PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2023 tentang MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL

PERMEN Nomor 1 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG di bidang kekayaan intelektual untuk melakukan Penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang kekayaan intelektual. 2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya. 3. Atasan Penyidik adalah Penyidik yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi Penyidik yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya. 4. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum yang disebut dalam UNDANG-UNDANG yang terkait dengan Kekayaan Intelektual. 5. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian atau Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasmatlitrik adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum yang disebut dalam UNDANG-UNDANG yang terkait dengan Kekayaan Intelektual sesuai dengan lingkup tugas dan wewenangnya. 6. Alat Bukti adalah alat-alat bukti sah yang memiliki hubungan/berkaitan dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang dan/atau beberapa orang. 7. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 8. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialami sendiri. 9. Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. 10. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. 11. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. 12. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan UNDANG-UNDANG kepada pejabat yang berwenang mengenai diduga telah atau sedang terjadinya peristiwa pidana. 13. Laporan Pengaduan adalah pengaduan tertulis baik langsung maupun melalui media elaktronik kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana. 14. Laporan Kejadian adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pemilik kekayaan intelektual dan/atau kuasanya kepada Penyidik untuk menindak menurut hukum seseorang yang melakukan dugaan tindak pidana di bidang kekayaan intelektual. 15. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana Tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan Tindak Pidana tersebut dapat ditemukan. 16. Pemanggilan adalah tindakan untuk menghadirkan Saksi, ahli, atau Tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan Tindak Pidana yang terjadi berdasarkan Laporan Kejadian. 17. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan Tersangka, Saksi, ahli dan/atau barang bukti maupun tentang unsur Tindak Pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam Tindak Pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. 18. Penggeledahan adalah tindakan Penyidik untuk mengadakan pemeriksaan suatu tempat guna mencari benda yang diduga keras ada pada tempat tersebut atau tempat lainya untuk disita. 19. Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, penuntutan dan peradilan. 20. Gelar Perkara adalah kegiatan penjelasan mengenai proses Wasmatlitrik dan Penyidikan oleh Penyidik kepada peserta gelar untuk mendapatkan tanggapan/masukan/koreksi guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut proses Wasmatlitrik dan Penyidikan. 21. Kordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik Korwas PPNS adalah penyidik yang pengemban fungsi kordinasi dan pengawasan sesuai dengan tingkatannya. 22. Administrasi Penyidikan adalah suatu bentuk kegiatan dalam penatausahaan untuk melengkapi administrasi yang diperlukan dalam proses Penyidikan. 23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. 24. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 25. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual. 26. Hari adalah hari kerja.

BAB II

KEDUDUKAN, LINGKUP TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Koreksi

(1) Penyidik berada di bawah pembinaan Direktur Jenderal. (2) Dalam hal Penyidik berada di wilayah, pelaksanaan tugas dan fungsinya harus berkoordinasi dengan Penyidik yang berada di pusat. (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Penyidik berada di bawah koordinasi Atasan Penyidik yang meliputi: a. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi urusan penyidikan dan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual yang bertempat di kantor pusat; atau b. Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi urusan pelayanan kekayaan intelektual yang bertempat di kantor wilayah. (4) Atasan Penyidik diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal. (5) Atasan Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berwenang untuk: a. menerbitkan surat perintah Wasmatlitrik; b. menerbitkan surat pemberitahuan penghentian hasil Wasmatlitrik; c. menerbitkan surat perintah Penyidikan; d. menerbitkan surat perintah dimulainya Penyidikan; e. menerbitkan surat permohonan izin Penggeledahan; f. menerbitkan surat permohonan izin Penyitaan; g. menerbitkan surat perintah Pemanggilan Tersangka; dan h. menerbitkan surat perintah penghentian Penyidikan.

Pasal 3

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk: a. Laporan Pengaduan yang diterima di kantor wilayah harus diberitahukan kepada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa; b. pelaksanaan Wasmatlitrik dan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik yang berada di kantor wilayah harus dilaporkan kepada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa; dan c. Penyidik yang berada di Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa dapat melakukan supervisi, bantuan personel, dan/atau pendampingan terhadap proses Wasmatlitrik dan/atau Penyidikan di kantor wilayah.

