PERDA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang PENGEMBANGAN PRODUK PERTANIAN UNGGULAN YANG BERDAYA SAING DAN RAMAH LINGKUNGAN

PERDA Nomor 6 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENETAPAN KOMODITAS PRIORITAS PERTANIAN

Pasal 2

(1) Dalam mewujudkan Pengembangan Produk Pertanian Unggulan Yang Berdaya Saing dan Ramah Lingkungan perlu ditetapkan komoditas prioritas pertanian Daerah. (2) Komoditas prioritas pertanian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 3

BAB Kedua

Penerapan Norma Budidaya Tanaman yang Baik

Pasal 8

Koreksi

Penerapan norma budidaya tanaman yang baik diprioritaskan untuk: a. produk pertanian yang akan dipasarkan melalui pasar modern; b. produk pertanian yang akan diekspor; dan/atau c. produk pertanian yang menjadi bahan baku industri pengolahan.

Pasal 9

Koreksi

Kebijakan Penerapan Norma Budidaya Tanaman yang Baik meliputi: a. pengelolaan lahan; b. peningkatan kualitas benih/bibit; c. pengelolaan pengairan; d. pengendalian organisme pengganggu tanaman; dan e. penanganan panen.

Pasal 10

(1) Kebijakan pengelolaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam pengelolaan lahan agar memenuhi syarat keberlanjutan. (2) Strategi pengelolaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. meningkatkan penggunaan bahan organik; b. meningkatkan dan menjaga keseimbangan mikrobiologi tanah; dan c. meningkatkan kemampuan petani dalam mencatat sejarah perkembangan lahan usaha tani.

Pasal 11

(1) Kebijakan peningkatan kualitas benih/bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b bertujuan untuk lebih memanfaatkan benih berlabel dan memiliki jaminan mutu benih. (2) Strategi peningkatan kualitas benih/bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. meningkatkan jumlah penangkar yang bekerja sama dengan pengusaha benih/bibit; b. meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan registrasi usahanya dan menghindari penggunaan benih/bibit non label dan atau transgenik; dan c. meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan dan distribusi benih/bibit.

Pasal 12

(1) Kebijakan pengelolaan pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dimaksudkan untuk memperluas jangkauan pengairan berdasarkan partisipasi masyarakat melalui organisasi petani pemakai air. (2) Dalam hal belum terbentuk organisasi petani pemakai air, partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara langsung setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Desa atau Instansi yang mempunyai kewenangan pengelolaan daerah irigasi. (3) Strategi pengelolaan pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi: a. meningkatkan ketersediaan air yang berkualitas sehingga mampu menjangkau lahan usahatani yang lebih luas; b. meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi petani pemakai air dalam pengelolaan sumber daya air.

Pasal 13

(1) Kebijakan pengendalian organisme pengganggu tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf d bertujuan untuk mengendalikan perkembangan organisme pengganggu tanaman. (2) Strategi pengendalian organisme pengganggu tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prinsip pengendalian hama terpadu meliputi: a. budidaya tanaman sehat; b. pengamatan rutin; c. pelestarian musuh alami; dan d. pelatihan petani sebagai ahli pengendalian hama terpadu.

Pasal 14

(1) Kebijakan penanganan panen sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf e bertujuan untuk menekan kehilangan hasil panen dan mengurangi kerusakan produk pertanian. (2) Strategi penanganan panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. meningkatkan keterampilan pemanfaatan teknologi panen; dan b. meningkatkan fasilitas sarana panen.

BAB Ketiga

Penerapan Pengelolaan Pasca Panen yang Baik

Pasal 15

Koreksi

Kebijakan Penerapan Pengelolaan Pasca Panen yang Baik meliputi: a. penurunan kehilangan/kerusakan pasca panen; b. penempatan titik kumpul dan rumah kemas sesuai dengan SNI; dan c. registrasi dan sertifikasi rumah kemas.

Pasal 16

Koreksi

(1) Kebijakan penurunan kehilangan/kerusakan pasca panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a bertujuan untuk mengurangi kehilangan hasil pada saat pengumpulan, perontokan, pembersihan, pengupasan, trimming, sortasi, perendaman, pencelupan, pelilinan, pelayuan, pemeraman, fermentasi, penggulungan, penirisan, perajangan, pengepresan, pengawetan, pengkelasan, pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan hasil pertanian. (2) Strategi penurunan kehilangan/kerusakan produksi pasca panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. meningkatkan ketersediaan peralatan yang mampu menekan kehilangan hasil pada saat pasca panen; b. meningkatkan keterampilan petani dalam pemanfaatan teknologi pasca panen.

