PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian

PERMEN Nomor 2 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah INDONESIA serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. 2. Wilayah Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Wilayah INDONESIA adalah seluruh Wilayah INDONESIA serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan UNDANG-UNDANG. 3. Pengawasan Keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi Keimigrasian WNI dan Orang Asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian. 4. Warga Negara INDONESIA yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa INDONESIA asli dan orang- orang bangsa lain yang disahkan dengan UNDANG-UNDANG sebagai warga negara. 5. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI. 6. Penjamin adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah INDONESIA. 7. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 8. Tim Pengawasan Orang Asing yang selanjutnya disebut Tim Pora adalah tim yang terdiri dari instansi dan/atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing. 9. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya. 10. Dokumen Keimigrasian adalah DPRI dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri. 11. Dokumen Perjalanan yang selanjutnya disingkat DPRI adalah Paspor Republik INDONESIA dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik INDONESIA. 12. Paspor Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA kepada WNI untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. 13. Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu. 14. Visa Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan ke Wilayah INDONESIA dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. 15. Perwakilan Republik INDONESIA adalah Kedutaan Besar Republik INDONESIA, Konsulat Jenderal Republik INDONESIA, dan Konsulat Republik INDONESIA. 16. Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri baik secara manual maupun elektronik untuk berada di Wilayah INDONESIA. 17. Izin Tinggal Tetap adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah INDONESIA sebagai penduduk INDONESIA. 18. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan Simkim adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan fungsi Keimigrasian. 19. Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang. 20. Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah INDONESIA berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh UNDANG-UNDANG. 21. Penangkalan adalah larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah INDONESIA berdasarkan alasan Keimigrasian. 22. Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. 23. Menyimpan Sementara adalah tindakan Pejabat Imigrasi untuk menyimpan Dokumen Perjalanan, Dokumen Keimigrasian, dan/atau dokumen perizinan Orang Asing dalam jangka waktu tertentu. 24. Kantor Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan. 25. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian. 26. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi adalah instansi vertikal pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di provinsi. 27. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi adalah pimpinan instansi vertikal Direktorat Jenderal Imigrasi di provinsi. 28. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah INDONESIA. 29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan yang merupakan ruang lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum. 30. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi. 31. Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah mengikuti pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan UNDANG-UNDANG Keimigrasian.

BAB II

TATA CARA PENGAWASAN KEIMIGRASIAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Menteri melakukan Pengawasan Keimigrasian. (2) Pengawasan Keimigrasian meliputi: a. pengawasan terhadap WNI; b. pengawasan terhadap Orang Asing; dan c. pengawasan terhadap Penjamin.

Pasal 3

Koreksi

Pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh: a. Direktur Jenderal, untuk melaksanakan Pengawasan Keimigrasian di pusat; b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, untuk melaksanakan Pengawasan Keimigrasian di provinsi; c. kepala Kantor Imigrasi, untuk melaksanakan Pengawasan Keimigrasian di kabupaten/kota atau kecamatan; dan d. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk atau pejabat dinas luar negeri, untuk melaksanakan Pengawasan Keimigrasian di luar Wilayah INDONESIA.

Pasal 4

(1) Pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: a. pengawasan administratif; dan b. pengawasan lapangan. (2) Dalam pelaksanaan pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pelaksana Pengawasan Keimigrasian dapat menggunakan perangkat penunjang. (3) Perangkat penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. perangkat identifikasi biometrik; b. perangkat informasi profil penumpang dan/atau awak alat angkut; c. perangkat forensik digital; d. perangkat analisis data; dan e. perangkat lainnya yang menunjang kinerja pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian. (4) Pengawasan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersifat terbuka dan/atau tertutup.

Pasal 5

(1) Hasil Pengawasan Keimigrasian yang memerlukan perhatian dicantumkan ke dalam basis data subjek yang memerlukan perhatian yang dilakukan melalui Simkim. (2) Basis data subjek yang memerlukan perhatian dapat dipergunakan sebagai penunjang pengambilan keputusan bagi Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam pelaksanaan pelayanan, pemeriksaan, pengawasan, dan penindakan Keimigrasian. (3) Pelaksanaan pencatatan pada basis data subjek yang memerlukan perhatian ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 2

Koreksi

(1) Menteri melakukan Pengawasan Keimigrasian. (2) Pengawasan Keimigrasian meliputi: a. pengawasan terhadap WNI; b. pengawasan terhadap Orang Asing; dan c. pengawasan terhadap Penjamin.

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

Pasal 5

BAB 1

Umum

Pasal 6

Koreksi

Pengawasan Keimigrasian terhadap WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan pada saat: a. permohonan DPRI; b. keluar atau masuk Wilayah INDONESIA; dan c. berada di luar Wilayah INDONESIA.

Pasal 7

Koreksi

(1) Pengawasan administratif terhadap WNI dilakukan dengan: a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai: 1. pelayanan Keimigrasian kepada WNI; 2. pengajuan permohonan DPRI yang dilakukan oleh WNI; dan 3. lalu lintas WNI yang masuk atau keluar Wilayah INDONESIA. b. penyusunan daftar nama WNI yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah INDONESIA; dan c. pengambilan foto dan sidik jari. (2) Hasil pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang dilakukan melalui Simkim dan dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia. (3) Data dan informasi yang tercantum dalam Simkim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. (4) Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan nota kesepahaman atau perjanjian antara Direktur Jenderal dengan pimpinan instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait.

Pasal 8

(1) Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mekanisme: a. identifikasi subjek yang akan dilakukan pengawasan secara administratif; b. pengumpulan data dan informasi; c. pengolahan serta verifikasi data dan informasi; dan d. penyajian data dan informasi hasil pengawasan administratif ke dalam berita acara pemeriksaan. (2) Dalam rangka pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana Pengawasan Keimigrasian dapat meminta konfirmasi keabsahan dokumen persyaratan permohonan DPRI atau pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda terbatas kepada instansi yang menerbitkan dokumen. (3) Dalam hal hasil pengawasan administratif yang dilakukan dengan pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi ditemukan data dan informasi yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ditindaklanjuti dengan pengawasan lapangan. (4) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Penyusunan daftar nama WNI yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pengambilan foto dan sidik jari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 2

Tata Cara Pengawasan Administratif terhadap WNI

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Penyusunan daftar nama WNI yang dikenai Pencegahan keluar Wilayah INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pengambilan foto dan sidik jari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pengawasan lapangan terhadap WNI dapat dilakukan pada saat WNI: a. berada di Wilayah INDONESIA; dan b. berada di luar Wilayah INDONESIA. Pasal 12 Pengawasan lapangan terhadap WNI pada saat berada di Wilayah INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dapat dilakukan pada saat: a. pengajuan permohonan DPRI; b. penggunaan DPRI; c. pendaftaran sebagai anak berkewarganegaraan ganda; d. keluar atau masuk Wilayah INDONESIA; atau e. menjadi Penjamin keberadaan Orang Asing di Wilayah INDONESIA.

Pasal 13

Pasal 14

(1) Pengawasan lapangan terhadap WNI pada saat berada di luar Wilayah INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan dengan: a. mencari dan mendapatkan keterangan mengenai keberadaan WNI yang berada di luar Wilayah INDONESIA; b. melakukan wawancara pada saat memohon DPRI; dan c. koordinasi dengan pemerintah negara setempat melalui kepala Perwakilan Republik INDONESIA untuk memantau keberadaan WNI di luar Wilayah INDONESIA. (2) Pengawasan lapangan terhadap WNI pada saat berada di luar Wilayah INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Perwakilan Republik INDONESIA. (3) Dalam hal pada Perwakilan Republik INDONESIA belum ada Pejabat Imigrasi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengawasan Keimigrasian dilaksanakan oleh pejabat dinas luar negeri yang telah mendapatkan pengetahuan melalui pelatihan di bidang Keimigrasian.

Pasal 15

Pengawasan lapangan terhadap WNI pada saat berada di luar Wilayah INDONESIA dilakukan dengan mekanisme: a. pengumpulan data dan informasi mengenai keberadaan dan kegiatan WNI; b. pengumpulan data dan informasi permasalahan untuk mendukung pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan/atau tindak pidana penyelundupan manusia; dan c. koordinasi dengan pemerintah negara setempat baik formal maupun nonformal untuk mendapatkan informasi keberadaan WNI.

Pasal 16

(1) Direktur Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan lapangan terhadap WNI pada saat berada di luar Wilayah INDONESIA. (2) Direktur Jenderal dapat memberikan perbantuan teknis terhadap kegiatan pengawasan lapangan kepada WNI yang berada di luar Wilayah INDONESIA.

Pasal 17

Pengawasan lapangan terhadap WNI pada saat berada di luar Wilayah INDONESIA yang bersifat terbuka dilakukan dengan: a. mencari dan mendapatkan keterangan mengenai keberadaan WNI yang berada di luar Wilayah INDONESIA; b. melakukan wawancara pada saat memohon DPRI; dan/atau c. melakukan koordinasi dengan pemerintah negara setempat melalui kepala Perwakilan Republik INDONESIA untuk memantau keberadaan WNI di luar Wilayah INDONESIA.

