau dokumen rencana strategis sektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 8

(1) Untuk melaksanakan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah melakukan Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah. (2) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kerja sama bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan. (3) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kerja Sama Daerah tahunan yang akan dikerjasamakan per tahun, sesuai dengan: a. skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD; dan b. jangka waktu kerja sama.

BAB III

KERJASAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Article 9

Correction

(1) KSDD terdiri atas: a. Kerja Sama Wajib; dan b. Kerja Sama Sukarela. (2) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. Kerja Sama Daerah Provinsi Jambi dengan Daerah Provinsi lain yang berbatasan; b. Kerja Sama Daerah Provinsi Jambi dengan Daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan dalam Provinsi Jambi; c. Kerja Sama Daerah Provinsi Jambi dengan Daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan dari Provinsi yang berbeda. (3) Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kerja sama untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama meliputi: a. Kerja Sama Daerah Provinsi Jambi dengan Daerah Provinsi lain yang berbatasan atau tidak berbatasan; b. Kerja Sama Daerah Provinsi Jambi dengan Daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan atau tidak berbatasan dalam Provinsi; dan c. Kerja Sama Daerah Provinsi Jambi dengan Daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan atau tidak berbatasan dari Provinsi yang berbeda.

Article 10

(1) Dalam pelaksanaan KSDD, masing-masing Daerah diwakili oleh Kepala Daerah yang bertindak untuk dan atas nama Daerah yaitu: a. Gubernur untuk Daerah Provinsi; b. Bupati/Walikota untuk Daerah Kabupaten/Kota (2) Dalam hal penandatanganan Naskah Kesepakatan Bersama KSDD, ditandatangani oleh masing-masing Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal penandatanganan PKS KSDD, Gubernur dapat memberikan kuasa kepada Pejabat PD.

Article 11

(1) Objek KSDD meliputi urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). (2) Daerah MENETAPKAN prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah atau dokumen rencana strategis sektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk: a. mengatasi kondisi darurat; b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan /atau c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan. (4) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 12

(1) Khusus KSDD Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Daftar rencana Program dan Kegiatan KSDD Wajib dibahas oleh masing- masing Pemerintah Daerah yang akan bekerja sama dalam forum: a. musyawarah perencanaan pembangunan nasional; atau b. koordinasi teknis di tingkat nasional yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri. (2) Dalam hal rencana KSDD Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan nasional atau koordinasi teknis di tingkat nasional yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, pembahasan mengenai rencana kerja sama dapat dibahas dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Daerah Provinsi yang memprakarsai KSDD Wajib. (3) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara KSDD Wajib dan ditandatangani oleh Kepala Daerah.

Article 13

(1) Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan: a. persiapan; b. penawaran; c. penyusunan Kesepakatan Bersama; d. penandatanganan Kesepakatan Bersama; e. persetujuan DPRD; f. penyusunan PKS; g. penandatanganan PKS; h. pelaksanaan; i. penatausahaan; dan j. pelaporan. (2) Kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g merupakan dokumen KSDD. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDD dan materi muatan dokumen KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dałam Peraturan Gubernur.

Article 14

(1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal rencana KSDD: a. membebani masyarakat dan daerah; dan/atau b. pendanaan KSDD belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran berjalan, (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib DPRD. (3) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum MENETAPKAN sikap terhadap permohonan KSDD yang diajukan oleh Gubernur, maka permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Article 15

(1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, masing- masing daerah yang bekerja sama mengupayakan penyelesaiannya dengan musyawarah dan mufakat. (2) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh Daerah yang melakukan KSDD. (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Daerah yang melakukan KSDD. (4) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam upaya musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian perselisihan KSDD disampaikan oleh Daerah yang bekerja sama kepada Pemerintah Pusat.

