Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang KAWASAN INDUSTRI

PP Nomor 142 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. 2. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di INDONESIA. 3. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. 5. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri. 6. Izin Prinsip adalah izin yang diberikan kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum untuk melakukan penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur Kawasan Industri serta pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan dalam rangka memulai pembangunan Kawasan Industri. 7. Izin Usaha Kawasan Industri, yang selanjutnya disingkat dengan IUKI, adalah izin yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri. 8. Perluasan Kawasan Industri, yang selanjutnya disebut dengan Perluasan Kawasan, adalah penambahan luas lahan Kawasan Industri dari luas lahan sebagaimana tercantum dalam IUKI. 9. Tata Tertib Kawasan Industri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Kawasan Industri, yang mengatur hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan Industri, perusahaan pengelola Kawasan Industri, dan Perusahaan Industri dalam pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Industri. 10. Komite Kawasan Industri adalah wadah yang dibentuk oleh Menteri dengan tugas membantu dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri. 11. Wilayah Pengembangan Industri, yang selanjutnya disebut WPI adalah pengelompokan wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan keterkaitan ke belakang (backward) dan keterkaitan ke depan (forward) sumber daya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan Industri. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

BAB III

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI

Pasal 6

Koreksi

(1) Pembangunan Kawasan Industri dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan hukum INDONESIA serta berkedudukan di INDONESIA. (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; b. Koperasi; atau c. Perseroan Terbatas.

Pasal 7

Koreksi

(1) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibangun dengan luas lahan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan. (2) Dalam hal Kawasan Industri diperuntukkan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dapat dibangun dengan luas lahan paling sedikit 5 (lima) hektar dalam satu hamparan.

Pasal 8

(1) Kawasan Industri dapat ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional. (2) Penetapan Kawasan Industri sebagai kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Pembangunan Kawasan Industri dilakukan sesuai dengan pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri. (2) Pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. pemilihan lokasi; b. perizinan; c. pengadaan tanah; d. pematangan tanah; e. pembangunan infrastruktur; dan f. pengelolaan. (3) Pedoman teknis pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing- masing menyediakan: a. infrastruktur Industri; dan b. infrastruktur penunjang. (2) Infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi: a. jaringan energi dan kelistrikan; b. jaringan telekomunikasi; c. jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku; d. sanitasi; dan e. jaringan transportasi. (3) Infrastruktur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi: a. perumahan; b. pendidikan dan pelatihan; c. penelitian dan pengembangan; d. kesehatan; e. pemadam kebakaran; dan f. tempat pembuangan sampah.

Pasal 11

(1) Perusahaan Kawasan Industri wajib menyediakan infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri, paling sedikit meliputi: a. instalasi pengolahan air baku; b. instalasi pengolahan air limbah; c. saluran drainase; d. instalasi penerangan jalan; dan e. jaringan jalan. (2) Perusahaan Kawasan Industri dapat menyediakan infrastruktur penunjang dan sarana penunjang di dalam Kawasan Industri.

BAB IV

IUKI

Pasal 12

Koreksi

(1) Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memiliki IUKI. (2) IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya bagi kegiatan usaha Kawasan Industri yang berlokasi di dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota. (3) IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan izin lokasi kegiatan usaha Kawasan Industri. (4) IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

(1) IUKI diberikan kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri. (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memperoleh IUKI merupakan Perusahaan Kawasan Industri. (3) IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Perusahaan Kawasan Industri menyelenggarakan kegiatan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.

Pasal 14

(1) Menteri berwenang memberikan IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang Kawasan Industrinya berlokasi di lintas wilayah provinsi dan/atau dalam rangka penanaman modal asing. (2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian IUKI kepada kepala instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Gubernur berwenang memberikan IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang Kawasan Industrinya berlokasi di lintas wilayah kabupaten/kota. (2) Gubernur mendelegasikan kewenangan pemberian IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala instansi pemerintah provinsi yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 16

(1) Bupati/walikota berwenang memberikan IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang Kawasan Industrinya berlokasi dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. (2) Bupati/walikota mendelegasikan kewenangan pemberian IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala instansi pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 17

Kepala instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), kepala instansi pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dan kepala instansi pemerintah kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dalam memberikan IUKI kepada Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri wajib mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian IUKI yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

Menteri bersama gubernur/bupati/walikota melakukan pembinaan pelaksanaan pemberian IUKI oleh kepala instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 26

(1) Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan kawasan wajib memiliki izin Perluasan Kawasan Industri. (2) Sebelum mengajukan permohonan izin Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Kawasan Industri harus telah menguasai dan selesai menyiapkan lahan Kawasan Industri sampai dapat digunakan, menyusun perubahan analisis dampak lingkungan, perencanaan dan pembangunan infrastruktur Kawasan Industri, serta kesiapan lain dalam rangka perluasan kawasan. (3) Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di dalam Kawasan Peruntukan Industri.