Pasal 4

(1) Laporan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disampaikan oleh Penyidik kantor wilayah kepada Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. kantor wilayah penerima aduan; b. identitas pelapor; c. uraian singkat dugaan pelanggaran kekayaan intelektual yang diterima kantor wilayah tersebut; d. rencana tindak lanjut penyelesaian dugaan pelanggaran; e. kebutuhan terhadap supervisi, bantuan personil, dan/atau pendampingan terhadap proses Wasmatlitrik dan/atau Penyidikan, jika dibutuhkan; dan f. salinan laporan pengaduan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa paling lama 5 (lima) Hari sejak Laporan Pengaduan tersebut diterima.

Pasal 5

Dalam hal kantor wilayah menerima suatu aduan dugaan pelanggaran kekayaan intelektual yang tempat kejadian perkaranya berada di beberapa wilayah di luar kewenangan kantor wilayah tersebut maka penyelesaian dugaan perkara ditangani oleh Penyidik pusat.

Pasal 6

Lingkup tugas Penyidik meliputi: a. menerima pengaduan; b. melakukan Wasmatlitrik; dan/atau c. melakukan Penyidikan.

Pasal 7

(1) Atasan Penyidik harus memiliki status sebagai Penyidik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Atasan Penyidik berwenang menugaskan Penyidik yang tidak berada langsung di bawah unit organisasinya untuk melakukan Wasmatlitrik dan/atau Penyidikan Tindak Pidana. (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Atasan Penyidik harus berkoordinasi dengan atasan langsung dari personel Penyidik yang akan ditugaskannya. (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis.

BAB IV

PENGAWASAN, PENGAMATAN, PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 10

Koreksi

Administrasi Wasmatlitrik, meliputi: a. surat perintah tugas; b. surat perintah Wasmatlitrik; c. berita acara; dan d. laporan hasil Wasmatlitrik.

Pasal 11

Koreksi

(1) Kegiatan Wasmatlitrik dilakukan sesudah ada Laporan Pengaduan. (2) Surat Perintah Wasmatlitrik diterbitkan oleh Atasan Penyidik paling lama 3 (tiga) hari sejak Laporan Pengaduan dinyatakan lengkap. (3) Kegiatan Wasmatlitrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk: a. menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan Tindak Pidana atau bukan; dan b. dijadikan sebagai dasar untuk pembuatan Laporan Kejadian.

Pasal 12

(1) Penyidik yang bertugas melakukan Wasmatlitrik wajib memiliki surat tugas yang ditandatangani oleh Atasan Penyidik. (2) Penyidik melaksanakan tugas paling lama 14 (empat belas) Hari sejak tanggal surat perintah dikeluarkan. (3) Penyidik wajib membuat laporan hasil Wasmatlitrik kepada Atasan Penyidik paling lama 14 (empat belas) Hari sejak pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

(1) Sebelum melakukan Wasmatlitrik, Penyidik wajib membuat rencana Wasmatlitrik. (2) Rencana Wasmatlitrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. dasar dilakukannya Wasmatlitrik; b. jumlah dan identitas Penyidik yang akan melaksanakan Wasmatlitrik; c. objek, sasaran, dan target Wasmatlitrik; d. kegiatan yang akan dilakukan dalam Wasmatlitrik, dengan metode yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Wasmatlitrik; f. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Wasmatlitrik; dan g. kebutuhan anggaran Wasmatlitrik.

Pasal 14

(1) Kegiatan Wasmatlitrik dilaksanakan melalui: a. pengamatan: 1. melakukan pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan; dan 2. mendapatkan kejelasan atau melengkapi informasi yang sudah ada berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang diketahui sebelumnya, b. wawancara: 1. mendapatkan keterangan dari pihak tertentu melalui teknik wawancara secara tertutup maupun terbuka; dan 2. mendapatkan kejelasan tindak pidana yang terjadi dengan cara mencari jawaban atas pertanyaan siapa, apa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bilamana, c. pembuntutan: 1. mengikuti seseorang yang diduga sebagai pelaku Tindak Pidana atau orang lain yang dapat mengarahkan kepada pelaku Tindak Pidana; 2. mencari tahu aktivitas, kebiasaan, lingkungan, atau jaringan pelaku Tindak Pidana; dan 3. mengikuti distribusi barang atau tempat penyimpanan barang hasil kejahatan; d. pelacakan yakni mencari dan mengikuti keberadaan pelaku tindak pidana dengan menggunakan teknologi informasi; dan e. penelitian dan analisis dokumen, yang dilakukan terhadap kasus tertentu dengan cara: 1. mengkompilasi dokumen yang diduga ada kaitan dengan Tindak Pidana; dan 2. meneliti dan menganalisis dokumen yang diperoleh guna menyusun anatomi perkara Tindak Pidana serta modus operandinya. (2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibuat dalam berita acara. (3) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik dapat meminta bantuan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Pasal 15

