PERBAN

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2024 tentang KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI

PERBAN Nomor 1 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB 1

Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 9

Koreksi

(1) Ketua dan wakil ketua Komisi Informasi dipilih dari dan oleh Komisioner Komisi Informasi melalui musyawarah dan mufakat dalam Rapat Pleno yang bersifat tertutup. (2) Masa jabatan ketua dan wakil ketua ditetapkan selama 1 (satu) periode masa jabatan Komisi Informasi.

Pasal 10

Koreksi

(1) Pemilihan ketua dan wakil ketua Komisi Informasi secara musyawarah mufakat. (2) Setiap Komisioner Komisi Informasi mempunyai hak suara yang sama dalam proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dalam proses pemilihan ketua dan wakil ketua, pemilihan dilaksanakan melalui suara terbanyak.

Pasal 11

(1) Proses pemilihan ketua dan wakil ketua dilaksanakan dalam Rapat Pleno yang dihadiri minimal 2/3 (dua per tiga) dari Komisioner Komisi Informasi. (2) Dalam hal Rapat Pleno pemilihan ketua dan wakil ketua kurang dari 2/3 (dua per tiga) dari Komisioner Komisi Informasi, maka proses pemilihan ketua dan wakil ketua dijadwalkan 1 (satu) kali setelah pertemuan sebelumnya. (3) Apabila setelah dijadwalkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kurang dari 2/3 (dua per tiga) Komisioner Komisi Informasi, proses pemilihan dianggap sah secara hukum dan menjadi keputusan yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 12

(1) Hasil pemilihan ketua dan wakil ketua terpilih dituangkan dalam berita acara Rapat Pleno sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Komisi Informasi ini. (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh seluruh Komisioner yang hadir dan disampaikan kepada seluruh Komisioner Komisi Informasi.

Pasal 13

(1) Komisioner Komisi Informasi bertugas berdasarkan pembidangan. (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Komisi Informasi Pusat terbagi menjadi 5 (lima) bidang; dan b. Komisi Informasi provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota terbagi menjadi 3 (tiga) bidang.

Pasal 14

(1) Setiap Komisioner ditetapkan menjadi Komisioner bidang. (2) Komisioner bidang sebagaimana dimasud pada ayat (1) ditetapkan selama 1 (satu) periode masa jabatan Komisi Informasi. (3) Penetapan Komisioner bidang Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno.

Pasal 15

(1) Bidang Komisi Informasi Pusat terdiri dari bidang: a. penyelesaian sengketa informasi publik; b. regulasi; c. strategi dan riset; d. hubungan kelembagaan dan tata kelola; dan e. sosialisasi, edukasi, dan komunikasi publik. (2) Bidang Komisi Informasi provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota terdiri dari bidang: a. penyelesaian sengketa informasi publik; b. hubungan kelembagaan dan tata kelola; dan c. sosialisasi, edukasi, dan komunikasi publik.

BAB 2

Bidang Komisi Informasi

Pasal 13

Koreksi

(1) Komisioner Komisi Informasi bertugas berdasarkan pembidangan. (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Komisi Informasi Pusat terbagi menjadi 5 (lima) bidang; dan b. Komisi Informasi provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota terbagi menjadi 3 (tiga) bidang.

Pasal 14

Koreksi

(1) Setiap Komisioner ditetapkan menjadi Komisioner bidang. (2) Komisioner bidang sebagaimana dimasud pada ayat (1) ditetapkan selama 1 (satu) periode masa jabatan Komisi Informasi. (3) Penetapan Komisioner bidang Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno.

Pasal 15

(1) Bidang Komisi Informasi Pusat terdiri dari bidang: a. penyelesaian sengketa informasi publik; b. regulasi; c. strategi dan riset; d. hubungan kelembagaan dan tata kelola; dan e. sosialisasi, edukasi, dan komunikasi publik. (2) Bidang Komisi Informasi provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota terdiri dari bidang: a. penyelesaian sengketa informasi publik; b. hubungan kelembagaan dan tata kelola; dan c. sosialisasi, edukasi, dan komunikasi publik.

