PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA BONE BERADAT

PERDA Nomor 3 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bone. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone. 3. Bupati adalah Bupati Bone. 4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Daerah dalam bidang komunikasi dan informatika. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone. 6. Kementerian adalah kementerian Negara yanga membidangi Komunikasi dan Informatika. 7. Komisi Penyiaran INDONESIA Daerah yang selanjutnya di singkat KPID, adalah komisi penyiaran INDONESIA tingkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. 8. Organ adalah suatu struktur atau jabatan yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum dalam suatu organisasi atau perkumpulan. 9. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik lokal yang berfungsi mewakili masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Bone yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik lokal Radio Suara Bone Beradat. 10. Stasiun adalah tempat pengelolaan kegiatan untuk memberikan layanan penyiaran audio (suara) yang disiarkan melalui udara sebagai gelombang radio dalam bentuk radiasi electromagnet dari sebuah antena pemancar ke alat penerima. 11. Kepala Stasiun adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik lokal Radio Suara Bone Beradat yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik lokal Radio Suara Bone Beradat. 12. Unit Kerja adalah satuan kerja LPPL Radio Suara Bone Beradat yang ditetapkan oleh Kepala Dinas untuk membantu secara teknis Kepala Stasiun. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone. 14. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. 15. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan atau sarana transmisi di darat, dilaut atau diantariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakan dengan perangkat penerima siaran. 16. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal, yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 17. Lembaga Penyiaran Publik yang selanjutnya disingkat LPP adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. 18. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio yang bersifat independen, netral, tidak komersial dalam dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. 19. Radio Suara Bone Beradat yang selanjutnya disingkat Radio SBB adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Bone. 20. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan batasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dang berkesinam-bungan. 21. Hari Kerja adalah hari senin sampai dengan Minggu kecuali hari libur nasional dan hari libur cuti bersama.

BAB 2

Syarat Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 12

Koreksi

Syarat untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas terdiri dari : a. Warga Negara Republik INDONESIA; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan UUD 1945; d. berpendidikan sarjana (Strata satu) dan memiliki kompetensi bidang penyiaran; e. sehat jasmani dan rohani; f. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela; g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara; h. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik; i. tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah dan/atau Calon Anggota Legislatif; dan j. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran radio lain.

Pasal 13

Dewan Pengawas memiliki tugas : a. membahas kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya; b. mengawasi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran; c. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran; d. memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Stasiun; e. mengawasi kinerja Kepala Stasiun; f. pengawasan dan pengendalian siaran; g. menjamin bahwa LPPL Radio Suara Bone Beradat tetap berorientasi pada publik; h. meminta dan menerima masukan, saran dan pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL Radio Suara Bone Beradat. i. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Stasiun dan atau Kepala Dinas; dan j. melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 14

Kewenangan Dewan Pengawas, terdiri dari : a. memberi saran dan pendapat kepada Kepala Dinas berkaitan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Stasiun; b. memberikan saran, pendapat dan persetujuan terhadap penetapan program dan kegiatan LPPL Radio Suara Bone Beradat. c. memberikan analisa, pertimbangan dan saran, baik di minta atau tidak kepada Kepala Dinas dan/atau Bupati untuk perbaikan dan pengembangan LPPL Radio Suara Bone Beradat; dan d. meminta keterangan kepada Kepala Stasiun mengenai hal- hal yang berhubungan dengan tugas pengawasan;

BAB 3

Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Koreksi

Dewan Pengawas memiliki tugas : a. membahas kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya; b. mengawasi pelaksanaan kebijakan sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran; c. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran; d. memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinas terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Stasiun; e. mengawasi kinerja Kepala Stasiun; f. pengawasan dan pengendalian siaran; g. menjamin bahwa LPPL Radio Suara Bone Beradat tetap berorientasi pada publik; h. meminta dan menerima masukan, saran dan pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL Radio Suara Bone Beradat. i. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Stasiun dan atau Kepala Dinas; dan j. melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 14

