Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara

UU Nomor 16 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2003 Nomor 7O, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 42971 yang telah beberapa kali diubah dengan UNDANG-UNDANG: a. Nomor 11 Tahun 2O20 tentang Cipta Kerja (kmbaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6573); b. Nomor 6 Tahun 2023 tentan:g Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2022 lentangCipta Kerja menjadi UNDANG-UNDANG (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6856); c. Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 7O97); diubah sebagai berikut: l. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan: 1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut: a. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik INDONESIA melalui penyertaan langsung; atau b. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik INDONESIA. 2. Anak Usaha BUMN adalah anak perusahaan BUMN dan turunannya yang didirikan oleh BUMN dalam rangka memenuhi kepentingan usaha BUMN. 3. Perusahaan . . . FEPUEUK INDONESIA 3. Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk persero€rn terbatas yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan. 4. Perusahaan Perseroan Terbuka yang selanjutnya disebut Persero Terbuka adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 5. Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara Republik INDONESIA dan tidak terbagi atas saham, yang tqjuan utamanya untuk menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA. 7. Dewan Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perseroan terbatas. 8. Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. 9. Direksi adalah organ BUMN yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan BUMN, sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 10. Aset BUMN adalah segala bentuk barang atau bentuk kekayaan yang dimiliki oleh BUMN yang dapat dinilai dengan uang dan memiliki nilai tukar dan/atau nilai ekonomi. 11. Restrukturisasi . . . IIEPUBUK INOONESIA 11. Restrukturisasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, penambahan nilai, penyehatan, atau perusahaan. 12. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) BUMN atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMN lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari BUMN yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BUMN yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BUMN yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. 13. Peleburan adalah perbuatan htkum yang dilakukan oleh 2 (dua) BUMN atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan I (satu) BUMN baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari BUMN yang meleburkan diri dan status badan hukum BUMN yang meleburkan diri berakhir karena hukum. 14. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh BUMN dalam rangka mengambil alih saham BUMN dan/atau perseroan terbatas lain yang mengakibatkan beralihnya pengendalian BUMN atau perseroan terbatas lain tersebut. 15. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh BUMN untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva BUMN beralih karena hukum kepada 2 (dua) BUMN atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva BUMN beralih karena hukum kepada 1 (satu) BUMN atau lebih. 16. Privatisasi adalah penjualan saham milik Negara Republik INDONESIA pada Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain. 17. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perseroan terbatas. 18. Hari adalah hari kerja. 19.Pemerintah... FR,ESIDEN 19. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2O. Dewan Perwakilan Ralryat Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat DPR RI adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 21. Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengaturan BUMN. 22. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 23. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang selanjutnya disebut Badan adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG ini. 24. Perusahaan Induk Investasi yang selanjutnya disebut Holding Investasi adalah perusahaan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan dividen dan/ atau pemberdayaan Aset BUMN serta tugas lain yang ditetapkan oleh Badan. 25. Perusahaan Induk Operasional yang selanjutnya disebut Holding Operasional adalah perusahaan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional BUMN serta tugas lain yang ditetapkan oleh Badan. 2.Ketentuan... Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3Y