Pasal 18

(1) Dalam keadaan tertentu pengawasan lapangan terhadap WNI pada saat berada di luar Wilayah INDONESIA dapat bersifat tertutup. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sasaran diduga tidak akan memberikan informasi atau tidak kooperatif; b. sasaran diduga akan menghindar dari pelaksana Pengawasan Keimigrasian; dan c. prediksi diperolehnya data dan informasi yang lebih banyak dan bernilai dibandingkan dengan pengawasan terbuka. (3) Pengawasan lapangan terhadap WNI pada saat berada di luar Wilayah INDONESIA yang bersifat tertutup dilaksanakan dengan penyamaran yang kegiatannya terdiri atas: a. wawancara yang dilakukan dengan tidak menunjukkan identitas sebenarnya atau secara tidak resmi guna memperoleh keterangan dari seseorang atau kelompok orang; b. pengintaian yang dilakukan dengan mendatangi objek tertentu secara langsung guna mendapatkan gambaran dan pemetaan dengan menggunakan panca indra dan/atau peralatan khusus; c. pelacakan yang dilakukan secara tertutup baik mandiri atau dengan bantuan alat peralatan teknologi guna mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh sasaran; d. pembuntutan yang dilakukan dengan mengikuti atau memperhatikan langsung sasaran termasuk kegiatan yang dilakukan oleh sasaran guna mendapatkan bahan keterangan; dan e. penyusupan di dalam tempat, area, maupun lokasi yang diduga terdapat keberadaan sasaran untuk keperluan pemantauan yang dilakukan jika tidak mungkin didapatkan dengan cara wawancara, pengintaian, pelacakan, dan pembuntutan dengan tujuan mendapatkan keterangan mengenai sesuatu yang berhubungan dengan sasaran.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan lapangan terhadap WNI ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB 3

Tata Cara Pengawasan Lapangan terhadap WNI

Pasal 11

Koreksi

Pasal 13

Koreksi

(1) Pengawasan lapangan terhadap WNI pada saat berada di Wilayah INDONESIA yang dilakukan pada saat pengajuan permohonan DPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dalam hal terdapat keraguan mengenai: a. keterangan atau hasil wawancara pemohon; b. keabsahan dokumen persyaratan yang dilampirkan; dan c. kewarganegaraannya. (2) Pengawasan lapangan terhadap WNI pada saat berada di Wilayah INDONESIA yang dilakukan pada saat penggunaan DPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan untuk mencegah DPRI tidak disalahgunakan. (3) Pengawasan lapangan terhadap WNI pada saat berada di Wilayah INDONESIA yang dilakukan pada saat pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan dalam hal terdapat keraguan mengenai dokumen yang dilampirkan. (4) Pengawasan lapangan terhadap WNI pada saat berada di Wilayah INDONESIA yang dilakukan pada saat keluar atau masuk Wilayah INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilakukan untuk memastikan DPRI tidak disalahgunakan. (5) Pengawasan lapangan terhadap WNI pada saat berada di Wilayah INDONESIA yang dilakukan pada saat menjadi Penjamin keberadaan Orang Asing di INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilakukan untuk mendapatkan kebenaran mengenai: a. dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. keberadaan dan kegiatan Orang Asing; c. domisili Korporasi, jika Penjamin berbentuk Korporasi; dan d. kesanggupan bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing serta pemulangan ke negara asal jika Orang Asing tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pengawasan lapangan terhadap WNI pada saat berada di Wilayah INDONESIA dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. penerbitan surat perintah Pengawasan Keimigrasian; b. penyusunan rencana kegiatan, analisa sasaran, dan analisa tugas; c. rapat persiapan; d. penyampaian identitas dan surat perintah Pengawasan Keimigrasian; e. penyampaian penjelasan mengenai kegiatan Pengawasan Keimigrasian yang akan dilakukan; f. pengumpulan data dan informasi; g. penyusunan hasil pengawasan lapangan yang bersifat tertutup dalam berita acara pemeriksaan; h. rapat evaluasi; dan i. dalam hal hasil Pengawasan Keimigrasian lapangan yang bersifat terbuka ditemukan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan penindakan Keimigrasian atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan lapangan terhadap WNI ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB 1

Umum

Pasal 20

Koreksi

Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan pada saat: a. permohonan Visa; b. masuk atau keluar Wilayah INDONESIA; c. pemberian Izin Tinggal; dan d. berada dan melakukan kegiatan di Wilayah INDONESIA.

Pasal 21

Koreksi

(1) Pengawasan administratif terhadap Orang Asing dilakukan dengan: a. pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai: 1. pelayanan Keimigrasian bagi Orang Asing; 2. lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah INDONESIA; 3. Orang Asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian; 4. Orang Asing yang dalam proses penentuan status Keimigrasian dan/atau penindakan Keimigrasian; 5. Orang Asing yang mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi setelah terlampauinya jangka waktu pendetensian; dan 6. Orang Asing dalam proses peradilan pidana, b. penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan; dan c. pengambilan foto dan sidik jari. (2) Hasil pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang dilakukan melalui Simkim dan dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia. (3) Data dan informasi yang tercantum dalam Simkim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat di akses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. (4) Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan nota kesepahaman atau perjanjian antara Direktur Jenderal dengan pimpinan instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait.

Pasal 22

(1) Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mekanisme: a. identifikasi subjek yang akan dilakukan pengawasan secara administratif; b. pengumpulan data dan informasi; c. pengolahan dan verifikasi data dan informasi; dan d. penyajian data dan informasi hasil pengawasan administratif ke dalam berita acara Pengawasan Keimigrasian administratif. (2) Dalam rangka pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi sebagaimana pada ayat (1) pelaksana Pengawasan Keimigrasian dapat meminta konfirmasi keabsahan dokumen persyaratan pelayanan Keimigrasian kepada instansi yang menerbitkan dokumen. (3) Dalam hal hasil pengawasan administratif yang dilakukan dengan pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapati data dan informasi yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ditindaklanjuti dengan pengawasan lapangan. (4) Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi Orang Asing pemegang Dokumen Perjalanan untuk tugas resmi: a. bersifat diplomatik; dan b. tidak bersifat diplomatik.

Pasal 23

Penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pengambilan foto dan sidik jari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 2

Tata Cara Pengawasan Administratif terhadap Orang Asing

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

Pasal 23

Penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pengambilan foto dan sidik jari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pengawasan lapangan terhadap Orang Asing dapat dilakukan dengan: a. pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah INDONESIA, meliputi pengecekan: 1. keberadaan Orang Asing; 2. kegiatan Orang Asing; dan 3. kelengkapan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimiliki. b. melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, berupa: 1. melaksanakan kewenangan Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2. melakukan koordinasi antarinstansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait dengan Pengawasan Keimigrasian.

Pasal 26

(1) Pengawasan lapangan secara terbuka terhadap Orang Asing dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. penerbitan surat perintah Pengawasan Keimigrasian; b. penyusunan rencana kegiatan, analisa sasaran, dan analisa tugas; c. rapat persiapan; d. penyampaian identitas dan surat perintah Pengawasan Keimigrasian; e. penyampaian penjelasan mengenai kegiatan pengawasan Keimigrasian yang akan dilakukan; f. pengumpulan data dan informasi; g. penyusunan hasil pengawasan lapangan yang bersifat tertutup dalam berita acara pemeriksaan; dan h. rapat evaluasi. (2) Dalam hal berdasarkan hasil Pengawasan Keimigrasian lapangan yang bersifat terbuka ditemukan dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan penindakan Keimigrasian atau tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal diperlukan, pelaksana Pengawasan Keimigrasian dapat menerbitkan surat pemberitahuan Pengawasan Keimigrasian untuk mendukung kelancaran koordinasi di lapangan. (4) Format surat perintah Pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dan surat pemberitahuan Pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Pengawasan lapangan terhadap Orang Asing yang bersifat terbuka dilakukan dengan mekanisme: a. identifikasi subjek sebagaimana pemeriksaan identitas Orang Asing, jenis, dan masa berlaku dokumen Keimigrasian dan Visa; dan/atau b. identifikasi kegiatan berdasarkan klasifikasi Visa yang digunakan. Pasal 28 (1) Dalam pelaksanaan pengawasan lapangan terhadap Orang Asing yang bersifat terbuka, pelaksana Pengawasan Keimigrasian berwenang: a. memeriksa tempat, area, atau lokasi yang diduga terdapat keberadaan dan kegiatan Orang Asing; b. memerintahkan Orang Asing untuk berhenti untuk dilaksanakan Pengawasan Keimigrasian; c. meminta Orang Asing memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan, Visa, dan/atau Izin Tinggal; d. Menyimpan Sementara Paspor atau Dokumen Perjalanan Orang Asing dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut; e. membawa serta Orang Asing untuk dimintai keterangan dalam rangka penindakan Keimigrasian; f. memerintahkan penanggung jawab tempat, area, atau lokasi yang diduga terdapat keberadaan Orang Asing untuk membuka pintu tertutup, dalam rangka Pengawasan Keimigrasian; g. membuka paksa akses tempat, area, atau lokasi yang diduga terdapat keberadaan Orang Asing untuk membuka pintu tertutup yang disetujui oleh ketua lingkungan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang serta dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan; dan h. mengenakan borgol tangan kepada Orang Asing dalam hal adanya kekhawatiran Orang Asing akan melarikan diri saat dibawa untuk dimintai keterangan. (2) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

(1) Dalam hal Orang Asing mengunci pintu secara sengaja tempat, area, atau lokasi untuk menghindarkan diri dari pengawasan lapangan yang bersifat terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, pelaksana Pengawasan Keimigrasian berwenang membuka paksa pintu. (2) Pembukaan paksa pintu sabagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan ketua lingkungan. (3) Pelaksanaan pembukaan paksa pintu oleh pelaksana Pengawasan Keimigrasian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan ditandatangani 2 (dua) orang saksi dan ketua lingkungan. (4) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

