PERBAN

Peraturan Badan Nomor 26 Tahun 2024 tentang PERLUASAN KEGIATAN USAHA PERBANKAN

PERBAN Nomor 26 Tahun 2024

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan: 1. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan unit usaha syariah. 2. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. 3. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. 4. Bank adalah Bank Umum, BPR, dan BPR Syariah. 5. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank Umum dalam bentuk saham, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib atau surat investasi konversi wajib atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank Umum memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan penerima Penyertaan Modal. 6. Penyertaan Modal BPR atau BPR Syariah adalah penanaman dana BPR atau BPR Syariah dalam bentuk saham pada lembaga penunjang BPR atau BPR Syariah. 7. Lembaga Penunjang BPR atau BPR Syariah yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga Penunjang adalah perusahaan selain lembaga jasa keuangan tempat BPR atau BPR Syariah melakukan Penyertaan Modal BPR atau BPR Syariah. 8. Divestasi BPR atau BPR Syariah yang selanjutnya disebut sebagai Divestasi adalah pelepasan atau pengurangan Penyertaan Modal BPR atau BPR Syariah pada Lembaga Penunjang yang dilakukan secara langsung maupun melalui pasar modal. 9. Bank Garansi adalah kesanggupan tertulis yang diberikan oleh Bank Umum kepada pihak penerima jaminan bahwa Bank Umum akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya. 10. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing yang selanjutnya disingkat KUPVA adalah kegiatan jual dan beli uang kertas asing. 11. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 12. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat SKBDN adalah janji tertulis dari bank penerbit (issuing bank) untuk melakukan pembayaran kepada penerima manfaat (beneficiary) sepanjang seluruh persyaratan dan dokumen dalam SKBDN dipenuhi. 13. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

BAB II

KEGIATAN PENYERTAAN MODAL OLEH BANK UMUM

Peraturan Badan Nomor 26 Tahun 2024 tentang PERLUASAN KEGIATAN USAHA PERBANKAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB Kesatu

Article 2

Article 3

BAB Kedua

Article 4

BAB Ketiga

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

BAB Kesatu

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kedua

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB 1

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB 2

Article 14

Article 15

BAB 3

Article 15

Article 16

Article 17

BAB 4

Article 16

Article 17

BAB Ketiga

Article 18

BAB 1

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB 2

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB Keempat

Article 25

Article 26

BAB 1

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30