Nama
(1) Organisasi ini bernama Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin.
(2) Kamar Dagang dan Industri pada tingkat nasional dinamakan Kamar Dagang dan Industri INDONESIA, disingkat Kadin INDONESIA, dan dalam bahasa Inggris disebut Indonesian Chamber of Commerce and Industry, disingkat ICCI.
(3) Kamar Dagang dan Industri pada tingkat provinsi dinamakan Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, disertai dengan nama provinsi yang bersangkutan, dan dalam bahasa Inggris disebut Chamber of Commerce and Industry, disingkat CCI, didahului dengan nama provinsi di depannya.
(4) Kamar Dagang dan Industri pada tingkat daerah kabupaten/kota dinamakan Kamar Dagang dan Industri Kabupaten/Kota, disingkat Kadin, disertai dengan nama kabupaten/kota yang bersangkutan, dan dalam bahasa Inggris disebut Chamber of Commerce and Industry, disingkat CCI, didahului dengan nama Kabupaten/Kota di depannya.
Tempat Kedudukan
(1) Kadin INDONESIA berkedudukan di Ibukota Negara Republik INDONESIA.
(2) Kadin provinsi berkedudukan di ibukota provinsi yang bersangkutan, atau di salah satu pusat kegiatan ekonomi di provinsi yang bersangkutan.
(3) Kadin kabupaten berkedudukan di ibukota kabupaten yang bersangkutan, atau di salah satu pusat kegiatan ekonomi di kabupaten yang bersangkutan.
(4) Kadin kota berkedudukan di kota yang bersangkutan.
Daerah Kerja
(1) Daerah kerja Kadin INDONESIA meliputi seluruh wilayah Negara Republik INDONESIA.
(2) Daerah kerja Kadin provinsi meliputi seluruh wilayah provinsi yang bersangkutan.
(3) Daerah kerja Kadin kabupaten/kota meliputi seluruh wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
Waktu Kadin didirikan tanggal 24 September 1968 dan berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1987 ditetapkan sebagai satu-satunya Kamar Dagang dan Industri, didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
BAB III
ASAS, LANDASAN DAN TUJUAN Kadin berasaskan Pancasila.
Landasan
a. UNDANG-UNDANG Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional;
b. UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri sebagai landasan struktural;
c. Program pembangunan nasional sebagai landasan pembangunan;
d. Keputusan Musyawarah Nasional Kadin sebagai landasan operasional.
Pasal 8
Tujuan Kadin bertujuan mewujudkan dunia usaha nasional yang kuat, berdaya cipta dan berdaya saing tinggi, dalam wadah Kadin yang profesional di seluruh tingkat dengan:
a. membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan pengusaha INDONESIA, serta memadukan secara seimbang keterkaitan antar- potensi ekonomi nasional di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta, antar-sektor dan antar-skala, dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan Pasal 33 UNDANG-UNDANG Dasar 1945;
b. menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang kondusif, bersih dan transparan yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi pengusaha INDONESIA sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam pembangunan nasional dalam tatanan ekonomi pasar dalam percaturan perekonomian global.
Fungsi Kadin berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha INDONESIA, antara para pengusaha INDONESIA dan pemerintah, dan antara para pengusaha INDONESIA dan para pengusaha asing, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa dalam arti luas yang mencakup seluruh kegiatan ekonomi, dalam rangka membentuk iklim usaha yang bersih, transparan dan profesional, serta mewujudkan sinergi seluruh potensi ekonomi nasional.
Tugas Pokok Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 3 UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1987, serta Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Dasar, Kadin mempunyai tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1987, serta:
a. memfasilitasi penciptaan sinergi antar pengusaha INDONESIA dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya;
b. melaksanakan komunikasi, konsultasi dan advokasi dengan pemerintah dalam rangka mewakili kepentingan dunia usaha;
c. mewakili dunia usaha dalam berbagai forum penentuan kebijaksanaan ekonomi;
d. memfasilitasi pengembangan tanggung jawab sosial perusahaan;
e. membudayakan etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) di kalangan dunia usaha;
f. membina dan memberdayakan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan dunia usaha;
g. memberikan akreditasi kepada Organisasi Perusahaan yang akan menerbitkan sertifikat sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan Kadin INDONESIA;
h. memberikan jasa-jasa layanan, dalam bentuk pemberian surat keterangan, penengahan, arbitrase, dan rekomendasi mengenai usaha pengusaha INDONESIA termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan bagi kelancaran usahanya;
i. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah, serta memperjuangkan berbagai pelimpahan wewenang sesuai dengan semangat dan jiwa UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1987;
j. meningkatkan efisiensi dunia usaha INDONESIA dengan menyediakan pelayanan di bidang informasi pengembangan usaha, solusi teknologi, sumber daya manusia (SDM), manajemen kendali mutu (MKM), manajemen energi, lingkungan, dan sebagainya;
k. mendorong tumbuh berkembangnya kewirausahaan dan wirausaha baru serta mengembangkan bisnis, baik yang memiliki lingkup nasional, regional maupun internasional.
Pasal 11
Pembagian Peran Untuk keefektifan pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 10 Anggaran Dasar, pembagian peran Kadin, Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha adalah sebagai berikut:
a. Kadin menangani hal-hal yang bersifat lintas-sektoral berdasarkan prinsip asas berimbang;
b. Organisasi Perusahaan menangani hal-hal yang bersifat sektoral;
c. Organisasi Pengusaha menangani hal-hal yang bersifat kesamaan aspirasi.
Pasal 12
Etika Bisnis Kadin memiliki etika bisnis sebagai tuntunan moral dan perilaku yang mengikat bagi para anggotanya yang ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
Bentuk
Kadin sebagai wadah pengusaha, baik yang bergabung maupun yang tidak bergabung dalam Organisasi Perusahaan dan/atau Organisasi Pengusaha adalah organisasi yang berbentuk kesatuan dan persatuan.
Sifat Kadin bersifat mandiri, bukan organisasi Pemerintah, bukan organisasi politik dan/atau tidak merupakan bagiannya, yang dalam melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.
Pasal 15
Struktur dan Hubungan Kerja
(1) Organisasi Kadin terdiri atas:
a. Di tingkat nasional disebut Kamar Dagang dan Industri INDONESIA, disingkat Kadin INDONESIA;
b. Di tingkat provinsi disebut Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, dan disertai dengan nama provinsi yang bersangkutan;
c. Di tingkat kabupaten/kota, disebut Kamar Dagang dan Industri disingkat Kadin, dan disertai nama kabupaten/kota yang bersangkutan.
(2) Di tingkat nasional hanya ada satu Kamar Dagang dan Industri, yaitu Kadin INDONESIA.
(3) Di setiap provinsi hanya ada satu Kamar Dagang dan Industri, yaitu Kadin Provinsi.
(4) Di setiap kabupaten/kota hanya ada satu Kamar Dagang dan Industri, yaitu Kadin Kabupaten/Kota.
(5) Kadin INDONESIA, Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten/Kota berada dalam satu garis hubungan jenjang dalam struktur organisasi.
(6) Kadin INDONESIA bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Program Tingkat Nasional sesuai dengan Keputusan Musyawarah Nasional.
(7) Kadin Provinsi bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Program Tingkat Provinsi sesuai dengan keputusan Musyawarah Provinsi yang bersangkutan.
(8) Kadin Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Program Tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan keputusan Musyawarah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(9) Dalam memperkuat dan memajukan dunia usaha, beberapa Kadin Kabupaten/Kota dapat melakukan penggabungan jika:
a. Kadin kabupaten/kota penerimaan keuangannya tidak dapat membiayai kegiatan organisasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 Anggaran Dasar;
b. Daerah kerja Kadin yang bergabung merupakan wilayah perekonomian yang sama;
c. Kota berada di dalam wilayah kabupaten.
(10) Dalam mengembangkan dan memajukan dunia usaha di wilayah kerjanya, Kadin Provinsi menjalankan:
a. fungsi sebagai koordinator, pendorong dan fasilitator peningkatan kemampuan Kadin Kabupaten/Kota;
b. fungsi memberdayakan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan dunia usaha di tingkat provinsi.
(11) Dalam mengembangkan dan memajukan dunia usaha di wilayah kerjanya, Kadin Kabupaten/Kota menjalankan:
a. fungsi pembinaan perusahaan/pengusaha berdasarkan sektor ekonomi/bidang usaha dalam kerangka pembangunan dunia usaha di tingkat kabupaten/kota;
b. fungsi memberdayakan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan dunia usaha di tingkat kabupaten/kota.
Pasal 16
Perangkat
(1) Perangkat organisasi Kadin INDONESIA terdiri atas:
a. Musyawarah Nasional;
b. Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA;
c. Dewan Pengurus Kadin INDONESIA.
(2) Perangkat organisasi Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten/Kota terdiri atas:
a. Musyawarah Provinsi/Kabupaten/Kota;
b. Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota;
c. Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota.
(3) Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus setiap tingkat diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing, yang tata caranya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Sekretariat Kadin INDONESIA
(1) Sekretariat Kadin INDONESIA adalah pelaksana kebijakan dan program kerja yang ditetapkan Dewan Pengurus Kadin INDONESIA, serta melakukan layanan kepada Anggota dan dunia usaha.
(2) Sekretariat Kadin INDONESIA dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif yang merupakan tenaga professional, bukan pengusaha dan tidak boleh dirangkap oleh anggota Dewan Pengurus dan/atau Dewan Pertimbangan.
(3) Direktur Eksekutif dalam melaksanakan layanan kepada Anggota dan dunia usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), berkewajiban menyusun program kerja dan anggaran tahunan sekretariat yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin INDONESIA.
(4) Direktur Eksekutif dipilih melalui prosedur uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dari calon-calon yang diseleksi secara terbuka, diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Kadin INDONESIA.
(5) Direktur Eksekutif mengajukan struktur organisasi Sekretariat Kadin INDONESIA untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin INDONESIA.
(6) Direktur Eksekutif MENETAPKAN uraian tugas dan tata kerja Sekretariat Kadin INDONESIA.
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29
Sekretariat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota
(1) Sekretariat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota adalah pelaksana kebijakan dan program kerja yang ditetapkan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dan melakukan layanan kepada anggota dan dunia usaha.
(2) Sekretariat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif yang merupakan tenaga professional, bukan pengusaha dan tidak boleh dirangkap oleh anggota Dewan Pengurus dan/atau Dewan Pertimbangan.
(3) Direktur Eksekutif dalam melaksanakan layanan kepada Anggota dan dunia usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), berkewajiban menyusun program kerja dan anggaran tahunan sekretariat yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing.
(4) Direktur eksekutif dipilih melalui prosedur uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dari calon yang diseleksi secara terbuka, diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/ Kota masing-masing.
(5) Direktur Eksekutif MENETAPKAN struktur organisasi Sekretariat Kadin Provinsi/ Kabuten/Kota masing-masing berdasarkan persetujuan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing.
(6) Direktur Eksekutif MENETAPKAN uraian tugas dan tata kerja Sekretariat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing.
Keanggotaan
(1) Anggota Kadin adalah pengusaha INDONESIA, baik orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum, yang mendirikan dan menjalankan usahanya secara tetap dan terus menerus, dan Organisasi Perusahaan yang keanggotaannya terbuka bagi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Koperasi dan Badan Usaha Swasta, serta Organisasi Pengusaha yang kesemuanya didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Keanggotaan Kadin terdiri atas:
a. Anggota Biasa adalah pengusaha atau perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf m;
b. Anggota Tercatat adalah pengusaha atau perusahaan yang berstatus tercatat sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf n;
c. Anggota Luar Biasa, adalah Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf o;
d. Anggota Luar Biasa Tercatat, adalah Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf p.
(3) Ketentuan untuk menjadi Anggota Kadin diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
(1) Anggota Biasa mempunyai:
Pasal 31
Pasal 33
(1) Semua keputusan yang diambil dalam setiap musyawarah atau rapat dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat, atau dengan cara pemungutan suara.
(2)
a. Dalam setiap pemungutan suara yang tidak menyangkut pemilihan orang, maka:
a.1.
setiap Anggota Biasa mempunyai Hak Suara yang sama;
a.2.
dalam hal Anggota Biasa menurut tingkatan organisasinya diwakili oleh utusan Anggota Provinsi dan utusan Anggota Kabupaten/Kota masing- masing, maka setiap utusan tersebut mempunyai hak yang sama.
b. Pemungutan suara tersebut huruf a dilakukan secara lisan atau secara tertulis.
c. Pemungutan suara secara lisan dilakukan secara serempak atau anggota demi anggota.
(3) Pemilihan Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus yang sekaligus merangkap sebagai ketua formatur dan empat orang anggota formatur dapat dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat, atau dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan asas langsung, bebas dan rahasia dari para peserta musyawarah yang bersangkutan yang memiliki hak suara, yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB VIII
MASA JABATAN, PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PERGANTIAN ANTAR-WAKTU
Masa Jabatan
(1) Masa jabatan kepengurusan Kadin ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun.
(2) Khusus untuk jabatan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin INDONESIA, Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi dan Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota, dapat dipilih hanya dua kali, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, terhitung sejak berlakunya UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1987.
(3) Anggota Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus tidak boleh merangkap jabatan pada :
a. Dewan Pengurus di tingkat organisasi yang sama maupun yang berbeda;
b. Dewan Pertimbangan di tingkat organisasi yang sama maupun yang berbeda.
(4) Masa jabatan kepengurusan baru hasil Munaslub, Muprovlub/Mukablub/ Mukotalub masing-masing adalah masa jabatan tersisa dari masa jabatan kepengurusan yang digantikannya.
Pasal 35
Pendelegasian Wewenang Pendelegasian wewenang Dewan Pengurus:
a. untuk Dewan Pengurus Kadin INDONESIA dan Kadin Provinsi:
jika Ketua Umum berhalangan sementara dan atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk waktu tertentu, maka salah seorang Wakil Ketua Umum Kadin INDONESIA/Kadin Provinsi yang bersangkutan yang ditunjuk oleh Ketua Umum bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum untuk jangka waktu tersebut.
b. untuk Dewan Pengurus Kabupaten/Kota:
jika Ketua berhalangan sementara dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk waktu tertentu, maka salah seorang Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua bertindak untuk dan atas nama Ketua untuk jangka waktu tersebut.
Sumber Dana
(1) Keuangan untuk membiayai kegiatan organisasi diperoleh dari:
a. Uang pangkal dan uang iuran anggota;
b. Sumbangan anggota;
c. Bantuan pihak-pihak lain yang tidak mengikat;
d. Usaha-usaha lain yang sah.
(2) Ketentuan pelaksanaan ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi yang disepakati dalam Rapimnas dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus Kadin INDONESIA.
Penggunaan Dana dan Pengelolaan Perbendaharaan Dewan Pengurus setiap tingkatan organisasi bertanggung jawab atas pengawasan penggunaan dana dan pengelolaan harta kekayaan organisasi pada tingkatannya masing-masing.
BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI
Perubahan Anggaran Dasar Penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar ditetapkan dan disahkan berdasarkan ketetapan Munas, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (8) huruf a atau Munassus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf
a.
Pembubaran Organisasi
(1) Pembubaran organisasi harus melalui Munassus sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b.
(2) Jika organisasi dibubarkan maka Munassus sekaligus MENETAPKAN penghibahan dan/atau penyumbangan seluruh harta kekayaan organisasi kepada badan-badan sosial dan/atau yayasan-yayasan tertentu.
BAB XI ANGGARAN RUMAH TANGGA
Pasal 41
(1) Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
(2) Anggaran Rumah Tangga sebagai penjabaran ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar disahkan oleh Munas/Munassus.
BAB XII
PERATURAN ORGANISASI, PENSAHAN DAN ATURAN PERALIHAN
Peraturan Organisasi
(1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga diatur dalam peraturan organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin INDONESIA yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(2) Dalam hal terjadi pengaturan yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka menurut urutannya berturut-turut yang berlaku untuk menjadi pegangan adalah UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1987, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Munas/Munaslub/Munassus, Keputusan Rapimnas, Keputusan Dewan Pengurus Kadin INDONESIA, Keputusan Muprov/Muprovlub, Keputusan Rapimprov, Keputusan Dewan Pengurus Kadin Provinsi, Keputusan Mukab/ Mukablub/Mukota/Mukotalub, Keputusan Rapimkab/Rapimkota, dan Keputusan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota.
Pasal 43
Pensahan
(1) Anggaran Dasar ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Dasar yang ditetapkan dan disahkan dalam Musyawarah Pengusaha INDONESIA tanggal 24 September 1987 di Jakarta yang disetujui dengan Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 3 Tahun 1988 tanggal 28 Januari 1988; Munas Kadin yang pertama menurut UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1987 tanggal 17 Desember 1988; Munassus Kadin pada tanggal 7 Juni 1994 di Jakarta yang disetujui dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 97 Tahun 1996; Munassus Kadin tanggal 30 November 1999 yang disetujui dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 61 Tahun 2000; Munassus Kadin tanggal 17 Desember 2003 yang disetujui dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 14 tahun 2004; ditetapkan dan disahkan oleh Munassus Kadin tanggal 8 Juni 2005 di Jakarta serta diubah/disempurnakan dan disahkan dalam Munassus Kadin 2006 pada tanggal 8 Maret 2006 di Jakarta.
(2) Seluruh Anggota Kadin bersepakat menyatakan bahwa Anggaran Dasar ini diberlakukan setelah diterbitkannya Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang ditetapkan dan disahkan dalam Munassus Kadin pada tanggal 8 Juni 2005 di Jakarta; serta diubah/disempurnakan dan disahkan dalam Munassus Kadin 2006 pada tanggal 8 Maret 2006 di Jakarta.
Pasal 44
Aturan Peralihan Masa jabatan kepengurusan pada Kadin INDONESIA, Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten/Kota yang telah ada pada saat Anggaran Dasar ini ditetapkan menjadi lima tahun sejak Munas/Muprov/Mukab/Mukota terakhir.