Pasal 31

(1) Dalam keadaan tertentu pengawasan lapangan terhadap Orang Asing dapat bersifat tertutup. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sasaran diduga tidak akan memberikan informasi atau tidak kooperatif; b. sasaran diduga akan menghindar dari pelaksana Pengawasan Keimigrasian; dan c. prediksi diperolehnya data dan informasi yang lebih banyak dan bernilai dibandingkan dengan pengawasan terbuka. (3) Pengawasan lapangan terhadap Orang Asing yang bersifat tertutup dilaksanakan dengan penyamaran yang kegiatannya terdiri atas: a. wawancara yang dilakukan dengan tidak menunjukkan identitas sebenarnya atau secara tidak resmi guna memperoleh keterangan dari seseorang atau kelompok orang; b. pengintaian yang dilakukan dengan mendatangi obyek tertentu secara langsung guna mendapatkan gambaran dan pemetaan dengan menggunakan panca indera dan/atau peralatan khusus; c. pelacakan yang dilakukan secara tertutup baik mandiri ataupun dengan bantuan alat peralatan teknologi guna mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh sasaran; d. pembuntutan yang dilakukan dengan mengikuti atau memperhatikan langsung sasaran termasuk kegiatan yang dilakukan oleh sasaran guna mendapatkan bahan keterangan; dan e. penyusupan di dalam tempat, area, maupun lokasi yang diduga terdapat keberadaan sasaran untuk keperluan pemantauan yang dilakukan jika tidak mungkin didapatkan dengan cara wawancara, pengintaian, pelacakan, dan pembuntutan dengan tujuan mendapatkan keterangan mengenai sesuatu yang berhubungan dengan sasaran.

Pasal 32

(1) Pengawasan lapangan terhadap Orang Asing yang bersifat tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut: a. penerbitan surat perintah Pengawasan Keimigrasian; b. penyusunan rencana kegiatan, analisa sasaran, dan analisa tugas; c. rapat persiapan; d. pengumpulan data dan informasi; e. penyusunan hasil pengawasan lapangan yang bersifat tertutup dalam berita acara pemeriksaan; dan f. rapat evaluasi. (2) Dalam hal berdasarkan hasil Pengawasan Keimigrasian lapangan secara tertutup ditemukan dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan Pengawasan Keimigrasian lapangan secara terbuka. (3) Format surat perintah Pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 3

Tata Cara Pengawasan Lapangan terhadap Orang Asing

Pasal 25

Koreksi

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB 1

Umum

Pasal 33

Koreksi

(1) Pengawasan Keimigrasian terhadap Penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap: a. perorangan; dan b. Korporasi. (2) Pengawasan Keimigrasian terhadap Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya bagi Penjamin dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal tetap. (3) Pengawasan Keimigrasian terhadap Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan kebenaran informasi mengenai: a. dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. kesanggupan bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing serta pemulangan ke negara asal jika Orang Asing tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengawasan Keimigrasian terhadap Penjamin Korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan kebenaran informasi mengenai: a. dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. keberadaan dan kegiatan Orang Asing; c. domisili Korporasi; dan d. kesanggupan bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing serta pemulangan ke negara asal jika Orang Asing tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Penjamin harus melaporkan: a. setiap perubahan mengenai identitas diri dan/atau keluarga Orang Asing yang dijaminnya; dan/atau b. setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, atau perubahan alamat Orang Asing yang dijaminnya, kepada kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi setempat yang berada dalam lingkup Orang Asing bertempat tinggal, bekerja, dan/atau berdomisili.

Pasal 35

(1) Pengawasan administratif terhadap Penjamin dalam rangka mendapatkan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a dan Pasal 33 ayat (4) huruf a dilakukan dengan cara: a. identifikasi Penjamin yang akan dilakukan pengawasan secara administratif; b. pengumpulan data dan informasi; c. pengolahan dan verifikasi data dan informasi; d. analisis, pengolahan, dan verifikasi data; dan e. penyajian data dan informasi hasil pengawasan administratif ke dalam berita acara Pengawasan Keimigrasian administratif. (2) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan administratif ditemukan informasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dapat ditindaklanjuti dengan Pengawasan Keimigrasian lapangan dan/atau penindakan Keimigrasian. (3) Hasil pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data Keimigrasian yang dilakukan melalui Simkim dan dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia. (4) Data dan informasi yang tercantum dalam Simkim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. (5) Akses data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan berdasarkan nota kesepahaman atau perjanjian antara Direktur Jenderal dengan pimpinan instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait.

BAB 2

Tata Cara Pengawasan Administratif Terhadap Penjamin

Pasal 35

Koreksi

Pasal 36

Pengawasan lapangan dilaksanakan terhadap Penjamin untuk mendapatkan kebenaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 37

(1) Pengawasan lapangan terhadap Penjamin yang bersifat terbuka dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut: a. penerbitan surat perintah Pengawasan Keimigrasian; b. penyusunan rencana kegiatan, analisa sasaran, dan analisa tugas; c. rapat persiapan; d. penyampaian identitas dan surat perintah Pengawasan Keimigrasian; e. penyampaian penjelasan mengenai kegiatan pengawasan lapangan yang akan dilakukan; f. pengumpulan data dan informasi; g. penyusunan hasil pengawasan lapangan yang bersifat terbuka dalam berita acara pemeriksaan; dan h. rapat evaluasi. (2) Dalam hal berdasarkan hasil Pengawasan Keimigrasian lapangan yang bersifat terbuka ditemukan dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan penindakan keimigrasian atau tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pelaksana Pengawasan Keimigrasian dapat menerbitkan surat pemberitahuan Pengawasan Keimigrasian untuk mendukung kelancaran koordinasi di lapangan. (4) Format surat perintah Pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dan surat pemberitahuan Pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

(1) Dalam keadaan tertentu pengawasan lapangan terhadap Penjamin dapat bersifat tertutup. (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sasaran diduga tidak akan memberikan informasi atau tidak kooperatif; b. sasaran diduga akan menghindar dari pelaksana Pengawasan Keimigrasian; dan c. prediksi diperolehnya data dan informasi yang lebih banyak dan bernilai dibandingkan dengan pengawasan terbuka. (3) Pengawasan lapangan yang bersifat tertutup dilaksanakan dengan penyamaran yang kegiatannya terdiri atas: a. wawancara yang dilakukan dengan tidak menunjukkan identitas sebenarnya atau secara tidak resmi guna memperoleh keterangan dari seseorang atau kelompok orang; b. pengintaian yang dilakukan dengan mendatangi objek tertentu secara langsung guna mendapatkan gambaran dan pemetaan dengan menggunakan panca indra dan/atau peralatan khusus; c. pelacakan yang dilakukan secara tertutup baik mandiri ataupun dengan bantuan alat peralatan teknologi guna mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh sasaran; d. pembuntutan yang dilakukan dengan mengikuti atau memperhatikan langsung sasaran termasuk kegiatan yang dilakukan oleh sasaran guna mendapatkan bahan keterangan; dan e. penyusupan di dalam tempat, area, maupun lokasi yang diduga terdapat keberadaan sasaran untuk keperluan pemantauan yang dilakukan jika tidak mungkin didapatkan dengan cara wawancara, pengintaian, pelacakan, dan pembuntutan dengan tujuan mendapatkan keterangan mengenai sesuatu yang berhubungan dengan sasaran.

Pasal 39

(1) Pengawasan lapangan terhadap Penjamin yang bersifat tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut: a. penerbitan surat perintah Pengawasan Keimigrasian; b. penyusunan rencana kegiatan, analisa sasaran, dan analisa tugas; c. rapat persiapan; d. pengumpulan data dan informasi; e. penyusunan hasil pengawasan lapangan yang bersifat tertutup dalam berita acara pemeriksaan; dan f. rapat evaluasi. (2) Dalam hal berdasarkan hasil Pengawasan Keimigrasian lapangan secara tertutup ditemukan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan Pengawasan Keimigrasian lapangan secara terbuka. (3) Format surat perintah Pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan lapangan terhadap Penjamin ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB 3

Tata Cara Pengawasan Lapangan Terhadap Penjamin

Pasal 36

Koreksi

Pengawasan lapangan dilaksanakan terhadap Penjamin untuk mendapatkan kebenaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 37

Koreksi

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan lapangan terhadap Penjamin ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III

TIM PENGAWASAN ORANG ASING

Pasal 41

Koreksi

Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian secara terkoordinasi terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah INDONESIA, Menteri membentuk Tim Pora.

Pasal 42

Koreksi

(1) Tim Pora dibentuk di tingkat pusat dan tingkat daerah. (2) Pembentukan Tim Pora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun. (3) Tim Pora tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Tim Pora tingkat provinsi; b. Tim Pora tingkat kabupaten/kota; dan c. Tim Pora tingkat kecamatan.

Pasal 43

Dalam keadaan tertentu, kepala Kantor Imigrasi dapat membentuk Tim Pora di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pasal 44

(1) Tim Pora tingkat pusat dibentuk dengan Keputusan Menteri. (2) Tim Pora tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pasal 45

(1) Tim Pora tingkat provinsi dibentuk dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi. (2) Tim Pora tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pasal 46

(1) Tim Pora tingkat kabupaten/kota dan kecamatan dibentuk dengan Keputusan kepala Kantor Imigrasi. (2) Tim Pora tingkat kabupaten/kota, dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh kepala Kantor Imigrasi.