(1) Penyidik menyelenggarakan rapat Gelar Perkara awal berdasarkan hasil Wasmatlitrik untuk menentukan tindak lanjut penanganan perkara. (2) Penyidik wajib memberitahukan perkembangan hasil Wasmatlitrik kepada pelapor dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari setelah Gelar Perkara awal. (3) Dalam melaksanakan Gelar Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyidik dapat mengundang ahli. (4) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimintakan saran dan pendapat terkait peristiwa yang dilaporkan merupakan Tindak Pidana atau bukan.

Pasal 16

(1) Dalam hal hasil Gelar Perkara Wasmatlitrik menyatakan bahwa: a. pengaduan tidak terdapat cukup bukti; b. peristiwa yang diadukan bukan merupakan Tindak Pidana; dan/atau c. pengaduan dihentikan demi hukum, Penyidik atau petugas Wasmatlitrik segera menerbitkan surat pemberitauan penghentian hasil Wasmatlitrik kepada pelapor. (2) Surat pemberitahuan penghentian hasil Wasmatlitrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak keputusan Gelar Perkara Wasmatlitrik dilaksanakan. (3) Berdasarkan hasil Gelar Perkara Wasmatlitrik, Penyidik atau petugas Wasmatlitrik membuat berita acara Gelar Perkara Wasmatlitrik.

BAB Kedua

Pelaksanaan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

PENYIDIKAN

Pasal 17

Koreksi

Penyidikan dimulai berdasarkan: a. berita acara Gelar Perkara Wasmatlitrik; b. Laporan Kejadian; c. surat perintah tugas; d. surat perintah Penyidikan; dan e. surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan.

Pasal 18

Koreksi

Berita acara Gelar Perkara Wasmatlitrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, paling sedikit memuat: a. jenis perkara b. tanggal Gelar Perkara; c. nama tim Penyidik; d. hasil dari Gelar Perkara; dan e. nama peserta Gelar Perkara.

Pasal 19

(1) Laporan Kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, paling sedikit memuat: a. identitas pelapor; b. peristiwa yang dilaporkan, yang terdiri atas: 1. waktu kejadian; 2. tempat kejadian; 3. peristiwa yang terjadi; 4. pelaku/Tersangka; 5. modus operandi; 6. Saksi; 7. barang bukti; dan 8. contoh barang bukti, c. uraian singkat kejadian; dan d. tindakan yang diambil. (2) Pembuatan Laporan Kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Gelar Perkara Wasmatlitrik.

Pasal 20

Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, memuat: a. dasar penugasan; b. identitas petugas; c. jenis penugasan; d. tempat dan tanggal penugasan; dan e. pejabat pemberi perintah.

Pasal 21

Surat perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, memuat: a. dasar Penyidikan; b. identitas petugas tim Penyidik; c. jenis perkara yang disidik; d. tempat dan tanggal dimulainya Penyidikan; dan e. identitas Penyidik selaku pejabat pemberi perintah.

Pasal 22

(1) Penyidikan dilakukan setelah memenuhi: a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan b. telah memenuhi 2 (dua) Alat Bukti untuk dilakukan Penyidikan. (2) Dalam melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat perintah penyidikan diterbitkan. (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirimkan melalui Penyidik Korwas PPNS.

Pasal 23

(1) Sebelum melakukan Penyidikan, Penyidik wajib membuat rencana Penyidikan. (2) Rencana Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. jumlah dan identitas Penyidik; b. sasaran/target Penyidikan; c. kegiatan yang akan dilakukan sesuai tahap Penyidikan; d. karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik; e. waktu penyelesaian Penyidikan berdasarkan bobot perkara; f. kebutuhan anggaran Penyidikan; dan g. kelengkapan administrasi Penyidikan. (3) Rencana Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tim Penyidik menerima surat perintah Penyidikan. (4) Rencana Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk melaksanakan Penyidikan agar profesional, efektif, dan efisien. (5) Rencana Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Atasan Penyidik.