Pasal 27

(1) Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mengajukan permohonan izin perluasan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melalui pelayanan terpadu satu pintu. (2) Permohonan izin perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan paling sedikit melampirkan: a. fotokopi IUKI; b. dokumen rencana perluasan kawasan; c. data Kawasan Industri 2 (dua) tahun terakhir; d. perubahan izin lingkungan; e. fotokopi susunan pengurus/pengelola Kawasan Industri; dan f. dokumen lain yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan. (3) Izin Perluasan Kawasan Industri hanya diberikan seluas lahan yang telah siap digunakan dan dikuasai yang dibuktikan dengan Surat Pelepasan Hak (SPH) atau sertifikat. (4) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 28

Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima: a. menerbitkan izin perluasan Kawasan Industri dalam hal ketentuan dan persyaratan dipenuhi dengan lengkap dan benar; atau b. menolak permohonan dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan/atau terdapat ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 29

Penerbitan Izin Prinsip, IUKI, dan/atau Izin Perluasan Kawasan Industri tidak dikenakan biaya.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin perluasan Kawasan Industri diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB Ketiga

Tata Cara Pemberian IUKI

Pasal 19

Koreksi

(1) Pemberian IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan melalui Izin Prinsip. (2) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri untuk menyiapkan lahan Kawasan Industri sampai dapat digunakan, menyusun analisis dampak lingkungan, analisa dampak lalu lintas (ANDALALIN), perencanaan dan pembangunan infrastuktur Kawasan Industri, serta kesiapan lain. (3) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melalui pelayanan terpadu satu pintu. (4) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melampirkan paling sedikit: a. fotokopi akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum atau oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bagi pemohon yang berstatus Koperasi; b. fotokopi nomor pokok wajib pajak perusahaan; c. sketsa rencana lokasi (desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi); d. surat pernyataan perusahaan bahwa rencana lokasi terletak dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah; dan e. khusus untuk penanaman modal asing melampirkan persyaratan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima: a. menerbitkan Izin Prinsip dalam hal persyaratan dipenuhi dengan lengkap dan benar; atau b. menolak permohonan dalam hal ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

Pasal 21

(1) Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun. (2) Perpanjangan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan masih melakukan penyiapan lahan Kawasan Industri sampai dapat digunakan, penyelesaian Amdal, pembangunan infrastruktur Kawasan Industri serta kesiapan lain di area dengan luas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 22

Perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri dan telah memiliki Izin Prinsip dilarang melakukan pengalihan, penjualan, dan/atau penyewaan kaveling Industri.

BAB 1

Izin Prinsip

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Perusahaan yang akan melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri dan telah memiliki Izin Prinsip dilarang melakukan pengalihan, penjualan, dan/atau penyewaan kaveling Industri.

Pasal 23

(1) Perusahaan yang akan menjalankan kegiatan usaha Kawasan Industri dan telah memperoleh Izin Prinsip dapat mengajukan permohonan IUKI dengan ketentuan telah: a. melaksanakan penyiapan lahan Kawasan Industri sampai dapat digunakan dengan luas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; b. membangun sebagian infrastruktur dasar Kawasan Industri; c. membentuk pengelola Kawasan Industri; dan d. membangun gedung pengelola. (2) IUKI hanya diberikan seluas lahan yang telah siap digunakan dan dikuasai yang dibuktikan dengan Surat Pelepasan Hak atau sertifikat. (3) Pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan melalui pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. (4) Permohonan IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melalui pelayanan terpadu satu pintu. (5) Permohonan IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melampirkan paling sedikit: a. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum atau oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bagi pemohon yang berstatus Koperasi; b. izin Prinsip; c. fotokopi izin lokasi; d. fotokopi izin lingkungan; e. laporan data Kawasan Industri mengenai kemajuan pembangunan Kawasan Industri triwulan terakhir; f. tata tertib Kawasan Industri; dan g. susunan pengurus/pengelola Kawasan Industri. (6) Permohonan IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan.