BAB XIII ATURAN PENUTUP
Pasal 45
(1) Sejak diberlakukannya Anggaran Dasar ini sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (2), maka Anggaran Dasar yang ada dan telah berlaku sebelum Anggaran Dasar ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Agar setiap anggota dapat mengetahuinya, Dewan Pengurus Kadin INDONESIA diperintahkan untuk mengumumkan dan/atau menyebarluaskan Anggaran Dasar ini kepada setiap anggota dan khalayak lainnya.
KEPUTUSAN NOMOR : 16 TAHUN 2006 TANGGAL : 9 September 2006 ANGGARAN RUMAH TANGGA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
Landasan Penyusunan
(1) Anggaran Rumah Tangga disusun berlandaskan pada Anggaran Dasar Kamar Dagang dan Industri yang ditetapkan dan disahkan dalam Munas Khusus Kadin di Jakarta tanggal 8 Juni 2005 dan diubah/disempurnakan dan disahkan dalam Munassus Kadin 2006 pada tanggal 8 Maret 2006 di Jakarta, khususnya:
a. Bab I Pasal 1;
b. Bab XI Pasal 41.
(2) Anggaran Rumah Tangga ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1).
Pembentukan Organisasi
(1)
a. Organisasi Kadin INDONESIA pertama kali dibentuk tanggal 24 September 1968 oleh Kadin Daerah Tingkat I atau Kadinda Tingkat I (sebutan untuk Kadin Provinsi pada waktu itu) yang ada di seluruh INDONESIA atas prakarsa Kadin DKI Jakarta, dan diakui pemerintah dengan Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 49 Tahun 1973, kemudian dibentuk kembali sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dalam Musyawarah Pengusaha INDONESIA tanggal 24 September 1987 di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pengusaha INDONESIA yang tergabung dalam Kadin INDONESIA bekerja sama dengan Dewan Koperasi INDONESIA (Dekopin) dan wakil-wakil Badan Usaha Milik Negara.
b. Organisasi Kadin Provinsi pertama kali dibentuk atau disusun oleh Pengusaha INDONESIA di setiap Daerah Tingkat I (sebutan untuk provinsi pada waktu itu) dan dikukuhkan dengan Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 49 Tahun 1973, kemudian dibentuk kembali sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dalam Musyawarah Pengusaha Daerah Tingkat I yang diselenggarakan oleh Pengusaha INDONESIA yang tergabung dalam Kadinda Tingkat I (sebutan untuk Kadin Provinsi pada waktu itu) bekerja sama dengan Dewan Koperasi INDONESIA Wilayah (Dekopinwil) dan wakil-wakil Badan Usaha Milik Negara/Daerah di Provinsi masing-masing.
c. Organisasi Kadin Kabupaten/Kota pertama kali dibentuk atau disusun oleh Pengusaha INDONESIA di setiap Daerah Tingkat II (sebutan untuk kabupaten/kota) dan dikukuhkan dengan Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 49 Tahun 1973, kemudian dibentuk kembali sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dalam Musyawarah Pengusaha Daerah Tingkat II yang diselenggarakan oleh Pengusaha INDONESIA yang tergabung dalam Kadinda Tingkat II (sebutan untuk Kadin Kabupaten/Kota pada waktu itu) bekerja sama dengan Dewan Koperasi INDONESIA Daerah (Dekopinda) dan wakil- wakil Badan Usaha Milik Negara/Daerah di Kabupaten/Kota masing-masing.
(2) Pembentukan organisasi dan kepengurusan Kadin di Provinsi/Kabupaten/Kota yang belum memiliki organisasi Kadin diatur dalam peraturan organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin INDONESIA.
Pasal 3
Dewan Bisnis Komite bilateral yang dibentuk Dewan Pengurus setiap tingkat sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 21 ayat (7) huruf c dan Pasal 27 ayat (8) huruf c dapat dikembangkan menjadi Dewan Bisnis atau Dewan Kerja Sama Bisnis atau dengan nama apapun yang serupa yang merupakan wadah konsultasi dan komunikasi antara pengusaha INDONESIA dengan pengusaha asing dari satu negara dan setelah menjadi Dewan Bisnis atau Dewan Kerja Sama Bisnis atau nama apapun yang serupa, maka statusnya merupakan Organisasi Pengusaha sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 1 huruf f jika memiliki kemandirian dengan ketentuan sebagai berikut:
a. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sejalan dengan UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin;
b. keanggotaannya terbuka bagi para pengusaha INDONESIA dan pengusaha negara mitra bisnisnya;
c. namanya tidak lagi menggunakan nama Kadin.
Anggota Setiap pengusaha INDONESIA serta Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha adalah anggota Kadin dengan keharusan mendaftar pada Kadin.
Persyaratan Anggota Luar Biasa
(1) Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang dapat diterima sebagai Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin adalah yang memenuhi asas legalitas dan legitimasi sebagai berikut:
a. memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlandaskan UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1987 dan sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Kadin;
b. tidak berdasarkan keagamaan, kesukuan, kedaerahan, ideologi/politik dan ras;
c. memiliki Kode Etik Organisasi;
d. tidak memiliki kesamaan nama, merk, lambang dan logo dengan organisasi sejenis yang sudah ada;
e. pengurus tidak merangkap jabatan pada organisasi sejenis;
f. organisasi atau cabang organisasi tingkat Kabupaten/Kota jumlah anggotanya minimal 20 (dua puluh) perusahaan/pengusaha, kecuali untuk Dewan Bisnis;
dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) Kadin;
g. organisasi yang pusatnya berada pada tingkat provinsi harus memiliki cabang paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-LB) Kadin;
h. organisasi yang pusatnya berada pada tingkat nasional, cabangnya harus ada paling sedikit di 30 (tiga puluh) persen jumlah provinsi yang tersebar di lima wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara-Maluku- Papua dan dibuktikan dengan KTA-LB Kadin di provinsi yang bersangkutan;
i. Organisasi Perusahaan Tingkat Nasional/Provinsi yang tidak memiliki cabang di daerah, tetapi ruang lingkup usaha anggotanya berskala atau bersifat nasional/provinsi yang bersangkutan sehingga mempunyai pengaruh besar dalam perekonomian nasional/provinsi, kedudukannya sebagai Anggota Luar
Biasa sama dengan kedudukan Organisasi Perusahaan Tingkat Nasional/ Provinsi yang bersangkutan lainnya;
j. telah berdiri dan telah melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali Musyawarah Anggotanya menurut tingkatan keanggotaannya masing-masing, selain/di luar waktu pendiriannya;
k. untuk Organisasi Perusahaan: setiap perusahaan yang menjadi anggota harus didirikan dan/atau beroperasi sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;
l. untuk Organisasi Pengusaha dan Dewan Bisnis: setiap pengusaha yang menjadi anggota harus memiliki fungsi/jabatan pada perusahaannya sebagai pemilik/komisaris dan/atau pengurus perusahaan (eksekutif/direksi), serta memiliki NPWP perseorangan;
m. memiliki sekretariat/kantor dan alamat tetap yang jelas berikut perangkat perlengkapan/peralatan kantor dan staf/karyawan yang memadai;
n. wajib menyelenggarakan layanan informasi dan pemberdayaan anggota secara terbuka serta wajib melaporkan hasil kegiatannya secara periodik satu tahun sekali kepada Kadin pada tingkatannya masing-masing.
(2) Ketentuan lebih rinci mengenai keanggotaan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha di Kadin ditetapkan dalam peraturan organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin INDONESIA.
Pasal 6
Pasal 7
Anggota Kehormatan
(1) Anggota Kehormatan adalah orang perseorangan yang dianggap mempunyai jasa luar biasa dalam membentuk, membina, mengembangkan dan memajukan Kadin.
(2) Anggota Kehormatan diangkat untuk seumur hidup oleh Munas/ Muprov/Mukab/Mukota atau Rapimnas/Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota masing- masing berdasarkan:
a. usul Dewan Pertimbangan atau Dewan Pengurus Kadin INDONESIA atau Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional dan/atau usul Kadin Provinsi untuk Anggota Kehormatan Kadin INDONESIA;
b. usul Dewan Pertimbangan atau Dewan Pengurus Kadin Provinsi atau Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi dan/atau usul Kadin Kabupaten/Kota untuk Anggota Kehormatan Kadin Provinsi;
c. usul Dewan Pertimbangan atau Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota atau Anggota Luar Biasa Tingkat Kabupaten/Kota dan/atau usul Anggota Biasa Kadin Kabupaten/Kota untuk Anggota Kehormatan Kadin Kabupaten/Kota.
(3) Setiap mantan Ketua Umum Kadin INDONESIA/Kadin Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang menyelesaikan masa jabatannya secara penuh selama satu periode mulai dari pengangkatannya dalam Munas/Muprov/Mukab/Mukota sampai ke Munas/Muprov/Mukab/Mukota berikutnya yang menerima pertanggungjawabannya, otomatis diangkat menjadi Anggota Kehormatan Kadin yang bersangkutan dengan sebutan Ketua Kehormatan Kadin yang bersangkutan.
(4) Anggota Kehormatan yang bukan Anggota Biasa dibebaskan dari kewajiban membayar uang pangkal dan iuran anggota.
(5) Anggota Kehormatan mempunyai:
a. Hak bicara, yaitu hak mengajukan usul, saran, pendapat dan pertanyaan.
b. Hak untuk mengikuti kegiatan organisasi atas undangan Dewan Pengurus Kadin.
Pasal 8
Sanksi Terhadap Anggota Setiap anggota yang melakukan tindakan yang merugikan organisasi dapat dikenai sanksi organisasi berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan, berupa:
a. teguran atau peringatan tertulis;
b. penghentian pelayanan organisasi;
c. pemberhentian sebagai anggota.
Pasal 9
Kehilangan Keanggotaan
(1) Anggota Biasa kehilangan keanggotaannya dalam Kadin karena:
a. mengundurkan diri;
b. menghentikan usahanya;
c. meninggal dunia (bagi Anggota Biasa perseorangan);
d. diberhentikan oleh organisasi;
e. semua izin yang dimilikinya dicabut oleh pemerintah.
(2) Anggota Luar Biasa kehilangan keanggotaannya dalam Kadin karena:
a. mengundurkan diri;
b. membubarkan diri;
c. diberhentikan oleh organisasi;
d. dilarang oleh pemerintah.
(3) Kehilangan keanggotaan dalam Kadin bagi Anggota Kehormatan, karena:
a. mengundurkan diri;
b. meninggal dunia.
Pasal 10
Pemberhentian Keanggotaan
(1) Dewan Pengurus Kadin dapat melakukan pemberhentian atau pemberhentian sementara keanggotaan kepada anggota sebagaimana dimaksud Pasal 4 jika anggota yang bersangkutan:
a. bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga; atau
b. bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik organisasi; atau
c. tidak memenuhi kewajiban keanggotaan sebagaimana yang ditetapkan organisasi; atau
d. tidak mematuhi keputusan organisasi; atau
e. menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan organisasi.
(2) Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara keanggotaan dilakukan sesudah ada peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, terkecuali untuk hal-hal yang luar biasa; dan untuk pemberhentian atau pemberhentian sementara kepada Anggota Luar Biasa setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Pertimbangan masing- masing.
(3) Dalam masa pemberhentian atau pemberhentian sementara, anggota yang bersangkutan kehilangan hak-hak keanggotaannya.
(4)
a. Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah penghapusan keseluruhan hak anggota untuk selama-lamanya karena kesalahan prinsip anggota yang bersangkutan.
b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat
(3) adalah penghapusan sementara seluruh atau sebagian hak anggota untuk jangka waktu tertentu karena kesalahan anggota yang bersangkutan, misalnya tidak memenuhi kewajiban membayar uang iuran anggota yang ditetapkan organisasi.
(5) Anggota yang terkena sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara berhak membela diri dan dapat naik banding, secara berturut-turut, kepada:
a. Dewan Pengurus yang tingkatannya lebih tinggi;
b. Rapimkab/Rapimkota yang bersangkutan;
c. Mukab/Mukota yang bersangkutan;
d. Rapimprov yang bersangkutan;
e. Muprov yang bersangkutan;
f. Rapimnas;
g. Munas.
(6) Anggota yang kehilangan haknya karena terkena sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara, akan memperoleh pemulihan hak-haknya kembali, setelah sanksi tersebut dicabut oleh Dewan Pengurus yang bersangkutan atau Dewan Pengurus yang tingkatnya lebih tinggi atau Rapimkab/Rapimkota/ Mukab/Mukota/Rapimprov/Muprov/Rapimnas/Munas sebagaimana dimaksud ayat
(5).
Sumber Dana
(1) Kadin memperoleh dana sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Anggaran Dasar.
(2) Besar uang pangkal dan uang iuran anggota ditetapkan berdasarkan asas proporsional dengan kemampuan anggota berdasarkan keputusan Rapimprov masing-masing yang berpedoman pada, atau mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Rapimnas.
(3) Untuk memperkuat keuangan Kadin pada setiap tingkat, Dewan Pengurus setiap tingkat dibenarkan mengadakan upaya sendiri yang sah, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Perimbangan Pembagian Keuangan
(1) Uang pangkal dan uang iuran anggota yang ditarik oleh Kadin Kabupaten/Kota pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
a. untuk Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar antara 50 (lima puluh) persen sampai dengan 70 (tujuh puluh) persen;
b. untuk Kadin Provinsi yang bersangkutan sebesar 20 (dua puluh) persen sampai dengan 40 (empat puluh) persen;
c. untuk Kadin INDONESIA sebesar 10 (sepuluh) persen;
d. Penetapan besarannya untuk masing-masing sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b ditetapkan dalam Rapimprov.
(2) Uang pangkal dan uang iuran anggota yang ditarik oleh Kadin Provinsi pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
a. untuk Kadin Provinsi yang bersangkutan sebesar 80 (delapan puluh) persen;
b. untuk Kadin INDONESIA sebesar 20 (dua puluh) persen.
(3) Uang pangkal dan uang iuran anggota yang ditarik oleh Kadin INDONESIA digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan Kadin INDONESIA.
(4) Alokasi dana uang pangkal dan iuran anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh:
a. Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas penyampaian alokasi dana sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui Kadin Provinsi yang bersangkutan dengan melampirkan daftar anggotanya yang telah membayar kewajiban keuangannya.
b. Dewan Pengurus Kadin Provinsi bertanggung jawab atas penyampaian alokasi dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dengan melampirkan daftar anggota yang telah membayar kewajiban keuangannya.
Pasal 13
Penggunaan Dana
(1) Kebijakan penggunaan dan pengelolaan dana pada setiap tingkatan organisasi ditetapkan berdasarkan program kerja tahunan yang disusun oleh sekretariat setiap tingkatan, atas persetujuan Dewan Pengurus masing-masing, dan ketentuannya diatur dalam peraturan organisasi.
(2) Dewan Pengurus Kadin setiap tingkatan bertanggung jawab atas pengawasan, penerimaan dan penggunaan dana serta pengelolaan perbendaharaan atau harta kekayaan organisasi pada tingkatan masing-masing.
(3) Untuk keperluan pengawasan, Dewan Pengurus Kadin setiap tingkatan harus menggunakan akuntan publik yang melakukan pemeriksaan keuangan (audit) sekali dalam setahun.
Pasal 14
Pertanggungjawaban Keuangan
(1) Rapat Dewan Pengurus Kadin untuk membahas dan meneliti laporan keuangan dan perbendaharaan organisasi dari sekretariat masing-masing diadakan selambat-lambatnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, dan laporan keuangan dan perbendaharaan organisasi tahunan harus diaudit oleh akuntan publik.
(2) Laporan keuangan dan perbendaharaan organisasi harus disampaikan pada setiap Rapimnas/Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota tahunan masing-masing.
(3) Pembukuan organisasi di setiap tingkatan dimulai setiap tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama.
(4) Dewan Pengurus Kadin mempertanggung-jawabkan pengawasan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan organisasi kepada Munas/Muprov/Mukab/ Mukota masing-masing.
Pelaksanaan Tujuan, Fungsi dan Kegiatan Kadin Untuk menjalankan tujuan dan kegiatan Kadin sebagaimana dimaksud UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1987 Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, serta menjabarkan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 10, setiap tingkat organisasi Kadin melaksanakan:
a. advokasi dan pemberian rekomendasi kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat RI/Dewan Perwakilan Daerah dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pembentukan iklim usaha yang kondusif dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan;
b. penyebaran informasi perekonomian dan pemberdayaan dunia usaha;
c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk para pengusaha dalam rangka pengembangan sumber daya manusia;
d. penerbitan surat keterangan, surat rekomendasi, serta melegalisasi surat-surat dan dokumen-dokumen yang diperlukan bagi kelancaran kegiatan usaha sesuai dengan peraturan organisasi yang ditetapkan oleh Kadin INDONESIA;
e. upaya pelimpahan tugas-tugas dari pemerintah dalam rangka pembinaan dunia usaha.
Tugas Pengurus Dalam memenuhi fungsi dan tugas Kadin sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 9 dan Pasal 10, Dewan Pengurus bertugas MENETAPKAN kebijakan dan kegiatan sebagai berikut:
a. memajukan dan mengembangkan jiwa serta memajukan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan para pengusaha INDONESIA agar dapat tumbuh dan berkembang secara dinamis dan mantap guna tercapainya pertumbuhan ekonomi, peningkatan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas;
b. memupuk dan meningkatkan partisipasi aktif para pengusaha INDONESIA guna meningkatkan produksi nasional dengan cara kerja yang terampil, efisien, berdisiplin dan berdedikasi;
c. menyebarluaskan informasi mengenai kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi kepada para pengusaha INDONESIA;
d. menyampaikan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan perekonomian dunia yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dan atau dunia usaha nasional, kepada Pemerintah dan para pengusaha INDONESIA;
e. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka membina dan mengembangkan kemampuan para pengusaha INDONESIA, baik dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan Organisasi Perusahaan dan atau Organisasi Pengusaha;
f. menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan dan kerja sama yang saling menunjang dan saling menguntungkan antar-pengusaha INDONESIA, termasuk pengembangan keterkaitan antar-bidang usaha industri dan bidang usaha sektor ekonomi lainnya;
g. menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan dan kerja sama antara para pengusaha INDONESIA dan para pengusaha luar negeri seiring dengan kebutuhan dan kepentingan pembangunan di bidang ekonomi dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional;
h. menyelenggarakan analisis dan statistik serta menyelenggarakan pusat informasi usaha dan mengadakan promosi di dalam dan di luar negeri;
i. menyelenggarakan upaya penyeimbangan dan pelestarian alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup;
j. menyiapkan dan memberikan keterangan yang diperlukan para pengusaha INDONESIA untuk keperluan perdagangan, industri dan jasa, baik untuk keperluan di dalam maupun di luar negeri;
k. menyumbangkan pendapat dan saran kepada Pemerintah dan lembaga lainnya berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dalam kebijaksanaan ekonomi nasional;
l. menyiapkan dan melaksanakan usaha arbitrase atau usaha menengahi, mendamaikan dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara para pengusaha INDONESIA dan/atau perusahaan INDONESIA, dan antara pengusaha dan perusahaan INDONESIA dengan pengusaha dan perusahaan asing;
m. mendorong para pengusaha INDONESIA untuk bergabung dalam Organisasi Perusahaan dan/atau Organisasi Pengusaha anggota Kadin demi meningkatkan profesionalisme.