Pasal 24

(1) Tingkat kesulitan penanganan perkara Penyidikan ditentukan berdasarkan kriteria: a. penanganan perkara mudah; b. penanganan perkara sedang; dan c. penanganan perkara sulit. (2) Tingkat kesulitan penanganan perkara Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam rapat Gelar Perkara sebelum penanganan perkara masuk ke tahap Penyidikan. (3) Tingkat kesulitan penanganan perkara Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah Penyidikan.

Pasal 25

(1) Kriteria penanganan perkara mudah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a antara lain: a. Saksi cukup; b. Alat Bukti cukup; c. Tersangka sudah diketahui; dan d. proses penanganan relatif cepat. (2) Penanganan perkara mudah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat perintah Penyidikan.

Pasal 26

(1) Kriteria penanganan perkara sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b antara lain: a. Saksi cukup; b. terdapat barang bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan Tersangka; c. identitas dan keberadaan Tersangka sudah diketahui dan mudah dihubungi; d. Tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir; dan e. Tersangka tidak terganggu kondisi kesehatannya. (2) Penanganan perkara sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 9 (sembilan) bulan sejak diterbitkannya surat perintah Penyidikan.

Pasal 27

(1) Kriteria penanganan perkara sulit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c antara lain: a. Saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi; b. Tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu; c. Tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir; d. barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat; e. diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya; f. Tindak Pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat; dan g. memerlukan waktu Penyidikan yang cukup. (2) Penanganan perkara sulit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya surat perintah Penyidikan.

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan penyidikan Atasan Penyidik melakukan pengorganisasian. (2) Atasan Penyidik wajib mengoordinasikan seluruh sumber daya yang tersedia, untuk: a. pembentukan tim Penyidik; b. dukungan anggaran Penyidikan; dan c. dukungan peralatan. (3) Tim Penyidik dibentuk berdasarkan surat perintah tugas dari Atasan Penyidik. (4) Dalam keadaan tertentu atasan Penyidik dapat menunjuk tim teknis dan/atau tenaga ahli untuk mendampingi tim Penyidik.

Pasal 29

(1) Tim Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) terdiri atas: a. ketua; dan b. anggota. (2) Personel yang ditunjuk dalam tim Penyidik tidak memliki kepentingan pribadi dengan perkara yang ditangani. (3) Tim Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan surat perintah tugas.

Pasal 30

Pelaksanaan Penyidikan meliputi: a. pengiriman surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan; b. melaksanakan olah tempat kejadian perkara; c. pemeriksaan; d. Gelar Perkara; e. penyelesaian berkas perkara; f. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum; g. penyerahan Tersangka dan barang bukti; dan h. penghentian Penyidikan.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Koreksi

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Ketiga

Kriteria Penanganan Perkara

Pasal 24

Koreksi

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB 2

Olah Tempat Kejadian Perkara

Pasal 32

Koreksi

(1) Kegiatan olah tempat kejadian perkara meliputi: a. Penggeledahan; dan b. Penyitaan. (2) Kegiatan Penggeledahan dan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. membuat berita acara olah tempat kejadian perkara yang terdiri atas, berita acara masuk TKP, berita acara Penggeledahan, berita acara Penyitaan, berita acara serah terima barang bukti, surat tanda terima barang bukti, dan surat pemanggilan Saksi; b. mengajukan permohonan penetapan geledah dan sita kepada pengadilan negeri setempat; c. mencari dan mengumpulkan keterangan, petunjuk, barang bukti, identitas Tersangka, dan Saksi untuk kepentingan Penyidikan selanjutnya; d. mencari hubungan antara Saksi, Tersangka, dan barang bukti; dan e. memperoleh gambaran modus operandi Tindak Pidana yang terjadi.

Pasal 33

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, dilakukan oleh Penyidik terhadap: a. Saksi; b. ahli; dan/atau c. Tersangka (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. (3) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Penyidik yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. (4) Dalam hal Tersangka diduga melakukan Tindak Pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, wajib didampingi oleh penasihat hukum.

Pasal 34

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan Keterangan Saksi, ahli, dan/atau Tersangka.