Pasal 16

(1) Bidang penyelesaian sengketa informasi publik memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penyelesaian sengketa informasi publik menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan petunjuk teknis dalam perencanaan program dan kegiatan di bidang penyelesaian sengketa informasi publik; b. pelaksanaan koordinasi perencanaan, penjadwalan, dan penyusunan laporan persidangan; c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang penyelesaian sengketa informasi publik; d. pelaksanaan supervisi dan konsultasi penyelesaian sengketa informasi; dan e. penelaahan terhadap register sengketa Informasi.

Pasal 17

(1) Bidang regulasi memiliki tugas menyusun produk hukum Komisi Informasi serta memastikan kepatuhan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang regulasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan petunjuk teknis dalam perencanaan program dan kegiatan di bidang regulasi keterbukaan informasi publik; b. pelaksanaan, koordinasi, perencanaan, dan penyusunan produk hukum Komisi Informasi; c. pelaksanaan diseminasi produk hukum Komisi Informasi; d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyusunan kebijakan publik; dan e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi produk hukum Komisi Informasi.

Pasal 18

(1) Bidang strategi dan riset memiliki tugas melakukan strategi dan riset pelaksanaan keterbukaan informasi publik. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang strategi dan riset menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan petunjuk teknis dalam perencanaan program dan kegiatan di bidang strategi dan riset; b. penyusunan strategi untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik; c. pelaksanakan riset untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik; dan d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang strategi dan riset.

Pasal 19

(1) Bidang hubungan kelembagaan dan tata kelola memiliki tugas membangun hubungan internal dan eksternal serta membangun tata kelola komisi informasi. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang hubungan kelembagaan dan tata kelola menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan petunjuk teknis dalam perencanaan program dan kegiatan di bidang hubungan kelembagaan dan tata kelola; b. pelaksanaan supervisi terkait organisasi dan sumber daya manusia Komisi Informasi; c. pengoordinasian rencana kerja sama Komisi Informasi dengan instansi atau institusi; d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh badan publik; dan e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang hubungan kelembagaan dan tata kelola.

Pasal 20

(1) Bidang sosialisasi, edukasi, dan komunikasi publik memiliki tugas meningkatkan partisipasi publik dalam keterbukaan informasi publik. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang sosialisasi, edukasi, dan komunikasi publik menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan petunjuk teknis dalam perencanaan program dan kegiatan di bidang sosialisasi, edukasi, dan komunikasi publik; b. pelaksanaan sosialisasi dan komunikasi publik mengenai keterbukaan informasi publik; c. pelaksanaan edukasi, literasi, dan diseminasi keterbukaan informasi publik; dan d. penyusunan strategi komunikasi publik keterbukaan informasi publik.

BAB 3

Tugas Bidang Komisi Informasi Pusat

Pasal 16

Koreksi

(1) Bidang penyelesaian sengketa informasi publik memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penyelesaian sengketa informasi publik menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan petunjuk teknis dalam perencanaan program dan kegiatan di bidang penyelesaian sengketa informasi publik; b. pelaksanaan koordinasi perencanaan, penjadwalan, dan penyusunan laporan persidangan; c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang penyelesaian sengketa informasi publik; d. pelaksanaan supervisi dan konsultasi penyelesaian sengketa informasi; dan e. penelaahan terhadap register sengketa Informasi.

Pasal 17

(1) Bidang regulasi memiliki tugas menyusun produk hukum Komisi Informasi serta memastikan kepatuhan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang regulasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan petunjuk teknis dalam perencanaan program dan kegiatan di bidang regulasi keterbukaan informasi publik; b. pelaksanaan, koordinasi, perencanaan, dan penyusunan produk hukum Komisi Informasi; c. pelaksanaan diseminasi produk hukum Komisi Informasi; d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap proses penyusunan kebijakan publik; dan e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi produk hukum Komisi Informasi.