Pasal 47

Tim Pora beranggotakan perwakilan dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Pasal 48

(1) Struktur organisasi Tim Pora tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota terdiri atas: a. penasehat; b. ketua; c. sekretaris; dan d. anggota. (2) Struktur organisasi Tim Pora tingkat kecamatan terdiri atas: a. ketua; b. sekretaris; dan c. anggota

Pasal 49

Keanggotaan Tim Pora tingkat pusat paling sedikit terdiri dari unsur: a. kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintah di bidang hukum; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri; c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri; d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; e. Tentara Nasional INDONESIA; f. Kepolisian Negara Republik INDONESIA; g. Kejaksaan Republik INDONESIA; h. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara; i. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; j. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan; k. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; l. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; m. kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; n. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; o. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; p. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga; q. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara; r. badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional; s. badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang intelijen negara; t. badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang narkotika nasional; u. badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan laut; dan v. badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme.

Pasal 50

Keanggotaan Tim Pora tingkat provinsi paling sedikit terdiri dari unsur: a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi; b. Kepolisian Daerah; c. Pemerintah Daerah Provinsi; d. Badan Narkotika Nasional Provinsi; e. Badan Intelijen Negara Daerah; f. Komando Daerah Militer/Komando Resor Militer; g. Pangkalan Udara Utama Angkatan Udara; h. Komando Pangkalan Utama Angkatan Laut; i. Kejaksaan Tinggi; dan j. Kantor Wilayah Pajak.

Pasal 51

Keanggotaan Tim Pora tingkat kabupaten/kota paling sedikit terdiri dari unsur: a. Kantor Imigrasi; b. Kepolisian Resor Kota/Kepolisian Resor; c. Kejaksaan Negeri; d. Pemerintah Daerah kabupaten/kota; e. Badan Narkotika Nasional kabupaten/kota; f. Badan Intelijen Negara Daerah; g. Komando Distrik Militer; h. Pangkalan Angkatan Laut/Pos Angkatan Laut; dan i. Pangkalan Udara Angkatan Udara.

Pasal 52

Keanggotaan Tim Pora tingkat kecamatan paling sedikit terdiri dari unsur: a. Kantor Imigrasi; b. Kepolisian Sektor; c. Komando Rayon Militer; d. Perangkat Kecamatan; dan e. Perangkat Kelurahan atau Pemerintah Desa.

Pasal 53

(1) Anggota Tim Pora mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pora mempunyai fungsi: a. koordinasi dan pertukaran data dan informasi; b. pengumpulan informasi dan data keberadaan Orang Asing secara berjenjang dari tingkat desa atau kelurahan sampai dengan provinsi; c. analisa dan evaluasi terhadap data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan Orang Asing serta membuat peta pengawasan Orang Asing d. penyelesaian permasalahan terkait keberadaan dan kegiatan Orang Asing; e. pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta kerja sama dalam rangka pengawasan Orang Asing; f. penyusunan rencana operasi gabungan yang bersifat khusus atau insidental; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pora berkaitan dengan pengawasan Orang Asing.

Pasal 54

(1) Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Tim Pora juga dapat melakukan operasi gabungan jika diperlukan. (2) Operasi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. operasi gabungan yang bersifat khusus; atau b. operasi gabungan yang bersifat insidental. (3) Operasi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan rencana operasi.

Pasal 55

(1) Operasi gabungan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a merupakan operasi yang dilakukan pada waktu atau kegiatan tertentu. (2) Operasi gabungan yang bersifat insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b merupakan operasi yang dilakukan sewaktu-waktu dalam hal adanya laporan: a. masyarakat; dan/atau b. anggota Tim Pora.

Pasal 56

(1) Operasi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, berdasarkan hasil rapat kerja Tim Pora dengan memperhatikan ketersediaan anggaran. (2) Dalam pelaksanaan operasi gabungan, setiap anggota Tim Pora mengirimkan anggota dengan jumlah sesuai dengan kesepakatan dalam rapat kerja Tim Pora. (3) Operasi gabungan dipimpin oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. (4) Dalam hal hasil operasi gabungan menemukan Orang Asing yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan tindak lanjut oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

(1) Hasil operasi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaporkan secara tertulis. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. dasar pelaksanaan; b. personel; c. waktu dan tempat pelaksanaan; d. kronologis pelaksanaan; e. hasil yang dicapai; dan f. kesimpulan dan saran. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Ketua Tim Pora paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak operasi gabungan dilaksanakan. (4) Ketua Tim Pora menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 58

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi Tim Pora, Ketua Tim Pora dapat membentuk sekretariat.

BAB Kedua

Struktur Organisasi Tim Pora

Pasal 47

Koreksi

Tim Pora beranggotakan perwakilan dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Pasal 48

Koreksi

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

BAB Ketiga

Tugas dan Fungsi Tim Pora

Pasal 53

Koreksi

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi Tim Pora, Ketua Tim Pora dapat membentuk sekretariat.

BAB IV

TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN

Pasal 59

Koreksi

(1) Penentuan pengenaan Tindakan Administratif Keimigrasian dilaksanakan berdasarkan gelar kasus yang ditetapkan oleh: a. direktur pengawasan dan penindakan Keimigrasian, untuk penanganan pada Direktorat Jenderal Imigrasi; b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, untuk penanganan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi; dan c. kepala Kantor Imigrasi, untuk penanganan pada Kantor Imigrasi, yang selanjutnya disebut pejabat yang berwenang. (2) Penetapan pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing dengan pertimbangan: a. tidak didapati 2 (dua) alat bukti yang cukup; b. patut diduga bahwa yang bersangkutan bermaksud untuk berada di INDONESIA, dan jika menempuh jalur peradilan dikhawatirkan akan menyalahgunakan upaya hukum seperti banding, kasasi, peninjauan kembali, grasi, dan/atau disalahgunakan oleh Orang Asing yang menjadi buronan atas kasus berat dari negara asal atau pelarian dari negara yang sedang bergolak; dan/atau c. berdasarkan alasan politis, ekonomis, sosial dan budaya serta keamanan dipandang lebih efektif dari tindakan penyidikan Keimigrasian.

Pasal 60

(1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah INDONESIA yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan; b. pembatasan, perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal; c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah INDONESIA; d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah INDONESIA; e. pengenaan biaya beban; dan/atau f. Deportasi dari Wilayah INDONESIA. (3) Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi juga dapat dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah INDONESIA karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya. (4) Kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. propaganda atau bersimpati terhadap ideologi dan nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; b. berperilaku atau bertindak tidak selaras dengan norma kesopanan umum; c. mengobarkan semangat atau hasutan yang dapat mendorong sentimen kesukuan, keagamaan, keturunan dan golongan; d. mendukung, menyebarkan, atau terlibat dalam isu- isu separatisme; e. membuat hinaan yang menimbulkan tanggapan keliru terhadap adat istiadat atau masyarakat INDONESIA secara umum; f. memberikan gambaran keliru tentang pembangunan sosial dan budaya INDONESIA; g. tidak mempunyai biaya hidup, melakukan pengemisan baik sendiri atau bersama-sama; h. merusak atau mengganggu tertib sosial dan masyarakat termasuk di lingkungan pekerjaan; dan/atau i. menyebarkan ujaran kebencian kepada suku, ras, agama, dan antargolongan. (5) Kegiatan tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian; dan/atau b. diduga atau patut diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

(1) Dalam rangka melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian, Pejabat Imigrasi berwenang untuk: a. memanggil seseorang untuk dimintai keterangan dalam berita acara pemeriksaan; b. meminta Orang Asing untuk menyerahkan sementara Dokumen Perjalanan dan/atau dokumen Izin Tinggal; c. mengamankan dan memeriksa Orang Asing yang diduga melakukan pelanggaran Keimigrasian; dan/atau d. mengenakan borgol atau belenggu tangan terhadap Orang Asing yang akan dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian, jika terdapat kemungkinan Orang Asing akan melarikan diri dan/atau membahayakan petugas. (2) Orang Asing yang diminta untuk menyerahkan sementara Dokumen Perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan surat tanda penerimaan Dokumen Perjalanan oleh Pejabat Imigrasi. (3) Format surat panggilan dan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a serta surat tanda penerimaan Dokumen Perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 62

Pengenaan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan oleh Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan mengenai Pencegahan dan Penangkalan.

Pasal 63

(1) Pengenaan Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. Pejabat Imigrasi melaksanakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran berdasarkan hasil pengawasan keimigrasian dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan; b. atasan Pejabat Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a membuat berita acara pendapat dari hasil pemeriksaan dan/atau alat bukti lain paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan pemeriksaan; dan c. pejabat yang berwenang setelah mempelajari berita acara pendapat memberikan persetujuan pengenaan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima berita acara pendapat. (2) Dalam hal pengenaan Tindakan Administratif Keimigrasian disetujui, pejabat yang berwenang MENETAPKAN keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian dan menyampaikan kepada Orang Asing dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung tanggal surat keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian ditetapkan. (3) Dalam hal pengenaan Tindakan Administratif Keimigrasian tidak disetujui, pejabat yang berwenang dapat: a. memerintahkan Pejabat Imigrasi melakukan pendalaman; atau b. menghentikan proses pengenaan Tindakan Administratif Keimigrasian. (4) Pelaksanaan pengenaan Tindakan Administratif Keimigrasian dilaporkan oleh pejabat yang berwenang kepada Direktur Jenderal. (5) Format berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 64

Dalam hal seseorang dikenakan lebih dari 1 (satu) Tindakan Administratif Keimigrasian, setiap 1 (satu) Tindakan Administratif Keimigrasian dituangkan dalam 1 (satu) keputusan.