Pasal 35

(1) Pemeriksaan terhadap Saksi dilakukan oleh Penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang Tindak Pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialami sendiri oleh Saksi. (2) Terhadap Saksi yang diduga cukup alasan tidak dapat hadir dalam persidangan di pengadilan, dapat dilakukan penyumpahan atau pengucapan janji sebelum pemeriksaan dilaksanakan dan dibuat berita acara. (3) Penyidik wajib melakukan pemeriksaan terhadap Saksi yang telah hadir memenuhi panggilan. (4) Jika Saksi telah dipanggil 2 (dua) kali tapi tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang patut atau wajar, pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman Saksi atau tempat lain yang tidak melanggar kepatutan. (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui permohonan dari Saksi disertai dengan alasan yang patut atau wajar. (6) Jika Saksi telah dipanggil 2 (dua) kali tapi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dapat dilakukan upaya paksa berupa surat perintah membawa. (7) Upaya paksa berupa surat perintah membawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan dengan mengajukan permintaan bantuan secara tertulis dan berkoordinasi melalui Penyidik Korwas PPNS disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Pemeriksaan terhadap Saksi perempuan dan anak diperlakukan secara khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Pemeriksaan terhadap Saksi atau korban yang mendapatkan perlindungan, Penyidik dapat melakukan pemeriksaan di tempat khusus. (10) Penyidik menuangkan keterangan yang diberikan Saksi dalam berita acara pemeriksaan Saksi.

Pasal 36

(1) Pemeriksaan terhadap ahli dilakukan oleh Penyidik untuk mendapatkan keterangan dari seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan Penyidikan. (2) Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap ahli, Penyidik terlebih dahulu melakukan penyumpahan atau pengucapan janji dari ahli yang akan memberikan keterangan sesuai keahliannya yang dituangkan dalam berita acara penyumpahan. (3) Penyidik menuangkan keterangan yang diberikan ahli dalam berita acara pemeriksaan ahli.

Pasal 37

(1) Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) Alat Bukti. (2) Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme Gelar Perkara. (3) Surat penetapan Tersangka dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum, pelapor, dan Tersangka.

Pasal 38

Pasal 39

(1) Untuk kepentingan pembuktian mengenai persesuaian keterangan antara Saksi dengan Saksi, Saksi dengan Tersangka, Tersangka dengan Tersangka, dapat dilakukan pemeriksaan konfrontasi. (2) Hasil pemeriksaan konfrontasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara konfrontasi. (3) Pemeriksaan konfrontasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik wajib menghindarkan terjadinya konflik.

Pasal 40

(1) Dalam hal diperlukan pemeriksaan barang bukti, Penyidik dapat meminta bantuan teknis pemeriksaan melalui: a. laboratorium forensik; dan b. identifikasi. (2) Dalam hal diperlukan penjelasan mengenai pemeriksaan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Penyidik Korwas PPNS. (3) Dalam hal diperlukan pemeriksaan ahli, Penyidik dapat meminta bantuan secara langsung kepada ahli.

Pasal 41

Persyaratan pemeriksaan barang bukti melalui laboratorium forensik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pemeriksaan barang bukti melalui bantuan teknis terhadap pemeriksaan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

(1) Barang yang dijadikan sebagai barang bukti meliputi: a. seluruh atau sebagian benda dan/atau alat diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana kekayaan intelektual; b. telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan Tindak Pidana kekayaan intelektual; dan c. mempunyai hubungan langsung dengan Tindak Pidana kekayaan intelektual. (2) Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Penyitaan. (3) Barang yang dilakukan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diajukan permohonan penetapan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dimana barang tersebut disita. (4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Gelar Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, dilaksanakan dengan cara: a. Gelar Perkara biasa; dan b. Gelar Perkara khusus.

Pasal 45

(1) Gelar Perkara biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, dilaksanakan pada tahap: a. awal proses Penyidikan; b. pertengahan proses Penyidikan; dan c. akhir proses Penyidikan. (2) Gelar Perkara pada tahap awal Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk: a. menentukan status perkara pidana atau bukan; b. merumuskan rencana Penyidikan; c. menentukan unsur pasal yang dipersangkakan; d. menentukan Saksi, Tersangka, dan barang bukti; e. menentukan target waktu; dan f. penerapan teknik dan taktik Penyidikan. (3) Gelar Perkara pada tahap pertengahan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk: a. evaluasi dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam Penyidikan; b. mengetahui kemajuan Penyidikan yang dicapai dan upaya percepatan penyelesaian Penyidikan; c. menentukan rencana penindakan lebih lanjut; d. memastikan terpenuhinya unsur pasal yang dipersangkakan; e. memastikan kesesuaian antara Saksi, Tersangka, dan barang bukti dengan pasal yang dipersangkakan; f. memastikan pelaksanaan Penyidikan telah sesuai dengan target yang ditetapkan; dan/atau g. mengembangkan rencana dan sasaran Penyidikan. (4) Gelar perkara pada tahap akhir Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk: a. evaluasi proses Penyidikan yang telah dilaksanakan; b. pemecahan masalah atau hambatan Penyidikan; c. memastikan kesesuaian antara Saksi, Tersangka, dan bukti; d. penyempurnaan berkas perkara; dan/atau e. menentukan layak tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan. (5) Dalam hal diperlukan, Gelar Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan proses Penyidikan.