Pasal 18

(1) Bidang strategi dan riset memiliki tugas melakukan strategi dan riset pelaksanaan keterbukaan informasi publik. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang strategi dan riset menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan petunjuk teknis dalam perencanaan program dan kegiatan di bidang strategi dan riset; b. penyusunan strategi untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik; c. pelaksanakan riset untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik; dan d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang strategi dan riset.

Pasal 19

(1) Bidang hubungan kelembagaan dan tata kelola memiliki tugas membangun hubungan internal dan eksternal serta membangun tata kelola komisi informasi. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang hubungan kelembagaan dan tata kelola menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan petunjuk teknis dalam perencanaan program dan kegiatan di bidang hubungan kelembagaan dan tata kelola; b. pelaksanaan supervisi terkait organisasi dan sumber daya manusia Komisi Informasi; c. pengoordinasian rencana kerja sama Komisi Informasi dengan instansi atau institusi; d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh badan publik; dan e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang hubungan kelembagaan dan tata kelola.

Pasal 20

(1) Bidang sosialisasi, edukasi, dan komunikasi publik memiliki tugas meningkatkan partisipasi publik dalam keterbukaan informasi publik. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang sosialisasi, edukasi, dan komunikasi publik menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan petunjuk teknis dalam perencanaan program dan kegiatan di bidang sosialisasi, edukasi, dan komunikasi publik; b. pelaksanaan sosialisasi dan komunikasi publik mengenai keterbukaan informasi publik; c. pelaksanaan edukasi, literasi, dan diseminasi keterbukaan informasi publik; dan d. penyusunan strategi komunikasi publik keterbukaan informasi publik.

Pasal 21

(1) Bidang penyelesaian sengketa informasi publik memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penyelesaian sengketa informasi publik menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program dan kegiatan di bidang penyelesaian sengketa informasi publik; b. pelaksanaan koordinasi perencanaan, penjadwalan, dan penyusunan laporan persidangan; c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang penyelesaian sengketa informasi publik; dan d. penelaahan terhadap register sengketa Informasi.

Pasal 22

(1) Bidang hubungan kelembagaan dan tata kelola memiliki tugas membangun hubungan internal dan eksternal serta membangun tata kelola komisi informasi. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang hubungan kelembagaan dan tata kelola menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program dan kegiatan di bidang hubungan kelembagaan dan tata kelola; b. pelaksanaan supervisi terkait organisasi dan sumber daya manusia Komisi Informasi provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota; c. pengoordinasian rencana kerja sama Komisi Informasi provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota dengan instansi atau institusi; d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh badan publik; dan e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang hubungan kelembagaan dan tata kelola.

Pasal 23

(1) Bidang sosialisasi, edukasi, dan komunikasi publik memiliki tugas meningkatkan partisipasi publik dalam keterbukaan informasi publik. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang sosialisasi, edukasi, dan komunikasi publik menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program dan kegiatan di bidang sosialisasi, edukasi, dan komunikasi publik; b. pelaksanaan sosialisasi dan komunikasi publik mengenai keterbukaan informasi publik; c. pelaksanaan edukasi, literasi, dan diseminasi keterbukaan informasi publik; dan d. penyusunan strategi komunikasi publik keterbukaan informasi publik.

BAB 4

Tugas Bidang Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten/Kota

Pasal 21

Koreksi

(1) Bidang penyelesaian sengketa informasi publik memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penyelesaian sengketa informasi publik menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program dan kegiatan di bidang penyelesaian sengketa informasi publik; b. pelaksanaan koordinasi perencanaan, penjadwalan, dan penyusunan laporan persidangan; c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang penyelesaian sengketa informasi publik; dan d. penelaahan terhadap register sengketa Informasi.

Pasal 22

(1) Bidang hubungan kelembagaan dan tata kelola memiliki tugas membangun hubungan internal dan eksternal serta membangun tata kelola komisi informasi. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang hubungan kelembagaan dan tata kelola menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program dan kegiatan di bidang hubungan kelembagaan dan tata kelola; b. pelaksanaan supervisi terkait organisasi dan sumber daya manusia Komisi Informasi provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota; c. pengoordinasian rencana kerja sama Komisi Informasi provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota dengan instansi atau institusi; d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh badan publik; dan e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang hubungan kelembagaan dan tata kelola.