Article 16

(1) KSDD berakhir karena: a. berakhirnya jangka waktu KSDD; b. tujuan KSDD telah tercapai; c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama; d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau e. objek KSDD hilang atau musnah. (2) KSDD tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Article 17

Correction

(1) KSDPK meliputi: a. KSDPK dalam rangka penyediaan pelayanan publik; b. KSDPK dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah; c. KSDPK dalam rangka investasi; dan d. KSDPK lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. (3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa : a. Kerja Sama dengan badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau b. Kerja Sama pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 18

(1) Dalam pelaksanaan KSDPK, Daerah diwakili oleh Gubernur yang bertindak untuk dan atas nama Daerah. (2) Gubernur dapat memberikan kuasa kepada Pejabat PD di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menandatangani PKS.

Article 19

Pihak Ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas: a. perseorangan; b. badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Article 20

(1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). (2) Daerah MENETAPKAN prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah. (3) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk: a. mengatasi kondisi darurat; b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan /atau c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan. (4) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 21

Prakarsa KSDPK dapat berasal dari: a. Daerah; atau b. Pihak Ketiga.

Article 22

(1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, Daerah melakukan: a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah; dan b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Article 23

(1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria: a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan; b. layak secara ekonomi dan finansial; dan c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama. (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

Article 24

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dan Pasal 22 ayat (2) paling sedikit memuat: a. latar belakang; b. dasar hukum; c. maksud dan tujuan; d. objek kerja sama; e. kegiatan yang akan dilaksanakan; f. jangka waktu; g. analisis manfaat dan biaya; dan h. kesimpulan dan rekomendasi.

Article 25

(1) Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan: a. persiapan; b. penawaran; c. penyusunan Kesepakatan Bersama; d. penandatanganan Kesepakatan Bersama; e. persetujuan DPRD; f. penyusunan Kontrak atau PKS; g. penandatanganan Kontrak atau PKS; h. pelaksanaan; i. penatausahaan; dan j. pelaporan. (2) Kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama atau kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g merupakan dokumen KSDPK. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDPK dan materi muatan dokumen KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dałam Peraturan Gubernur.

Article 26

(1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal rencana KSDPK: a. membebani masyarakat dan Daerah; dan/atau b. pendanaan KSDPK belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran berjalan, (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib DPRD. (3) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum MENETAPKAN sikap terhadap permohonan KSDPK yang diajukan oleh Gubernur, maka permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Article 27

(1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang. (2) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa uang disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah berupa barang dicatat sebagai aset Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 28

Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat dan/atau kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 29

(1) Ketentuan mengenai berakhirnya KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK. (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena: a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau b. Pihak Ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH LAIN DI LUAR NEGERI DAN DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI

Article 32

Correction

(1) Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, Daerah diwakili oleh Gubernur yang bertindak untuk dan atas nama Daerah. (2) Pihak yang menjadi mitra dalam KSDPL dan KSDLL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 33

Correction

(1) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas: a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. pertukaran budaya; c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan; d. promosi potensi Daerah; dan e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan. (2) Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi kewenangan Daerah.

Article 34

(1) KSDPL terdiri atas: a. kerja sama Provinsi kembar/bersaudara; dan b. kerja sama lainnya. (2) Kerja sama Provinsi kembar/bersaudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi atau yang setingkat di luar negeri untuk meningkatkan hubungan antar Pemerintah Daerah dan masyarakatnya. (3) Kerja sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri untuk fokus pada ruang lingkup kerja sama tertentu.

Article 35

(1) Jenis KSDLL yang diselenggarakan oleh Daerah terdiri: a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah; atau b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Daerah dengan: a. organisasi internasional; b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan c. mitra pembangunan luar negeri. (3) Organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan organisasi antar pemerintah. (4) Lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan organisasi kemasyarakatan badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di luar negeri. (5) Mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan lembaga di bawah naungan Pemerintah luar negeri.

Article 36

(1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan: a. mempunyai hubungan diplomatik; b. merupakan urusan Pemerintah Daerah; c. pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri; d. pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah. (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia. (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan: a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah; b. saling melengkapi; dan c. peningkatan hubungan antar masyarakat.

