PERDA

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS TANGERANG NUSANTARA GLOBAL

PERDA Nomor 17 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tangerang. 2. Pemerintah Daerah adalah Wali kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom 3. Walikota adalah Walikota Tangerang. 4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris 5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UNDANG-UNDANG ini serta peraturan pelaksanaannya. 6. Perseroan Terbatas Tangerang Nusantara Global, yang selanjutnya disingkat PT.TNG adalah Badan Usaha Paraf Koordinasi Kabag Hukum Kabag Organisasi Ketua DP PDAM Inspektur Kepala BKPP Assisten Tapem Sekda Wakil Walikota Milik Daerah Kota Tangerang yang berbentuk Perseroan Terbatas. 7. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 8. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. 9. Karyawan adalah karyawan PT. TNG. 10. Penghasilan adalah imbalan/balas jasa yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan kepada Perseroan sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang- undangan. 11. Gaji adalah penghasilan berupa uang yang diterima secara tetap setiap bulan oleh seseorang karena kedudukan sebagai Direksi. 12. Honorarium adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Dewan Komisaris. 13. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh Direksi dan Dewan Komisaris selain gaji atau honorarium. 14. Fasilitas adalah sarana dan atau kemanfaatan dan atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan. 15. Tantiem adalah penghargaan yang diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan perusahaan apabila perusahaan memperoleh laba. 16. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham. 17. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah rencana kerja Paraf Koordinasi Kabag Hukum Kabag Organisasi Ketua DP PDAM Inspektur Kepala BKPP Assisten Tapem Sekda Wakil Walikota tahunan yang terdiri dari rencana usaha dan rencana anggaran yang akan dilaksanakan oleh perusahaan untuk tahun buku yang akan datang.

BAB Kesatu

Pengertian Umum

Pasal 1

Koreksi

BAB II

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN MASA JABATAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. (2) Anggota Dewan Komisaris dapat terdiri atas unsur pejabat Pemerintah/Pemerintah Daerah, unsur akademisi dan/atau unsur masyarakat. (3) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tetap memperhatikan persyaratan anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (4) Untuk pertama kalinya Dewan Komisaris ditunjuk oleh Walikota melalui Keputusan Walikota, dan berakhir sampai ditetapkannya Dewan Komisaris baru oleh RUPS.

Pasal 4

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memiliki integritas, dedikasi, memahami manajemen perusahaan, memiliki Paraf Koordinasi Kabag Hukum Kabag Organisasi Ketua DP PDAM Inspektur Kepala BKPP Assisten Tapem Sekda Wakil Walikota pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan, dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang mampu melaksakanan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau Perum dinyatakan pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Pasal 5

(1) Anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan jumlah paling banyak sama dengan jumlah Direksi. (2) Penetapan jumlah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penetapan jumlah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif. (4) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.

Pasal 6

(1) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Apabila masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir, RUPS sudah harus MENETAPKAN anggota Dewan Komisaris yang definitif. (3) Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai pengisian sementara jabatan Komisaris yang kosong atau dalam hal Anggota Dewan Komisaris diberhentikan untuk sementara atau berhalangan. Paraf Koordinasi Kabag Hukum Kabag Organisasi Ketua DP PDAM Inspektur Kepala BKPP Assisten Tapem Sekda Wakil Walikota

Pasal 7

(1) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) perusahaan lainnya. (2) Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sepanjang jabatan lain yang dirangkap tersebut tidak dilarang oleh peraturan perundang- undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris PT. TNG, atau jabatan lain tersebut tidak menimbulkan benturan kepentingan dengan PT. TNG. (3) Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi pemerintah atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris PT. TNG. (4) Anggota Komisaris yang merangkap jabatan tidak sesuai dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka masa jabatannya sebagai Anggota Dewan Komisaris PT. TNG berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan. (5) Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT. TNG, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan lama tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengangkatannya pada PT. TNG. (6) Anggota Dewan Komisaris yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris PT. TNG berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari tersebut. (7) Anggota Dewan Komisaris dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, dan/atau menjadi calon/anggota legislatif, dan/atau menjadi calon kepala/wakil kepala daerah

Pasal 8

(1) Pengangkatan Direksi pertama kali ditunjuk oleh Walikota yang bertindak sebagai Direksi sementara dan menjabat sampai Direksi definitif diangkat oleh RUPS. (2) Direksi pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan dan fasilitas yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota. (3) Direksi pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi Direksi definitif setelah dinyatakan lulus seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan. (4) Dalam hal anggota Direksi sementara diangkat menjadi definitif, maka masa jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi sementara, diperhitungkan untuk menentukan masa jabatan.