Pasal 23

(1) Bidang sosialisasi, edukasi, dan komunikasi publik memiliki tugas meningkatkan partisipasi publik dalam keterbukaan informasi publik. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang sosialisasi, edukasi, dan komunikasi publik menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan program dan kegiatan di bidang sosialisasi, edukasi, dan komunikasi publik; b. pelaksanaan sosialisasi dan komunikasi publik mengenai keterbukaan informasi publik; c. pelaksanaan edukasi, literasi, dan diseminasi keterbukaan informasi publik; dan d. penyusunan strategi komunikasi publik keterbukaan informasi publik.

BAB 3

Tugas Ketua Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota

Pasal 28

Koreksi

(1) Ketua Komisi Informasi provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota mempunyai tugas: a. mengoordinasikan tata kelola kelembagaan; b. memimpin Rapat Pleno; c. menandatangani surat keluar atas nama Komisi Informasi provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota dan perjanjian kerjasama dengan pihak lain; d. mendisposisi surat kepada wakil ketua dan/atau Komisioner; e. memberikan keterangan resmi mengenai kebijakan; dan f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Wakil Ketua Komisi Informasi provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota mempunyai tugas: a. melaksanakan tugas ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama ketua berhalangan sementara; dan b. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan nota dinas dan/atau keputusan Rapat Pleno.

Pasal 29

(1) Dalam hal ketua Komisi Informasi berhalangan sementara, tugas dan tanggung jawab didelegasikan kepada wakil ketua Komisi Informasi. (2) Ketua atau wakil ketua Komisi Informasi berhenti dan/atau diberhentikan dari jabatannya karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. berhalangan tetap atau karena sakit selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit; atau d. dinyatakan terbukti melanggar kode etik dengan sanksi berat berdasarkan putusan Majelis Etik.

Pasal 30

(1) Dalam hal ketua berhenti dan/atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), tugas dan tanggung jawab dilaksanakan oleh wakil ketua sampai dengan ditentukan Ketua definitif melalui Rapat Pleno. (2) Dalam hal wakil ketua berhenti dan/atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), diselenggarakan Rapat Pleno untuk memilih wakil ketua.

Pasal 31

(1) Proses pemilihan ketua dan/atau wakil ketua karena berhenti dan/atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilaksanakan melalui musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno yang bersifat tertutup. (2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak ketua dan/atau wakil ketua berhenti dan/atau diberhentikan. (3) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan dilaksanakan melalui suara terbanyak.

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 35

Koreksi

(1) Jenis rapat yang diselenggarakan Komisi Informasi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang terdiri dari: a. Rapat Pleno; b. Rakornas; c. Rakernis; d. Rapat Bidang; dan e. rapat rutin. (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara daring dan/atau luring.

Pasal 36

Koreksi

Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk membahas agenda yang meliputi: a. pemilihan ketua, wakil ketua, dan penetapan Komisioner bidang; b. penyusunan dan penetapan kebijakan, keputusan, dan/atau peraturan; c. perencanaan program dan kegiatan; d. laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan/atau e. agenda lain yang ditentukan dan disepakati anggota Komisi Informasi.

Pasal 37

Rapat Pleno Komisi Informasi dinyatakan kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Komisi Informasi dibuktikan dengan daftar hadir.

Pasal 38

(1) Dalam hal kehadiran anggota Komisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tidak kuorum setelah 2 (dua) kali diundang secara patut tanpa ada keterangan, maka Rapat Pleno tetap sah diselenggarakan. (2) Segala keputusan yang diambil dalam Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan bersifat final dan mengikat.

Pasal 39

(1) Rapat Pleno dapat bersifat terbuka dan/atau tertutup. (2) Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Komisioner dan Sekretariat Komisi Informasi. (3) Rapat Pleno tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dihadiri oleh Komisioner. (4) Rapat Pleno harus didokumentasikan dan dikelola oleh Sekretariat Komisi Informasi.