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
Kesekretariatan Organisasi Uraian tugas dan tata kerja Sekretariat pada setiap tingkatan sebagai berikut:
a. Sekretariat Kadin setiap tingkatan melaksanakan kebijakan dan program kerja Kadin masing-masing tingkatan serta layanan kepada Anggota dan dunia usaha;
b. Sekretariat Kadin setiap tingkatan mengelola urusan administrasi, manajemen dan perbendaharaan organisasi;
c. Uji kelayakan dan kepatutan Direktur Eksekutif dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Dewan Pengurus masing-masing;
d. Direktur Eksekutif pada setiap tingkatan berwenang MENETAPKAN kebijakan operasional dan dibantu para direktur dan pejabat setara serta staf lainnya merupakan tenaga professional yang jumlah dan pembagian bidang kerjanya diatur sesuai kebutuhan;
e. Para direktur dan pejabat setara serta staf lainnya sebagaimana dimaksud huruf d diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Direktur
Eksekutif, berdasarkan kontrak kerja dan/atau sesuai dengan peraturan kekaryawanan Sekretariat pada setiap tingkatan;
f. Dalam melaksanakan kebijakan dan program kerja Kadin masing-masing tingkatan, Sekretariat melaksanakan tugasnya secara professional sesuai dengan peraturan organisasi tentang tata hubungan kerja antara Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan dengan Sekretariat;
g. Dalam melaksanakan layanan kepada anggota dan dunia usaha sebagaimana dimaksud Pasal 23 Anggaran Dasar ayat (3), Sekretariat dapat MENETAPKAN biaya layanan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengurus.
BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
Rapat Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA
(1) Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA diselenggarakan oleh Pimpinan Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA, dan pelaksanaan teknisnya dilaksanakan oleh Sekretariat Kadin INDONESIA.
(2) Sebelum Munas diselenggarakan, Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA mengadakan Rapat Pleno untuk menampung masukan dan untuk menyusun usul dan saran tentang Rancangan Program Umum Organisasi yang akan diajukan kepada Munas.
(3) Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA sebagaimana dimaksud ayat
(2) harus menampung aspirasi Pengusaha INDONESIA, baik dari Anggota Luar Biasa, Koperasi Tingkat Nasional, dan Badan Usaha Milik Negara Tingkat Nasional anggota Kadin yang tidak memiliki Organisasi Perusahaan, maupun Pengusaha Provinsi.
(4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA juga memfasilitasi penyelenggaraan konvensi Anggota Luar Biasa menjelang Munas/Munaslub/Munassus untuk MENETAPKAN utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional pada Munas, Munaslub dan Munassus sebagaimana dimaksud Pasal 28.
Pasal 26
Rapat Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota Rapat Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang mengatur rapat Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
Pasal 27
Rapat Kerja
(1) Dewan Pengurus Kadin INDONESIA dan setiap atau beberapa Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menyelenggarakan rapat kerja pada tingkat masing-masing atau pada lintas-tingkat, baik lintas-sektoral, sektoral, maupun menurut wilayah, sewaktu-waktu jika diperlukan.
(2) Rapat kerja suatu bidang atau sektor:
a. pada tingkat nasional disebut Rapat Kerja Nasional, disingkat Rakernas, diikuti nama lintas-sektornya;
b. pada tingkat provinsi/kabupaten/kota disebut Rapat Kerja Provinsi/ Kabupaten/Kota, disingkat Rakerprov/Rakerkab/Rakerkota, diikuti nama lintas-sektornya;
diadakan untuk konsultasi antara Dewan Pengurus yang terkait, untuk membahas masalah mengenai hal-hal yang bersifat teknis dan substantif dari Program Kerja Organisasi yang dijabarkan dalam program kerja setiap bidang/komite tetap dan badan-badan dan/atau lembaga-lembaga internal sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 21 ayat (7) huruf c dan Pasal 27 ayat (8) huruf c.
(3) Rapat kerja antar bidang tingkat nasional disebut Rapat Koordinasi Nasional, disingkat Rakornas Bidang; dan rapat kerja antar daerah provinsi/kabupaten/kota yang saling terkait disebut Rapat Koordinasi Wilayah, disingkat Rakorwil.
(4) Hasil setiap rapat kerja dan rapat koordinasi merupakan rekomendasi kepada Dewan Pengurus masing-masing, dan mengikat bagi setiap pesertanya.
(5) Setiap rapat kerja dan rapat koordinasi diatur menurut tata tertib yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Pemilihan Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA
(1) Persyaratan Anggota Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA adalah harus memiliki KTA-B yang masih berlaku selama masa jabatannya.
(2) Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA beranggotakan wakil-wakil dari:
a. Pengusaha yang menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, ditambah dengan
b. Pengusaha Provinsi dari semua Kadin Provinsi, masing-masing diwakili secara ex-officio oleh Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi.
(3) Pemilihan Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA:
a. Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dipilih dan ditetapkan oleh Munas/Munaslub melalui sistem pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin INDONESIA sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan 4 (empat) anggota formatur, sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 17 ayat (9).
b. Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin INDONESIA sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan 4 (empat) orang anggota formatur terpilih dalam Munas/ Munaslub diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan MENETAPKAN Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin INDONESIA.
(4) Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin INDONESIA sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan 4 (empat) orang anggota formatur terpilih menyusun Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA atas mandat Munas/Munaslub dengan mengutamakan nama-nama dari daftar nama calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA dalam batas waktu kerja formatur yang ditetapkan oleh Munas/Munaslub.
(5) Daftar nama calon anggota Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA sebagaimana dimaksud ayat (4) diusulkan kepada Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA oleh anggota Kadin.
(6) Daftar nama calon sebagaimana dimaksud ayat
(5) disampaikan Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA kepada Munas.
Pasal 30
Pemilihan Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi
(1) Persyaratan Anggota Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi adalah harus memiliki KTA-B yang masih berlaku selama masa jabatannya.
(2) Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi beranggotakan wakil-wakil dari:
a. Pengusaha yang menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi yang jumlahnya sesuai kebutuhan, ditambah dengan
b. Pengusaha daerah dari semua kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, masing-masing diwakili secara ex-officio oleh Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota masing-masing.
(3) Pemilihan Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi:
a. Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi dipilih dan ditetapkan oleh Muprov melalui sistem pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan 4 (empat) orang anggota formatur, sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 24 ayat (9);
b. Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan 4 (empat) orang anggota formatur terpilih dalam Muprov diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan MENETAPKAN Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi.
(4) Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan 4 (empat) orang anggota formatur terpilih menyusun Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi atas mandat Muprov/Muprovlub dengan mengutamakan nama-nama dari daftar nama calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi dalam batas waktu kerja formatur yang ditetapkan oleh Muprov/Muprovlub.
(5) Daftar nama calon anggota Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (3) diusulkan kepada Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi oleh anggota Kadin sesuai domisilinya.
(6) Daftar nama calon sebagaimana dimaksud ayat
(5) disampaikan Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi kepada Muprov.
Pasal 31
Pemilihan Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota
(1) Persyaratan Anggota Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota adalah harus memiliki KTA-B yang masih berlaku selama masa jabatannya.
(2) Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota beranggotakan wakil-wakil dari Pengusaha yang menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
(3) Pemilihan Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota:
a. Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota dipilih dan ditetapkan oleh Mukab/Mukota melalui sistem pemilihan Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan 4 (empat) orang anggota formatur sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 24 ayat (9).
b. Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota dan 4 (empat) orang anggota formatur terpilih diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan MENETAPKAN Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/ Kota.
(4) Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan 4 (empat) orang anggota formatur terpilih menyusun Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota atas mandat Mukab/Mukablub/Mukota/ Mukotalub dengan mengutamakan nama-nama dari daftar nama calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota dalam batas waktu kerja formatur yang ditetapkan oleh Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub.
(5) Daftar nama calon sebagaimana dimaksud ayat
(4) disampaikan Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota kepada Mukab/Mukota.
BAB IX PEMBENTUKAN DEWAN PENGURUS
Pasal 32
Persyaratan dan Tatacara Pemilihan Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus
(1) Setiap calon Ketua Umum Kadin INDONESIA/Kadin Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur pada dasarnya sekurang-kurangnya dalam 4 (empat) tahun berturut-turut sampai tahun berjalan perusahaannya harus terdaftar menjadi anggota Kadin dibuktikan dengan kepemilikan KTA-B Kadin dan berpengalaman dalam kepengurusan Kadin.
(2) Pencalonan menjadi Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pengurus yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan Munas/Munaslub/ Muprov/Muprovlub/Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub yang bersangkutan.
(3) Setiap calon Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud ayat
(1) dan ayat (2) harus dapat menyampaikan visi dan misi tertulis dan lisan dalam memimpin organisasi Kadin pada rangkaian acara Munas/Munaslub/Muprov/ Muprovlub/Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub sebagaimana ditetapkan Panitia Penyelenggara.
(4) Pemilihan Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dilakukan dengan cara pemungutan suara dan pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
a. Calon yang memperoleh lebih dari 50 (lima puluh) persen suara dari peserta yang mempunyai hak suara dalam Munas/Munaslub/ Muprov/Muprovlub/Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub, maka yang bersangkutan langsung ditetapkan sebagai Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur terpilih.
b. Jika dalam pemilihan sebagaimana dimaksud huruf a tidak ada calon yang memperoleh lebih dari 50 (lima puluh) persen suara dari peserta yang mempunyai hak suara, maka dilakukan pemilihan tahap kedua yang diikuti oleh 2 (dua) calon yang memperoleh suara terbanyak kesatu dan kedua dalam pemilihan tahap pertama, dan yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tahap kedua dinyatakan sebagai Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur terpilih.
c. Jika pada pemilihan sebagaimana dimaksud huruf a terdapat lebih dari 1 (satu) calon yang memperoleh suara dengan jumlah yang sama dalam mendapatkan tempat kedua, maka terhadap calon-calon tersebut dilakukan pemilihan ulang untuk MENETAPKAN suara terbanyak kedua untuk dapat mengikuti pemilihan tahap kedua.
Pasal 33
Pasal 34
BAB X
ETIKA BISNIS, LAMBANG, BENDERA, DAN MARS ORGANISASI
Lambang Bentuk, arti dan makna lambang Kadin tertera pada lampiran 2 Anggaran Rumah Tangga ini.
Pasal 37
Bendera
(1) Setiap tingkatan organisasi Kadin memiliki bendera yang seragam bentuknya, sekaligus menunjukkan identitas masing-masing. Ketentuan mengenai bendera tertera pada lampiran 3 Anggaran Rumah Tangga ini.
(2) Pada hari-hari biasa bendera Kadin dipasang di Kantor Sekretariat di samping kiri bendera Merah-Putih.
(3) Pada acara-acara resmi organisasi seperti Munas/Munaslub/Munassus/Muprov/ Muprovlub/Mukab/Mukablub/Muskota/Mukotalub dan pertemuan resmi lainnya, bendera Kadin dari tingkat yang bersangkutan dipasang di depan podium berdampingan dengan bendera Merah-Putih, letaknya di sebelah kiri Merah-Putih.
Di belakang atau di sampingnya dikelilingi oleh bendera Kadin dari organisasi yang tingkatannya langsung di bawahnya.
Pasal 38
Mars
(1) Syair dan lagu Mars Kadin tertera pada lampiran 4 Anggaran Rumah Tangga ini.
(2) Mars Kadin dinyanyikan setelah lagu Kebangsaan INDONESIA Raya pada acara- acara resmi organisasi, seperti Munas, Muprov/Mukab/Mukota dan pertemuan resmi lainnya.
Perubahan Anggaran Rumah Tangga Perubahan Anggaran Rumah Tangga Kadin ditetapkan berdasarkan ketetapan Munas, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 17 ayat (8) huruf a atau ketetapan Munassus sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 19 ayat (1) huruf a dan ayat
(2) huruf a.
Pensahan Anggaran Rumah Tangga ini merupakan perubahan dan penyempurnaan dari Anggaran Rumah Tangga yang diputuskan dalam Munassus Kadin tanggal 17 Desember 2003 di Jakarta dan disetujui dengan Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 14 Tahun 2004 tanggal 18 Februari 2004, ditetapkan dan disahkan dalam Munassus Kadin tanggal 8 Juni 2005 di Jakarta dan diubah/disempurnakan dan disahkan dalam Munassus Kadin 2006 pada tanggal 8 Maret 2006 di Jakarta.
BAB XII PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 41
Pembubaran Organisasi
(1) Pembubaran Kadin dapat dilaksanakan apabila merupakan putusan mutlak dari peserta yang memiliki hak suara yang hadir dalam Munassus sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 19.
(2) Apabila Kadin dibubarkan maka Munassus harus pula MENETAPKAN syarat pembubaran serta syarat likuidasi harta kekayaan Kadin.
BAB XIII ATURAN PENUTUP
Pasal 42
Lain-lain
(1) Seluruh anggota Kadin bersepakat menyatakan Anggaran Rumah Tangga ini berlaku setelah diterbitkannya Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang ditetapkan dan disahkan dalam Munassus Kadin pada tanggal 8 Juni 2005 di Jakarta dan diubah/disempurnakan dan disahkan dalam Munassus Kadin 2006 pada tanggal 8 Maret 2006 di Jakarta.
(2) Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut oleh Dewan Pengurus Kadin INDONESIA sekaligus dalam peraturan organisasi atau ketentuan tersendiri sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini dan dipertanggungjawabkan pada Munas.
Musyawarah Nasional
(1) Musyawarah Nasional, disingkat Munas, adalah perangkat organisasi Kadin INDONESIA sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi Kadin.
(2)
a. Munas diselenggarakan satu kali dalam lima tahun oleh Dewan Pengurus Kadin INDONESIA dan pelaksanaannya paling cepat dua bulan sebelum dan paling lambat dua bulan sesudah masa jabatan kepengurusannya berakhir.
b. Dewan Pengurus Kadin INDONESIA memberitahukan secara tertulis rencana penyelenggaraan Munas selambat-lambatnya dua bulan sebelum pelaksanaannya kepada seluruh peserta yang berhak hadir sebagai peserta.
(3) Munas dihadiri oleh peserta dan peninjau.
(4) Peserta Munas terdiri atas:
a. Anggota Biasa yang diwakili oleh utusan Anggota, yaitu:
a.1.
Para Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi secara ex-officio;
a.2.
Utusan anggota provinsi yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kadin Provinsi yang diagendakan khusus untuk itu menjelang Munas, sebanyak dua orang;
b. Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA;
c. Dewan Pengurus Lengkap Kadin INDONESIA;
d. Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang dipilih melalui konvensi menjelang Munas, dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
(5) Ketentuan mengenai Peninjau Munas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
(6) Hak peserta Munas:
a. Setiap utusan Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf d mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak dipilih;
b. Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA mempunyai hak bicara, hak dipilih dan hak menyusun daftar nama calon Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin INDONESIA;
c. Dewan Pengurus Lengkap Kadin INDONESIA mempunyai hak bicara dan hak dipilih;
serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munas, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(7) Kewajiban peserta Munas adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan- ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munas, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(8) Munas mempunyai wewenang:
a. MENETAPKAN dan mensahkan penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau mengamanatkan penyelenggaraan Munassus untuk MENETAPKAN penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
b. memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program Umum Organisasi, keuangan dan perbendaharaan dari Dewan Pengurus Kadin INDONESIA serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA;
c. MENETAPKAN Kebijakan Umum dan Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Kebijakan dan Program Organisasi Tingkat Nasional;
d. MENETAPKAN keputusan untuk menyelesaikan permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya;
e. memilih dan mengangkat Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA dan Dewan Pengurus Kadin INDONESIA.
(9)
a. Pemilihan dan pengangkatan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin INDONESIA sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf e dilakukan melalui sistem pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin INDONESIA yang sekaligus merangkap ketua formatur, dan empat orang anggota formatur.
b. Formatur sebagaimana dimaksud huruf a diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan MENETAPKAN Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin INDONESIA.
c. Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin INDONESIA dipilih dengan mengutamakan nama-nama dari daftar nama calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA.
d. Tatacara pemilihan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin INDONESIA diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
(10) Munas dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua dari jumlah utusan Anggota Biasa dan utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf d, dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam Munas.
(11) Jika kuorum tidak tercapai, maka Munas ditunda paling lama dua jam.
(12) a.
Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (11) kuorum belum juga tercapai tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu per tiga dari jumlah utusan Anggota Biasa dan utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf d, maka Munas tetap dilangsungkan, dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam Munas.
b. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (11) yang hadir kurang dari satu per tiga dari jumlah utusan Anggota Biasa dan utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf d, maka Munas ditunda paling lama tiga bulan, dan Dewan Pengurus Kadin INDONESIA segera menjadwalkan kembali penyelenggaraan Munas dan mengirimkan pemberitahuan dan undangan kembali menghadiri Munas kepada peserta dan peninjau Munas.
c. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud huruf b kuorum tidak juga tercapai, maka Munas tetap dilangsungkan, dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati
secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam Munas.