Pasal 46

(1) Gelar Perkara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, bertujuan untuk: a. merespons laporan/pengaduan atau komplain dari pihak yang berperkara atau penasihat hukumnya setelah ada perintah dari atasan Penyidik; b. membuka kembali Penyidikan yang telah dihentikan setelah didapatkan bukti baru; dan c. membuka kembali Penyidikan berdasarkan putusan praperadilan yang berkekuatan hukum tetap. (2) Gelar Perkara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap kasus tertentu dengan pertimbangan: a. menjadi perhatian publik secara luas; b. atas permintaan Penyidik; c. perkara terjadi di lintas negara atau lintas wilayah dalam negeri; d. berdampak massal atau kontinjensi; e. kriteria perkaranya sangat sulit; atau f. permintaan pencekalan dan pengajuan daftar pencarian orang ke National Central Bureau Interpol/Divhubinter Kepolisian Republik INDONESIA.

Pasal 47

(1) Tahapan penyelenggaraan Gelar Perkara meliputi: a. persiapan; b. pelaksanaan; dan c. kelanjutan hasil Gelar Perkara. (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. penyiapan bahan paparan Gelar Perkara oleh tim Penyidik; b. penyiapan sarana dan prasarana Gelar Perkara; dan c. pengiriman surat undangan Gelar Perkara. (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pembukaan Gelar Perkara oleh pimpinan Gelar Perkara; b. paparan tim Penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan Penyidikan, dan hasil Penyidikan yang telah dilaksanakan; c. tanggapan para peserta Gelar Perkara; d. diskusi permasalahan yang terkait dalam Penyidikan perkara; dan e. kesimpulan Gelar Perkara. (4) Tahap kelanjutan hasil Gelar Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. pembuatan laporan hasil Gelar Perkara; b. penyampaian laporan kepada pejabat yang berwenang; c. arahan dan disposisi pejabat yang berwenang; dan d. tindak lanjut hasil Gelar Perkara oleh Penyidik dan melaporkan perkembangannya kepada Atasan Penyidik.

BAB 3

Pemeriksaan

Pasal 33

Koreksi

Pasal 34

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan Keterangan Saksi, ahli, dan/atau Tersangka.

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Persyaratan pemeriksaan barang bukti melalui laboratorium forensik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Gelar Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, dilaksanakan dengan cara: a. Gelar Perkara biasa; dan b. Gelar Perkara khusus.

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

(1) Penyelesaian berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e meliputi tahapan: a. pembuatan resume berkas perkara; dan b. pemberkasan. (2) Pembuatan resume berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat: a. dasar Penyidikan; b. uraian singkat perkara; c. uraian tentang fakta; d. analisis yuridis; dan e. kesimpulan. (3) Pemberkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat: a. sampul berkas perkara; b. daftar isi; c. berita acara pendapat/resume; d. Laporan Kejadian; e. berita acara setiap tindakan Penyidik; f. administrasi Penyidikan; g. daftar Saksi; h. daftar Tersangka; dan i. daftar barang bukti. (4) Setelah dilakukan pemberkasan, berkas perkara diserahkan kepada: a. Atasan Penyidik untuk dilakukan penelitian; atau b. Atasan Penyidik yang bukan sebagai PPNS untuk diketahui. (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi persyaratan formal dan material untuk setiap dokumen yang dibuat oleh Penyidik. (6) Setelah berkas lengkap dan memenuhi syarat segera dilakukan penjilidan dan penyegelan.