Koreksi

Kepala BP BUMN serta organ dan pegawai Badan, tidak dapat dimintai pertanggungiawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan: a. kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3H ayat (21 bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik; c. tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi; dan d. tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. 14. Ketentuan Pasal 3AA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3AA (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3E sampai dengan Pasal 3Z diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH. (21 Sepanjang telah diatur khusus dalam UNDANG-UNDANG ini, ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas, tidak berlaku terhadap Badan dengan tetap memperhatikan tata kelola pemerintahan dan bisnis yang baik. 15. Ketentuan Pasal 3AB diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3AB (1) Dalam menjalankan kewenangan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3F ayat (2), Badan mendirikan Holding Investasi. (2lHoldins... (21 HoLding Investasi mempunyai tugas untuk: a. melakukanpengelolaaninvestasi; b. melakukan pemberdayaan aset dalam rangka peningkatan nilai investasi; dan c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Badan. (3) Holding Investasi merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas. (4) Seluruh saham Holding Investasi dimiliki oleh Badan. 16. Ketentuan Pasal 3AC diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3AC Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3AB ayat (2), Holding Investasi berwenang melakukan tindakan sebagai berikut: a. menlrusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran perusahaan Holding Investasi; b. melakukan pengelolaan dividen BUMN; c. melalukan pemberdayaan aset; d. menerbitkan surat utang dan/atau menerima pinjaman; e. memberikan pinjaman dan/atau penjaminan kepada Holding Operasional, BUMN, atau Anak Usaha BUMN; f. melakukan pengelolaan dan penatausahaan atas aset Holding Investasi; g. mengusulkan hapus buku dan/ atau hapus tagih atas aset Holding Investasi kepada Badan; h. mengusulkan kontrak manajemen kepada Badan untuk mendapatkan persetujuan; dan i. tindakan lain yang ditetapkan oleh kepala BP BUMN atau Badan atau diatur dalam anggaran dasar Holding Investasi. 17. Ketentuan . . . REPUEUK INDONESIA, _16_ 17. Ketentuan Pasal 3AE diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3AE (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi Holding Investasi, seseorang harus memenuhi persyaratan: a. warga negara INDONESIA; b. mampu melakukan perbuatan hukum; c. sehatjasmani dan rohani; d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan pertama; e. bukan pengurus dan/atau anggota partai politik; f. memiliki pengalaman dan/ atau keahlian di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum, dan/atau manajemen perusahaan paling singkat 15 (lima belas) tahun; g. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana; h. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit; dan i. tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang investasi dan bidang lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. (21 Direksi Holding Investasi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan: a. anggota Direksi Hoding Investasi yang lain; b. anggota . . . -t7- b. anggota Dewan Komisaris Holding Investasi; c. pegawai Holding Investasi; d. dewan pengawas Badan; dan/ atau e. badan pelaksana Badan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Direksi Holding Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan larangan Direksi Holding Investasi 5slagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan BP BUMN. 18. Ketentuan Pasal 3AH diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3AH (1) Dewan Komisaris Holding Investasi terdiri atas 1 (satu) komisaris utama dan paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris independen. (21 Anggota Dewan Komisaris independen berasal dari unsur profesional. 19. Ketentuan Pasal 3AI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3AI (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris independen Holding Investasi, calon anggota Dewan Komisaris independen Holding Investasi harus memenuhi persyaratan: a. warga negara INDONESIA; b. mampu melakukan perbuatan hukum; c. sehat . . . triFEli'trN EUK IND c. sehat jasmani dan rohani; d. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama; e. bukan pengurus dan/atau anggota partai politik; f. memiliki pengalaman dan/atau keahlian di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum, dan/atau manajemen perusahaan paling singkat 30 (tiga puluh) tahun; g. tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana; h. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengunrs perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit; i. tidak dinyatakan sebagai orang perseorangan yang tercela di bidang investasi dan bidang lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan j. persyaratan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perserozrn terbatas dan mengenai BUMN. (21 Anggota Dewan Komisaris Holding Investasi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan: a. anggota Direksi HoLding Investasi; b. anggota Dewan Komisaris Holding lnvestasi yang lain; c. pegawai Holding Investasi; d. dewan pengawas Badan; dan/atau e. badan pelaksana Badan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Dewan Komisaris Holding Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan larangan Dewan Komisaris Holding Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan BP BUMN. 2O. Ketentuan . . . EFFFIlItriIl 20. Ketentuan Pasal 3AK diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3AK (1) Dalam menjalankan kewenangan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3F ayat (2), Badan mendirikan Holding Operasional. (21 Holding Operasional mempunyai tugas untuk: a. melakukan pengelolaan operasional BUMN; dan b. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Badan. (3) Holding Operasional merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas. (41 Seluruh saham Holding Operasional dimiliki oleh Badan. 21. Ketentuan Pasal 3AL diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3AL Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3AK ayat (21, Holding Operasional berwenang melakukan tindakan sebagai berikut: a. men)rusun dan mengusulkan rencana kerja dan anggaran perusahaan Holding Operasional; b. menerbitkan surat utang dan/atau menerima pinjaman; c. memberikan pinjaman dan/ atau penjaminan kepada BUMN atau Anak Usaha BUMN; d. melakukan pengelolaan dan penatausahaan atas aset Holding Operasional, BUMN, dan Anak Usaha BUMN; e. mengusulkan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset Holding Operasional, dan/atau BUMN kepada Badan; f. mengusulkan . . . mengusulkan kontrak manajemen Holding Operasional kepada Badan untuk mendapatkan persetqiuan; dan tindakan lain yang ditetapkan oleh kepala BP BUMN atau Badan atau diatur dalam anggaran dasar HoLding Operasional. 22. Pasal3AM dihapus. 23. Ketentuan Pasal 4A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara

Pasal I

Pasal I

Pasal I

Pasal I

Pasal 2

Pasal 3A

Pasal 3C

Pasal 3D

Pasal 3E

Pasal 3F

Pasal 3G

Pasal 3H

Pasal 3N

Pasal 3X

Pasal 3Y

Pasal 4A

Pasal 48

Pasal 4C

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 15A

Pasal 15C

Pasal 15G

Pasal 15I

Pasal 27

Pasal 27C

Pasal 35

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 43

Pasal 43A

Pasal 43B

Pasal 43C

Pasal 43E

Pasal 43F

Pasal 43G

Pasal 43I

Pasal 43J

Pasal 43K

Pasal 43M

Pasal 56

Pasal 56A

Pasal 56C

Pasal 56D

Pasal 56E

Pasal 56H

Pasal 62A

Pasal 62B

Pasal 62C

Pasal 62E

Pasal 62F

Pasal 62H

Pasal 62I

Pasal 62J

Pasal 620

Pasal 70

Pasal 71

Pasal 73A

Pasal 78B

Pasal 79

Pasal 81

Pasal 86C

Pasal 86E

Pasal 86F

Pasal 86G

Pasal 86K

Pasal 87

Pasal 87C

Pasal 87D

Pasal 87E

Pasal 89A

Pasal 93

Pasal 94C

Pasal 94D

Pasal 94E

Pasal 94F

Pasal II