(13) Khusus untuk penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Munas dinyatakan mencapai kuorum dan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah utusan Anggota Biasa dan utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan huruf d, dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam Munas.
Musyawarah Nasional Luar Biasa
(1) Musyawarah Nasional Luar Biasa, disingkat Munaslub, adalah Munas yang diselenggarakan di luar jadwal berkala Munas untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kadin INDONESIA mengenai pelanggaran- pelanggaran prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau penyelewengan-penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi oleh Dewan Pengurus Kadin INDONESIA, dan/atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus Kadin INDONESIA, sehingga ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan Munas tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
(2) Munaslub sebagaimana dimaksud ayat
(1) diselenggarakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya satu per dua jumlah Kadin Provinsi dan satu per dua dari jumlah Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional yang mengikuti Munas terakhir sesudah melalui tahap-tahap sebagai berikut:
a. Dewan Pengurus Kadin Provinsi dan Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus Kadin Provinsi, serta Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional masing-masing memberikan peringatan tertulis terlebih dahulu kepada Dewan Pengurus Kadin INDONESIA atas hal-hal sebagaimana dimaksud ayat (1) sekaligus memberikan batas waktu paling lama tiga puluh hari untuk memperbaikinya.
b. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf a peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Dewan Pengurus Kadin INDONESIA, maka Dewan Pengurus Kadin Provinsi serta Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional memberi peringatan tertulis kedua dengan memberikan batas waktu paling lama tiga puluh hari untuk memperbaikinya.
c. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf b Dewan Pengurus Kadin INDONESIA tidak juga mengindahkannya, maka Dewan Pengurus Kadin Provinsi serta Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus Kadin Provinsi dan Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha masing-masing terlebih dahulu, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat mengajukan permintaan untuk mengadakan Munaslub.
(3)
a. Setiap Dewan Pengurus Kadin Provinsi serta Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang meminta diadakannya Munaslub dapat menarik kembali permintaannya jika yang bersangkutan berpendapat telah terjadi kesalahan dalam penilaian atas Dewan Pengurus Kadin INDONESIA.
b. Dewan Pengurus Kadin Provinsi serta Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang menarik kembali permintaan diadakannya Munaslub sebagaimana dimaksud huruf a tidak dibenarkan mengulangi permintaan atau ikut meminta diadakannya Munaslub untuk alasan kasus yang sama.
(4) Dewan Pengurus Kadin Provinsi serta Pengurus Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang meminta diadakannya Munaslub menjadi penyelenggara dan penanggungjawab Munaslub.
(5) Penyelenggara dan penanggungjawab Munaslub mempersiapkan tata tertib yang juga memuat tata cara penyampaian pendapat dan penilaian atas hal-hal yang telah dilakukan oleh Dewan Pengurus Kadin INDONESIA yang dianggap telah menyimpang dan/atau tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan atas penyelewengan-penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi dan/atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus Kadin INDONESIA sebagaimana mestinya.
(6) Keputusan-Keputusan Munaslub mengikat organisasi dan anggota.
(7) Peserta Munaslub terdiri atas:
a. Anggota Biasa yang diwakili oleh utusan Anggota, yaitu:
a.1.
Para Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi secara ex-officio;
a.2.
Utusan anggota provinsi yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kadin Provinsi yang diagendakan khusus untuk itu menjelang Munaslub, sebanyak dua orang;
b. Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA;
c. Dewan Pengurus Lengkap Kadin INDONESIA;
d. Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang dipilih melalui konvensi menjelang Munaslub, dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
(8) Pada Munaslub tidak ada peninjau.
(9) Hak peserta Munaslub:
a. Setiap utusan Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf a dan huruf d mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak dipilih;
b. Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA mempunyai hak bicara dan hak dipilih;
c. Dewan Pengurus Lengkap Kadin INDONESIA mempunyai hak bicara dan hak dipilih;
serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munaslub sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(10) Kewajiban peserta Munaslub adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan- ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munaslub sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(11) Munaslub mempunyai wewenang:
a. menilai, menerima dan mensahkan atau menolak pertanggungjawaban dan/atau kinerja Dewan Pengurus Kadin INDONESIA;
b. jika pertanggungjawaban dan/atau kinerja Dewan Pengurus Kadin INDONESIA sebagaimana dimaksud huruf a ditolak atau tidak diterima, maka Munaslub dapat memberhentikan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin INDONESIA;
c. dalam hal terjadi seperti tersebut pada huruf b, maka Munaslub segera melaksanakan pemilihan dan pengangkatan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin INDONESIA yang baru melalui sistem pemilihan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (9).
(12) Munaslub dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua dari jumlah utusan Anggota Biasa dan utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf a dan huruf d, dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam Munaslub.
(13) Jika kuorum tidak tercapai, maka Munas ditunda paling lama dua jam.
(14) Apabila sesudah penundaan tersebut ayat (13) kuorum belum juga tercapai, maka Munaslub dinyatakan batal dan permintaan untuk mengadakan Munaslub dinyatakan gugur.
Musyawarah Nasional Khusus
(1) Musyawarah Nasional Khusus, disingkat Munassus, adalah Munas untuk MENETAPKAN dan mensahkan:
a. perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; atau
b. pembubaran organisasi.
(2)
a. Munassus untuk MENETAPKAN dan mensahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Kadin INDONESIA berdasarkan amanat Munas atau permintaan/persetujuan dari sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah Kadin Provinsi dan dua per tiga jumlah Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional yang mengikuti Munas terakhir.
b. Munassus untuk MENETAPKAN dan mensahkan pembubaran organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Kadin INDONESIA berdasarkan permintaan dari sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah Kadin Provinsi.
(3) Peserta Munassus terdiri atas:
a. Anggota Biasa yang diwakili oleh utusan Anggota, yaitu:
a.1.
Para Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi secara ex-officio;
a.2.
Utusan anggota provinsi yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kadin Provinsi yang diagendakan khusus untuk itu menjelang Munassus, sebanyak dua orang;
b. Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA;
c. Dewan Pengurus Lengkap Kadin INDONESIA;
d. Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang dipilih melalui konvensi menjelang Munassus, dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
(4) Peninjau pada Munassus:
a. untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, ketentuan mengenai peninjau Munassus sama dengan ketentuan peninjau Munas sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (5);
b. untuk pembubaran organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, tidak ada peninjau Munassus.
(5) Hak peserta Munassus:
a. Setiap utusan Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan huruf d mempunyai hak suara dan hak bicara;
b. Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA mempunyai hak bicara;
c. Dewan Pengurus Lengkap Kadin INDONESIA mempunyai hak bicara;
serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munassus sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(6) Kewajiban peserta Munassus adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Munassus, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(7)
a. Munassus untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah utusan Anggota Biasa dan utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan huruf d.
b. Munassus untuk pembubaran organisasi dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh seluruh utusan Anggota Biasa dan utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan huruf d.
(8) Apabila kuorum tidak tercapai maka Munassus dapat ditunda paling lama dua jam.
(9) Apabila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (8) kuorum belum juga tercapai, maka Munassus dinyatakan batal dan permintaan untuk mengadakan Munassus dinyatakan gugur.
(10) a.
Keputusan mengenai penyempurnaan atau perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga harus disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang mempunyai hak suara yang hadir dalam Munassus setelah Munassus dinyatakan mencapai kuorum dan sah sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf a.
b. Keputusan mengenai pembubaran organisasi harus disepakati oleh seluruh peserta yang mempunyai hak suara yang hadir dalam Munassus setelah Munassus dinyatakan mencapai kuorum dan sah sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf b.
Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA
(1) Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA adalah perangkat organisasi Kadin INDONESIA yang terdiri atas pelaku ekonomi dan wakil pengusaha provinsi yang dipilih dan diangkat oleh Munas/Munaslub melalui sistem pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (9).
(2) Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA beranggotakan pelaku-pelaku ekonomi yang menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan ditambah unsur pengusaha provinsi dari setiap Kadin Provinsi, yang masing-masing diwakili secara ex-officio oleh Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi.
(3) Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA dipimpin oleh seorang Ketua dan empat orang Wakil Ketua, masing-masing satu orang dari unsur Usaha Negara, unsur Usaha Koperasi, unsur Usaha Swasta, dan unsur Pengusaha Provinsi.
(4) Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Munas.
(5) Tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA:
a. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan-Keputusan Munas;
b. menilai dan mengusulkan penyempurnaan dan/atau penelitian lebih lanjut atas laporan kerja, keuangan dan perbendaharaan yang diajukan oleh Dewan Pengurus Kadin INDONESIA;
c. melakukan pemantauan terhadap dinamika Anggota Luar Biasa agar tetap sejalan dengan Kebijaksanaan Umum Kadin, dan memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Dewan Pengurus Kadin INDONESIA mengenai pembinaannya;
d. menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Dewan Pengurus Kadin INDONESIA baik diminta ataupun tidak mengenai hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan organisasi;
e. melakukan pengamatan dan penilaian atas pelaksanaan bisnis yang bersih, transparan, profesional dan etika bisnis oleh dunia usaha dalam lingkup nasional, regional dan internasional serta menyampaikan hasil penilaian dan saran-tindak kepada Dewan Pengurus Kadin INDONESIA;
f. menyampaikan pertimbangan dan saran sebagai bahan untuk penyusunan rancangan Program Umum Organisasi kepada Munas, setelah menampung aspirasi dari Anggota Luar Biasa dan Pengusaha Provinsi;
g. memfasilitasi penyelenggaraan konvensi Anggota Luar Biasa untuk MENETAPKAN utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha
Tingkat Nasional pada Munas, Munaslub dan Munassus sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (4) huruf d, Pasal 18 ayat (7) huruf d dan Pasal 19 ayat (3) huruf d, sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
h. menyusun daftar nama calon Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA dan Dewan Pengurus Kadin INDONESIA dari Anggota Biasa Kadin sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf m yang memiliki KTAB yang berlaku yang dicalonkan ataupun mencalonkan diri sesuai ketentuan Pasal 31, dan menyampaikannya kepada Munas.
(6) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (5), Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA dapat memberikan saran mengenai pelaksanaan kebijaksanaan organisasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan mengenai pelaksanaan Keputusan-Keputusan Munas kepada Dewan Pengurus Kadin INDONESIA.
(7) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (6), Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA dapat membentuk komisi-komisi dari dan di antara anggota Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA yang menjadi mitra kerja yang bersamaan dari Dewan Pengurus Kadin INDONESIA.
(8) Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA bekerja secara kolektif yang tatacaranya ditentukan dan disepakati oleh dan dalam rapat pleno Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA yang diadakan menurut kebutuhan dengan ketentuan sekurang- kurangnya sekali setahun.
(9) Penampungan aspirasi sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf f dilakukan dengan mengadakan konsultasi atau rapat-rapat dengan Anggota Luar Biasa, yaitu Organisasi Perusahaan yang keanggotaannya terbuka bagi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Koperasi dan Badan Usaha Swasta, dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional dan Pengusaha Provinsi.
(10) Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA menyelenggarakan rapat pleno tahunannya sebelum diselenggarakannya Rapat Pimpinan Nasional, untuk menyusun saran- saran yang akan diajukan pada Rapat Pimpinan Nasional tersebut.
(11) Rapat pleno Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah anggotanya dan keputusan dinyatakan sah dan mengikat anggotanya jika disepakati oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir.
(12) Apabila kuorum tidak tercapai, maka sidang pleno ditunda paling lama dua kali tiga puluh menit.
(13) Apabila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (12) kuorum tidak juga tercapai tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu per tiga jumlah anggotanya, maka sidang pleno tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah.
(14) Rapat pleno Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA untuk pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf f dan huruf g dilaksanakan sebelum penyelenggaraan Munas/Munaslub/Munassus.
Dewan Pengurus Kadin INDONESIA
(1) Dewan Pengurus Kadin INDONESIA adalah perangkat organisasi Kadin INDONESIA dan merupakan pimpinan tertinggi Kadin, mewakili organisasi keluar dan kedalam, dengan masa kepengurusan lima tahun, yang dipilih dan diangkat oleh Munas/Munaslub melalui sistem pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (9).
(2) Dewan Pengurus Kadin INDONESIA bertugas MENETAPKAN kebijakan pelaksanaan fungsi dan tugas Kadin sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 10 serta keputusan-keputusan Munas dan Rapimnas, serta bertanggung jawab kepada Munas.
(3) Dewan Pengurus Kadin INDONESIA terdiri atas seorang Ketua Umum, beberapa Wakil Ketua Umum, dan beberapa anggota pengurus yang bertugas sebagai Ketua Komite Tetap yang jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan.
(4) Pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengurus Kadin INDONESIA dalam Munas/Munaslub dilakukan melalui pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin INDONESIA yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan empat anggota formatur sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (9).
(5) Komite tetap merupakan bagian kepengurusan Kadin INDONESIA yang menangani aspek-aspek lintas-sektoral.
(6) Dewan Pengurus Lengkap Kadin INDONESIA merupakan kelengkapan perangkat organisasi Tingkat Nasional yang terdiri atas Dewan Pengurus Kadin INDONESIA sebagaimana dimaksud ayat (3) ditambah para Wakil Ketua Komite Tetap, dan Ketua badan-badan dan/atau lembaga-lembaga internal sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf c.
(7) Dewan Pengurus Kadin INDONESIA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) berwewenang:
a. MENETAPKAN kebijakan dan rencana kerja;
b. mengangkat para Wakil Ketua Komite Tetap yang merupakan bagian dari kepengurusan Komite Tetap yang jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan;
c. membentuk badan-badan dan/atau lembaga-lembaga internal, seperti komite-komite luar negeri (bilateral, multilateral), komite-komite khusus/teknis, lembaga-lembaga, badan-badan dan yayasan-yayasan;
d. membentuk panitia dan komite khusus yang bersifat ad hoc, serta mengangkat penasehat-penasehat ahli yang diperlukan untuk berbagai kegiatan, tugas dan usaha;
e. MENETAPKAN sanksi organisasi terhadap anggota Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA dan/atau anggota Dewan Pengurus Kadin INDONESIA yang melakukan pelanggaran atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan organisasi lainnya, setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA;
f. MENETAPKAN sanksi organisasi terhadap Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang tidak melaksanakan dan/atau melakukan pelanggaran atas ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan organisasi lainnya setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA.
Pembentukan badan-badan dan/atau lembaga-lembaga internal sebagaimana dimaksud huruf c dan d, diatur tersendiri dalam keputusan Dewan Pengurus Kadin INDONESIA, dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Kadin INDONESIA.
(8) Dewan Pengurus Kadin INDONESIA mensahkan dan mengukuhkan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi hasil Musyawarah Provinsi.
(9) Dewan Pengurus Kadin INDONESIA dapat mengangkat Anggota Kehormatan Kadin INDONESIA yang pengaturannya ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
(10) Dewan Pengurus Kadin INDONESIA bekerja secara kolektif yang tatacaranya ditentukan dan disepakati oleh dan dalam rapat Dewan Pengurus Kadin INDONESIA.
(11) Dewan Pengurus Kadin INDONESIA untuk MENETAPKAN keputusan mengenai masalah-masalah keorganisasian yang mendasar harus dilakukan dalam rapat yang mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah anggota Dewan Pengurus.
(12) Apabila kuorum tidak tercapai, maka rapat sebagaimana dimaksud ayat (11) ditunda selama dua kali tiga puluh menit.
(13) Jika sesudah dua kali penundaan sebagaimana dimaksud ayat (12) kuorum tidak juga tercapai tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu per tiga jumlah
anggotanya, maka rapat tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah.
(14) Dewan Pengurus Kadin INDONESIA mengadakan Rapat Pimpinan Nasional dan rapat-rapat lainnya yang dianggap perlu.
(15) Rapat-Rapat Dewan Pengurus Kadin INDONESIA:
a. Rapat Dewan Pengurus Kadin INDONESIA diadakan menurut kebutuhan, sekurang-kurangnya satu kali dalam dua bulan.
b. Rapat Ketua adalah rapat Ketua Umum dengan para Wakil Ketua Umum Kadin INDONESIA untuk pengambilan keputusan organisasi yang bersifat kebijakan mendesak dan hasilnya harus dilaporkan kepada rapat Dewan Pengurus.
c. Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kadin INDONESIA sebagaimana dimaksud ayat (6) diadakan menurut kebutuhan, sekurang-kurangnya satu kali dalam enam bulan, dan satu di antaranya diadakan sebelum Rapat Pimpinan Nasional.
(16) Dewan Pengurus Kadin INDONESIA menerima saran-saran baik diminta ataupun tidak dari Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA.
Rapat Pimpinan Nasional
(1) Rapat Pimpinan Nasional disingkat Rapimnas adalah rapat pimpinan jajaran organisasi dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan upaya-upaya sinergistik dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program antar-jajaran.
(2) Dewan Pengurus Kadin INDONESIA menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional, disingkat Rapimnas, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun, satu di antaranya pada setiap awal tahun untuk menjalankan ketentuan sebagaimana ditentukan pada ayat (7).
(3) Rapimnas dihadiri oleh peserta dan peninjau.
(4) Peserta Rapimnas terdiri atas:
a. Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA;
b. Dewan Pengurus Lengkap Kadin INDONESIA;
c. Ketua Umum-Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi;
d. Ketua Umum-Ketua Umum Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional.
(5) Peninjau Rapimnas terdiri atas:
a. Anggota Kehormatan Kadin INDONESIA;
b. Utusan Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang jumlahnya ditentukan oleh Dewan Pengurus Kadin INDONESIA;
c. Utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional yang jumlahnya ditentukan oleh Dewan Pengurus Kadin INDONESIA;
d. Direktur Eksekutif Kadin INDONESIA dan Kadin Provinsi.
