PERDA

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

PERDA Nomor 10 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Maluku. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku. 4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku. 5. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. 6. Mineral Bukan Logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain. 7. Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih yang membentuk kerak bumi, baik dalam keadaan terikat (massive) maupun lepas (loose). 8. Pengelolaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan adalah pengelolaan pertambangan kumpulan mineral berupa mineral bukan logam dan batuan. 9. Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. 10. Pertambangan Rakyat adalah Bagian dari Wilayah Pertambangan tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. 11. Izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang selanjutnya disebut IUP mineral bukan logam dan batuan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan. 12. Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang selanjutnya disebut Wilayah IUP mineral bukan logam dan batuan, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan. 13. Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang selanjutnya disebut IUP mineral bukan logam dan/batuan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan. 14. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan Operasi Produksi. 15. Izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. 16. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak di bidang pertambangan untuk menjual atau memanfaatkan material tergali pada kegiatan bukan pertambangan. 17. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. 18. Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan kegiatan operasi produksi. 19. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian adalah izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya. 20. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara. 21. Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan. 22. IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan pada pertambangan mineral bukan logam dan batuan. 23. IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi mineral bukan logam dan batuan. 24. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi. 25. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan. 26. Tanda Registrasi Perusahaan Jasa Penunjang adalah izin yang diberikan kepada perusahaan usaha jasa penunjang pertambangan non inti yang melakukan kegiatan di lokasi tambang. 27. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. 28. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang. 29. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan. 30. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan. 31. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya. 32. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan. 33. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan. 34. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral. 35. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum INDONESIA dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 36. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili disekitar lokasi operasi pertambangan. 37. Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang dan hak untuk melaksanakan inspeksi tambang. 38. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan. 39. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan. 40. Usaha Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan. 41. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. 42. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi. 43. Kegiatan pasca tambang, yang selanjutnya disebut pasca tambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan. 44. Jaminan pasca tambang adalah dana yang disediakan oleh pemegang IUP Operasi Produksi untuk melaksanakan pasca tambang.

BAB VII

IZIN PERTAMBANGAN

Pasal 9

Koreksi

(1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan wajib memiliki Izin Pertambangan; (2) Badan usaha yang tidak bergerak pada bidang pertambangan yang bermaksud menjual mineral bukan logam dan batuan yang tergali wajib memiliki Izin Pertambangan; (3) Izin pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Izin Usaha Pertambangan (IUP). (4) Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh Gubernur sesuai kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: a. badan usaha; b. koperasi; dan c. perseorangan; yang menyelenggarakan usaha pertambangan. (5) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN atau BUMD. (6) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. (7) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Pasal 10

IUP sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) terdiri atas: a. IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan; b. IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan; c. IUP Operasi Produksi Khusus mineral bukan logam dan batuan; dan d. IUP Operasi Produksi untuk penjualan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 11

IUP Operasi Produksi Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c meliputi: a. IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan mineral bukan logam dan batuan; dan b. IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 12

(1) badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral bukan logam dan batuan yang tergali wajib terlebih dahulu mempunyai IUP Operasi Produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d. (2) badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha yang melaksanakan kegiatan : a. Pembangunan konstruksi sarana dan prasarana lalu lintas jalan; b. Pembangunan konstruksi pelabuhan; c. Pembangunan terowongan; d. Pembangunan konstruksi bangunan sipil; dan e. Pengerukan alur lalu lintas sungai, danau dan laut.

Pasal 13

(1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun. (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. (3) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi mendapatkan mineral bukan logam dan batuan yang tergali wajib melaporkan kepada Gubernur. (4) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan kepada Gubernur. (5) Mineral bukan logam dan batuan yang tergali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai iuran produksi.

Pasal 14

(1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar. (2) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar. (3) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda. (4) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama. (5) Pemerintah Daerah wajib mengumumkan secara terbuka rencana pemberian IUP Eksplorasi dan WIUP secara terbuka kepada masyarakat di daerah.

Pasal 15

Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Gubernur untuk menunjang usaha kegiatan pertambangan.

Pasal 16

(1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan, dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan Operasi produksi. (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun. (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun. (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun. (5) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar. (6) Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1000 (seribu) hektar.

BAB 2

Pemasangan Tanda Batas

Pasal 18

Koreksi

(1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP. (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi. (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP. (4) Tata cara pemasangan tanda batas WIUP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Koreksi

(1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi produksi diajukan kepada Gubernur paling cepat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan dan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP. (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi: a. peta dan batas koordinat wilayah; b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir; c. laporan akhir kegiatan operasi produksi; d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan; e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan f. neraca sumber daya dan cadangan. (4) Gubernur dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik. (5) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi. (6) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali. (7) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 25

Koreksi

(1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi: a. keadaan kahar; b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan c. kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral bukan logam dan batuan. (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP. (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b disampaikan kepada Gubernur (4) Penghentian sementara sebagaimana pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh Inspektur Tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Gubernur sesuai kewenangan. (5) Inspektur Tambang dapat menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batuan apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja tambang, keselamatan umum atau menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan setelah berkoordinasi dengan Kepala Inspektur Tambang atau yang diberi kewenangan. (6) Gubernur mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disertai dengan alasannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut. (7) Inspektur Tambang dapat mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tersebut menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan kepada Kepala Inspektur Tambang.

Pasal 26

(1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun. (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir Pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Gubernur. (3) Gubernur mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

(1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, kewajiban Pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tidak berlaku. (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan atau karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dan huruf c, kewajiban Pemegang IUP terhadap Pemerintah Daerah tetap berlaku. (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah dan Pemerintah Daerah tetap berlaku.

BAB XIV

REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG

Pasal 37

Koreksi

Setiap kegiatan usaha pertambangan wajib melaksanakan kegiatan reklamasi dan pasca tambang.

Pasal 38

Koreksi

(1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanakan Reklamasi. (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang. (3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi. (4) Reklamasi dan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 39

(1) Pelaksanaan Reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi wajib memenuhi prinsip: a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan b. keselamatan dan kesehatan kerja. (2) Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip: a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; b. keselamatan dan kesehatan kerja; dan c. konservasi mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 40

(1) Pemegang IUP Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.

Pasal 41

(1) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan harus mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang kepada Gubernur. (2) Rencana reklamasi dan rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi. (3) Rencana reklamasi dan rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (4) Rencana reklamasi dan rencana pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan: a. prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48; b. sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan; c. kondisi spesifik WIUP; dan d. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1(satu) tahun kepada Gubernur. (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pasca tambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur.

Pasal 43

(1) Pemegang IUP wajib menyediakan: a. jaminan reklamasi; dan b. jaminan pasca tambang. (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. jaminan reklamasi tahap eksplorasi; dan b. jaminan reklamasi tahap operasi produksi. (3) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditempatkan pada bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka. (4) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b, dapat berupa: a. rekening bersama pada bank pemerintah; b. deposito berjangka pada bank pemerintah; c. bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; atau d. cadangan akuntansi.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

BAB VII

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB kedua

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

Pasal 17

BAB 1

Pasal 17

Pasal 18

BAB 2

Pasal 18

Pasal 19

BAB 3

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kesatu

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB X

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB XI

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB XII

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB XIV

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40