Pasal 24

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja melakukan pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. (2) Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan atau menolak permohonan IUKI paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berita acara pemeriksaan diterima. (3) Permohonan ditolak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan/atau terdapat ketidaksesuaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5).

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUKI diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB 2

IUKI

Pasal 23

Koreksi

Pasal 24

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUKI diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB Keempat

Izin Perluasan Kawasan Industri

Pasal 26

Koreksi

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Penerbitan Izin Prinsip, IUKI, dan/atau Izin Perluasan Kawasan Industri tidak dikenakan biaya.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin perluasan Kawasan Industri diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VII

KEWAJIBAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI DAN PERUSAHAAN INDUSTRI

Pasal 34

Koreksi

(1) Perusahaan Kawasan Industri wajib menyediakan lahan bagi kegiatan Industri kecil dan Industri menengah. (2) Luasan lahan untuk kegiatan Industri kecil dan Industri menengah ditetapkan dari luas kaveling Industri. (3) Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai sentra Industri kecil dan Industri menengah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan lahan bagi kegiatan Industri kecil dan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 35

(1) Perusahaan Kawasan Industri wajib memiliki Tata Tertib Kawasan Industri. (2) Tata Tertib Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai: a. hak dan kewajiban masing-masing pihak; b. ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai hasil studi Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan; c. ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan d. ketentuan lain yang ditetapkan oleh pengelola Kawasan Industri. (3) Pengelola Kawasan Industri wajib memfasilitasi pelayanan perizinan satu pintu untuk memenuhi layanan cepat sesuai dengan peraturan kepala instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. (4) Pengelola Kawasan Industri wajib memfasilitasi hubungan industrial bagi Perusahaan Industri yang berada di Kawasan Industri. (5) Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Prinsip, IUKI, dan/atau Izin Perluasan Kawasan Industri wajib menyampaikan Data Kawasan Industri secara berkala kepada Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota sesuai dengan IUKI. (6) Tata cara penyampaian data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Perusahaan Industri yang akan menjalankan industri wajib berlokasi di Kawasan Industri. (2) Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang: a. belum memiliki Kawasan Industri; atau b. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis. (3) Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi: a. Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau b. Industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus. (4) Perusahaan Industri yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perusahaan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri. (5) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 37

(1) Perusahaan Industri yang berada di Kawasan Peruntukan Industri yang akan melakukan perluasan dengan menambah lahan, wajib berlokasi di dalam Kawasan Industri. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 38

(1) Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri wajib memiliki: a. Upaya Pengelolaan Lingkungan; dan b. Upaya Pemantauan Lingkungan. (2) Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri yang kegiatan usahanya mengolah atau memanfaatkan limbah bahan berbahaya dan beracun, wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan mendapat pengesahan oleh instansi yang berwenang. (3) Kewajiban penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila AMDAL Kawasan Industri telah mencakup/memenuhi kebutuhan terhadap kegiatan mengolah atau memanfaatkan limbah bahan berbahaya dan beracun. (4) Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan, lingkungan, lokasi, tempat usaha, peruntukan penggunaan tanah, pengesahan rencana tapak tanah, dan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN). (5) Pengecualian perizinan yang menyangkut lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghapus kewajiban dan tanggung jawab Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri untuk melakukan pengelolaan lingkungan.

Pasal 39

(1) Setiap Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri wajib: a. memenuhi ketentuan perizinan usaha Industri; b. memenuhi ketentuan Tata Tertib Kawasan Industri yang berlaku; c. memelihara daya dukung lingkungan di sekitar kawasan termasuk tidak melakukan pengambilan air tanah; d. melakukan pembangunan pabrik dalam batas waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak pembelian dan/atau penyewaan lahan, dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun; dan e. mengembalikan kaveling Industri kepada Perusahaan Kawasan Industri apabila dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf d tidak melakukan pembangunan pabrik. (2) Perusahaan Industri yang mengembalikan kaveling Industri kepada perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berhak menerima uang pengembalian sesuai perjanjian para pihak. (3) Tata cara pengembalian kaveling Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib Kawasan Industri masing-masing Kawasan Industri.