Pasal 9

(1) Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan. (2) Prosedur dan persyaratan pemilihan, pengangkatan, penggantian, pemberhentian, masa jabatan, tugas dan wewenang, tanggung jawab, serta kewajiban Direksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Pasal 10

(1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Apabila masa jabatan anggota Direksi berakhir, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak masa jabatan tersebut berakhir, RUPS sudah harus MENETAPKAN anggota Direksi yang definitif. (3) Dalam anggaran dasar diatur ketentuan mengenai pengisian sementara jabatan Direksi yang kosong atau dalam hal Direksi diberhentikan untuk sementara atau berhalangan.

Pasal 11

(1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS disesuaikan dengan kebutuhan. Paraf Koordinasi Kabag Hukum Kabag Organisasi Ketua DP PDAM Inspektur Kepala BKPP Assisten Tapem Sekda Wakil Walikota (2) Dalam hal Direksi terdiri atas lebih dari seorang anggota, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 12

(1) Calon Direksi dapat berasal dari dalam dan luar PT. TNG. (2) Calon Direksi yang berasal dari dalam PT. TNG meliputi: a. pejabat internal satu tingkat di bawah Direksi; b. Direksi anak perusahaan; atau c. anggota Dewan Komisaris.

Pasal 13

(1) Untuk menjadi Calon Direksi, yang bersangkutan harus melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Seleksi yang ditunjuk oleh RUPS. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi pada posisi jabatan yang sama yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. (3) Calon Direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Direksi yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai Direksi. (4) Biaya yang terkait dengan penyelenggaraan uji kelayakan dan kepatutan calon Direksi menjadi beban perusahaan.

Pasal 14

(1) Dalam hal pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah akan mencalonkan diri menjadi Direksi, wajib mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada unit kerjanya untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan. (2) Pegawai negeri sipil sebagaimana pada ayat (1) yang dinyatakan telah lulus uji kelayakan dan kepatutan, wajib berhenti dari jabatannya di pemerintahan tanpa harus melepaskan statusnya sebagai pegawai negeri sipil. Paraf Koordinasi Kabag Hukum Kabag Organisasi Ketua DP PDAM Inspektur Kepala BKPP Assisten Tapem Sekda Wakil Walikota

BAB Kesatu

Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Masa Jabatan Direksi

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

TUGAS, KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

Pasal 15

Koreksi

(1) Dewan Komisaris bertugas: a. melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan PT. TNG yang dilakukan olehDireksi; dan b. memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan PT. TNG. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 16

Koreksi

(1) Dewan Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris Dewan Komisaris untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya (2) Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli untuk hal tertentu dan jangka waktu tertentu. (3) Semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada perusahaan dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Pasal 17

Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. TNG.

Pasal 18

(1) Dewan Komisaris berwenang mengambil Keputusan dalam rapat Dewan Komisaris. (2) Keputusan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil di luar rapat Dewan Paraf Koordinasi Kabag Hukum Kabag Organisasi Ketua DP PDAM Inspektur Kepala BKPP Assisten Tapem Sekda Wakil Walikota Komisaris sepanjang seluruh anggota dewan Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. (3) Setiap rapat Dewan Komisaris harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Komisaris jika ada. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 19

Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Pasal 20

(1) Direksi wajib mencurahkan perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan dalam melaksanakan tugasnya. (2) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan.

Pasal 21

(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilansesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang perseroan terbatas. (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya

Pasal 22

(1) Direksi berwenang mengambil Keputusan dalam rapat Direksi. Paraf Koordinasi Kabag Hukum Kabag Organisasi Ketua DP PDAM Inspektur Kepala BKPP Assisten Tapem Sekda Wakil Walikota (2) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. (3) Setiap rapat Direksi harus dibuat risalah rapat yang berisi hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk pernyataan ketidaksetujuan jika ada. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Direksi diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.

Pasal 23

(1) Dalam hal Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka setiap anggota Direksi berwenang mewakili perseroan kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. (2) Anggaran dasar dapat menentukan pembatasan wewenang Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila: a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Perseroan dengan Direksi yang bersangkutan; dan/atau b. Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Direksi diatur dalam anggaran dasar.

BAB Kedua

Tugas, Kewajiban, Tanggungjawab, dan Wewenang Direksi

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Direksi diatur dalam anggaran dasar.