Pasal 65

(1) Pejabat yang berwenang MENETAPKAN keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian dan menerakan cap Tindakan Administratif Keimigrasian pembatasan/perubahan Izin Tinggal atau Deportasi pada Dokumen Perjalanan Orang Asing dalam hal Tindakan Administratif Keimigrasian yang dikenakan berupa: a. pembatasan atau perubahan Izin Tinggal; atau b. Deportasi. (2) Pejabat yang berwenang MENETAPKAN keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian dalam hal Tindakan Administratif Keimigrasian yang dikenakan berupa: a. pembatalan Izin Tinggal; b. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah INDONESIA; c. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah INDONESIA; atau d. pengenaan biaya beban. (3) Format: a. keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian pembatasan/perubahan Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindakan Administratif Keimigrasian pembatalan Izin Tinggal, Tindakan Administratif Keimigrasian larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah INDONESIA, Tindakan Administratif Keimigrasian keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah INDONESIA, Tindakan Administratif Keimigrasian pengenaan biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan b. cap Tindakan Administratif Keimigrasian pembatasan/perubahan Izin Tinggal atau Deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 66

(1) Dalam hal Orang Asing tidak memahami bahasa INDONESIA, dapat didampingi oleh penerjemah untuk membantu penerjemahan proses pemeriksaan dan isi dokumen terkait Tindakan Administratif Keimigrasian. (2) Dalam hal penerjemah membantu penerjemahan proses pemeriksaan dan isi dokumen terkait Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerjemah harus membubuhkan tanda tangan pada dokumen.

Pasal 67

(1) Dalam pemeriksaan Tindakan Administratif Keimigrasian, Orang Asing dapat didampingi oleh kuasa hukum. (2) Kuasa hukum harus menyampaikan surat kuasa kepada Pejabat Imigrasi yang menangani Tindakan Administratif Keimigrasian.

Pasal 68

(1) Dalam hal terdapat permasalahan yang memerlukan penanganan oleh pimpinan yang lebih tinggi, kepala Kantor Imigrasi dapat mengajukan pelimpahan penanganan Tindakan Administratif Keimigrasian kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi. (2) Dalam hal terdapat permasalahan yang memerlukan penanganan oleh pimpinan yang lebih tinggi, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dapat mengajukan pelimpahan penanganan Tindakan Administratif Keimigrasian kepada Direktur Jenderal.

Pasal 69

Dalam hal Direktur Jenderal menemukan adanya penanganan pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian pada tingkat wilayah yang dipandang memerlukan penanganan di pusat, Direktur Jenderal dapat mengambilalih kasus untuk ditindaklanjuti pada tingkat pusat.

Pasal 70

(1) Penyelenggaraan pendetensian terhadap Orang Asing ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) Orang Asing dapat dipertimbangkan untuk tidak dilakukan pendetensian dalam hal: a. tidak akan mengulangi perbuatan pelanggaran yang sama; dan/atau b. sakit yang memerlukan perawatan dibuktikan dengan keterangan dokter, yang dibuktikan dengan keberadaan Penjamin yang menjamin Orang Asing untuk tidak melarikan diri. (3) Selain harus memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk dapat dipertimbangkan untuk tidak dilakukan pendetensian Orang Asing juga harus memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku dan izin tinggal yang sah dan berlaku. (4) Penentuan Orang Asing untuk tidak dilakukan pendetensian ditetapkan oleh: a. direktur pengawasan dan penindakan Keimigrasian dalam penanganan pada Direktorat Jenderal Imigrasi; b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi dalam penanganan pada pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi; dan c. kepala Kantor Imigrasi dalam penanganan pada Kantor Imigrasi. (5) Dalam hal ditetapkan Orang Asing tidak dilakukan pendetensian, Pejabat Imigrasi Menyimpan Sementara Dokumen Perjalanan Orang Asing.

Pasal 71

Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dikenakan bersamaan dengan pencantuman dalam daftar Penangkalan, kecuali: a. memiliki manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; b. melakukan pelanggaran yang dapat diperbaiki dengan cepat dan mudah; dan/atau c. alasan kemanusiaan seperti memiliki orang tua, suami, istri dan/atau anak WNI.

Pasal 72

(1) Terhadap Orang Asing yang dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi, dilakukan pengawasan keberangkatan. (2) Pengawasan keberangkatan dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk yang mengenakan Tindakan Administratif Keimigrasian. (3) Jumlah petugas pengawasan keberangkatan dapat menyesuaikan dengan tingkat kerawanan dari Orang Asing yang dikenakan Deportasi. (4) Petugas dapat mengenakan borgol atau belenggu tangan kepada Orang Asing yang dikenakan Deportasi jika dipandang Orang Asing akan melarikan diri dalam pelaksanaannya.

Pasal 73

(1) Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian dapat mengajukan permohonan keberatan atas Tindakan Administratif Keimigrasian secara tertulis dalam bahasa INDONESIA kepada Direktur Jenderal. (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diterimanya keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian. (3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas diri; b. alasan keberatan; dan c. bukti penyangkal. (4) Bukti penyangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa dokumen, keterangan ahli, keterangan saksi, atau pengakuan para pihak. (5) Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Orang Asing yang bersangkutan atau kuasanya. (6) Dalam hal keberatan diajukan oleh kuasanya, surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat kuasa. (7) Direktur Jenderal menerbitkan tanda terima pengajuan keberatan atas Tindakan Administratif Keimigrasian oleh Orang Asing yang bersangkutan atau kuasanya. (8) Direktur Jenderal meneruskan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri disertai dengan saran dan pertimbangan, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat keberatan diterima. (9) Menteri meneliti dan mempertimbangkan alasan permohonan. (10) Menteri memberikan keputusan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya saran dan pertimbangan dari Direktur Jenderal. (11) Format permohonan pengajuan keberatan atas Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tanda terima pengajuan keberatan atas Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 74

Tindakan Administratif Keimigrasian yang dikenakan terhadap Orang Asing tetap berlaku, sampai diterbitkan keputusan pembatalannya berdasarkan pengajuan keberatan.

Pasal 75

Dalam hal pengajuan keberatan diterima, Menteri menerbitkan keputusan dan pelaksanaanya sebagai berikut: a. dalam hal Tindakan Administratif Keimigrasian yang dikenakan berupa pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan, Direktur Jenderal mencabut nama Orang Asing dari daftar Pencegahan atau Penangkalan; b. dalam hal Tindakan Administratif Keimigrasian yang dikenakan berupa pembatasan, perubahan Izin Tinggal, Direktur Jenderal membatalkan Tindakan Administratif Keimigrasian dalam bentuk pembatasan, perubahan Izin Tinggal, jika cap pembatasan/perubahan telah diterakan pada Paspor Orang Asing, teraan tersebut dibatalkan; c. dalam hal Tindakan Administratif Keimigrasian yang dikenakan berupa pembatalan Izin Tinggal, Direktur Jenderal membatalkan Tindakan Administratif Keimigrasian dalam bentuk pembatalan Izin Tinggal, dan Izin Tinggal Orang Asing kembali berlaku; d. dalam hal Tindakan Administratif Keimigrasian berupa larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah INDONESIA, Direktur Jenderal membatalkan Tindakan Administratif Keimigrasian dalam bentuk larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah INDONESIA; e. dalam hal Tindakan Administratif Keimigrasian berupa keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah INDONESIA, Direktur Jenderal membatalkan Tindakan Administratif Keimigrasian dalam bentuk keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah INDONESIA; f. dalam hal Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pengenaan biaya beban, Direktur Jenderal membatalkan Tindakan Administratif Keimigrasian dalam bentuk pengenaan biaya beban; dan/atau g. dalam hal Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi, dalam kesempatan selanjutnya kedatangan Orang Asing dimaksud ke INDONESIA, teraan cap Deportasi pada Paspor Orang Asing dibatalkan oleh Pejabat Imigrasi yang mengenakan Deportasi.

BAB Kesatu

Penentuan Pengenaan Tindakan Administratif Keimigrasian

Pasal 59

Koreksi

Pasal 60

BAB Kedua

Tata Cara Pengenaan Tindakan Administratif Keimigrasian

Pasal 61

Koreksi

Pasal 62

Pasal 63

Pasal 64

Dalam hal seseorang dikenakan lebih dari 1 (satu) Tindakan Administratif Keimigrasian, setiap 1 (satu) Tindakan Administratif Keimigrasian dituangkan dalam 1 (satu) keputusan.

Pasal 65

BAB Ketujuh

Pengajuan Keberatan

Pasal 73

Koreksi

Pasal 74

Tindakan Administratif Keimigrasian yang dikenakan terhadap Orang Asing tetap berlaku, sampai diterbitkan keputusan pembatalannya berdasarkan pengajuan keberatan.