(6) Hak dan Kewajiban Peserta dan Peninjau Rapimnas:
a. Setiap peserta Rapimnas mempunyai hak yang sama, yaitu hak suara dan hak bicara;
b. Kewajiban peserta Rapimnas adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Rapimnas, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
c. Hak peninjau Rapimnas diatur dalam tata tertib penyelenggaraan Rapimnas, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(7) Rapimnas mempunyai wewenang:
a. MENETAPKAN Sasaran dan Program Kerja Tahunan serta pembagian tugas setiap jajaran organisasi;
b. melakukan evaluasi terhadap koordinasi, sinkronisasi dan upaya sinergistik dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program antar-jajaran;
c. membantu Dewan Pengurus Kadin INDONESIA untuk MEMUTUSKAN hal-hal yang tidak dapat diputuskannya sendiri, dan hasilnya dipertanggung- jawabkan kepada Munas.
(8)
a. Khusus untuk pelaksanaan wewenang yang dimaksud ayat (7) huruf c, Rapimnas harus mencapai kuorum dan dinyatakan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah peserta Rapimnas sebagaimana dimaksud ayat (4) dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang hadir.
b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud huruf a tidak tercapai, maka Rapimnas dapat ditunda sebanyak-banyaknya dua kali satu jam.
c. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud huruf b kuorum belum juga tercapai, maka Rapimnas tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang hadir.
Musyawarah Provinsi/Kabupaten/Kota
(1) Musyawarah Provinsi dan Kabupaten/Kota:
a. untuk Provinsi disingkat Muprov, adalah perangkat organisasi Kadin Provinsi sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi Kadin Provinsi;
b. untuk Kabupaten/Kota disingkat Mukab/Mukota, adalah perangkat organisasi Kadin Kabupeten/Kota sebagai lembaga anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi Kadin Kabupaten/Kota.
(2)
a. Muprov/Mukab/Mukota diselenggarakan satu kali dalam lima tahun oleh Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing yang pelaksanaannya paling cepat dua bulan sebelum atau paling lambat dua bulan sesudah masa jabatan kepengurusannya berakhir.
b. Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis rencana penyelenggaraan Muprov/Mukab/Mukota selambat-
lambatnya dua bulan sebelum pelaksanaannya kepada seluruh peserta yang berhak hadir sebagai peserta.
(3) Muprov/Mukab/Mukota masing-masing dihadiri oleh peserta dan peninjau.
(4) Peserta Muprov/Mukab/Mukota terdiri atas:
a.1. untuk Muprov: Anggota Biasa yang diwakili utusan Anggota, yaitu:
a.1.1. Para Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota secara ex-officio;
a.1.2. Utusan anggota kabupaten/kota yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kadin Kabupaten/Kota yang khusus diadakan menjelang Muprov, sebanyak dua orang;
a.2. untuk Mukab/Mukota: Anggota Biasa yang bersangkutan;
b. Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
c. Dewan Pengurus Lengkap Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
d. untuk Muprov: Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Provinsi yang dipilih melalui konvensi menjelang Muprov, dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
(5) Ketentuan mengenai Peninjau Muprov/Mukab/Mukota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
(6) Hak peserta Muprov/Mukab/Mukota:
a.1. untuk Muprov:
Setiap utusan Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a.1 dan huruf d. mempunyai hak suara yang mencakup hak memilih Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang sekaligus merangkap Ketua Formatur dan empat orang anggota formatur, hak bicara dan hak dipilih;
a.2. untuk Mukab/Mukota:
Setiap Anggota Biasa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a.2 mempunyai hak suara yang mencakup hak memilih Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap Ketua Formatur dan empat orang anggota formatur, hak bicara, hak dipilih dan hak mengusulkan nama calon Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota melalui Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota;
b. Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan mempunyai hak bicara, hak dipilih dan hak menyusun daftar nama calon Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota;
c. Dewan Pengurus Lengkap Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan mempunyai hak bicara dan hak dipilih;
serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Musyawarah, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(7) Kewajiban peserta Muprov/Mukab/Mukota adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Muprov/Mukab/ Mukota sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(8) Muprov/Mukab/Mukota mempunyai wewenang:
a. memberikan penilaian dan keputusan terhadap pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program Umum Organisasi, keuangan dan perbendaharaan dari Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan, serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan yang bersangkutan;
b. MENETAPKAN Program Umum sebagai Garis Besar Program Organisasi Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang sejalan dengan Program Umum Organisasi Tingkat Nasional;
c. MENETAPKAN Kebijakan Umum Organisasi Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang sejalan dengan kebijakan umum organisasi yang tingkatnya lebih tinggi;
d. MENETAPKAN keputusan untuk menyelesaikan permasalahan organisasi dan masalah-masalah penting lainnya;
e. memilih dan mengangkat Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(9)
a. Pemilihan dan pengangkatan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf e dilakukan melalui sistem pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota masing-masing, yang sekaligus merangkap sebagai ketua formatur, dan empat orang anggota formatur.
b. Formatur sebagaimana dimaksud huruf a diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan MENETAPKAN Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
c. Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan dipilih dengan mengutamakan nama-nama dari daftar nama calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan masing-masing.
d. Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota terpilih selanjutnya dimintakan pensahan dan pengukuhannya kepada Dewan Pengurus yang tingkatannya setingkat lebih tinggi.
e. Tatacara pemilihan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
(10) Muprov/Mukab/Mukota dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh:
a. untuk Muprov: lebih dari satu per dua dari jumlah utusan Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a.1. dan huruf d;
b. untuk Mukab/Mukota: lebih dari satu per dua jumlah Anggota Biasa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (4) butir a.2;
dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang mempunyai hak suara yang hadir dalam Muprov/Mukab/Mukota yang bersangkutan.
(11) Jika kuorum tidak tercapai, maka Muprov/Mukab/Mukota yang bersangkutan ditunda paling lama dua jam.
(12) Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (11) kuorum belum juga tercapai, maka:
a. untuk Muprov:
a.1.
Jika Muprov dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu per tiga dari jumlah utusan Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a.1. dan huruf d, maka Muprov tetap dilangsungkan, dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara dalam Muprov.
a.2.
Jika yang hadir kurang dari satu per tiga dari jumlah utusan Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf
a.1. dan huruf d, maka Muprov ditunda paling lama tiga bulan, dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi segera menjadwalkan kembali penyelenggaraan Muprov dan mengirimkan pemberitahuan dan undangan kembali menghadiri Muprov kepada Peserta dan Peninjau Muprov.
a.3.
Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud huruf a.2 kuorum tidak juga tercapai, maka Muprov tetap dilangsungkan, dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang punya hak suara yang hadir dalam Muprov.
b. untuk Mukab/Mukota:
b.1.
Jika Mukab/Mukota dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu per tiga dari jumlah Anggota Biasa yang bersangkutan, Mukab/Mukota tetap dilangsungkan, dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari Anggota Biasa yang hadir dalam Mukab/Mukota.
b.2.
Jika yang hadir kurang dari satu per tiga jumlah Anggota Biasa yang bersangkutan, Mukab/Mukota ditunda paling lama tiga bulan, dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota segera menjadwalkan kembali penyelenggaraan Mukab/Mukota dan mengirimkan pemberitahuan dan undangan kembali menghadiri Mukab/Mukota kepada Peserta dan Peninjau Mukab/Mukota.
b.3.
Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud huruf b.2 kuorum tidak juga tercapai, maka Mukab/Mukota tetap dilangsungkan, dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari Anggota Biasa yang hadir dalam Mukab/Mukota.
Musyawarah Provinsi/Kabupaten/Kota Luar Biasa
(1) Musyawarah Provinsi/Kabupaten/Kota Luar Biasa, disingkat Muprovlub/ Mukablub/Mukotalub, adalah Musyawarah yang diselenggarakan di luar jadwal berkala Muprov/Mukab/Mukota untuk meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota mengenai pelanggaran- pelanggaran prinsip atas Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga dan/atau penyelewengan- penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi oleh Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota, dan/atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota, sehingga ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan atau keputusan-keputusan Muprov/Mukab/Mukota tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
(2) Muprovlub/Mukablub/Mukotalub sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan berdasarkan permintaan dari:
a. untuk Muprovlub:
sekurang-kurangnya satu per dua jumlah Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan satu per dua dari jumlah Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi yang mengikuti Muprov terakhir;
b. untuk Mukablub/Mukotalub:
sekurang-kurangnya satu per dua jumlah Anggota Biasa Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(3) Permintaan penyelenggaraan Muprovlub/Mukablub/Mukotalub sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diajukan sesudah melalui tahap-tahap sebagai berikut:
a. Adanya peringatan tertulis terlebih dahulu kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota atas hal-hal sebagaimana dimaksud ayat
(1) sekaligus memberikan batas waktu paling lama tiga puluh hari untuk memperbaikinya yang diberikan:
a.1. untuk Muprovlub oleh Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota masing-masing yang bersangkutan;
a.2.
untuk Mukablub/Mukotalub oleh Anggota Biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b.
b. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf a peringatan tersebut tidak diindahkan, maka Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota diberi peringatan tertulis kedua dengan batas waktu paling lama tiga puluh hari untuk memperbaikinya.
c. Jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf b Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota tidak juga mengindahkan peringatan tertulis kedua tersebut, maka:
c.1.
untuk Muprovlub:
Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat mengajukan permintaan untuk mengadakan Muprovlub berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota masing-masing yang bersangkutan terlebih dahulu;
c.2.
untuk Mukablub/Mukotalub: Anggota Biasa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b secara bersama-sama, dapat mengajukan permintaan untuk mengadakan Mukablub/Mukotalub.
(4)
a. Setiap Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota/Anggota Biasa yang meminta diadakannya Muprovlub/Mukablub/Mukotalub dapat menarik kembali permintaannya jika yang bersangkutan berpendapat telah terjadi kesalahan dalam penilaian atas Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota.
b. Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota/Anggota Biasa yang menarik kembali permintaan diadakannya Muprovlub/Mukablub/ Mukotalub sebagaimana dimaksud huruf a tidak dibenarkan mengulangi permintaan atau ikut meminta diadakannya Muprovlub/ Mukablub/Mukotalub untuk alasan kasus yang sama.
(5) Penyelenggara dan penanggungjawab Muprovlub/Mukablub/Mukotalub:
a. untuk Muprovlub:
Dewan-Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang meminta diadakannya Muprovlub menjadi penyelenggara dan penanggung jawab pelaksanaan Muprovlub setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Pengurus Kadin INDONESIA;
b. untuk Mukablub/Mukotalub:
Anggota Biasa yang bersangkutan yang meminta diadakannya Mukablub/Mukotalub menjadi penyelenggara dan penanggung jawab pelaksanaan Mukablub/Mukotalub setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang bersangkutan.
(6) Penyelenggara dan penanggung jawab Muprovlub/Mukablub/Mukotalub mempersiapkan tata tertib yang juga memuat tata cara penyampaian pendapat dan penilaian atas hal-hal yang telah dilakukan Dewan Pengurus yang bersangkutan yang dianggap telah menyimpang dan atau tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan atau penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi dan atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota.
(7) Keputusan-keputusan Muprovlub/Mukablub/Mukotalub mengikat organisasi dan anggota.
(8) Peserta Muprovlub/Mukablub/Mukotalub:
a.1. untuk Muprovlub: Anggota Biasa yang diwakili utusan Anggota, yaitu:
a.1.1. Para Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota secara ex-officio;
a.1.2. Utusan Anggota kabupaten/kota yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kadin Kabupaten/Kota yang khusus diadakan menjelang Muprov, sebanyak dua orang;
a.2. untuk Mukablub/Mukotalub: Anggota Biasa yang bersangkutan;
b. Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
c. Dewan Pengurus Lengkap Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
d. untuk Muprovlub: Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Provinsi yang dipilih melalui konvensi menjelang Muprov, dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
(9) Peninjau pada Muprovlub/Mukablub/Mukotalub hanya Dewan Pengurus yang tingkatan organisasinya lebih tinggi.
(10) Hak peserta Muprovlub/Mukablub/Mukotalub:
a.1. untuk Muprovlub: Setiap utusan Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf a.1. dan huruf d mempunyai hak suara yang mencakup hak memilih Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang sekaligus merangkap Ketua Formatur dan empat orang anggota formatur, hak bicara dan hak dipilih;
a.2. untuk Mukablub/Mukotalub:
Setiap Anggota Biasa yang sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf a.2 bersangkutan mempunyai hak suara yang mencakup hak memilih Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap Ketua Formatur dan empat orang anggota formatur, hak bicara dan hak dipilih;
b. Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota mempunyai hak bicara dan hak dipilih;
c. Dewan Pengurus Lengkap Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan mempunyai hak bicara dan hak dipilih;
serta hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Muprovlub/Mukablub/Mukotalub yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(11) Kewajiban peserta Muprovlub/Mukablub/Mukotalub adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Muprovlub/Mukablub/Mukotalub sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(12) Muprovlub/Mukablub/Mukotalub mempunyai wewenang:
a. Menilai, menerima dan mensahkan atau menolak pertanggungjawaban dan atau kinerja Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing.
b. Jika pertanggungjawaban dan atau kinerja Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud huruf a ditolak atau tidak diterima, maka Muprovlub/Mukablub/Mukotalub dapat memberhentikan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
c. Dalam hal terjadi seperti sebagaimana dimaksud huruf b, maka Muprovlub/ Mukablub/Mukotalub segera mengadakan pemilihan dan pengangkatan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota baru yang bersangkutan dengan mengutamakan nama-nama yang tercantum dalam daftar calon yang diusulkan pada Muprov/Mukab/Mukota sebelumnya, melalui sistem pemilihan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat
(9), dan selanjutnya dimintakan pensahan dan pengukuhannya kepada Dewan Pengurus yang setingkat lebih tinggi.
(13) Muprovlub/Mukablub/Mukotalub dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh:
a. untuk Muprovlub:
sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah utusan Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf a.1 dan huruf d serta keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang mempunyai hak suara yang hadir dalam Muprovlub yang bersangkutan;
b. untuk Mukablub/Mukotalub: sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah Anggota Biasa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf a.2 dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang mempunyai hak suara yang hadir dalam Mukablub/Mukotalub yang bersangkutan.
(14) Apabila kuorum tidak tercapai, maka Muprovlub/Mukablub/Mukotalub yang bersangkutan ditunda paling lama dua jam.
(15) Apabila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (14) kuorum belum juga tercapai, maka Muprovlub/Mukablub/Mukotalub yang bersangkutan dinyatakan batal, dan permintaan untuk mengadakan Muprovlub/Mukablub/Mukotalub dinyatakan gugur.
Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota
(1) Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota adalah perangkat organisasi Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang terdiri atas pelaku ekonomi dan wakil pengusaha kabupaten/kota yang dipilih dan diangkat oleh Muprov/Muprovlub/ Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub masing-masing melalui sistem pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (9).
(2) Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota beranggotakan:
a. untuk provinsi: pelaku ekonomi yang menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan, ditambah unsur pengusaha dari setiap kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, yang masing-masing diwakili secara ex-officio oleh Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota;
b. untuk kabupaten/kota: pelaku ekonomi yang menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
(3) Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dipimpin oleh:
a. untuk provinsi: seorang Ketua dan empat orang Wakil Ketua, masing-masing satu orang dari unsur Usaha Negara atau unsur Usaha Daerah, unsur Usaha Koperasi, unsur Usaha Swasta dan unsur Pengusaha Kabupaten/Kota, dengan ketentuan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi secara ex- officio merupakan anggota Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA;
b. untuk kabupaten/kota: seorang Ketua dan beberapa orang Wakil Ketua dengan ketentuan Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota secara ex-officio merupakan anggota Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi yang bersangkutan.
(4) Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Muprov/Mukab/Mukota masing-masing.
(5) Tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota:
a. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan-Keputusan Muprov/Mukab/Mukota masing-masing;
b. menilai dan mengusulkan penyempurnaan dan/atau penelitian lebih lanjut atas laporan kerja, keuangan dan perbendaharaan yang diajukan oleh Dewan Pengurus masing-masing;
c. melakukan pemantauan terhadap dinamika Anggota Luar Biasa Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing agar tetap sejalan dengan Kebijaksanaan Umum Kadin dan memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing mengenai pembinaannya;
d. menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Dewan Pengurus masing- masing, mengenai hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan organisasi;
e. melakukan pengamatan dan penilaian atas pelaksanaan bisnis yang bersih, transparan dan profesional oleh dunia usaha dalam lingkup nasional, regional dan internasional serta menyampaikan hasil penilaian dan saran-tindak kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing;
f. menyampaikan pertimbangan dan saran sebagai bahan untuk penyusunan rancangan Program Umum Organisasi Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Muprov/Mukab/Mukota yang bersangkutan, setelah menampung aspirasi dari Anggota Luar Biasa Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing, serta Pengusaha Kabupaten/Kota;
g. menyusun daftar nama calon Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dari Anggota Biasa Kadin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf m yang dicalonkan ataupun mencalonkan diri sesuai ketentuan Pasal 31, yang memiliki KTAB yang berlaku, dan menyampaikannya kepada Muprov/Mukab/Mukota yang bersangkutan.
(6) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (5), Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dapat memberikan saran mengenai pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, kebijaksanaan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan mengenai pelaksanaan Keputusan-Keputusan Muprov/Mukab/ Mukota masing-masing kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota.
(7) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (6), setiap Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dapat membentuk komisi-komisi dari dan di antara anggotanya yang menjadi mitra kerja bidang- bidang yang bersamaan dari Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing.
(8) Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota bekerja secara kolektif yang tata caranya ditentukan dan disepakati oleh dan dalam rapat pleno Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang diadakan menurut kebutuhan, dengan ketentuan sekurang-kurangnya sekali setahun.
(9) Penampungan aspirasi sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf f dilakukan dengan mengadakan konsultasi atau rapat-rapat dengan Anggota Luar Biasa yaitu Organisasi Perusahaan yang keanggotaannya terbuka bagi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Koperasi dan Badan Usaha Swasta, serta Organisasi Pengusaha Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing serta Pengusaha Kabupaten/Kota untuk Kadin Provinsi.
(10) Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota menyelenggarakan rapat pleno tahunannya sebelum diselenggarakannya Rapat Pimpinan Provinsi/ Kabupaten/Kota masing-masing, untuk menyusun saran-saran yang akan diajukan pada Rapat Pimpinan masing-masing.