Pasal 40

(1) Rapat Pleno dapat diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) bulan. (2) Rapat Pleno diselenggarakan di Sekretariat Komisi Informasi atau di tempat lain berdasarkan keputusan Rapat Pleno.

Pasal 41

(1) Rapat Pleno dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi Informasi. (2) Dalam hal Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Rapat Pleno dapat dipimpin oleh salah seorang Komisioner yang disepakati.

Pasal 42

(1) Usulan agenda Rapat Pleno dapat disampaikan pada saat Rapat Pleno berlangsung dan/atau Rapat Pleno sebelumnya. (2) Usulan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi agenda Rapat Pleno setelah disetujui oleh peserta Rapat Pleno.

Pasal 43

(1) Undangan Rapat Pleno dikeluarkan oleh Sekretariat Komisi Informasi dan ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua Komisi Informasi. (2) Dalam hal ketua dan/atau wakil ketua berhalangan sementara, undangan Rapat Pleno ditandatangani oleh salah seorang Komisioner atas persetujuan ketua atau wakil ketua Komisi Informasi. (3) Undangan Rapat Pleno harus sudah diterima Komisioner selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum diselenggarakannya Rapat Pleno.

Pasal 44

(1) Keputusan Rapat Pleno diupayakan melalui musyawarah dan mufakat. (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi setelah diupayakan semaksimal mungkin, keputusan dapat diambil melalui pemungutan suara. (3) Keputusan Rapat Pleno melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Komisi Informasi yang hadir dan memberikan suara. (4) Dalam hal keadaan memaksa, keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dinyatakan sah apabila disetujui lebih dari setengah anggota Komisi Informasi yang hadir. (5) Keputusan Rapat Pleno mengikat bagi semua Komisioner dan Sekretariat Komisi Informasi. (6) Keputusan Rapat Pleno disampaikan kepada seluruh peserta rapat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat Pleno selesai.

Pasal 45

(1) Hasil pembahasan dalam Rapat Pleno dituangkan dalam Berita Acara Pleno. (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Komisioner yang hadir. (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada seluruh Komisioner tidak terkecuali kepada Komisioner yang berhalangan hadir. (4) Ketentuan mengenai format berita acara Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 46

Rakornas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali dan dihadiri oleh: a. Komisioner Komisi Informasi; b. Sekretariat Komisi Informasi; dan c. undangan lainnya.

Pasal 47

Rakornas diselenggarakan untuk membahas agenda yang meliputi: a. evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi secara nasional; b. penyusunan arah kebijakan pelaksanaan keterbukaan informasi publik; dan c. agenda lain yang disepakati.

Pasal 48

Rakernis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c diselenggarakan 1 (satu) tahun sekali dan dihadiri oleh: a. Komisioner Komisi Informasi; b. Sekretariat Komisi Informasi; dan c. undangan lainnya.

Pasal 49

Rakernis diselenggarakan untuk membahas agenda yang meliputi: a. menindaklanjuti hasil Rakornas; b. merumuskan kebijakan teknis dalam melaksanakan rekomendasi Rakornas; dan c. agenda lain yang disepakati.

Pasal 50

(1) Rapat Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Komisioner bidang. (2) Rapat Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk membahas agenda yang meliputi: a. merumuskan/merencanakan program dan kegiatan; b. membahas target dan capaian kegiatan bidang; dan c. agenda lain yang disepakati.

Pasal 51

(1) Rapat rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan. (2) Rapat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinisiasi oleh Ketua Komisi Informasi dan dihadiri oleh Komisioner Komisi Informasi dan Sekretariat Komisi Informasi. (3) Rapat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk membahas agenda yang meliputi: a. pelaksanaan tata kelola Komisi Informasi; b. target dan capaian Komisi Informasi; dan c. agenda lain yang disepakati.

BAB Ketiga

Sifat Rapat Pleno

Pasal 39

Koreksi

(1) Rapat Pleno dapat bersifat terbuka dan/atau tertutup. (2) Rapat Pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Komisioner dan Sekretariat Komisi Informasi. (3) Rapat Pleno tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dihadiri oleh Komisioner. (4) Rapat Pleno harus didokumentasikan dan dikelola oleh Sekretariat Komisi Informasi.