BAB V

LARANGAN

Pasal 26

Koreksi

(1) Antar Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubunganyang timbul karena perkawinan. (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka. Paraf Koordinasi Kabag Hukum Kabag Organisasi Ketua DP PDAM Inspektur Kepala BKPP Assisten Tapem Sekda Wakil Walikota (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.

Pasal 27

(1) Antar anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubunganyang timbul karena perkawinan. (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antaramereka. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 28

(1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: a. Direksi pada perseroan lain, baik pada badan usaha milik negara, BUMD lainnya, dan badan usahamilik swasta; b. jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintahpusat dan daerah; c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. (2) Direksi yang merangkap jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat(1), masa jabatannya sebagai Direksi berakhir terhitung sejakterjadinya perangkapan jabatan. (3) Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat sebagai Direksi, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan lain tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengangkatannya sebagai Direksi. (4) Direksi yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semulasebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka jabatannya sebagai Direksi berakhir dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari tersebut. Paraf Koordinasi Kabag Hukum Kabag Organisasi Ketua DP PDAM Inspektur Kepala BKPP Assisten Tapem Sekda Wakil Walikota (5) Direksi dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, dan/atau menjadi calon/anggota legislatif, dan/atau menjadi calon kepala/wakil kepala daerah.

BAB VII

PENGHASILAN

Pasal 31

Koreksi

(1) Penghasilan Dewan Komisaris, meliputi: a. Honorarium; dan b. Tunjangan. (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan setinggi-tingginya 40 % (empat puluh perseratus) dari Gaji Direksi. (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi, tunjangan hari raya dan tunjangan komunikasi. (4) Tunjangan hari raya diberikan sebesar 1 (satu) kali Honorarium dan diberikan 1 (satu) kali setahun. (5) Tunjangan komunikasi diberikan dengan nilai setinggi- tingginya sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) per bulan. (6) Penghasilan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKAP. Paraf Koordinasi Kabag Hukum Kabag Organisasi Ketua DP PDAM Inspektur Kepala BKPP Assisten Tapem Sekda Wakil Walikota (7) Penghasilan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lambat tanggal 25 setiap bulan atau tanggal lain hari kerja berikutnya. (8) Pajak atas Honorarium dan Tunjangan ditanggung dan menjadi beban masing-masing Dewan Komisaris.

Pasal 32

(1) Dewan Komisaris dapat diberikan Fasilitas dan Tantiem. (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi: a. Fasilitas kendaraan; b. Fasilitas kesehatan; dan c. Fasilitas bantuan hukum.

Pasal 33

(1) Fasilitas kendaraan dapat diberikan kepada Dewan Komisaris berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan. (2) Dalam hal Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada maka dapat diberikan uang transportasi setinggi-tingginya 8% (delapan perseratus) dari besaran Honorarium per bulan.

Pasal 34

(1) Fasilitas kesehatan dapat diberikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan. (2) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada istri atau suami dan paling banyak 2 (dua) orang anak. (3) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa rawat jalan, rawat inap, dan obat-obatan. (4) Untuk fasilitas kesehatan berupa general medical check up hanya diberikan kepada pejabat Dewan Komisaris yang bersangkutan. Paraf Koordinasi Kabag Hukum Kabag Organisasi Ketua DP PDAM Inspektur Kepala BKPP Assisten Tapem Sekda Wakil Walikota

Pasal 35

(1) Fasilitas bantuan hukum diberikan kepada Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindakan atau perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan. (2) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara.

Pasal 36

(1) Tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dapat diberikan kepada Dewan Komisaris. (2) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan biaya tahun buku yang bersangkutan dan harus dianggarkan dalam RKAP tahun tersebut. (3) Pajak atas tantiem ditanggung dan menjadi beban masing-masing Dewan Komisaris

Pasal 37

(1) Penghasilan Direksi, meliputi : a. Gaji, dan b.Tunjangan. (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan setinggi-tingginya 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai. (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tunjangan hari raya dan tunjangan komunikasi. (4) Tunjangan hari raya diberikan sebesar 1 (satu) kali Gaji dan diberikan 1 (satu) kali dalam setahun. (5) Tunjangan komunikasi diberikan dengan nilai setinggi- tingginya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan. (6) Setiap bulan Direksi dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil dan disesuaikan dengan kemampuan PT. TNG. Paraf Koordinasi Kabag Hukum Kabag Organisasi Ketua DP PDAM Inspektur Kepala BKPP Assisten Tapem Sekda Wakil Walikota (7) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam RKAP. (8) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lambat tanggal 25 setiap bulan atau tanggal lain hari kerja berikutnya. (9) Pajak atas Gaji dan Tunjangan ditanggung dan menjadi beban Direksi.