Pasal 75

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 2060); dan b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 641), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2025 MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA, Œ AGUS ANDRIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DAN TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN A. Format Surat Perintah Pengawasan Keimigrasian (kertas A4 dan huruf arial ukuran 11) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN (UNIT KERJA) Jalan………………………………………. Telepon:……….., Faksimili………………. Laman: …..........., Pos-el:………………. SURAT PERINTAH NOMOR ………………… NAMA JABATAN, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pengawasan Keimigrasian di ….., perlu menerbitkan surat perintah pegawai; Dasar : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4286); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856); 3. UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601); 4. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6886); 5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor … Tahun … tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian Keimigrasian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun…Nomor…); (Peraturan Menteri ini) 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) … Tahun Anggaran … Nomor SP DIPA - … tanggal .... MEMERINTAHKAN: Kepada : 1. Nama : NIP : Pengkat/Gol Ruang : Jabatan : 2. dan seterusnya. (apabila perintah merupakan tugas kolektif, maka daftar pegawai yang mendapat perintah/tugas dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri kolom nomor urut, nama, NIP, jabatan, dan pangkat/golongan ruang) Untuk : 1. Melaksanakan tugas dalam rangka pengawasan keimigrasian termasuk pemantauan keberadaan dan kegiatan orang asing di …; 2. Melakukan pemeriksaan terhadap tempat, area, lokasi yang diduga terdapat keberadaan Orang Asing; 3. Meminta Orang Asing untuk menunjukkan Paspor atau Dokumen Perjalanan dan Visa atau Izin Tinggal untuk pemeriksaan keabsahan, kesesuaian jenis visa dengan kegiatannya; 4. Menyimpan Sementara Paspor atau Dokumen Perjalanan Orang Asing dalam rangka pemeriksaan lebih lanjut; 5. Membawa serta Orang Asing untuk dimintai keterangan dalam rangka penindakan keimigrasian; 6. Melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi terkait keimigrasian; 7. Waktu penugasan mulai tanggal … s.d…. bulan… tahun…; 8. Melaporkan kepada atasan langsung, sebelum dan setelah melaksanakan perintah ini; dan 9. Melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Tempat, tanggal…bulan…tahun… NAMA JABATAN, (Tanda tangan) NAMA LENGKAP Tembusan: 1. … 2. … 3. dan seterusnya. B. Format Surat Tanda Penerimaan Dokumen Perjalanan (kertas A4 dan huruf arial ukuran 11) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN (UNIT KERJA) Jalan………………………………………. Telepon:……….., Faksimili………………. Laman: …..........., Pos-el:………………. SURAT TANDA PENERIMAAN DOKUMEN PERJALANAN TRAVEL DOCUMENT RECEIPT Telah diterima dari Have received from Nama Lengkap : ………………………………………………. Full Name Kebangsaan&Nomor Dokumen : ………………………………………………. Nationality&Document No. Masa Berlaku Dokumen Perjalanan : ………………………………………………. Travel Document Validity Alamat di INDONESIA : ………………………………………………. Address In INDONESIA Catatan : Dalam proses pemeriksaan keimigrasian Note During Immigration Inspection Process 1. Dokumen Perjalanan disimpan sementara pada kantor Direktorat Jenderal Imigrasi. Travel Document will be kept in the Directorate General of Immigration Office. 2. Tanda terima ini berlaku sementara sebagai pengganti Dokumen Perjalanan. This receipt valid temporarily as a substitute to the Travel Document. 3. Yang bersangkutan diharuskan melapor ke Direktorat Jenderal Imigrasi The bearer must report to the Directorate General of Immigration Selambat-lambatnya tanggal: tanggal…bulan…tahun… By the date: Tanda tangan pemegang Signature of bearer Nama Lengkap Full Name Tempat…, tanggal…bulan…tahun… Tanda tangan Pejabat Imigrasi Signature of Immigration Officer Nama Lengkap Full Name C. Format Surat Perintah Pengawasan Keimigrasian Dalam Keadaan Mendesak (kertas A4 dan huruf arial ukuran 11) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN (UNIT KERJA) Jalan………………………………………. Telepon:……….., Faksimili………………. Laman: …..........., Pos-el:………………. SURAT PERINTAH NOMOR………………… NAMA JABATAN, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing di ….., perlu menerbitkan surat perintah pegawai; Dasar : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4286); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856); 3. UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601); 4. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6886); 5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor … Tahun … tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian Keimigrasian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun…Nomor…); (Peraturan Menteri ini) 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) … Tahun Anggaran … Nomor SP DIPA - … tanggal .... MEMERINTAHKAN: Kepada : 1. Nama : NIP : Pengkat/Gol Ruang : Jabatan : 2. dan seterusnya. (apabila perintah merupakan tugas kolektif, maka daftar pegawai yang mendapat perintah/tugas dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri kolom nomor urut, nama, NIP, jabatan, dan pangkat/golongan ruang) Tembusan: 1. … 2. … 3. dan seterusnya. Untuk : 1. Melaksanakan tugas dalam rangka Pengawasan Keimigrasian yang telah dilaksanakan pada tanggal…bulan…tahun… terhadap Orang Asing a.n. … … yang berada di…. Karena Pengawasan Keimigrasian tersebut dilakukan dalam keadaan mendesak, maka surat perintah diterbitkan kemudian; dan 2. Melakukan tindak lanjut sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan. Nama tempat, tanggal…bulan…tahun… NAMA JABATAN, (Tanda tangan) NAMA LENGKAP D. Format Surat Panggilan (kertas A4 dan huruf arial ukuran 11) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN (UNIT KERJA) Jalan………………………………………. Telepon:……….., Faksimili………………. Laman: …..........., Pos-el:………………. Nomor : … Tanggal…bulan…tahun… Sifat : Segera Lampiran : (jika ada)… Hal : Surat Panggilan Yth. (nama/nama jabatan)… (nama instansi jika diperlukan)… di (alamat)… 1. Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka Pengawasan Keimigrasian dan pengenaan Tindakan Administratif Keimigrasian, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya; 2. Dasar: a. UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856); b. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6886); dan c. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor … Tahun … tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian Keimigrasian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun…Nomor…). (Peraturan Menteri ini) 3. Bersama ini memanggil saudara/i untuk hadir pada: Hari/Tanggal : hari…/tanggal…bulan…tahun… Waktu : … Tempat : (alamat, tempat pemeriksaan) Keterangan : (Misal: Mohon dapat menyiapkan dan menyajikan identitas Orang Asing (Paspor dan Izin Tinggal) yang beraktivitas sebagai…pada…) Narahubung/no.tlpn : nama…/nomor telepon narahubung… Tembusan: 1. … 2. … 3. dan seterusnya. Nama tempat, tanggal…bulan…tahun… Nama Jabatan, (Tanda tangan) Nama Lengkap E. Format Berita Acara Pemeriksaan (kertas A4 dan huruf arial ukuran 11) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN (UNIT KERJA) Jalan………………………………………. Telepon:……….., Faksimili………………. Laman: …..........., Pos-el:………………. BERITA ACARA PEMERIKSAAN NOMOR… A.N. … Pada hari ini, … tanggal … bulan …. tahun …, saya (nama lengkap pemeriksa)…, pangkat…, NIP…, (jabatan) … pada (unit kerja)…, telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang, mengaku bernama (nama)…, lahir di (tempat)… tanggal … agama … pekerjaan … kewarganegaraan … alamat … . Ia didengar keterangannya sehubungan dengan dugaan pelanggaran … sebagaimana dimaksud dalam Pasal … (dijelaskan dugaan pelanggaran terhadap pasal)… . Atas pertanyaan pemeriksa, yang diperiksa menjawab dan memberi keterangan sebagai berikut: 1. Pertanyaan 1 : Apakah hari ini anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? siapkah untuk diperiksa diambil keterangannya? Jawaban 1 : … 2. Pertanyaan 2 : Apakah anda bersedia menjelaskan riwayat hidup anda? a. Riwayat pendidikan b. Riwayat pekerjaan Jawaban 2 : … Jawaban 2a : … Jawaban 2b : … 3. Pertanyaan 3 : Apakah ada keterangan lain yang ingin anda tambahkan? Jawaban 3 : … 4. Pertanyaan 4 : Apakah anda dalam wawancara ini merasa ditekan oleh pihak pemeriksa atau pihak lain? Jawaban 4 : … 5. Pertanyaan 5 : Apakah semua keterangan yang anda berikan dalam wawancara ini sudah benar? Jawaban 4 : … Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa, dan yang diperiksa membenarkan semua keterangannya, untuk menguatkan keterangannya maka yang diperiksa menandatangani berita acara Pemeriksaan ini. Dibuat di… Yang Menerjemahkan , Yang diperiksa, (Tanda tangan) (Tanda tangan) Nama Lengkap Nama Lengkap Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya dengan kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di (tempat) …, pada hari dan tanggal tersebut diatas. Pemeriksa, (Tanda tangan) Nama Lengkap F. Format Berita Acara Pendapat (kertas A4 dan huruf arial ukuran 11) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN (UNIT KERJA) Jalan………………………………………. Telepon:……….., Faksimili………………. Laman: …..........., Pos-el:………………. BERITA ACARA PENDAPAT NOMOR… A.N. … Pada hari …, tanggal … bulan …. tahun …, saya (nama lengkap atasan pemeriksa)…, pangkat…, NIP…, (jabatan)… pada (unit kerja)…, telah meneliti pemeriksaan yang dilakukan oleh sdr/i. (nama pemeriksa)… terhadap seorang, mengaku bernama (nama)…, lahir di (tempat)… tanggal … agama … pekerjaan … kewarganegaraan … alamat … . Ia didengar keterangannya sehubungan dengan dugaan pelanggaran … sebagaimana dimaksud dalam Pasal … (dijelaskan dugaan pelanggaran terhadap pasal)… . Mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan juga bukti-bukti lainnya berupa (jika ada): 1. Paspor Nomor … atas nama … 2. Izin tinggal kunjungan diberikan tanggal … berlaku selama … hari 3. Foto hasil pengambilan pada tanggal … yang tertuang di dalamnya Orang Asing bernama … sedang melakukan kegiatan … di (tempat)…, berpendapat sebagaimana berikut: PENDAPAT: 1. Benar, ybs. diduga kuat melanggar peraturan keimigrasian sebagaimana tertuang dalam Pasal … ; 2. Adapun ybs. merupakan investor, yang menanam modal di INDONESIA dibuktikan dengan …; 3. Terhadap ybs. dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selama 30 (tiga puluh) hari Menimbang bahwa ybs. bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi 4. Terhadap ybs. agar diberi surat peringatan; 5. Dalam hal peringatan tidak dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari, maka dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian dalam kesempatan pertama; Demikian Berita Acara Pendapat ini dibuat dengan sebenarnya dengan kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditandatangani di (tempat)…, pada hari dan tanggal tersebut diatas. Disposisi/Persetujuan (Nama Jabatan Atasan Yang Berpendapat) (Tanda tangan) Nama Lengkap Yang Berpendapat, (Tanda tangan) Nama Lengkap G. Format Keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian pembatasan/perubahan Izin Tinggal (kertas A4 dan huruf arial ukuran 11) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN KEPUTUSAN (NAMA JABATAN)… NOMOR TENTANG TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN PEMBATASAN/PERUBAHAN IZIN TINGGALTERHADAP (NAMA LENGKAP) … NAMA JABATAN, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 75 dan Pasal 76 UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 63 Tahun 2024 tentang perubahan Ketiga atas UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; b. bahwa Orang Asing ybs (Nama Lengkap)… patut diduga tidak menaati Pasal 122 huruf a UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu MENETAPKAN Keputusan (Nama Jabatan)… tentang Tindakan Administratif Keimigrasian Pembatasan/Perubahan Izin Tinggal Terhadap (Nama Lengkap)…; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601); 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6886); 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyidikan Keimigrasian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 1411); 5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor … Tahun … tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian Keimigrasian (Berita Negara Tahun…Nomor…); (Peraturan Menteri ini) MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN (NAMA JABATAN)… TENTANG TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN PEMBATASAN/PERUBAHAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN TERHADAP (NAMA LENGKAP) … . KESATU : MENETAPKAN pengenaan tindakan administratif keimigrasian terhadap (Nama Lengkap)…, warga negara …, Dokumen Perjalanan nomor … tempat…/tanggal lahir (tanggal)...(bulan)…(tahun)…, berupa: Pembatasan/Perubahan Izin Tinggal (jenis izin tinggal)...terhadap (Nama Lengkap)... yang diberikan di (tempat)... pada tanggal ..., berlaku selama (lama waktu pemberian izin tinggal)... s.d. (tanggal)...(bulan)...(tahun)..., dibatasi/diubah menjadi s.d. (tanggal)... (bulan)...