BAB 7

Penghentian Penyidikan

Pasal 51

Koreksi

(1) Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, dilakukan jika: a. tidak terdapat cukup bukti; b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan/atau c. demi hukum, karena: 1. Tersangka meninggal dunia; 2. perkara telah kadaluarsa; 3. pengaduan dicabut; dan 4. Tindak Pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Sebelum dilakukan penghentian Penyidikan, wajib dilakukan Gelar Perkara dengan berkoordinasi kepada Penyidik Korwas PPNS. (3) Dalam hal dilakukan penghentian Penyidikan, Penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian Penyidikan kepada pelapor, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik Korwas PPNS, dan terlapor atau penasihat hukumnya paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditandatangani surat pemberitahuan penghentian Penyidikan. (4) Dalam hal penghentian Penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan dan/atau ditemukan bukti baru, Penyidik harus melanjutkan Penyidikan kembali dengan menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian Penyidikan dan surat perintah Penyidikan lanjutan.

Pasal 52

(1) Pelimpahan Penyidikan dari Penyidik kepada penyidik Polri, dapat dilaksanakan jika: a. berdasarkan pertimbangan keamanan dan geografis, Penyidik tidak dapat melakukan Penyidikan; dan b. peristiwa pidana yang ditangani, merupakan gabungan tindak pidana kekayaan intelektual dan Tindak Pidana umum, kecuali Tindak Pidana yang bukan merupakan kewenangan penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (2) Pelimpahan Penyidikan dari Penyidik kepada penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dilaksanakan dengan surat pelimpahan. (3) Dalam pelaksanaan pelimpahan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara. (4) Pelaksanaan Penyidikan selanjutnya, dapat melibatkan penyidik terkait.

Pasal 53

(1) Penyidik dapat menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA berkaitan dengan Tindak Pidana kekayaan intelektual. (2) Proses Penyidikan terhadap pelimpahan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB 9

Administrasi Penyidikan

Pasal 54

Koreksi

(1) Administrasi Penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan UNDANG-UNDANG dalam proses Penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan Penyidikan, meliputi: a. sampul berkas perkara; b. isi berkas perkara, meliputi; 1. daftar isi; 2. resume; 3. laporan polisi; 4. surat perintah tugas; 5. surat perintah Penyidikan; 6. surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan; 7. berita acara pemeriksaan TKP; 8. surat panggilan Saksi/ahli; 9. surat perintah membawa Saksi; 10. berita acara membawa dan menghadapkan Saksi; 11. berita acara penyumpahan Saksi/ahli; 12. berita acara pemeriksaan Saksi/ahli; 13. surat panggilan Tersangka; 14. surat permintaan bantuan kepada instansi terkait; 15. berita acara pemeriksaan Tersangka; 16. berita acara penyerahan Tersangka; 17. berita acara penahanan; 18. surat permintaan izin/izin khusus Penggeledahan kepada ketua pengadilan; 19. surat perintah Penggeledahan; 20. surat permintaan persetujuan Penggeledahan kepada ketua pengadilan; 21. berita acara Penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya; 22. surat permintaan izin/izin khusus Penyitaan kepada ketua pengadilan; 23. surat permintaan persetujuan Penyitaan kepada ketua pengadilan; 24. surat perintah Penyitaan; 25. berita acara Penyitaan; 26. surat perintah pembungkusan, penyegelan dan pelabelan barang bukti; 27. berita acara pembungkusan, penyegelan dan pelabelan barang bukti; 28. surat perintah pengembalian barang bukti; 29. berita acara pengembalian barang bukti; 30. surat pengiriman berkas perkara; 31. tanda terima berkas perkara; 32. surat pengiriman Tersangka dan barang bukti; 33. berita acara serah terima Tersangka dan barang bukti; 34. surat bantuan penyelidikan; 35. daftar Saksi; 36. daftar Tersangka; 37. daftar barang bukti; 38. surat penitipan barang bukti; 39. surat perintah penyisihan barang bukti; 40. berita acara penyisihan barang bukti; 41. surat perintah pemusnahan barang bukti; 42. berita acara pemusnahan barang bukti; 43. surat perintah penitipan barang bukti; dan 44. berita acara penitipan barang bukti. (2) Isi berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperlukan dapat ditambahkan berita acara perekaman suara dan/atau gambar. (3) Selain administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, administrasi Penyidikan yang dapat dilampirkan di dalam berkas perkara paling sedikit terdiri atas: a. surat perintah tugas; b. surat perintah Penyidikan; c. surat perintah Penggeledahan; d. surat perintah Penyitaan; dan e. foto Tersangka. (4) Administrasi Penyidikan yang tidak termasuk dalam berkas perkara, meliputi: a. surat perintah penghentian Penyidikan; b. surat ketetapan penghentian Penyidikan; c. surat pemberitahuan penghentian Penyidikan; d. surat pelimpahan berkas perkara Penyidikan kepada instansi lain; e. berita acara pelimpahan berkas perkara Penyidikan kepada instansi lain; dan f. surat pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan.