Kewenangan Dewan Pengawas, terdiri dari : a. memberi saran dan pendapat kepada Kepala Dinas berkaitan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Stasiun; b. memberikan saran, pendapat dan persetujuan terhadap penetapan program dan kegiatan LPPL Radio Suara Bone Beradat. c. memberikan analisa, pertimbangan dan saran, baik di minta atau tidak kepada Kepala Dinas dan/atau Bupati untuk perbaikan dan pengembangan LPPL Radio Suara Bone Beradat; dan d. meminta keterangan kepada Kepala Stasiun mengenai hal- hal yang berhubungan dengan tugas pengawasan;

Pasal 15

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena : a. meninggal dunia; b. diberhentikan atas permintaan sendiri; c. diberhentikan dengan alasan : 1. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas secara efektif dan kontinue dengan tanpa alasan yang jelas dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan; 2. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan Daerah maupun Negara; 3. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan; 4. dihukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan 5. terlibat tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Bone Beradat. d. masa jabatan berakhir. (2) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

(1) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut. (3) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati tidak menerbitkan keputusan pemberhentian, maka pemberhentian dinyatakan batal dan secara otomatis hak dan kewajiban anggota Dewan Pengawas kembali normal.

BAB 4

Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas

Pasal 15

Koreksi

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena : a. meninggal dunia; b. diberhentikan atas permintaan sendiri; c. diberhentikan dengan alasan : 1. berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas secara efektif dan kontinue dengan tanpa alasan yang jelas dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan; 2. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan Daerah maupun Negara; 3. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan; 4. dihukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan 5. terlibat tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Bone Beradat. d. masa jabatan berakhir. (2) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

(1) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut. (3) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati tidak menerbitkan keputusan pemberhentian, maka pemberhentian dinyatakan batal dan secara otomatis hak dan kewajiban anggota Dewan Pengawas kembali normal.

Pasal 17

(1) Pergantian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak anggota Dewan Pengawas dinyatakan berhenti. (2) Pergantian anggota Dewan Pengawas yang berhenti karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilaksanakan secara periodik pada waktu berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas.

BAB 1

Syarat Pengangkatan Kepala Stasiun

Pasal 19

Koreksi

Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan pengangkatan Kepala Stasiun.

Pasal 20

Koreksi

Tugas Kepala Stasiun terdiri dari : a. merumuskan dan membahas rancangan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, dan kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran; b. MENETAPKAN kebijakan setelah melalui pembahasan dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas; c. memimpin dan mengelola LPPL Radio Suara Bone Beradat sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna; d. MENETAPKAN ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran; e. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku; f. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala; g. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan; i. menjalin kerja sama dengan lembaga lain atas persetujuan Kepala Dinas; j. mengusulkan pembentukan Unit Kerja dan pengangkatan serta pemberhentian Kepala Unit; k. mengadakan rapat berkala dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas LPPL Radio Suara Bone Beradat; dan l. menyampaikan laporan berkala mengenai pelaksanaan tugas LPPL Radio Suara Bone Beradat kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

(1) Setiap Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Unit yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Stasiun. (2) Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Stasiun dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai bidang tugas pada unit kerja masing-masing. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Unit bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Stasiun.

BAB 2

Tugas Kepala Stasiun

Pasal 20

Koreksi

Tugas Kepala Stasiun terdiri dari : a. merumuskan dan membahas rancangan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, dan kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran; b. MENETAPKAN kebijakan setelah melalui pembahasan dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas; c. memimpin dan mengelola LPPL Radio Suara Bone Beradat sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna; d. MENETAPKAN ketentuan teknis pelaksanaan operasional lembaga dan operasional penyiaran; e. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku; f. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala; g. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. mewakili lembaga di dalam dan di luar pengadilan; i. menjalin kerja sama dengan lembaga lain atas persetujuan Kepala Dinas; j. mengusulkan pembentukan Unit Kerja dan pengangkatan serta pemberhentian Kepala Unit; k. mengadakan rapat berkala dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas LPPL Radio Suara Bone Beradat; dan l. menyampaikan laporan berkala mengenai pelaksanaan tugas LPPL Radio Suara Bone Beradat kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

(1) Setiap Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Unit yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Stasiun. (2) Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Stasiun dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai bidang tugas pada unit kerja masing-masing. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Unit bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Stasiun.