(tahun)...; KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di (tempat)… pada tanggal… 2016 (NAMA JABATAN) (Tanda tangan) NAMA LENGKAP Diterima tanggal ….bulan…tahun… Oleh (Nama Lengkap)… (Tanda Tangan) H. Format Keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian Pembatalan Izin Tinggal. (kertas A4 dan huruf arial ukuran 11) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN KEPUTUSAN (NAMA JABATAN)… NOMOR TENTANG TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN PEMBATALAN IZIN TINGGAL TERHADAP (NAMA LENGKAP)… NAMA JABATAN, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 75 dan Pasal 76 UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; b. bahwa Orang Asing ybs (Nama Lengkap)…patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban/mendukung separatism; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu MENETAPKAN Keputusan (Nama Jabatan)… tentang Tindakan Administratif Keimigrasian Pembatalan Izin Tinggal Terhadap (Nama Lengkap)…; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601); 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6886); 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyidikan Keimigrasian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 1411); 5. Peraturan Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor … Tahun … tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian Keimigrasian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun…Nomor…); (Peraturan Menteri ini); MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN (NAMA JABATAN)… TENTANG TINDAKAN ADMINISTRATIF PEMBATALAN IZIN TINGGAL TERHADAP (NAMA LENGKAP)… . KESATU : MENETAPKAN pengenaan tindakan administratif keimigrasian terhadap (Nama Lengkap)…, warga negara …, Dokumen Perjalanan nomor … tempat…/tanggal lahir (tanggal)...(bulan)…(tahun)…, berupa: Pembatalan Izin Tinggal (jenis izin tinggal)... terhadap (Nama Lengkap)... yang diberikan di (tempat)...pada tanggal..., berlaku selama (lama waktu pemberian izin tinggal)... s.d. (tanggal)...(bulan)...(tahun)... . KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di (tempat)… pada tanggal… 2016 (NAMA JABATAN) (Tanda tangan) NAMA LENGKAP Diterima tanggal ….bulan…tahun… Oleh (Nama Lengkap)… (Tanda Tangan) I. Format Keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah INDONESIA. (kertas A4 dan huruf arial ukuran 11) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN KEPUTUSAN (NAMA JABATAN) NOMOR TENTANG TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN LARANGAN UNTUK BERADA DI SATU ATAU BEBERAPA TEMPAT TERTENTU DI WILAYAH INDONESIA A.N. (NAMA LENGKAP)… NAMA JABATAN, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 75 dan Pasal 76 UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; b. bahwa Orang Asing a.n. (Nama Lengkap)… patut diduga tidak menaati Pasal 122 huruf a UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu MENETAPKAN Keputusan (Nama Jabatan)… tentang Tindakan Administratif Keimigrasian Larangan Untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat Tertentu di Wilayah INDONESIA a.n. (Nama Lengkap)…; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601); 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6886); 4. Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyidikan Keimigrasian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 1411); 5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor … Tahun … tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian Keimigrasian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun…Nomor…); (Peraturan Menteri ini) MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN (NAMA JABATAN)… TENTANG TINDAKAN ADMINISTRATIF LARANGAN UNTUK BERADA DI SATU ATAU BEBERAPA TEMPAT TERTENTU DI WILAYAH INDONESIA TERHADAP A.N. (NAMA LENGKAP)… . KESATU : MENETAPKAN pengenaan tindakan administratif keimigrasian terhadap (Nama Lengkap), warga negara …, Dokumen Perjalanan nomor … tempat…/tanggal lahir (tanggal)…(bulan)…(tahun)…, berupa: Larangan bagi ybs a.n. (Nama Lengkap)…untuk berada di (tempat 1)… yang beralamat di …, (tempat 2)… yang beralamat di…, dan (tempat 3)… yang beralamat di… . KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di (tempat)… pada tanggal… 2016 (NAMA JABATAN) (Tanda tangan) NAMA LENGKAP Diterima tanggal ….bulan…tahun… Oleh (Nama Lengkap)… (Tanda Tangan) J. Format Keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian tentang keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah INDONESIA. (kertas A4 dan huruf arial ukuran 11) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN KEPUTUSAN (NAMA JABATAN)… NOMOR TENTANG TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN KEHARUSAN BERTEMPAT TINGGAL DI SUATU TEMPAT TERTENTU DI WILAYAH INDONESIA A.N. (NAMA LENGKAP)… NAMA JABATAN, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 75 dan Pasal 76 UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; b. bahwa Orang Asing a.n. (Nama Lengkap)… patut diduga tidak menaati Pasal 122 huruf a UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu MENETAPKAN Keputusan (Nama Jabatan)… tentang Tindakan Administratif Keimigrasian Keharusan Bertempat Tinggal di Suatu Tempat Tertentu di Wilayah INDONESIA a.n. (Nama Lengkap)…; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601); 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6886); 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyidikan Keimigrasian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 1411); 5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor … Tahun … tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian Keimigrasian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun…Nomor…); (Peraturan Menteri ini) MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN (NAMA JABATAN) TENTANG TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN KEHARUSAN BERTEMPAT TINGGAL DI SUATU TEMPAT TERTENTU DI WILAYAH INDONESIA A.N. (NAMA LENGKAP)… . KESATU : MENETAPKAN pengenaan tindakan administratif keimigrasian terhadap (Nama Lengkap), warga negara …, Dokumen Perjalanan nomor … tempat…/tanggal lahir (tanggal)...(bulan)…(tahun)…, berupa: Keharusan bertempat tinggal di (tempat)… . KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di (tempat)… pada tanggal… 2016 (NAMA JABATAN) (Tanda tangan) NAMA LENGKAP Diterima tanggal ….bulan…tahun… Oleh (Nama Lengkap)… (Tanda Tangan) K. Format Cap Tindakan Administratif Keimigrasian pembatasan/perubahan Izin Tinggal; (huruf bookman old style ukuran 8 dan tanggal ukuran 10) NO: …..(No Registrasi TAK)……… STAY IN RI TERRITORY LIMITED UNTIL: 02 MAR 2024 Immigration Officer L. Format Keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian pengenaan biaya beban. (kertas A4 dan huruf arial ukuran 11) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN KEPUTUSAN (NAMA JABATAN) NOMOR TENTANG TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN PENGENAAN BIAYA BEBAN A.N. (NAMA LENGKAP)… NAMA JABATAN, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 75 dan Pasal 76 UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; b. bahwa Orang Asing a.n. (Nama Lengkap)… patut diduga tidak menaati Pasal 122 huruf a UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu MENETAPKAN Keputusan (Nama Jabatan)…tentang Tindakan Administratif Keimigrasian Pengenaan Biaya Beban a.n. (Nama Lengkap)…; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601); 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6886); 4. Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyidikan Keimigrasian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 1411); 5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor … Tahun … tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian Keimigrasian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun…Nomor…); (Peraturan Menteri ini) MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN (NAMA JABATAN)… TENTANG TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN PENGENAAN BIAYA BEBAN A.N. (NAMA LENGKAP)… . KESATU : MENETAPKAN pengenaan tindakan administratif keimigrasian terhadap (Nama Lengkap), warga negara …, Dokumen Perjalanan nomor … tempat…/tanggal lahir (tanggal)...(bulan)…(tahun)…, berupa: Pengenaan Biaya Beban sebesar Rp. … . KEDUA : Pembayaran biaya beban sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jenderal Imigrasi. KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.. Ditetapkan di (tempat)… pada tanggal… 2016 (NAMA JABATAN) (Tanda tangan) NAMA LENGKAP Diterima tanggal ….bulan…tahun… Oleh (Nama Lengkap)… (Tanda Tangan) M. Format Keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian Deportasi. (kertas A4 dan huruf arial ukuran 11) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN KEPUTUSAN (NAMA JABATAN) NOMOR TENTANG TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN DEPORTASI DARI WILAYAH INDONESIA A.N. (NAMA LENGKAP)… NAMA JABATAN, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 75 dan Pasal 76 UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; b. bahwa Orang Asing a.n. (Nama Lengkap)… patut diduga tidak menaati Pasal 122 huruf a UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu MENETAPKAN Keputusan (Nama Jabatan)…tentang Tindakan Administratif Keimigrasian Tindakan Deportasi dari Wilayah INDONESIA a.n. (Nama Lengkap)…; Mengingat : 1. UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856); 2. UNDANG-UNDANG Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601); 3. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6886); 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyidikan Keimigrasian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2021 Nomor 1411); 5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor … Tahun … tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian Keimigrasian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun…Nomor…); (Peraturan Menteri ini) MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : KEPUTUSAN (NAMA JABATAN) TENTANG TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN DEPORTASI DARI WILAYAH INDONESIA A.N. (NAMA LENGKAP)… . KESATU : MENETAPKAN pengenaan tindakan administratif keimigrasian terhadap (Nama Lengkap), warga negara …, Dokumen Perjalanan nomor … tempat…/tanggal lahir (tanggal)...(bulan)…(tahun)…, berupa: Deportasi dari wilayah INDONESIA, terhadap yang bersangkutan diperintahkan meninggalkan wilayah INDONESIA paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan keputusan ini. KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di (tempat)… pada tanggal… 2016 (NAMA JABATAN) (Tanda tangan) NAMA LENGKAP Diterima tanggal ….bulan…tahun… Oleh (Nama Lengkap)… (Tanda Tangan) N. Format Cap Deportasi. (huruf bookman oldstyle dan warna tinta merah) DEPORTATION NO: …………………………………….. Ordered to leave RI territory within 7 (seven) days. Immigration Officer O. Format Surat Pengajuan Keberatan atas Tindakan Administratif Keimigrasian KOP SURAT FORM PENGAJUAN KEBERATAN ATAS TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN Nomor: (Nomor Surat) Yth. Direktur Jenderal Imigrasi di Jakarta Saya yang bertandatangan dibawah ini, mengajukan keberatan atas dikenakannya Tindakan Administratif Keimigrasian kepada saya: Nama/Jenis Kel. : Tanggal Lahir : Kewarganegaraan : No. Paspor : Alamat : Tindakan Administratif yang dikenakan kepada saya ialah (…..) 1. Keberatan saya sampaikan dengan alasan sebagai berikut: a. Saya tidak berniat untuk melakukan pelanggaran keimigrasian, dapat dibuktikan dengan … b. Saya akan melakukan investasi di INDONESIA senilai … dalam bidang perikanan. c. dst. 2. Saya keberatan terhadap: Penangkalan, karena saya ingin kembali ke INDONESIA untuk melakukan investasi, dan saya akan berjanji untuk tidak melanggar ketentuan berlaku. 3. Bukti yang saya sampaikan sebagai berikut (terlampir) dengan rincian: a. Hasil cetak foto yang menggambarkan … b. Dokumen … c. dst. 4. Demikian disampaikan, besar harapan kami Menteri Hukum dan HAM dapat mengabulkan permohonan kami. tempat, (tanggal)…. (bulan)…(tahun)… (Tanda tangan) P. Format Tanda Terima Pengajuan Keberatan atas Tindakan Administratif Keimigrasian KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN (UNIT KERJA) Jalan………………………………………. Telepon:……….., Faksimili………………. Laman: …..........., Pos-el:………………. TANDA TERIMA PENGAJUAN KEBERATAN ATAS PENGENAAN TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN Pengajuan oleh Nama : …. TTL : … / … WN : … No. Telf : … Email : … Diterima Oleh : …. Tanggal : … (Tanda tangan) Catatan: 1. Pengajuan keberatan tidak menunda untuk pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana telah ditetapkan; 2. Apabila pengajuan keberatan dikabulkan, pemohon akan diberitahukan pada kesempatan pertama Q. Format Surat Pemberitahuan Pengawasan Keimigrasian KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN (UNIT KERJA) Jalan………………………………………. Telepon:……….., Faksimili………………. Laman: …..........., Pos-el:………………. Nomor : … Tanggal…bulan…tahun… Sifat : Penting Lampiran : (jika ada)… Hal : Pemberitahuan Pengawasan Keimigrasian Yth. (nama/nama jabatan)… (nama instansi jika diperlukan)… di (alamat) 1. Dasar: a. UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856); b. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas PERATURAN PEMERINTAH Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6886); dan c. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor … Tahun … tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian Keimigrasian (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun…Nomor…). (Peraturan Menteri ini) 2. Bersama ini disampaikan bahwa akan dilaksanakan Pengawasan Keimigrasian pada: Tempat : … Hari / Tanggal : hari…/tanggal…bulan…tahun… Agenda : Pengawasan dokumen perizinan Orang Asing, keberadaan dan kegiatan Orang Asing di (tempat). … Pelaksana : sebagaimana Surat Perintah terlampir 3. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tembusan: 1. … 2. … 3. dan seterusnya. Nama tempat, tanggal…bulan…tahun… Nama Jabatan, (Tanda tangan) Nama Lengkap MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd AGUS ANDRIANTO