Pasal 40

(1) Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri dapat melakukan kegiatan logistik barang. (2) Kegiatan logistik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh perusahaan jasa logistik barang. (3) Kegiatan logistik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Ketiga

Kewajiban Perusahaan Industri di Dalam Kawasan Industri

Pasal 38

Koreksi

Pasal 39

Pasal 40

BAB X

PRAKARSA PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI

Pasal 45

Koreksi

(1) Pemerintah dapat memprakarsai pembangunan Kawasan Industri sebagai infrastruktur Industri: a. dalam hal pihak swasta tidak berminat atau belum mampu untuk membangun Kawasan Industri; dan/atau b. untuk percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri. (2) Dalam rangka memprakarsai pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melakukan: a. pembangunan sendiri; atau b. kerjasama dengan BUMN/BUMD dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 46

(1) Pembangunan dan pengelolaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan oleh Badan Layanan Umum di bidang penyediaan infrastruktur Industri. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

(1) Perizinan Kawasan Industri yang diprakarsai oleh Pemerintah diajukan oleh Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1). (2) Dalam hal Badan Layanan Umum belum terbentuk, perizinan Kawasan Industri yang diprakarsai oleh Pemerintah diajukan oleh satuan kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian. (3) Pemerintah Daerah harus memfasilitasi dan memberi kemudahan dalam proses perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

(1) Pemerintah dapat melaksanakan pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengadaan tanah. (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Di atas Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan Hak Guna Bangunan.

Pasal 49

(1) Pemanfaatan lahan oleh Perusahaan Industri dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: a. jangka waktu pemanfaatan lahan; b. besaran biaya pemanfaatan lahan; dan c. pemanfaatan lahan oleh Perusahaan Industri sesuai dengan yang diperjanjikan. (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pemanfaatan lahan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 50

Ketentuan mengenai pembangunan, perizinan, fasilitas, dan standar Kawasan Industri berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembangunan Kawasan Industri yang diprakarsai oleh Pemerintah.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

Koreksi

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri dan tidak memiliki IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; dan/atau c. penutupan sementara.

Pasal 54

Koreksi

Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan tetapi tidak memiliki Izin Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; dan/atau c. penutupan sementara.

Pasal 55

Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memiliki Tata Tertib Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 56

Perusahaan Kawasan Industri yang tidak menyampaikan data Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 57

Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi standar Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; dan/atau b. denda administratif.

Pasal 58

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 59

(1) Perusahaan yang telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan pengurusan IUKI dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif. (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 1% (satu persen) dari nilai investasi Kawasan Industri. (3) Nilai investasi Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil audit lembaga independen. (4) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima.

Pasal 60

(1) Perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara terhadap kegiatan Kawasan Industri. (2) Dalam hal perusahaan telah membayar denda administratif tetapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal batas waktu pembayaran denda administratif tidak memenuhi kewajibannya, dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara kegiatan Kawasan Industri. (3) Sanksi administratif berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sampai dengan perusahaan yang bersangkutan memperoleh IUKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 61

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 62

(1) Perusahaan Kawasan Industri yang telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan pengurusan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif. (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 1% (satu persen) dari nilai investasi perluasan Kawasan Industri. (3) Nilai investasi perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil audit lembaga independen. (4) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda adminitratif diterima.

Pasal 63

(1) Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara terhadap kegiatan perluasan Kawasan Industri. (2) Dalam hal Perusahaan Kawasan Industri telah membayar denda administratif tetapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal batas waktu pembayaran denda administratif tidak memenuhi kewajibannya, dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara terhadap kegiatan perluasan Kawasan Industri. (3) Sanksi administratif berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat penutupan sementara diterima.

Pasal 64

Apabila dalam jangka waktu penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) Perusahaan Kawasan Industri belum memiliki Izin Perluasan Kawasan Industri, pada lahan perluasan tidak dapat diterbitkan Izin Perluasan Kawasan Industri.

Pasal 65

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dikenai 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 66

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dikenai 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 67

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dikenai 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 68

(1) Perusahaan Kawasan Industri yang telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan perbaikan terhadap pemenuhan standar Kawasan Industri dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dikenai sanksi administratif berupa denda administratif. (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 1% (satu persen) dari nilai investasi Kawasan Industri. (3) Nilai investasi perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil audit lembaga independen. (4) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda adminitratif diterima.

Pasal 69

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 57 kepada Perusahaan Kawasan Industri. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan yang berasal dari: a. pengaduan; dan/atau b. tindak lanjut hasil pengawasan. (3) Gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memberikan sanksi administratif wajib mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 70

Gubernur dan bupati/walikota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian sanksi administratif kepada Menteri.

Pasal 71

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), Pasal 62 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (2) merupakan penerimaan Negara bukan pajak atau penerimaan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang KAWASAN INDUSTRI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 1

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 2

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Keempat

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB V

Pasal 31

Pasal 32

BAB VI

Pasal 33

BAB VII

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37