Pasal 22

Ketentuan mengenai pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberhentian Kepala Stasiun dan Personil Unit Kerja.

BAB VII

KODE ETIK PENYIARAN

Pasal 26

Koreksi

(1) Kepala Dinas selaku kepala perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan Informatika, memberikan persetujuan berkaitan dengan : a. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Kepala Stasiun LPPL Radio Suara Bone Beradat; dan b. kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya LPPL Radio Suara Bone Beradat. (2) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan kegiatan LPPL Radio Suara Bone Beradat yang berkaitan dengan penyiaran, kecuali dalam hal : a. baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan penyiaran LPPL Radio Suara Bone Beradat semata-mata untuk kepentingan pribadi;

Pasal 27

(1) Setiap Pimpinan Organ LPPL Radio Suara Bone Beradat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berkewajiban untuk : a. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan sesuai bidang tugasnya; b. melakukan pengawasan, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya berdasarkan bidang tugas masing-masing; c. menyampaikan dan/atau menerima laporan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan; (2) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan kepada bawahanya. (3) Dalam hal terjadi penyimpangan, Pimpinan Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Organ LPPL Radio Suara Bone Beradat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkungan LPPL Radio Suara Bone Beradat maupun dengan pihak lain.

Pasal 29

Selain Organ LPPL Radio Suara Bone Beradat, dilarang ikut serta dalam segala hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan kebijakan operasional penyiaran LPPL Radio Suara Bone Beradat.

Pasal 30

Segala bentuk keputusan LPPL Radio Suara Bone Beradat ditetapkan dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat dan asas demokrasi dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya, agama, hukum dan adat-istiadat.

Pasal 31

(1) Keputusan atau kebijakan Dewan Pengawas dibahas bersama-sama dalam Rapat Dewan Pengawas. (2) Keputusan atau kebijakan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Kerja dan Kode Etik Organ LPPL Radio Suara Bone Beradat sebagaimana dimaksud pada, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Pasal 33

Koreksi

(1) Penyelenggara LPPL Radio Suara Bone Beradat membuat peta jangkauan siaran dan sistem peralatan transmisi yang direncanakan di suatu wilayah layanan siaran. (2) Penggunaan frekuensi LPPL Radio Suara Bone Beradat di tetapkan oleh lembaga yang berwenang. Bagian Kedua Cakupan Wilayah Siaran

Pasal 34

Koreksi

Cakupan wilayah siaran LPPL Radio Suara Bone Beradat merupakan cakupan wilayah siaran yang meliputi wilayah Kabupaten Bone.

Pasal 35

(1) Isi siaran LPPL Radio Suara Bone Beradat, wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran. (2) Isi siaran LPPL Radio Suara Bone Beradat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib : a. menjaga netralitas siaran dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu; b. mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPID. (3) Klasifkasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun sesuai pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPID. (4) Isi siaran LPPL Radio Suara Bone Beradat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang : a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba; atau c. mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan; d. memperolok, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia. (5) Waktu siaran iklan niaga LPPL Radio Suara Bone Beradat paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari. (6) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklan setiap hari. (7) Materi siaran iklan, wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

Pasal 36

(1) Organisasi sosial politik dapat memanfaatkan program siaran LPPL Radio Suara Bone Beradat dalam rangka memberikan pendidikan sosial politik kepada masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai program siaran LPPL Radio Suara Bone Beradat yang memuat materi tentang pendidikan sosial politik diatur dalam Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan penyelenggaraan penyiaran publik.

Pasal 37

(1) LPPL Radio Suara Bone Beradat dapat menyeleng- garakan penyiaran melalui sistem terestrial dengan klasifikasi penyiaran radio secara analog atau digital. (2) LPPL Radio Suara Bone Beradat wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran. (3) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak sasaran.

Pasal 38

(1) Bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan program siaran harus menggunakan bahasa INDONESIA yang baik dan benar. (2) Apabila diperlukan, bahasa Bugis dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan program siaran muatan lokal untuk mendukung mata acara tertentu. (3) Bahasa asing hanya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada mata acara siaran tertentu untuk siaran dalam negeri. (4) Untuk siaran program khusus luar negeri, bahasa asing dapat digunakan sebagai pengantar untuk seluruh waktu siaran. (5) Mata acara siaran berbahasa asing dapat disiarkan dalam bahasa aslinya.