Article 37

(1) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL paling lama 5 (lima) tahun. (2) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dan diakhiri setelah mendapatkan persetujuan dari para pihak.

Article 38

(1) KSDPL dan KSDLL dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Menteri.

Article 39

KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan melalui tahapan: a. prakarsa; b. penjajakan; c. pernyataan Kehendak Kerja Sama; d. penyusunan Rencana Kerja Sama; e. persetujuan DPRD; f. verifikasi; g. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama; h. pembahasan Naskah Kerja Sama; i. persetujuan Menteri; j. penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan k. pelaksanaan.

Article 40

(1) Prakarsa KSDPL sebagaimana dimakasud dalam Pasal 39 huruf a dapat berasal dari: a. pemerintah daerah; b. pemerintah daerah di luar negeri; atau c. pemerintah daerah di luar negeri melalui Menteri dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hubungan luar negeri. (2) Prakarsa KSDLL sebagaimana dimakasud dalam Pasal 39 huruf a dapat berasal dari: a. pemerintah daerah; atau b. pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui Menteri dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hubungan luar negeri. (3) Berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur melakukan penjajagan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan Daerah dan kepentingan nasional. (4) Dalam hal hasil penjajagan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditindaklanjuti dengan pernyataan Kehendak Kerja Sama, Gubernur melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama. (5) Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana KSDPL atau KSDLL

Article 41

(1) Dalam pelaksanaan KSDPL atau KSDLL, harus memperoleh persetujuan DPRD. (2) Gubernur menyampaikan surat permohonan persetujuan dengan melampirkan Rencana Kerja Sama KSDPL atau Rencana Kerja Sama KSDLL kepada DPRD. (3) Rencana Kerja Sama KSDPL atau Rencana Kerja Sama KSLLL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. subjek kerja sama; b. latar belakang; c. maksud, tujuan, dan sasaran; d. objek kerja sama; e. ruang lingkup kerja sama; f. sumber pembiayaan; dan g. jangka waktu pelaksanaan. (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap Rencana Kerja Sama KSDPL atau Rencana Kerja Sama KSDPL atau Rencana Kerja Sama KSLLL diberikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan dari Gubernur.

Article 42

(1) Rencana Kerja Sama KSDPL atau Rencana Kerja Sama KSLLL sebagaimana dimaksud dałam Pasał 41 ayat (3) yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan pertimbangan. (2) Menteri melakukan verifikasi terhadap Rencana Kerja Sama KSDPL atau Rencana Kerja Sama KSLLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Berdasarkan hasil verifikasi, Menteri memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti berupa: a. memperbaiki rencana kerja sama; atau b. menyusun rancangan naskah kerja sama.

Article 43

(1) Penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g, dilakukan oleh Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan Menteri. (2) Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL atau Rancangan Naskah Kerja Sama KSDLL yang telah disusun disampaikan Gubernur kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.

Article 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan serta dokumen KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 45

KSDPL dan KSDLL berakhir dalam hal: a. kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Naskah Kerja Sama; b. tujuan Naskah Kerja Sama telah tercapai; dan c. dibuat suatu kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan lama.

Article 46

Pemerintah Daerah melaporkan pelaksanaan KSDPL dan KSDLL kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kelima

Tahapan dan Dokumen Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri

Article 37

Correction

(1) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL paling lama 5 (lima) tahun. (2) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dan diakhiri setelah mendapatkan persetujuan dari para pihak.

Article 38

Correction

(1) KSDPL dan KSDLL dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Menteri.

Article 39

KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilakukan melalui tahapan: a. prakarsa; b. penjajakan; c. pernyataan Kehendak Kerja Sama; d. penyusunan Rencana Kerja Sama; e. persetujuan DPRD; f. verifikasi; g. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama; h. pembahasan Naskah Kerja Sama; i. persetujuan Menteri; j. penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan k. pelaksanaan.