(11) Rapat pleno Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dinyatakan mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah anggotanya dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat anggotanya jika disepakati oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir.
(12) Apabila kuorum tidak tercapai, maka sidang pleno ditunda paling lama dua kali tiga puluh menit.
(13) Apabila sesudah penundaan tersebut ayat (12) kuorum tidak juga tercapai tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu per tiga jumlah anggotanya, maka sidang pleno tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah.
(14) Rapat pleno Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf f dan huruf g dilaksanakan sebelum penyelenggaraan Muprov/Muprovlub/Mukab/ Mukablub/Mukota/Mukotalub masing-masing.
Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota
(1) Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota adalah perangkat organisasi Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dan merupakan pimpinan tertinggi Kadin tingkat yang bersangkutan, mewakili organisasi keluar dan kedalam, dengan masa jabatan kepengurusan lima tahun.
(2) Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan tugas, fungsi dan kegiatan Kadin sebagaimana dimaksud Pasal 9 dan Pasal 10 serta keputusan-keputusan Muprov/Mukab/Mukota dan Rapimprov/Rapimkab/ Rapimkota dan bertanggung jawab kepada Muprov/Mukab/Mukota.
(3) Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/ Kota terdiri atas:
a. untuk Provinsi: seorang Ketua Umum, beberapa Wakil Ketua Umum, dan beberapa anggota pengurus yang bertugas sebagai Ketua Komite Tetap yang jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan;
b. untuk Kabupaten/Kota: seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua, dan beberapa anggota pengurus yang bertugas sebagai Ketua Komite Tetap yang jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan.
(4) Pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Muprov/Muprovlub/Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub dilakukan melalui sistem pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Provinsi/Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan empat anggota formatur sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (9).
(5) Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dipilih:
a. untuk Provinsi: dengan mengutamakan nama-nama dari daftar nama calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi masa jabatan sebelumnya.
b. untuk Kabupaten/Kota: dengan mengutamakan nama-nama dari daftar nama calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota masa jabatan sebelumnya berdasarkan calon-calon yang diusulkan oleh Anggota Biasa Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(6) Komite Tetap merupakan bagian kepengurusan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani aspek-aspek lintas-sektoral.
(7) Dewan Pengurus Lengkap Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan kelengkapan perangkat organisasi Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, terdiri atas Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan huruf b ditambah para Wakil Ketua Komite Tetap dan Ketua Badan-Badan dan/atau Lembaga-Lembaga internal sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf c.
(8) Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) berwewenang:
a. MENETAPKAN kebijakan dan rencana kerja;
b. mengangkat Wakil Ketua Komite Tetap sebagai bagian kepengurusan Komite Tetap bila diperlukan;
c. membentuk badan-badan dan/atau lembaga-lembaga internal, seperti komite-komite luar negeri bilateral dengan Kadin atau organisasi sejenis di luar negeri yang setingkat (provinsi atau negara bagian, untuk Provinsi, distrik/kota untuk Kabupaten/Kota), serta komite-komite khusus/teknis, lembaga-lembaga, badan-badan dan yayasan-yayasan;
d. membentuk komite-komite khusus dan panitia-panitia yang bersifat ad-hoc dan mengangkat penasehat-penasehat ahli yang diperlukan untuk berbagai kegiatan, tugas dan usaha;
e. Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota berwewenang MENETAPKAN sanksi organisasi terhadap anggota Dewan Pertimbangan dan/atau anggota Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang melakukan pelanggaran atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan organisasi lainnya, setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan masing-masing;
f. Dewan Pengurus Kadin Provinsi berwewenang MENETAPKAN sanksi organisasi terhadap Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan dan/atau melakukan pelanggaran atas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan organisasi lainnya, setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi.
Pembentukan badan-badan dan/atau lembaga-lembaga internal sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf d diatur tersendiri dalam Keputusan Dewan Pengurus
Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin INDONESIA.
(9) Dewan Pengurus Kadin Provinsi mensahkan dan mengukuhkan Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota hasil Muprov/ Muprovlub/Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub di provinsi yang bersangkutan.
(10) Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dapat mengangkat Anggota Kehormatan pada tingkatannya masing-masing, yang pengaturannya ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
(11) Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota bekerja secara kolektif yang tatacaranya ditentukan dan disepakati oleh dan dalam rapat masing-masing.
(12) Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota untuk MENETAPKAN keputusan mengenai masalah-masalah keorganisasian yang mendasar harus dilakukan dalam rapat yang mencapai kuorum dan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah anggota Dewan Pengurus.
(13) Apabila kuorum tidak tercapai, maka rapat sebagaimana dimaksud ayat (12) ditunda paling lama dua kali tiga puluh menit.
(14) Apabila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud ayat (13) kuorum tidak juga tercapai tetapi dihadiri oleh sekurang-kurangnya satu per tiga jumlah anggotanya, maka rapat tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah.
(15) Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota mengadakan Rapat Pimpinan Provinsi/Kabupaten/Kota dan rapat lainnya yang dianggap perlu.
(16) Rapat-Rapat Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota:
a. Rapat Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing diadakan menurut kebutuhan, sekurang-kurangnya satu kali dalam dua bulan.
b. Rapat Ketua adalah Rapat Ketua Umum/Ketua dengan Wakil Ketua Umum/ Wakil Ketua masing-masing untuk pengambilan keputusan Organisasi yang bersifat kebijakan mendesak dan hasilnya harus dilaporkan kepada Rapat Dewan Pengurus.
c. Rapat Dewan Pengurus Lengkap sebagaimana dimaksud ayat (7) diadakan menurut kebutuhan, sekurang-kurangnya satu kali dalam enam bulan, satu di antaranya diadakan sebelum diselenggarakannya Munas / Munaslub / Munassus / Muprov / Muprovlub / Mukab / Mukablub / Mukota / Mukotalub masing- masing.
(17) Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota menerima saran-saran, baik diminta ataupun tidak, dari Dewan Pertimbangan masing-masing.
Rapat Pimpinan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota
(1) Rapat Pimpinan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota, disingkat Rapimprov/Rapimkab/ Rapimkota, adalah rapat pimpinan jajaran organisasi dalam rangka koordinasi, sinkronisasi dan upaya-upaya sinergistik dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program antar-jajaran pada tingkat masing-masing.
(2) Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota menyelenggarakan Rapimprov/ Rapimkab/Rapimkota, sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun, satu di antaranya pada awal setiap tahun untuk menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (7).
(3) Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota dihadiri oleh peserta dan peninjau.
(4) Peserta Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota terdiri atas:
a. Dewan Pertimbangan masing-masing;
b. Dewan Pengurus masing-masing;
c. Ketua-Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota untuk Rapimprov;
d. Ketua setiap Anggota Luar Biasa Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota.
(5) Peninjau Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota terdiri atas:
a. Anggota Kehormatan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
b.1. untuk Rapimprov: Direktur Eksekutif Kadin Provinsi dan Kadin Kabupaten/ Kota yang bersangkutan;
b.2. untuk Rapimkab/Rapimkota: Direktur Eksekutif Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(6) Hak dan Kewajiban Peserta dan Peninjau Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota:
a. Setiap peserta Rapimprov/Rapimkab/ Rapimkota mempunyai hak yang sama, yaitu hak suara dan hak bicara.
b. Kewajiban peserta Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai penyelenggaraan Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
c. Hak peninjau Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota diatur dalam tata tertib penyelenggaraan Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(7) Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota mempunyai wewenang:
a. MENETAPKAN Sasaran dan Program Kerja Tahunan serta pembagian tugas setiap jajaran organisasi.
b. Melakukan evaluasi terhadap koordinasi, sinkronisasi dan upaya sinergistik dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program antar-jajaran.
c. Membantu Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota untuk MEMUTUSKAN hal-hal yang tidak dapat diputuskan sendiri dan hasilnya dipertanggungjawabkan kepada Muprov/Mukab/Mukota yang bersangkutan.
(8)
a. Khusus untuk pelaksanaan wewenang yang dimaksud ayat (7) huruf c, Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota harus mencapai kuorum dan dinyatakan sah jika dihadiri oleh lebih dari satu per dua jumlah peserta Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota sebagaimana dimaksud ayat (4) dan keputusannya dinyatakan sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang hadir.
b. Jika kuorum sebagaimana dimaksud huruf a tidak tercapai, maka Rapimprov/ Rapimkab/Rapimkota dapat ditunda sebanyak-banyaknya dua kali satu jam.
c. Jika sesudah penundaan sebagaimana dimaksud huruf b kuorum belum juga tercapai, maka Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota tetap dilangsungkan dan semua keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat organisasi dan anggota jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak dari peserta yang hadir dalam Rapimprov/Rapimkab/Rapimkota yang hadir.
Hak Anggota
a. Hak suara, adalah hak mengambil keputusan dalam Munas/Munaslub/ Munassus/Muprov/Muprovlub/Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub, dan hak memilih Ketua Umum/Ketua yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan empat orang anggota formatur dalam Munas/Munaslub/ Muprov/Mukab/Mukota/Muprovlub/Mukablub/Mukotalub;
b. Hak dipilih, adalah hak menerima kepercayaan menduduki jabatan dalam kepengurusan Kadin;
c. Hak bicara, adalah hak mengajukan usul, saran dan pendapat dan mengajukan pertanyaan;
d. Hak pencalonan, adalah hak Anggota Biasa Tingkat Kabupaten/Kota untuk:
d.1.
mengusulkan nama calon untuk jabatan di Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan Kadin Tingkat Kabupaten/Kota; dan
d.2.
untuk mengajukan usul pengangkatan seseorang menjadi Anggota Kehormatan Kadin Tingkat Kabupaten/Kota;
e. Hak pelayanan, adalah hak untuk mendapatkan informasi, bimbingan, bantuan dan perlindungan organisasi dalam menjalankan usahanya.
(2) Anggota Tercatat memperoleh pengakuan berupa Kartu Anggota Tercatat, disingkat KAT.
(3) Anggota Luar Biasa mempunyai:
a. Hak suara, adalah hak Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional atau Tingkat Provinsi untuk mengambil keputusan dalam Munas/Munaslub/Munassus/ Muprov/Muprovlub dan hak memilih Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus
yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan empat orang anggota formatur dalam Munas/Munaslub/Muprov/Muprovlub;
b. Hak dipilih adalah hak menerima kepercayaan untuk menduduki jabatan dalam kepengurusan Kadin;
c. Hak bicara, adalah hak mengajukan usul, saran dan pendapat dan mengajukan pertanyaan;
d. Hak pencalonan, adalah:
d.1.
Hak Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota untuk mengusulkan nama calon untuk jabatan di Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan masing-masing;
d.2.
Hak Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota untuk mengajukan usul pengangkatan seseorang menjadi Anggota Kehormatan Kadin;
e. Hak pelayanan, adalah hak untuk mendapatkan informasi, bimbingan, bantuan dan perlindungan organisasi dalam menjalankan kegiatannya.
(4) Anggota Luar Biasa Tercatat memperoleh pengakuan berupa Kartu Anggota Luar Biasa Tercatat, disingkat KALBT.
(5) Anggota Biasa yang berbentuk badan hukum atau perusahaan dalam menggunakan haknya sesuai ketentuan ayat (1) diwakili oleh satu orang pengurus perusahaan tersebut yang mendapat kuasa dari perusahaan yang bersangkutan guna mewakilinya dalam organisasi Kadin.
(6) Dalam menampung Hak Anggota Biasa sebagaimana dimaksud ayat
(1), khususnya huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diberlakukan sistem perwakilan, yaitu:
a. Dalam forum-forum Munas, Munaslub dan Munassus, Anggota Biasa diwakili oleh utusan Anggota, yaitu:
a.1.
Para Ketua Umum Dewan Pengurus Provinsi secara ex-officio;
a.2.
Utusan anggota provinsi yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Provinsi yang diagendakan khusus untuk itu menjelang Munas/Munaslub/Munassus, sebanyak dua orang, dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
b. Dalam forum-forum Muprov/Muprovlub, Anggota Biasa diwakili oleh utusan Anggota, yaitu:
b.1.
Para Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota secara ex-officio;
b.2.
Utusan anggota Kabupaten/Kota yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kabupaten/Kota yang diagendakan khusus untuk itu menjelang Muprov/Muprovlub sebanyak dua orang, dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
c. Dalam forum-forum Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub, Anggota Biasa di Kabupaten/Kota menggunakan haknya sendiri. Jika jumlahnya dianggap terlalu besar dan secara teknis menyulitkan penyelenggaraan Mukab/ Mukablub/Mukota/Mukotalub, hak Anggota Biasa dilaksanakan dengan cara perwakilan Anggota yang tata caranya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
(7) Dalam menampung Hak Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk Munas/Munaslub/Munassus/Muprov/Muprovlub, khususnya huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.2 Anggota Luar Biasa diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional atau Tingkat Provinsi yang dipilih melalui konvensi dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
asal 32 Kewajiban Anggota Setiap Anggota Kadin berkewajiban:
a. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik organisasi, serta menaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan organisasi lainnya.
b. Membayar uang pangkal dan uang iuran anggota sebagaimana dimaksud Pasal 37, kecuali bagi Anggota Tercatat dan Anggota Luar Biasa Tercatat sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf n dan huruf p yang hanya wajib membayar KAT dan KALBT.
BAB VII PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pergantian Antar-Waktu
(1) Pergantian antar-waktu Dewan Pengurus:
a. Jika Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin INDONESIA atau Provinsi dan Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota berhalangan tetap dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan/atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir, maka jabatan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin INDONESIA atau Provinsi digantikan oleh salah seorang Wakil Ketua Umum Kadin INDONESIA/Kadin Provinsi, sedangkan jabatan Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota digantikan oleh salah seorang Wakil Ketua, yang masing-masing ditetapkan oleh dan dalam Rapat Dewan Pengurus masing-masing yang diagendakan untuk keperluan itu.
b. Jika karena sesuatu sebab terjadi lowongan dalam keanggotaan Dewan Pengurus, maka pergantian untuk mengisi lowongan tersebut dilakukan dan ditetapkan dalam rapat Dewan Pengurus masing-masing yang mengagendakan hal tersebut dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan.
c. Tindakan yang dilakukan Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diberitahukan kepada Dewan Pengurus yang organisasinya setingkat lebih tinggi untuk disahkan dan dikukuhkan, dan kepada Dewan Pertimbangan pada tingkat organisasi yang bersangkutan, serta dipertanggungjawabkan kepada Munas/Muprov/Mukab/Mukota yang bersangkutan.
(2) Pergantian antar-waktu Dewan Pertimbangan:
a. Jika Ketua Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA/Provinsi/Kabupaten/Kota berhalangan tetap dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat menjalankan dan/atau menyelesaikan kewajibannya sampai masa jabatan kepengurusan berakhir, maka jabatan Ketua digantikan oleh salah seorang Wakil Ketua yang ditetapkan dalam dan oleh Rapat Dewan Pertimbangan masing-masing yang diagendakan untuk keperluan tersebut.
b. Jika karena sesuatu sebab terjadi lowongan dalam keanggotaan Dewan Pertimbangan, maka pergantian untuk mengisi lowongan tersebut dilakukan dan ditetapkan oleh dan dalam Rapat Pleno Dewan Pertimbangan yang bersangkutan yang mengagendakan hal tersebut dalam waktu selambat- lambatnya tiga bulan.
c. Tindakan yang dilakukan Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b harus diberitahukan kepada Dewan Pertimbangan yang organisasinya setingkat lebih tinggi, Dewan Pengurus pada tingkat yang bersangkutan, dan kepada Dewan Pengurus yang organisasinya setingkat lebih tinggi untuk disahkan dan dikukuhkan, serta dipertanggungjawabkan kepada Munas/Muprov/Mukab/Mukota masing-masing.
(3) Anggota Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus yang tidak lagi berfungsi sebagai pengusaha atau berpindah domisili usaha atau tugasnya (untuk pejabat
BUMN dan BUMD) wajib melepaskan jabatannya sebagai anggota Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus, dan selanjutnya akan digantikan oleh yang lain mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).
(4) Jika masa jabatan pengganti Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin INDONESIA/ Provinsi dan Ketua Dewan Pengurus Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) lebih dari separuh masa jabatan satu periode, maka masa jabatan Ketua Umum/Ketua Dewan Pengurus pengganti tersebut dianggap satu periode.
Pendaftaran Keanggotaan
(1) Prosedur dasar pendaftaran Anggota Biasa, Anggota Tercatat, Anggota Luar Biasa dan Anggota Luar Biasa Tercatat ditentukan dalam ayat (2) dan ayat (3), prosedur rinci diatur dalam peraturan organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Kadin INDONESIA.
(2) Pendaftaran Anggota Biasa dan Anggota Tercatat:
a. Pendaftaran Anggota Biasa
a.1. Pendaftaran Anggota Biasa dilakukan pada Kadin Kabupaten/Kota atau melalui Anggota Luar Biasa yang bersangkutan di tempat perusahaan atau cabang/perwakilan perusahaan berdomisili, sesuai dengan ketentuan ayat (1).
a.2. Perusahaan yang diterima menjadi Anggota Biasa akan mendapat Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B) yang diterbitkan oleh Kadin INDONESIA dari Kadin Provinsi melalui Kadin Kabupaten/Kota di tempatnya mendaftar.
a.3. Keputusan tentang diterima atau tidaknya menjadi Anggota Biasa disampaikan melalui surat pemberitahuan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah formulir pendaftaran diterima oleh Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dengan menyerahkan Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA- B) kepada yang bersangkutan jika diterima menjadi Anggota Biasa.
a.4. Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta pendaftaran dan penetapan diterima atau tidaknya menjadi Anggota Biasa dilakukan pada dan oleh Kadin Provinsi DKI Jakarta.
b. Pendaftaran Anggota Tercatat
b.1. Pendaftaran Anggota Tercatat dilakukan oleh Kadin Kabupaten/Kota di tempat perusahaan atau cabang/perwakilan perusahaan berdomisili, sesuai dengan ketentuan ayat (1).
b.2. Perusahaan yang diterima menjadi Anggota Tercatat akan mendapat Kartu Anggota Tercatat (KAT) yang diterbitkan oleh Kadin Provinsi melalui Kadin Kabupaten/Kota ditempatnya mendaftar.
