PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2022 tentang TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEBUDAYAAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

PERMEN Nomor 47 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB 1

Umum

Article 10

Correction

Pemberian Penghargaan oleh PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan usulan dari Menteri.

Article 11

Correction

(1) Usulan dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada PRESIDEN setelah dilakukan penilaian terhadap permohonan pemberian Penghargaan. (2) Menteri melakukan penilaian terhadap permohonan pemberian Penghargaan oleh PRESIDEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk tim penilai.

Article 12

(1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) bersifat independen. (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penilaian terhadap calon penerima Penghargaan. (3) Keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal yang terdiri atas unsur: a. praktisi Kebudayaan; b. akademisi; dan/atau c. pakar bidang Kebudayaan. (4) Jumlah keanggotaan tim penilai paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. (5) Jumlah keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan karakteristik calon penerima Penghargaan. (6) Pembentukan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Article 13

(1) Setiap Orang, kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan pemberian Penghargaan oleh PRESIDEN kepada Menteri. (2) Permohonan pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui gubernur atau bupati/walikota. (3) Pengajuan permohonan pemberian Penghargaan melalui gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan provinsi. (4) Pengajuan permohonan pemberian Penghargaan melalui bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan kabupaten/kota. (5) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan permohonan pemberian Penghargaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Article 14

Permohonan pemberian Penghargaan harus melampirkan dokumen persyaratan administratif berupa: a. identitas calon penerima Penghargaan; b. daftar riwayat hidup calon penerima Penghargaan oleh PRESIDEN; c. uraian dan bukti jasa serta kekaryaan yang relevan dengan jenis Penghargaan yang telah dihasilkan oleh calon penerima Penghargaan; dan d. syarat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB 2

Permohonan Pemberian Penghargaan

Article 13

Correction

(1) Setiap Orang, kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan pemberian Penghargaan oleh PRESIDEN kepada Menteri. (2) Permohonan pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui gubernur atau bupati/walikota. (3) Pengajuan permohonan pemberian Penghargaan melalui gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan provinsi. (4) Pengajuan permohonan pemberian Penghargaan melalui bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan kabupaten/kota. (5) Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan permohonan pemberian Penghargaan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Article 14

Permohonan pemberian Penghargaan harus melampirkan dokumen persyaratan administratif berupa: a. identitas calon penerima Penghargaan; b. daftar riwayat hidup calon penerima Penghargaan oleh PRESIDEN; c. uraian dan bukti jasa serta kekaryaan yang relevan dengan jenis Penghargaan yang telah dihasilkan oleh calon penerima Penghargaan; dan d. syarat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Article 15

(1) Direktorat Jenderal melakukan seleksi administratif berupa pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1). (2) Hasil seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keterangan: a. lengkap dan sesuai; atau b. belum lengkap dan/atau belum sesuai.

Article 16

(1) Dokumen persyaratan administratif yang dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, diserahkan kepada tim penilai untuk dilakukan penilaian. (2) Dalam hal dokumen persyaratan administratif dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, pengajuan permohonan usul pemberian Penghargaan dinyatakan tidak lolos seleksi administratif.

Article 17

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian berdasarkan hasil pengkajian. (2) Hasil penilaian dituangkan dalam berita acara penilaian dan ditandatangani oleh tim penilai. (3) Ketentuan mengenai instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB 3

Seleksi Administratif dan Penilaian

Article 15

Correction

(1) Direktorat Jenderal melakukan seleksi administratif berupa pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1). (2) Hasil seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keterangan: a. lengkap dan sesuai; atau b. belum lengkap dan/atau belum sesuai.

Article 16

(1) Dokumen persyaratan administratif yang dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, diserahkan kepada tim penilai untuk dilakukan penilaian. (2) Dalam hal dokumen persyaratan administratif dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, pengajuan permohonan usul pemberian Penghargaan dinyatakan tidak lolos seleksi administratif.

Article 17

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian berdasarkan hasil pengkajian. (2) Hasil penilaian dituangkan dalam berita acara penilaian dan ditandatangani oleh tim penilai. (3) Ketentuan mengenai instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Article 18

(1) Hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) disampaikan kepada Menteri. (2) Hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan Menteri dalam mengajukan usulan calon penerima Penghargaan oleh PRESIDEN.

Article 19

Pengajuan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) paling sedikit memuat: a. identitas calon penerima Penghargaan; b. daftar riwayat hidup diri calon penerima Penghargaan; c. uraian dan bukti jasa serta kekaryaan yang relevan dengan jenis Penghargaan yang telah dihasilkan oleh calon penerima Penghargaan; dan d. surat rekomendasi dari Menteri.

Article 20

Menteri mengajukan usulan calon penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada PRESIDEN melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 2

Penyebarluasan Informasi

Article 23

Correction

(1) Direktorat Jenderal melakukan penyebarluasan informasi mengenai rencana pemberian Penghargaan oleh Menteri kepada pemangku kepentingan dan masyarakat. (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui media massa, media elektronik, atau media komunikasi publik lainnya.