Pasal 38

Direksi dapat diberikan Fasilitas dan Tantiem.

Pasal 39

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, meliputi : a. Fasilitas kendaraan; b. Fasilitas kesehatan; dan c. Fasilitas bantuan hukum.

Pasal 40

(1) Fasilitas kendaraan dapat diberikan kepada Direksi berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan. (2) Dalam hal Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada maka dapat diberikan uang transportasi setinggi-tingginya 10% (sepuluh perseratus) dari besaran Gaji setiap bulan.

Pasal 41

(1) Fasilitas kesehatan diberikan kepada Direksi dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan. (2) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada istri atau suami dan paling banyak 2 (dua) orang anak. (3) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa rawat jalan, rawat inap dan obat-obatan. (4) Untuk fasilitas kesehatan berupa general medical check up hanya diberikan kepada pejabat Direksi yang bersangkutan. Paraf Koordinasi Kabag Hukum Kabag Organisasi Ketua DP PDAM Inspektur Kepala BKPP Assisten Tapem Sekda Wakil Walikota

Pasal 42

(1) Fasilitas bantuan hukum diberikan kepada Direksi dalam hal terjadi tindakan atau perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perusahaan. (2) Fasilitas bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembiayaan jasa kantor pengacara.

Pasal 43

(1) Tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dapat diberikan kepada Direksi. (2) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan biaya tahun buku yang bersangkutan dan harus dianggarkan dalam RKAP tahun tersebut. (3) Pajak atas tantiem ditanggung dan menjadi beban Direksi

Pasal 44

(1) Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) dibayarkan paling lambat tanggal 25 setiap bulan atau tanggal lain hari kerja berikutnya. (2) Pajak atas Gaji, Honorarium, Tunjangan, dan Tantiem ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris.

BAB Kesatu

Penghasilan Dewan Komisaris

Pasal 31

Koreksi

Pasal 32

(1) Dewan Komisaris dapat diberikan Fasilitas dan Tantiem. (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi: a. Fasilitas kendaraan; b. Fasilitas kesehatan; dan c. Fasilitas bantuan hukum.

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB Kedua

Penghasilan Direksi

Pasal 37

Koreksi

Pasal 38

Direksi dapat diberikan Fasilitas dan Tantiem.

Pasal 39

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, meliputi : a. Fasilitas kendaraan; b. Fasilitas kesehatan; dan c. Fasilitas bantuan hukum.

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

BAB X

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 49

Koreksi

(1) Tahun Buku adalah Tahun takwim. (2) Rencana Jangka Panjang dalam bentuk Bussines Plan lima tahunan, termasuk Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun berikutnya diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir. (3) Pengesahan Rencana Jangka Panjang dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir. (4) Apabila Rencana Jangka Panjang dalam bentuk Bussines Plan lima tahunan, termasuk Rencana Strategis dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disahkan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Rencana Jangka Panjang dan/atau Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun sebelumnya yang berlaku.

Pasal 50

(1) Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku perusahaan ditutup, Direksi wajib menyampaikan Laporan Tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS. (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya : a. Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurang- kurangnya Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Arus Paraf Koordinasi Kabag Hukum Kabag Organisasi Ketua DP PDAM Inspektur Kepala BKPP Assisten Tapem Sekda Wakil Walikota Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan; b. Laporan Kegiatan Perusahaan; c. Laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan; d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perusahaan; e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama Tahun Buku yang baru lampau; f. Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris;dan g. Gaji dan Tunjangan bagi Direksi, Honorarium dan Tunjangan bagi Dewan Komisaris untuk Tahun yang baru lampau. (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. (4) Laporan Tahunan Perusahaan diaudit oleh Akuntan Publik. (5) Apabila Laporan Keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disetujui oleh RUPS, maka RUPS dapat meminta bantuan BPK atau BPKP untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 51

Koreksi

(1) Laporan Dewan Komisaris kepada RUPS terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan. (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan pengawasan. (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan. (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku ditutup. (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS. (6) Dalam hal terdapat Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Komisaris berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paraf Koordinasi Kabag Hukum Kabag Organisasi Ketua DP PDAM Inspektur Kepala BKPP Assisten Tapem Sekda Wakil Walikota

Pasal 52

(1) Laporan Direksi kepada Dewan Komisaris terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan. (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan. (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris. (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS. (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima. (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS. (7) Dalam hal terdapat Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS TANGERANG NUSANTARA GLOBAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

Pasal 30

BAB VII

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40