(3) Prosedur pendaftaran Anggota Luar Biasa dan Anggota Luar Biasa Tercatat:
a. Pendaftaran Anggota Luar Biasa
a.1. Pendaftaran Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha sebagai Anggota Luar Biasa dilakukan sesuai dengan ketentuan ayat
(1).
a.2. Dalam hal organisasi yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima dan ditetapkan menjadi Anggota Luar Biasa Kadin sebagaimana dimaksud Pasal 5, maka Organisasi Perusahaan atau Organisasi Pengusaha tersebut terlebih dahulu harus membayar Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota Luar Biasa tahun yang berjalan sesuai ketentuan.
a.3. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional, yang memiliki cabang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf h, dan Dewan Bisnis Tingkat Nasional, pendaftarannya dilakukan pada Kadin INDONESIA.
a.4. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Provinsi, yang induk organisasinya berkedudukan di daerah provinsi yang memiliki paling sedikit cabang sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf g, dan Dewan Bisnis Tingkat Provinsi, pendaftarannya dilakukan pada Kadin Provinsi.
a.5. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha, atau cabang Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang ada di kabupaten/kota, dan Dewan Bisnis Tingkat Kabupaten/Kota pendaftarannya dilakukan pada Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
a.6. Organisasi Perusahaan Tingkat Nasional yang tidak memiliki cabang di daerah, tetapi ruang lingkup usaha anggotanya berskala atau bersifat nasional sehingga mempunyai pengaruh besar dalam perekonomian nasional, kedudukannya sebagai Anggota Luar Biasa sama dengan kedudukan Organisasi Perusahaan Tingkat Nasional lainnya sebagaimana dimaksud huruf a.3. dan pendaftarannya dilakukan pada Kadin INDONESIA.
a.7. Organisasi Perusahaan Tingkat Provinsi yang tidak memiliki cabang di kabupaten/kota di daerah provinsi yang bersangkutan, tetapi ruang lingkup usaha anggotanya berskala atau bersifat provinsial sehingga mempunyai pengaruh besar dalam perekonomian daerah provinsi yang bersangkutan, kedudukannya sebagai Anggota Luar Biasa Provinsi sama dengan kedudukan Organisasi Perusahaan Tingkat Provinsi lainnya sebagaimana dimaksud huruf
a.4.
dan pendaftarannya dilakukan pada Kadin Provinsi.
a.8. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang diterima menjadi Anggota Luar Biasa akan mendapat Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-LB) yang diterbitkan Kadin INDONESIA dari Kadin di tempatnya mendaftar sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a.3. sampai dengan huruf a.7.
a.9. Keputusan diterima atau tidaknya menjadi Anggota Luar Biasa, disampaikan dengan surat pemberitahuan Dewan Pengurus di tempatnya mendaftar sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a.3. sampai huruf a.7. selama-lamanya 60 (enam puluh) hari kerja setelah formulir pendaftaran diterima Kadin yang bersangkutan, dengan menyerahkan KTA-LB kepada yang bersangkutan jika diterima menjadi Anggota Luar Biasa.
a.10.Cabang-cabang Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang induknya telah menjadi Anggota Luar Biasa, tidak otomatis menjadi Anggota Luar Biasa pada Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota di tempat domisilinya, dan karena itu harus tetap mendaftarkan pada
Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan keanggotaan yang berlaku.
b. Pendaftaran Anggota Luar Biasa Tercatat
b.1. Pendaftaran Anggota Luar Biasa Tercatat dilakukan sesuai dengan ketentuan ayat (1).
b.2. Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha yang diterima menjadi Anggota Luar Biasa Tercatat akan mendapatkan Kartu Anggota Luar Biasa Tercatat (KALBT) yang diterbitkan oleh Kadin INDONESIA untuk tingkat Nasional dan oleh Kadin Provinsi untuk tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
Pembagian Tugas Dewan Pengurus
(1) Pembagian tugas di antara Dewan Pengurus dilakukan oleh Ketua Umum untuk Kadin INDONESIA/Kadin Provinsi dan Ketua untuk Kadin Kabupaten/Kota berdasarkan Program Kerja dan Keputusan-Keputusan Munas/Muprov/Mukab/ Mukota serta Rapimnas/Rapimprov/ Rapimkab/Rapimkota masing-masing.
(2) Kedudukan Kadin dalam lembaga/badan negara/daerah dan/atau di forum-forum penentuan kebijaksanaan, diwakili otomatis secara ex-officio oleh Ketua Umum Kadin INDONESIA/Kadin Provinsi/Ketua Kadin Kabupaten/Kota, atau oleh salah seorang Wakil Ketua Umum Kadin INDONESIA/Kadin Provinsi/Wakil Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang ditunjuk dan ditetapkan oleh dan dalam rapat Dewan Pengurus yang bersangkutan yang diagendakan untuk keperluan tersebut.
(3) Ketua Umum Kadin INDONESIA/Kadin Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan organisasi masing-masing berkewajiban:
a. memimpin organisasi dan Dewan Pengurus masing-masing dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, baik keluar maupun kedalam;
b. mengkoordinasikan langkah-langkah Dewan Pengurus masing-masing dalam hal yang bersifat kebijaksanaan;
c. memimpin rapat-rapat yang diadakan Dewan Pengurus masing-masing;
d. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas para Wakil Ketua Umum/Wakil Ketua masing-masing;
e. bertanggung jawab kepada Munas/Muprov/Mukab/Mukota masing-masing.
(4) Para Wakil Ketua Umum Kadin INDONESIA/Kadin Provinsi dan para Wakil Ketua Kadin Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan organisasi masing-masing berkewajiban:
a. mewakili Ketua Umum Kadin INDONESIA/Kadin Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota masing-masing dalam mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas komite-komite tetap dalam lingkup bidang tugasnya masing-masing;
b. mengembangkan kerja sama yang serasi dan mengawasi kelancaran pelaksanaan tugas komite-komite tetap dalam lingkup bidang tugasnya masing-masing;
c. mewakili Ketua Umum Kadin INDONESIA/Kadin Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota atas dasar penunjukkan Ketua Umum/Ketua masing-masing;
d. bertanggung jawab kepada Ketua Umum Kadin INDONESIA/Kadin Provinsi dan Ketua Kadin Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas masing-masing.
(5) Setiap Ketua Komite Tetap Kadin INDONESIA/Kadin Provinsi/Kadin Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan organisasi berkewajiban:
a. memimpin, mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas komite tetap masing-masing;
b. mewakili Ketua Umum/Wakil Ketua Umum Kadin INDONESIA/Kadin Provinsi/Ketua/Wakil Ketua Kadin Kabupaten/Kota sesuai bidangnya jika yang bersangkutan berhalangan;
c. bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua/Wakil Ketua sesuai bidangnya masing-masing.
(6) Setiap Wakil Ketua Komite Tetap Kadin INDONESIA/Kadin Provinsi/Kadin Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kegiatan organisasi berkewajiban:
a. mewakili Ketua Komite Tetap Kadin INDONESIA/Kadin Provinsi/Kadin Kabupaten/Kota atas dasar penunjukkan Ketua Komite Tetap masing- masing;
b. bertanggung jawab kepada Ketua Komite Tetap Kadin INDONESIA/Kadin Provinsi/Kadin Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas masing-masing.
(7) Jika Ketua Umum Kadin INDONESIA/Kadin Provinsi atau Ketua Kadin Kabupaten/Kota berhalangan sementara atau tidak dapat menjalankan tugas sehari-harinya dalam waktu tertentu:
a. untuk Kadin INDONESIA/Kadin Provinsi: Ketua Umum menunjuk salah seorang Wakil Ketua Umum Kadin INDONESIA/Kadin Provinsi untuk mewakilinya, dan jika semua wakil ketua umum berhalangan maka Ketua Umum menunjuk salah seorang ketua komite tetap mewakilinya;
b. untuk Kadin Kabupaten/Kota: Ketua menunjuk salah seorang wakil ketua mewakilinya, dan jika semua wakil ketua berhalangan, maka Ketua menunjuk salah seorang ketua komite tetap mewakilinya.
Kerja Sama Pihak Terkait Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, Dewan Pengurus Kadin INDONESIA/ Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dengan atau mendorong kerja sama antara pihak terkait berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
a. Kerja sama dengan Pemerintah dilaksanakan dengan tujuan:
a.1. berkembangnya komunikasi dan konsultasi timbal balik dengan Pemerintah secara sinergistik untuk mengefektifkan peran serta dunia usaha dalam pembangunan;
a.2. mewujudkan iklim usaha yang sehat dan dinamis, yang diperlukan bagi pengembangan dunia usaha;
a.3. menyalurkan informasi dan advokasi dunia usaha dari dan kepada Pemerintah mengenai permasalahan dan perkembangan perekonomian;
a.4. turut serta berperan aktif, mengajukan usul-usul dan saran-saran dalam menentukan kerangka kebijakan Pengembangan Perekonomian di tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota;
a.5. dalam rangka pemberian surat keterangan, penengahan, arbitrasi, dan rekomendasi mengenai usaha pengusaha INDONESIA termasuk legalisasi surat-surat yang diperlukan Pemerintah tingkat Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota;
a.6. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pemerintah tingkat Pusat/Provinsi/ Kabupaten/Kota;
a.7. kerjasama dengan Pemerintah tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, latihan dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemampuan pengusaha INDONESIA.
b. Kerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI/Dewan Perwakilan Daerah (DPD)/DPR Provinsi/DPR Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk:
b.1. berkembangnya hubungan timbal balik antara Kadin dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI/DPD/DPR Provinsi/DPR Kabupaten/Kota secara sinergistik untuk mengefektifkan peran serta dunia usaha dalam pembangunan di tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota;
b.2. mewujudkan iklim usaha yang sehat dan dinamis, yang diperlukan bagi pengembangan dunia usaha;
b.3. menyalurkan informasi dan aspirasi dunia usaha dari dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI/DPD/DPR Provinsi/DPR Kabupaten/Kota, mengenai permasalahan dan perkembangan perekonomian dan kepentingan para pengusaha dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan di bidang ekonomi;
b.4. turut serta berperan aktif, mengajukan usul-usul dan saran-saran dalam menentukan kerangka Kebijakan Pengembangan Perekonomian di tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota.
c. Kerjasama antar-pengusaha didorong dan difasilitasi Kadin untuk mengembangkan hubungan yang serasi dan seimbang, yang saling menunjang dan saling menguntungkan antara para pelaku ekonomi nasional dan antara pengusaha besar, menengah dan kecil berdasarkan semangat kekeluargaan dengan mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan rakyat banyak berdasarkan Demokrasi Ekonomi.
d. Kerjasama antar dan antara Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha dikembangkan oleh Kadin dalam rangka memadukan sasaran dan menyalurkan informasi dan aspirasi dunia usaha untuk meningkatkan keterkaitan yang saling menunjang dan saling menguntungkan bagi bidang-bidang usaha untuk meningkatkan kemampuan dan efisiensi dalam semua kegiatan usaha nasional sehingga mampu bersaing secara sehat dan ekonomis.
e. Kerjasama Kadin dengan organisasi kemasyarakatan dan masyarakat pada umumnya bertujuan untuk:
e.1. mengembangkan hubungan timbal balik antara Kadin dengan organisasi kemasyarakatan dan masyarakat dalam rangka mengefektifkan tanggung jawab sosial masing-masing;
e.2. mewujudkan semangat kebersamaan antara Kadin, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat, demi meningkatkan keikutsertaan seluruh masyarakat dalam pembangunan nasional.
f. Kerjasama luar negeri dilakukan Kadin dengan Kamar Dagang dan Industri dan organisasi ekonomi dan bisnis di luar negeri, baik di bidang investasi maupun di bidang perdagangan, industri dan jasa, dalam rangka meningkatkan peranan pengusaha INDONESIA dalam pembangunan nasional.
Sanksi terhadap Dewan Pengurus
(1) Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dapat dikenakan sanksi organisasi berupa pembekuan/pemberhentian kepengurusannya oleh Dewan Pengurus yang setingkat lebih tinggi.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan jika Dewan Pengurus yang bersangkutan tidak melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau dinilai tidak berfungsi sebagaimana mestinya oleh Dewan Pengurus yang setingkat lebih tinggi setelah melalui langkah-langkah tahapan sebagai berikut:
a. adanya peringatan tertulis terlebih dahulu kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota atas hal-hal sebagaimana dimaksud ayat
(1) sekaligus memberikan batas waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari untuk memperbaikinya, yang diberikan:
a.1. untuk Kadin Provinsi oleh Dewan Pengurus Kadin INDONESIA berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus Kadin INDONESIA;
a.2 untuk Kadin Kabupaten/Kota oleh Dewan Pengurus Kadin Provinsi berdasarkan keputusan rapat Dewan Pengurus Kadin Provinsi;
b. jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf a peringatan tersebut tidak diindahkan, maka Dewan Pengurus Kadin INDONESIA/Kadin Provinsi memberikan peringatan tertulis kedua dengan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk memperbaikinya;
c. jika setelah batas waktu sebagaimana dimaksud huruf b Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota tidak juga mengindahkannya, maka:
c.1. untuk Kadin Provinsi: Dewan Pengurus Kadin INDONESIA berdasarkan keputusan rapatnya dapat menjatuhkan sanksi pembekuan/pemberhentian Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a.1 setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA;
c.2. untuk Kadin Kabupaten/Kota:
Dewan Pengurus Kadin Provinsi berdasarkan keputusan rapatnya dapat menjatuhkan sanksi pembekuan/pemberhentian Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat
(2) huruf
a.2 setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi.
(3) Dewan Pengurus yang menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus segera membentuk kepengurusan sementara (caretaker) di daerah yang dikenakan sanksi pembekuan/pemberhentian untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dengan tugas utama menjaga agar fungsi dan tugas organisasi tetap berjalan dan sekaligus mempersiapkan dan menyelenggarakan Muprov/Mukab/Mukota yang bersangkutan yang dipercepat.
(4) Dewan Pengurus yang menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya kepada Dewan Pengurus yang tingkatnya lebih tinggi dan kepada Munas/Muprov/Mukab/Mukota yang bersangkutan.
Sanksi terhadap Anggota Pengurus
(1) Setiap anggota kepengurusan, baik anggota Dewan Pertimbangan maupun anggota Dewan Pengurus, dapat dikenai sanksi organisasi oleh Dewan Pengurus yang bersangkutan berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan sampai pada bentuk pemberhentian dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Pertimbangan yang bersangkutan, dengan tingkatan sanksi yang dilakukan secara tertulis, sebagai berikut:
a. teguran atau peringatan;
b. peringatan keras;
c. pemberhentian sementara dari jabatan untuk jangka waktu tertentu;
d. pemberhentian tetap dari jabatan.
(2) Sanksi organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan apabila yang bersangkutan:
a. secara sadar melanggar dan/atau tidak mematuhi Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga;
b. bertindak merugikan dan mencemarkan nama baik organisasi;
c. melanggar peraturan dan ketentuan organisasi serta tidak mematuhi keputusan organisasi;
d. tidak memenuhi dan/atau melalaikan kewajibannya sebagai anggota kepengurusan;
e. menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diberikan organisasi.
(3) Keputusan pemberhentian atau pemberhentian sementara dilakukan setelah kepada yang bersangkutan diberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut terlebih dahulu, terkecuali untuk hal-hal yang bersifat luar biasa, melalui keputusan rapat Dewan Pengurus yang bersangkutan berdasarkan:
a. untuk anggota Dewan Pertimbangan:
a.1. keputusan Dewan Pertimbangan, atau
a.2.
keputusan Dewan Pengurus setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan;
b. untuk anggota Dewan Pengurus: keputusan Dewan Pengurus.
(4) Dalam masa pemberhentian atau pemberhentian sementara, anggota kepengurusan yang bersangkutan kehilangan hak-hak dan jabatannya sebagai kepengurusan dan tidak lagi berfungsi sebagai anggota kepengurusan.
(5) Anggota kepengurusan yang diberhentikan atau diberhentikan sementara berhak membela diri atau naik banding berturut-turut pada jenjang tingkatan berikut:
a. Dewan Pengurus yang tingkatannya lebih tinggi;
b. Rapimkab/Rapimkota yang bersangkutan;
c. Mukab/Mukota yang bersangkutan;
d. Rapimprov yang bersangkutan;
e. Muprov yang bersangkutan;
f. Rapimnas;
g. Munas.
(6) Anggota kepengurusan yang kehilangan hak dan jabatannya karena terkena sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara akan memperoleh pemulihan hak dan jabatannya, setelah sanksi yang dikenakan dicabut atau diubah oleh Dewan Pengurus yang bersangkutan atau Dewan Pengurus yang tingkatannya lebih tinggi atau Rapimkab/Rapimkota/Mukab/Mukota/ Rapimprov/Muprov/Rapimnas/Munas sebagaimana dimaksud ayat (5).
Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, dan Musyawarah Nasional Khusus
(1) Munas dan Munassus dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus Kadin INDONESIA.
(2) Dewan Pengurus Kadin INDONESIA mempersiapkan bahan-bahan dan segala sesuatu yang diperlukan bertalian dengan pelaksanaan Munas dan Munassus sebagaimana dimaksud ayat (1).
(3) Munaslub diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab para Dewan Pengurus Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional yang meminta diadakannya Munaslub.