Pasal 55

Format Administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) angka 4 sampai dengan angka 44 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

MEDIASI

Pasal 60

Koreksi

(1) Penyelesaian sengketa kekayaan intelektual dapat dilakukan melalui mediasi. (2) Untuk tindak pidana hak cipta, hak terkait, paten, atau paten sederhana sebelum melakukan tuntutan pidana harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi. (3) Proses penyelesaian sengketa melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sejak pengaduan diterima. (4) Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghentikan proses hukum Tindak Pidana yang dilaporkan.

Pasal 61

(1) Proses penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui mediasi terhadap dugaan Tindak Pidana kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dilakukan tanpa permohonan. (2) Proses penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui mediasi terhadap dugaan Tindak Pidana kekayaan intelektual selain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dilakukan dengan permohonan. (3) Permohonan penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri. (4) Permohonan penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. surat permohonan untuk dilakukan mediasi; b. jenis Tindak Pidana kekayaan intelektual; dan c. identitas para pihak. (5) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui mediasi atas perkara dengan adanya pengaduan terlebih dahulu, Mediator kekayaan intelektual berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara.

Pasal 62

(1) Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan oleh mediator kekayaan intelektual. (2) Mediator kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Menteri. (3) Mediator kekayaan intelektual yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Penyidik yang menangani perkara yang akan dimediasikan.

Pasal 63

(1) Pelaksanaan mediasi dituangkan dalam berita acara hasil mediasi yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. (2) Berdasarkan berita acara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mediator membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi. (3) Laporan hasil pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh mediator kekayaan intelektual kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. (4) Dalam hal hasil pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencapai kesepakatan, para pihak yang melakukan mediasi wajib membuat perjanjian perdamaian. (5) Perjanjian perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh para pihak dan mediator. (6) Dalam hal hasil pelaksanaan mediasi mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), para pihak mengajukan pencabutan laporan pengaduan dengan melampirkan perjanjian perdamaian.

Pasal 64

Pedoman pelaksanaan mediasi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal

(1) Pemeriksaan terhadap Tersangka dilakukan oleh Penyidik untuk mendapatkan keterangan dari Tersangka tentang perbuatan pidana yang dilakukan. (2) Tersangka wajib diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti tentang hak dan perkara yang dipersangkakan pada saat pemeriksaan akan dimulai. (3) Penyidik dilarang menggunakan kekerasan, tekanan atau ancaman dalam bentuk apapun, dan harus berperilaku sebagai pihak yang akan menggali fakta dalam penegakan hukum. (4) Penyidik wajib menyiapkan penerjemah bagi Tersangka yang tidak memahami bahasa INDONESIA dan juru bicara bagi Tersangka penyandang disabilitas rungu dan wicara. (5) Jika Tersangka tidak dapat memenuhi 2 (dua) kali panggilan dengan alasan yang patut dan wajar maka Penyidik mengajukan permintaan bantuan secara tertulis dan berkoordinasi dengan Penyidik Korwas PPNS untuk membawa tersangka disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Koordinasi dengan Penyidik Korwas PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis untuk membawa Tersangka. (7) Terhadap Tersangka yang tidak diketahui keberadaannya setelah dilakukan pemanggilan 2 (dua) kali maka Penyidik mencari keberadaan Tersangka yang dituangkan dalam berita acara pencarian Tersangka. (8) Jika keberadaan Tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) tidak ditemukan maka Penyidik berkoordinasi dengan Penyidik Korwas PPNS untuk menerbitkan surat daftar pencarian orang. (9) Terhadap Tersangka perempuan dan anak diperlakukan secara khusus sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (10) Penyidik wajib menuangkan keterangan yang diberikan Tersangka dalam berita acara pemeriksaan Tersangka. (11) Salinan berita acara pemeriksaan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diberikan kepada Tersangka atau penasihat hukumnya. (12) Dalam hal Tersangka tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan Tersangka, dicatat dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya, dan Penyidik membuat berita acara penolakan penandatanganan.

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2023 tentang MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB kedua

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kedua

Pasal 23

BAB Ketiga

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Keempat

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kelima

Pasal 30

Pasal 31

BAB 1

Pasal 31

Pasal 32

BAB 2

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36