Koreksi Pasal 55

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. (2) Penetapan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan usulan dari Komisi Informasi Pusat sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG mengenai keterbukaan informasi publik.