Pasal 40

Koreksi

(1) Rapat Pleno dapat diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) bulan. (2) Rapat Pleno diselenggarakan di Sekretariat Komisi Informasi atau di tempat lain berdasarkan keputusan Rapat Pleno.

Pasal 41

(1) Rapat Pleno dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi Informasi. (2) Dalam hal Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Rapat Pleno dapat dipimpin oleh salah seorang Komisioner yang disepakati.

Pasal 42

(1) Usulan agenda Rapat Pleno dapat disampaikan pada saat Rapat Pleno berlangsung dan/atau Rapat Pleno sebelumnya. (2) Usulan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi agenda Rapat Pleno setelah disetujui oleh peserta Rapat Pleno.

Pasal 43

(1) Undangan Rapat Pleno dikeluarkan oleh Sekretariat Komisi Informasi dan ditandatangani oleh ketua atau wakil ketua Komisi Informasi. (2) Dalam hal ketua dan/atau wakil ketua berhalangan sementara, undangan Rapat Pleno ditandatangani oleh salah seorang Komisioner atas persetujuan ketua atau wakil ketua Komisi Informasi. (3) Undangan Rapat Pleno harus sudah diterima Komisioner selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum diselenggarakannya Rapat Pleno.

Pasal 44

(1) Keputusan Rapat Pleno diupayakan melalui musyawarah dan mufakat. (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi setelah diupayakan semaksimal mungkin, keputusan dapat diambil melalui pemungutan suara. (3) Keputusan Rapat Pleno melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) anggota Komisi Informasi yang hadir dan memberikan suara. (4) Dalam hal keadaan memaksa, keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dinyatakan sah apabila disetujui lebih dari setengah anggota Komisi Informasi yang hadir. (5) Keputusan Rapat Pleno mengikat bagi semua Komisioner dan Sekretariat Komisi Informasi. (6) Keputusan Rapat Pleno disampaikan kepada seluruh peserta rapat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat Pleno selesai.

Pasal 45

(1) Hasil pembahasan dalam Rapat Pleno dituangkan dalam Berita Acara Pleno. (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Komisioner yang hadir. (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada seluruh Komisioner tidak terkecuali kepada Komisioner yang berhalangan hadir. (4) Ketentuan mengenai format berita acara Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

BAB VI

KESEKRETARIATAN KOMISI INFORMASI

Pasal 54

Koreksi

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Komisi Informasi Pusat mendapat dukungan Sekretariat Komisi Informasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah. (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi Pusat. (3) Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua Komisi Informasi Pusat dan secara administratif kepada Sekretaris Jenderal Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk Komisi Informasi Pusat.

Pasal 55

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. (2) Penetapan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan dari Komisi Informasi Pusat sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG mengenai keterbukaan informasi publik.

Pasal 56

(1) Sekretariat Komisi Informasi Pusat mempunyai tugas melaksanakan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola kepada Komisi Informasi Pusat dalam menyelengarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program; b. penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik; c. pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan; dan d. penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan.

Pasal 57

Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komisi Informasi provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota mendapat dukungan Sekretariat Komisi Informasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota.

Pasal 59

(1) Sekretariat Komisi Informasi provinsi dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua Komisi Informasi provinsi dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang komunikasi dan informasi. (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan. (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 60

(1) Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua Komisi Informasi kabupaten/kota dan secara administratif kepada kepala perangkat yang melaksanakan tugas di bidang komunikasi dan informasi. (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan. (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/wali kota.

Pasal 61

(1) Sekretariat Komisi Informasi provinsi mempunyai tugas melaksanakan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola kepada Komisi Informasi provinsi dalam menyelengarakan tugas, fungsi dan wewenangnya. (2) Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Informasi kabupaten/kota dalam menyelengarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretariat Komisi Informasi provinsi dan Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program; b. penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik; c. pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan; dan d. penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan.