(4) Peserta Munas, Munaslub, dan Munassus terdiri atas:
a. Anggota Biasa yang diwakili oleh utusan Anggota, yaitu:
a.1. Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi secara ex-officio;
a.2. Utusan Anggota yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kadin Provinsi sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 27 ayat
(7) yang diagendakan khusus menjelang Munas/Munaslub/Munassus sebanyak dua orang;
masing-masing mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak dipilih untuk Munas dan Munaslub, dan hak suara dan hak bicara, untuk Munassus;
b. Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi, ditambah unsur Pengusaha Provinsi yang masing-masing diwakili secara ex- officio oleh Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi, mempunyai:
b.1. dalam Munas dan Munaslub: hak bicara dan hak dipilih;
b.2. dalam Munassus: hak bicara.
c. Dewan Pengurus Lengkap Kadin INDONESIA sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 21 ayat (7) huruf b dan huruf c, mempunyai:
c.1. hak bicara dan hak dipilih dalam Munas dan Munaslub;
c.2 . hak bicara dalam Munassus.
d. Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Nasional yang dipilih melalui konvensi yang khusus diadakan untuk itu menjelang Munas/Munaslub/Munassus yang jumlah keseluruhannya sebanyak 20 (dua puluh) persen dari jumlah keseluruhan utusan Anggota dari Kadin provinsi sebagaimana dimaksud ayat
(4) huruf a, memiliki hak suara, hak bicara dan hak dipilih.
Peserta Munas/Munaslub/Munassus sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf d adalah Kadin Provinsi dan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional yang telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 32, termasuk kewajiban keuangan pada organisasi sampai dengan tahun berjalan.
(5) Peninjau Munas dan Munassus untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga terdiri atas:
a. Anggota Kehormatan Kadin INDONESIA;
b. Utusan Anggota Provinsi di luar peserta dimaksud ayat (4) huruf a.2. dengan membawa mandat dari Dewan Pengurus Kadin Provinsi masing-masing;
c. Utusan Anggota Kabupaten/Kota dengan membawa mandat dari Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi masing-masing;
d. Utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional, selain peserta yang dimaksud ayat (4) huruf d, dengan membawa mandat dari organisasi masing-masing;
e. Tokoh-tokoh pengusaha dan masyarakat INDONESIA tingkat nasional;
f. Pengusaha asing;
g. Pejabat Pemerintah.
Jumlah peninjau Munas dan Munassus sebagaimana dimaksud huruf b sampai dengan huruf g untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, ditentukan oleh Dewan Pengurus Kadin INDONESIA dan masing-masing mempunyai hak bicara.
(6) Pada Munaslub dan Munassus untuk pembubaran organisasi tidak ada peninjau.
(7) Untuk melaksanakan Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) Dewan Pengurus Kadin INDONESIA membentuk Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Kadin INDONESIA.
Musyawarah Provinsi dan Musyawarah Provinsi Luar Biasa
(1) Muprov dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus Kadin Provinsi.
(2) Dewan Pengurus Kadin Provinsi mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan bertalian dengan pelaksanaan Muprov sebagaimana dimaksud ayat (1).
(3) Muprovlub diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab para Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota dan Anggota Luar Biasa Kadin tingkat provinsi yang meminta diadakannya Muprovlub, setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Pengurus Kadin INDONESIA.
(4) Peserta Muprov dan Muprovlub terdiri atas:
a. Anggota Biasa yang diwakili oleh utusan Anggota yang terdiri atas:
a.1. Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota secara ex-officio;
a.2. Utusan Anggota Biasa yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Lengkap Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 27 ayat (7) menjelang Muprov/Muprovlub sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing, mempunyai hak suara, hak bicara dan hak dipilih.
Khusus bagi Kadin Provinsi yang jumlah pesertanya sebagaimana dimaksud huruf a.1. dan a.2. di atas kurang dari 50 (lima puluh) orang, maka harus memenuhi jumlah sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang yang dibagi rata di antara Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
b. Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi yang jumlah anggotanya sesuai dengan kebutuhan yang mewakili dan menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi, ditambah unsur Pengusaha Kabupaten/Kota yang masing-masing diwakili secara ex-officio oleh Ketua Dewan Pertimbangan seluruh Kadin Kabupaten/Kota dari Provinsi yang bersangkutan, mempunyai hak:
b.1. dalam Muprov: hak bicara, hak dipilih dan hak menyusun daftar nama calon Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi periode berikutnya;
b.2. dalam Muprovlub: hak bicara dan hak dipilih;
c. Dewan Pengurus Lengkap Kadin Provinsi sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 27 ayat (7) mempunyai hak bicara serta hak dipilih;
d. Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Provinsi yang dipilih melalui konvensi menjelang Muprov/Muprovlub mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak dipilih;
e. Peserta Muprov/Muprovlub sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf d adalah Kadin Kabupaten/Kota dan Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi yang telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 32, termasuk kewajiban keuangan pada organisasi sampai dengan tahun berjalan.
(5) Peninjau Muprov terdiri atas:
a. Anggota Kehormatan Kadin Provinsi;
b. Utusan Anggota Kadin Kabupaten/Kota di luar peserta yang dimaksud ayat
(4) huruf a dengan membawa mandat dari Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota masing-masing;
c. Utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi di luar peserta sebagaimana dimaksud ayat
(4) huruf d dengan membawa mandat dari pengurus organisasi masing-masing;
d. Tokoh-tokoh pengusaha dan masyarakat INDONESIA di provinsi;
e. Pengusaha asing;
f. Pejabat Pemerintah.
Jumlah peninjau Muprov sebagaimana dimaksud huruf b sampai dengan huruf f ditentukan oleh Dewan Pengurus Kadin Provinsi, dan masing-masing mempunyai hak bicara.
(6) Peninjau pada Muprovlub hanya Dewan Pengurus Kadin INDONESIA yang mempunyai hak bicara.
(7) Untuk melaksanakan Muprov sebagaimana dimaksud ayat (1), Dewan Pengurus Kadin Provinsi membentuk Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi.
Musyawarah Kabupaten/Kota dan Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa
(1) Mukab/Mukota dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota.
(2) Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota mempersiapkan bahan-bahan dan segala sesuatu yang diperlukan bertalian dengan pelaksanaan Mukab/Mukota sebagaimana dimaksud ayat (1).
(3) Mukablub/Mukotalub diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Anggota Biasa Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang meminta diadakannya Mukablub/Mukotalub, setelah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang bersangkutan.
(4) Perserta Mukab/Mukota/Mukablub/Mukotalub terdiri atas:
a. Anggota Biasa dengan ketentuan:
a.1. Anggota Biasa yang ada di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan mempunyai hak suara yang mencakup hak memilih Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap Ketua Formatur dan empat orang anggota formatur, hak bicara serta hak dipilih.
a.2. Jika jumlah Anggota Biasa sebagaimana dimaksud butir a.1. terlalu besar sehingga secara teknis menyulitkan penyelenggaraan Musyawarah, maka kepesertaannya dapat diatur dengan cara perwakilan anggota berdasarkan kesepakatan bersama antara Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang bersangkutan, dengan pedoman umum sebagai berikut:
a.2.1. Jumlah peserta Mukab/Mukota/Mukablub/Mukotalub yang mewakili Anggota Biasa ditetapkan sebanyak jumlah yang secara teknis mudah untuk penyelenggaraan Musyawarah.
a.2.2. Jumlah peserta sebagaimana dimaksud butir a.2.1. merupakan angka pembagi terhadap jumlah seluruh Anggota Biasa untuk menentukan jumlah Anggota Biasa yang dapat diwakili oleh 1 (satu) orang peserta Musyawarah, dan hasil baginya dibulatkan ke atas.
a.2.3. Setiap peserta yang mewakili Anggota Biasa harus membawa mandat dari yang diwakilinya.
a.2.4. Setiap peserta yang mewakili sebagaimana dimaksud huruf
a.2.3.
memiliki hak yang sama dan masing-masing menyuarakan/ membawakan hak-hak setiap Anggota Biasa yang diwakilinya.
b. Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan yang menyalurkan aspirasi ketiga unsur pelaku ekonomi, mempunyai:
b.1. dalam Mukab/Mukota: hak bicara serta hak dipilih, dan hak menyusun daftar nama calon Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota periode berikutnya yang nama-namanya diusulkan oleh Anggota Biasa Tingkat Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
b.2. dalam Mukablub/Mukotalub: hak bicara dan hak dipilih.
c. Dewan Pengurus Lengkap Kadin Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 27 ayat (7), mempunyai hak bicara dan hak dipilih;
Peserta Mukab/Mukablub/Mukota/ Mukotalub sebagaimana dimaksud huruf a.1 dan huruf a.2 adalah Anggota Biasa Tingkat Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 32, termasuk kewajiban keuangan pada organisasi sampai dengan tahun berjalan.
(5) Peninjau Mukab/Mukota terdiri atas:
a. Anggota Kehormatan Kadin Kabupaten/Kota;
b. Tokoh-tokoh pengusaha dan masyarakat INDONESIA di kabupaten/kota yang bersangkutan;
c. Pengusaha asing;
d. Pejabat Pemerintah.
Jumlah peninjau Mukab/Mukota sebagaimana dimaksud huruf b sampai dengan huruf d ditentukan oleh Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota, dan masing- masing mempunyai hak bicara.
(6) Peninjau pada Mukablub/Mukotalub hanya Dewan Pengurus Kadin Provinsi dan Dewan Pengurus Kadin INDONESIA dan masing-masing mempunyai hak bicara.
(7) Untuk melaksanakan Mukab/Mukota sebagaimana dimaksud ayat (1), Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota membentuk Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana yang bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota.
Konvensi
(1) Konvensi merupakan forum bagi Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional atau Tingkat Provinsi yang diselenggarakan setiap menjelang Munas/Munaslub/ Munassus/Muprov/Muprovlub untuk MENETAPKAN utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional atau Tingkat Provinsi yang akan mewakili Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional atau Tingkat Provinsi sebagai peserta dalam Munas/Munaslub/Munassus/Muprov/ Muprovlub.
(2) Penyelenggaraan konvensi difasilitasi oleh Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA/Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi mengikuti pengelompokan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional atau Tingkat Provinsi berdasarkan pendekatan sektor atau jenis kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d.
(3) Jumlah keseluruhan utusan Anggota Luar Biasa Tingkat Nasional atau Tingkat Provinsi sebagai peserta Munas/Munaslub/ Munassus/Muprov/Muprovlub sebanyak 20 (dua puluh) persen dari jumlah keseluruhan utusan Anggota pada Munas/Munaslub/Munassus/Muprov/Muprovlub sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (4) huruf a / Pasal 23 ayat (4) huruf a, yang pembagiannya untuk setiap kelompok Anggota Luar Biasa ditetapkan sebagai berikut:
a. Anggota Luar Biasa yang dapat mengikuti Konvensi adalah Anggota Luar Biasa yang minimal 50 (lima puluh) persen anggotanya menjadi Anggota Biasa Kadin.
b. Jumlah utusan setiap kelompok ditetapkan berdasarkan sistem kuota yang dihitung berdasarkan jumlah Anggota Luar Biasa yang terdaftar dan memenuhi kewajibannya sebagai Anggota Luar Biasa Kadin, termasuk kewajiban keuangan pada organisasi, sampai dengan tahun berjalan, yang terhimpun dalam satu kelompok konvensi.
c. Kuota setiap kelompok konvensi jika tidak terisi/terpenuhi oleh Anggota Luar Biasa dalam kelompoknya masing-masing, tidak dapat digantikan/diisi oleh kelompok yang lain.
d. Pengelompokan Anggota Luar Biasa dalam konvensi dibagi sebagai berikut:
d.1.
Asosiasi-Asosiasi Industri Pertanian dan Kehutanan;
d.2.
Asosiasi-Asosiasi Peternakan, Perikanan dan Pengolahan Makanan;
d.3.
Asosiasi-Asosiasi Industri Pertambangan dan Energi;
d.4.
Asosiasi-Asosiasi Industri Pengolahan Kimia;
d.5.
Asosiasi-Asosiasi Industri Pengolahan Logam dan Mesin;
d.6.
Asosiasi-Asosiasi Industri Pengolahan Lain-Lainnya;
d.7.
Asosiasi-Asosiasi Jasa Perdagangan dan Jasa Ekspor-Impor;
d.8.
Asosiasi-Asosiasi Jasa Konstruksi dan Properti;
d.9.
Asosiasi-Asosiasi Jasa Keuangan dan Jasa Profesi;
d.10. Asosiasi-Asosiasi Jasa Perhubungan, Pariwisata, Perposan, Media Massa, Teknologi Komunikasi dan Informasi;
d.11. Asosiasi-Asosiasi Penyedia Jasa Lainnya;
d.12. Himpunan dan Dewan Bisnis.
e. Pengelompokan Anggota Luar Biasa dalam konvensi pada tingkat provinsi sebagaimana diatur dalam huruf d, dapat disesuaikan menurut keberadaan Asosiasi/Himpunan yang mengacu pada struktur ekonomi dan bidang-bidang usaha setempat.
f. Setiap Anggota Luar Biasa dalam konvensi hanya dapat mengikuti satu kelompok konvensi sebagaimana dimaksud huruf c dan diwakili oleh 2 (dua) orang pengurus organisasi dengan membawa surat mandat dari organisasinya masing-masing.
(4) Setiap rapat kelompok konvensi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA/Kadin Provinsi, atau anggota Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA/Kadin Provinsi yang ditunjuk dan diikuti oleh anggota Dewan Pertimbangan Kadin INDONESIA /Kadin Provinsi.
Pemilihan Dewan Pengurus Kadin INDONESIA
(1) Persyaratan Anggota Dewan Pengurus Kadin INDONESIA adalah harus memiliki KTA-B yang masih berlaku selama masa jabatannya.
(2) Pemilihan Dewan Pengurus Kadin INDONESIA dilaksanakan dengan sistem sebagai berikut:
a. Dewan Pengurus Kadin INDONESIA dipilih dan ditetapkan oleh Munas/Munaslub melalui sistem pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan 4 (empat) orang anggota formatur sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 17 ayat (9).
b. Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin INDONESIA yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan 4 (empat) orang anggota formatur terpilih diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan MENETAPKAN Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin INDONESIA, dengan mengutamakan nama-nama dari daftar nama calon yang disusun Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 20 ayat (5) huruf h.
(3) Pemilihan formatur dilaksanakan secara musyawarah atau dengan cara pemungutan suara yang dilaksanakan dengan asas langsung, bebas dan rahasia oleh para peserta yang memiliki hak suara.
a. Jika pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin INDONESIA yang sekaligus merangkap ketua formatur dan 4 (empat) orang anggota formatur oleh utusan Anggota Biasa dan utusan Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (4) huruf a dan huruf d dilakukan dengan cara pemungutan suara yang dilaksanakan dengan asas langsung, bebas dan rahasia, maka setiap peserta utusan Anggota Biasa dan utusan Anggota Luar Biasa yang mempunyai hak suara MENETAPKAN secara jelas satu nama untuk calon Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin INDONESIA sekaligus merangkap ketua formatur dan menuliskan 4 (empat) nama lainnya yang berbeda untuk anggota formatur.
b. Dari perhitungan suara yang masuk dan sah, nama calon Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin INDONESIA yang mendapatkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (4) terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin INDONESIA sekaligus merangkap ketua formatur, dan 4 (empat) nama calon anggota formatur yang mendapatkan suara terbanyak kesatu, kedua, ketiga dan keempat, terpilih menjadi anggota formatur.
(4) Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin INDONESIA yang sekaligus merangkap sebagai ketua formatur dan 4 (empat) orang anggota formatur terpilih menyusun Dewan Pengurus Kadin INDONESIA dengan mengutamakan nama-nama dari daftar nama calon sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dalam batas waktu kerja formatur yang ditetapkan oleh Munas/Munaslub.
Pemilihan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota
(1) Persyaratan Anggota Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota adalah harus memiliki KTA-B yang masih berlaku selama masa jabatannya.
(2) Pemilihan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem sebagai berikut:
a. Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dipilih dan ditetapkan oleh Muprov/Muprovlub/Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub melalui sistem pemilihan sebagaimana dimaksud Anggaran Dasar Pasal 24 ayat (9).
b. Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota dan 4 (empat) orang anggota formatur terpilih diberi kepercayaan dan wewenang untuk memilih dan MENETAPKAN Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota.
(3) Muprov/Muprovlub/Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub memilih dan MENETAPKAN Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan 4 (empat) orang anggota formatur dari peserta dan peninjau Muprov/ Muprovlub/Mukab/Mukablub/Mukota/Mukotalub yang mempunyai hak dipilih.
(4) Pemilihan formatur dilaksanakan secara musyawarah atau dengan cara pemungutan suara yang dilaksanakan secara tertulis dengan asas langsung, bebas dan rahasia oleh para peserta yang memiliki hak memilih.
a.1. untuk Kadin Provinsi: Jika pemilihan Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang sekaligus merangkap ketua formatur dan 4 (empat) orang anggota formatur yang dipilih oleh utusan Anggota Kabupaten/Kota dan utusan Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (4) huruf a dan huruf d dilakukan dengan cara pemungutan suara, maka setiap peserta utusan anggota yang mempunyai hak suara MENETAPKAN 1 (satu) nama untuk calon Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi sekaligus merangkap Ketua Formatur dan menuliskan 4 (empat) nama lainnya yang berbeda untuk anggota formatur.
a.2. untuk Kadin Kabupaten/Kota: Jika pemilihan Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap ketua formatur dan 4 (empat) orang anggota formatur yang dipilih oleh Anggota Biasa Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara pemungutan suara, maka setiap peserta Anggota Biasa yang mempunyai hak suara MENETAPKAN satu nama untuk calon Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota sekaligus merangkap ketua formatur dan menuliskan 4 (empat) nama lainnya yang berbeda untuk anggota formatur.
b. Dari perhitungan suara yang masuk dan sah, nama calon Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang mendapatkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (4) terpilih menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota sekaligus merangkap Ketua Formatur, dan 4 (empat) nama calon anggota formatur yang mendapatkan suara terbanyak kesatu, kedua, ketiga dan keempat, terpilih menjadi anggota formatur.
(5) Daftar nama calon Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (4) huruf b.1 diusulkan kepada Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota oleh anggota Kadin sesuai domisilinya.
(6) Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap ketua formatur dan 4 (empat) orang anggota formatur terpilih menyusun Dewan Pengurus Kadin Provinsi/ Kabupaten/Kota, dengan mengutamakan nama-nama dari daftar nama calon yang disusun Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota dalam batas waktu
kerja formatur yang ditetapkan oleh Muprov/Muprovlub/Mukab/ Mukablub/Mukota/ Mukotalub.