Koreksi Pasal 26

(1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun. (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir Pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Gubernur. (3) Gubernur mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).