Pasal 62

(1) Fungsi penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik dilaksanakan oleh Sekretaris Komisi Informasi selaku sekretaris persidangan. (2) Sekretaris persidangan memiliki tugas: a. menerima registrasi; b. mengatur jadwal sidang; c. memanggil para pihak; d. mendampingi sidang ajudikasi dan/atau mediasi; e. mencatat setiap tahapan proses penyelesaian sengketa informasi publik; f. mendokumentasikan seluruh tahapan proses penyelesaian sengketa informasi publik; g. menyampaikan hasil putusan kepada para pihak; dan h. membuat laporan penyelesaian sengketa informasi publik secara berkala. (3) Sekretaris persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan tugasnya kepada sekretaris persidangan pengganti.

Pasal 63

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), sekretaris persidangan dan/atau sekretaris persidangan pengganti melaksanakan tugas lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi yang mengatur mengenai prosedur penyelesaian sengketa informasi publik.

BAB Kedua

Sekretariat Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kabupaten/Kota

Pasal 58

Koreksi

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komisi Informasi provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota mendapat dukungan Sekretariat Komisi Informasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi provinsi dan Komisi Informasi kabupaten/kota.

Pasal 59

Koreksi

(1) Sekretariat Komisi Informasi provinsi dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua Komisi Informasi provinsi dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala perangkat daerah yang melaksanakan tugas di bidang komunikasi dan informasi. (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan. (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 60

(1) Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Ketua Komisi Informasi kabupaten/kota dan secara administratif kepada kepala perangkat yang melaksanakan tugas di bidang komunikasi dan informasi. (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan. (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati/wali kota.

Pasal 61

(1) Sekretariat Komisi Informasi provinsi mempunyai tugas melaksanakan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola kepada Komisi Informasi provinsi dalam menyelengarakan tugas, fungsi dan wewenangnya. (2) Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Informasi kabupaten/kota dalam menyelengarakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretariat Komisi Informasi provinsi dan Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program; b. penyediaan dukungan administratif pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik; c. pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan; dan d. penyiapan bahan dokumentasi dan kepustakaan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 67

Koreksi

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2024 KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA, ttd DONNY YOESGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024 PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 792 Lampiran I Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Informasi BERITA ACARA Nomor …/Bulan/Tahun TENTANG RAPAT PLENO PEMILIHAN KETUA, WAKIL KETUA, BIDANG KOMISI INFORMASI … PERIODE … Bahwa pada hari ini … bulan … tanggal … tahun …, bertempat di … Komisi Informasi … menyelenggarakan Rapat Pleno Pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Bidang Komisi Informasi … periode … tahun … Bahwa Rapat Pleno ini, menghasilkan keputusan sebagai berikut: A. Untuk Komisi Informasi Pusat: Ketua : Wakil Ketua : Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik : Bidang Regulasi : Bidang Strategi dan Riset : Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola : Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik : B. Untuk Komisi Informasi provinsi, kabupaten/kota: Ketua : Wakil Ketua : Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik : Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola : Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik : Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenar- benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Rapat Pleno ini, dihadiri oleh; 1. Dst… KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA, ttd. DONNY YOESGIANTORO Lampiran II Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Informasi BERITA ACARA Nomor …/Bulan/Tahun TENTANG RAPAT PLENO Bahwa pada hari ini … bulan … tanggal … tahun …, bertempat di … Komisi Informasi … menyelenggarakan Rapat Pleno dengan agenda: 1. Dst… Bahwa dalam Rapat Pleno ini telah dihasilkan hal-hal sebagai berikut: 1. Dst… Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenar- benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Bahwa Rapat Pleno dihadiri oleh; 1. Dst… KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA, ttd. DONNY YOESGIANTORO

Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2024 tentang KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA KOMISI INFORMASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

BAB 2

Pasal 7

Pasal 8

BAB 3

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB 1

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 2

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB 3

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 4

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Ketiga

Pasal 24

BAB Keempat

Pasal 25

Pasal 26

BAB 1

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB 2

Pasal 27

Pasal 28

BAB 3

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB 4