Pasal 39

LPPL Radio Suara Bone Beradat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, wajib merelay LPP RRI pada acara dan waktu tertentu sesuai pola acara yang telah ditentukan.

Pasal 40

(1) LPPL Radio Suara Bone Beradat, wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita. (2) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama. (3) Ralat atau pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab atau tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Pasal 41

(1) Materi siaran iklan harus sesuai dengan kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI/KPID dan peraturan perundangan yang berlaku. (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak. (3) Siaran Iklan rokok hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 WITA. (4) LPPL Radio Suara Bone Beradat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai pukul 06.00 sampai dengan pukul 22.00 WITA.

Pasal 42

(1) LPPL Radio Suara Bone Beradat wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah siaran. (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Bahan siaran yang telah disiarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Ketiga

Isi Siaran

Pasal 35

Koreksi

(1) Isi siaran LPPL Radio Suara Bone Beradat, wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran. (2) Isi siaran LPPL Radio Suara Bone Beradat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib : a. menjaga netralitas siaran dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu; b. mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPID. (3) Klasifkasi acara siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun sesuai pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh KPID. (4) Isi siaran LPPL Radio Suara Bone Beradat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang : a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba; atau c. mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan; d. memperolok, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama dan martabat manusia. (5) Waktu siaran iklan niaga LPPL Radio Suara Bone Beradat paling banyak 15% (lima belas perseratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari. (6) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklan setiap hari. (7) Materi siaran iklan, wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

Pasal 36

(1) Organisasi sosial politik dapat memanfaatkan program siaran LPPL Radio Suara Bone Beradat dalam rangka memberikan pendidikan sosial politik kepada masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai program siaran LPPL Radio Suara Bone Beradat yang memuat materi tentang pendidikan sosial politik diatur dalam Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan penyelenggaraan penyiaran publik.

Pasal 37

(1) LPPL Radio Suara Bone Beradat dapat menyeleng- garakan penyiaran melalui sistem terestrial dengan klasifikasi penyiaran radio secara analog atau digital. (2) LPPL Radio Suara Bone Beradat wajib membuat klasifikasi acara siaran sesuai khalayak sasaran. (3) Pembuatan klasifikasi acara siaran didasarkan pada pertimbangan isi dan waktu siaran acara serta usia khalayak sasaran.

BAB XIV

PEMBIAYAAN DAN ASET

Pasal 49

Koreksi

(1) Pembiayaan LPPL Radio Suara Bone Beradat bersumber dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Sumber pembiayaan lain meliputi : 1. iuran penyiaran; 2. siaran iklan sesuai ketetuan peraturan perundang- undangan; 3. usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran; dan 4. sumbangan masyarakat. (2) Pembiayaan LPPL Radio Suara Bone Beradat yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada dinas. (3) Penerimaan yang berasal dari sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penerimaan Daerah yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

(1) Aset LPPL Radio Suara Bone Beradat yang berasal dari Pemerintah Daerah dan/atau dibeli dari dana yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, merupakan Aset Daerah yang tidak dipisahkan dan berstatus sebagai inventaris barang milik Daerah. (2) Aset LPPL Radio Suara Bone Beradat yang diterima sebagai bantuan atau hibah dari non-pemerintah dan/atau dibeli dari dana yang bersumber dari non- pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, merupakan Aset Daerah.

Pasal 51

(1) Aset LPPL Radio Suara Bone Beradat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, dikelola dan digunakan sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Penggunaan kekayaan Daerah oleh LPPL Radio Suara Bone Beradat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pinjam pakai yang dituangkan dalam perjanjian pakai antara LPPL Radio Suara Bone Beradat dengan Pemerintah Daerah. (3) Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh diterlantarkan dan dijadikan sebagai barang jaminan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan Pembiayaan dan Aset Daerah yang dikelola oleh LPPL Radio Suara Bone Beradat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51, diatur dalam Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA BONE BERADAT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

BAB 1

Pasal 11

Pasal 12

BAB 2

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 3

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 4

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 5

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

Pasal 19

BAB 1

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 2

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 3

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 4

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB VIII

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42