(1) Pelaksana Pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang melaksanakan pengawasan lapangan terhadap Orang Asing harus mendapat surat perintah Pengawasan Keimigrasian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. (2) Dalam keadaan tertentu Pelaksana Pengawasan Keimigrasian dapat melakukan pengawasan lapangan tanpa dilengkapi surat perintah Pengawasan Keimigrasian. (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan temuan secara langsung oleh pelaksana Pengawasan Keimigrasian atas Orang Asing berupa: a. termasuk dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan; b. termasuk dalam daftar pencarian orang; atau c. sedang melakukan kegiatan yang patut diduga melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Pelaksana Pengawasan Keimigrasian dapat melaksanakan tugas pengawasan lapangan tanpa dilengkapi surat perintah Pengawasan Keimigrasian dengan prosedur sebagai berikut: a. melapor terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang mengenai adanya temuan di lapangan; b. pejabat yang berwenang menyetujui untuk dilaksanakan pengawasan lapangan tanpa dilengkapi surat perintah Pengawasan Keimigrasian; c. pelaksana Pengawasan Keimigrasian menyampaikan identitas kepada Orang Asing dan menjelaskan mengenai kegiatan pengawasan lapangan yang akan dilakukan; dan d. melakukan pengumpulan informasi, wawancara bahan keterangan, dan data di lapangan. (5) Dalam hal hasil pelaksanaan pengawasan lapangan terdapat temuan, pelaksana Pengawasan Keimigrasian melaksanakan prosedur sebagai berikut: a. membawa Orang Asing ke satuan kerjanya untuk menuangkan peristiwa dalam berita acara pemeriksaan; dan b. menerbitkan surat perintah Pengawasan Keimigrasian dalam keadaan mendesak di tanggal yang sama dengan tanggal dilaksanakannya pengawasan lapangan atau paling lambat 1 (satu) hari setelah dilaksanakannya pengawasan lapangan. (6) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan lapangan secara terbuka ditemukan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan penindakan Keimigrasian atau tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Dalam hal hasil pelaksanaan pengawasan lapangan tidak terdapat temuan, pelaksana Pengawasan Keimigrasian melaksanakan prosedur sebagai berikut: a. meminta informasi korespondensi dari Orang Asing; b. menerbitkan surat perintah Pengawasan Keimigrasian di tanggal yang sama dilaksanakannya Pengawasan Keimigrasian atau paling lambat 1 (satu) hari setelah dilaksanakannya Pengawasan Keimigrasian; dan c. Pejabat Imigrasi menyampaikan surat perintah Pengawasan Keimigrasian kepada Orang Asing. (8) Format surat perintah Pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dan surat perintah Pengawasan Keimigrasian dalam keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 2

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 3

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

BAB 1

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 2

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB 3

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB Keempat

Pasal 33

Pasal 34

BAB 1

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35