Article 40

(1) Prakarsa KSDPL sebagaimana dimakasud dalam Pasal 39 huruf a dapat berasal dari: a. pemerintah daerah; b. pemerintah daerah di luar negeri; atau c. pemerintah daerah di luar negeri melalui Menteri dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hubungan luar negeri. (2) Prakarsa KSDLL sebagaimana dimakasud dalam Pasal 39 huruf a dapat berasal dari: a. pemerintah daerah; atau b. pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui Menteri dan/atau Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hubungan luar negeri. (3) Berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur melakukan penjajagan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan Daerah dan kepentingan nasional. (4) Dalam hal hasil penjajagan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditindaklanjuti dengan pernyataan Kehendak Kerja Sama, Gubernur melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama. (5) Pernyataan Kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana KSDPL atau KSDLL

Article 41

(1) Dalam pelaksanaan KSDPL atau KSDLL, harus memperoleh persetujuan DPRD. (2) Gubernur menyampaikan surat permohonan persetujuan dengan melampirkan Rencana Kerja Sama KSDPL atau Rencana Kerja Sama KSDLL kepada DPRD. (3) Rencana Kerja Sama KSDPL atau Rencana Kerja Sama KSLLL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. subjek kerja sama; b. latar belakang; c. maksud, tujuan, dan sasaran; d. objek kerja sama; e. ruang lingkup kerja sama; f. sumber pembiayaan; dan g. jangka waktu pelaksanaan. (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap Rencana Kerja Sama KSDPL atau Rencana Kerja Sama KSDPL atau Rencana Kerja Sama KSLLL diberikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan dari Gubernur.

Article 42

(1) Rencana Kerja Sama KSDPL atau Rencana Kerja Sama KSLLL sebagaimana dimaksud dałam Pasał 41 ayat (3) yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan pertimbangan. (2) Menteri melakukan verifikasi terhadap Rencana Kerja Sama KSDPL atau Rencana Kerja Sama KSLLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Berdasarkan hasil verifikasi, Menteri memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti berupa: a. memperbaiki rencana kerja sama; atau b. menyusun rancangan naskah kerja sama.

Article 43

(1) Penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g, dilakukan oleh Gubernur setelah mendapatkan pertimbangan Menteri. (2) Rancangan Naskah Kerja Sama KSDPL atau Rancangan Naskah Kerja Sama KSDLL yang telah disusun disampaikan Gubernur kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.

Article 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan serta dokumen KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KELEMBAGAAN KERJA SAMA DAERAH

Article 47

Correction

(1) Untuk melaksanakan KSDD dan KSDPK, Gubernur MENETAPKAN TKKSD. (2) Selain TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat MENETAPKAN Sekretariat Kerja Sama.

Article 48

Correction

(1) Gubernur MENETAPKAN TKKSD dengan Keputusan Gubernur. (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas : a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah. b. menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK; c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa; f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja; g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi; h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan kepada Gubernur dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 49

(1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 beranggotakan: a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah; b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara ex-officio dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah; c. 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Biro/Bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan d. Anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan. (2) Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga profesional, TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.

Article 50

(1) TKKSD dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan rapat pleno dan rapat teknis. (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk: a. MENETAPKAN rencana kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan kerja sama daerah; b. MENETAPKAN program kerja TKKSD; dan c. memberikan rekomendasi kepada Gubernur yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan kerja sama daerah. (4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Ketua TKKSD. (5) Dalam hal Ketua TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh Wakil Ketua TKKSD.

Article 51

(1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas rencana kerja sama daerah, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan kerja sama daerah. (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan. (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk: a. melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, meliputi Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya; b. menyusun program kerja TKKSD; c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekretaris TKKSD, mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan d. memberikan rekomendasi kepada Ketua TKKSD terkait naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya yang akan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan/atau pejabat lainnya berdasarkan surat kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris TKKSD dan dihadiri oleh seluruh anggota. (5) Dalam hal Sekretaris TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh salah seorang anggota tetap.