Article 24

Correction

(1) Setiap Orang, kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan pemberian Penghargaan oleh Menteri. (2) Permohonan pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal. (3) Permohonan Pemberian Penghargaan yang diajukan oleh Setiap Orang kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dapat dilakukan: a. melalui unit pelaksana teknis yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal; atau b. langsung kepada Direktur Jenderal dengan rekomendasi: 1) organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan provinsi atau kabupaten/kota; 2) perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; 3) Kedutaan Besar Republik INDONESIA di setiap negara; 4) organisasi media; 5) dewan Kebudayaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota; atau 6) organisasi kemasyarakatan yang menaungi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. (4) Permohonan Pemberian Penghargaan dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditandatangani oleh pimpinan lembaga atau pejabat yang ditunjuk.

Article 25

Permohonan pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus dilengkapi dokumen persyaratan administratif berupa: a. identitas calon penerima Penghargaan; b. daftar riwayat hidup atau profil calon penerima Penghargaan; c. uraian dan bukti karya, prestasi, dan kontribusi yang relevan dalam Pemajuan Kebudayaan; dan d. syarat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai kategori penerima Penghargaan.

BAB 3

Permohonan Pemberian Penghargaan

Article 24

Correction

(1) Setiap Orang, kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan pemberian Penghargaan oleh Menteri. (2) Permohonan pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal. (3) Permohonan Pemberian Penghargaan yang diajukan oleh Setiap Orang kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dapat dilakukan: a. melalui unit pelaksana teknis yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal; atau b. langsung kepada Direktur Jenderal dengan rekomendasi: 1) organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan provinsi atau kabupaten/kota; 2) perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal; 3) Kedutaan Besar Republik INDONESIA di setiap negara; 4) organisasi media; 5) dewan Kebudayaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota; atau 6) organisasi kemasyarakatan yang menaungi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat. (4) Permohonan Pemberian Penghargaan dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditandatangani oleh pimpinan lembaga atau pejabat yang ditunjuk.

Article 25

Permohonan pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus dilengkapi dokumen persyaratan administratif berupa: a. identitas calon penerima Penghargaan; b. daftar riwayat hidup atau profil calon penerima Penghargaan; c. uraian dan bukti karya, prestasi, dan kontribusi yang relevan dalam Pemajuan Kebudayaan; dan d. syarat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai kategori penerima Penghargaan.

Article 26

(1) Direktorat Jenderal melakukan seleksi administratif berupa pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1). (2) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kategori Penghargaan yang diusulkan. (3) Hasil seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keterangan: a. lengkap dan sesuai; atau b. belum lengkap dan/atau belum sesuai.

Article 27

(1) Dokumen persyaratan administratif yang dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a, diserahkan kepada tim penilai untuk dilakukan penilaian. (2) Dalam hal dokumen persyaratan administratif dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b, pengajuan permohonan usul pemberian Penghargaan dinyatakan tidak lolos seleksi administratif.

Article 28

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian berdasarkan hasil pengkajian. (2) Hasil penilaian dituangkan dalam berita acara penilaian dan ditandatangani oleh tim penilai. (3) Ketentuan mengenai instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB 3

Permohonan Pemberian Penghargaan

Article 33

Correction

(1) Setiap Orang dapat mengajukan permohonan pemberian Penghargaan oleh gubernur. (2) Permohonan pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada kepala organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan provinsi.

Article 34

Correction

Permohonan pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) harus dilengkapi dokumen persyaratan administratif berupa: a. identitas calon penerima Penghargaan; b. daftar riwayat hidup atau profil calon penerima Penghargaan; c. uraian dan bukti karya, prestasi, dan kontribusi yang relevan dalam Pemajuan Kebudayaan; dan d. syarat lain yang ditetapkan oleh gubernur sesuai kategori penerima Penghargaan.

Article 35

(1) Organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Kebudayaan provinsi melakukan seleksi administratif berupa pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1). (2) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kategori Penghargaan yang diusulkan. (3) Hasil seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keterangan: a. lengkap dan sesuai; atau b. belum lengkap dan/atau belum sesuai.

Article 36

(1) Dokumen persyaratan administratif yang dinyatakan lengkap dan sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, diserahkan kepada tim penilai untuk dilakukan penilaian. (2) Dalam hal dokumen persyaratan administratif dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b, pengajuan permohonan usul pemberian Penghargaan dinyatakan tidak lolos seleksi administratif.

Article 37

(1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian berdasarkan hasil pengkajian. (2) Hasil penilaian dituangkan dalam berita acara penilaian dan ditandatangani oleh tim penilai. (3) Ketentuan mengenai instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.

Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2022 tentang TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEBUDAYAAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

Article 9

BAB IV

BAB Kesatu

Article 10

Article 11

Article 12

BAB 1

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB 2

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB 3

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB 4

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Kedua

Article 21

Article 22

BAB 1

Article 21

Article 22

Article 23

BAB 2

Article 23

Article 24

Article 25

BAB 3

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

BAB 4

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

BAB 5

Article 29

BAB V

Article 39

Article 40

BAB Kesatu

Article 30

Article 31

BAB 1

Article 30

Article 31

Article 32

BAB 2

Article 32

Article 33