Article 52

(1) Gubernur dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDD. (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib dengan ketentuan: a. dilakukan secara terus-menerus; b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua) daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek; dan c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun. (3) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD. (4) Pembentukan Sekretariat Kerja Sama diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah yang bekerjasama.

Article 53

(1) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) bertugas: a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama; b. memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah masing-masing. (2) Pendanaan pelaksanaan tugas Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah melalui mekanisme hibah.

BAB Kedua

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah

Article 48

Correction

(1) Gubernur MENETAPKAN TKKSD dengan Keputusan Gubernur. (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas : a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah. b. menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK; c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa; f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja; g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi; h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j disampaikan kepada Gubernur dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 49

(1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 beranggotakan: a. 1 (satu) orang Ketua, yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah; b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara ex-officio dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah; c. 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Biro/Bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan d. Anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan. (2) Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga profesional, TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.

Article 50

(1) TKKSD dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan rapat pleno dan rapat teknis. (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk: a. MENETAPKAN rencana kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan kerja sama daerah; b. MENETAPKAN program kerja TKKSD; dan c. memberikan rekomendasi kepada Gubernur yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan kerja sama daerah. (4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Ketua TKKSD. (5) Dalam hal Ketua TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh Wakil Ketua TKKSD.

Article 51

(1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas rencana kerja sama daerah, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan kerja sama daerah. (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan. (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk: a. melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perancangan dokumen kerja sama daerah, meliputi Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya; b. menyusun program kerja TKKSD; c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekretaris TKKSD, mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan d. memberikan rekomendasi kepada Ketua TKKSD terkait naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya yang akan ditandatangani oleh Kepala Daerah dan/atau pejabat lainnya berdasarkan surat kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris TKKSD dan dihadiri oleh seluruh anggota. (5) Dalam hal Sekretaris TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh salah seorang anggota tetap.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Article 54

Correction

(1) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Gubernur. (2) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi secara umum dan teknis dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Article 55

Correction

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi pada Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan. (2) Mekanisme pemberian bantuan dana kepada Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 56

(1) Dalam hal Kerja Sama Wajib antara Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) tidak dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. (2) Dalam hal pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan, Daerah Kabupaten/Kota tetap tidak melaksanakan Kerja Sama Wajib, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan permohonan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintahan Nonkementerian terkait untuk melakukan pengambilalihan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan. (3) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melimpahkan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan kepada Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan bidang tugasnya setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintahan Nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Article 57

(1) Dalam rangka mendorong Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi melaksanakan KSDD Wajib serta jenis Kerja Sama Daerah lainnya, Gubernur memberikan penghargaan terhadap Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang berkinerja baik dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah. (2) Tata cara dan indikator pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Article 58

(1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, setiap tahun Pemerintah Daerah menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kerja Sama yang dilaksanakan oleh Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi. (2) Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh: a. Pejabat Kementerian Dalam Negeri; b. Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris TKKSD Provinsi dan Kabupaten/Kota; c. Undangan lainnya sesuai kebutuhan. (3) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Evaluasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama. (4) Dalam acara Rapat Koordinasi dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberikan penghargaan terhadap Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang berkinerja baik dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB II

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kesatu

Article 6

BAB Kedua

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

BAB III

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Kesatu

Article 9

BAB Kedua

Article 10

BAB Ketiga

Article 11

BAB Keempat

Article 12

BAB Kelima

Article 13

Article 14

BAB Keenam

Article 15

BAB Ketujuh

Article 16

BAB IV

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

BAB Kesatu

Article 17

BAB Kedua

Article 18

Article 19

BAB Ketiga

Article 20

BAB Keempat

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB Kelima

Article 25

Article 26

BAB Keenam

Article 27

BAB Ketujuh

Article 28

BAB Kedelapan

Article 29

BAB V

Article 30