Pasal 17

(1) Kebijakan penempatan titik kumpul dan rumah kemas sesuai dengan SNI sebagiamana dimaksud pada Pasal 15 huruf b dimaksudkan untuk memberikan jaminan mutu terhadap produk pertanian yang dihasilkan. (2) Strategi penempatan titik kumpul dan rumah kemas sesuai dengan SNI sebagiamana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. meningkatkan jangkauan luas lahan yang dapat dilayani oleh titik kumpul dan rumah kemas; dan b. meningkatkan jumlah titik kumpul dan rumah kemas pada kawasan produksi.

Pasal 18

(1) Kebijakan penerapan registrasi dan sertifikasi rumah kemas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf c dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk khususnya untuk pasar internasional. (2) Strategi penerapan registrasi dan sertifikasi rumah kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. meningkatkan luas lahan yang mendapatkan alokasi registrasi kebun; b. meningkatkan luas lahan yang mendapatkan sertifikasi kebun; dan c. meningkatkan jumlah rumah kemas yang mendapatkan sertifikasi.

BAB Keempat

Pengembangan Sistem Pertanian Organik

Pasal 19

Koreksi

Kebijakan Pengembangan Sistem Pertanian Organik meliputi: a. penerapan sistem budidaya pertanian organik; b. penyiapan sarana produksi dan pengolahan pasca panen; c. sertifikasi organik dan uji mutu; dan d. pengendalian dan pengawaan penerapan sistem pertanian organik; e. Pembinaan pengembangan dan perlindungan terhadap pertanian kearifan lokal yang ramah lingkungan.

Pasal 20

Koreksi

(1) Kebijakan penerapan sistem budidaya pertanian organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pelaku usaha dalam melakukan praktik pertanian organik. (2) Strategi penerapan sistem budidaya pertanian organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. menumbuhkan kawasan potensial sesuai dengan zona agroekosistem untuk pengembangan kawasan pertanian organik; dan b. meningkatkan pelaksanaan bimbingan teknis sistem budidaya pertanian organik.

Pasal 21

(1) Kebijakan penyiapan sarana produksi dan pengolahan pasca panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian. (2) Strategi penyiapan sarana produksi dan pengolahan pasca panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. meningkatkan ketersediaan sarana produksi; b. meningkatkan ketersediaan sarana pengolahan pasca panen; dan c. meningkatkan keterampilan teknologi pengolahan pasca panen. (3) Dalam upaya strategi meningkatkan ketersediaan sarana produksi yang mendukung pengembangan sistem pertanian organik perlu dilakukan: a. Pembinaan, pengembangan dan perlindungan terhadap kelompok tani yang memproduksi pupuk organik. b. Pembinaan, pengembangan dan perlindungan terhadap kelompok tani yang memproduksi agen hayati, pestisida alami dan musuh alami hama penyakit tanaman.

Pasal 22

(1) Kebijakan sertifikasi organik dan uji mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dimaksudkan memberikan status yang jelas atas produk yang dihasilkan oleh petani sehingga memiliki daya telusur yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Strategi sertifikasi organik dan uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. meningkatkan dukungan legalitas lahan melalui registrasi kebun/lahan; dan b. meningkatkan dukungan legalitas produk melalui sertifikasi organik dan uji mutu.

Pasal 23

(1) Kebijakan pengendalian dan pengawasan penerapan sistem pertanian organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dimaksudkan untuk memberikan jaminan mutu atas produk yang dihasilkan. (2) Strategi pengendalian dan pengawasan penerapan sistem pertanian organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. meningkatkan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal sesuai dengan pedoman pengawasan internal; dan b. memberikan bimbingan kepada pengawas internal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan internal.

Pasal 24

(1) Kebijakan pembinaan, pengembangan dan perlindungan terhadap pertanian kearifan lokal yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf e dimaksudkan untuk memberikan pembinaan, pengembangan dan perlindugan terhadap potensi pertanian lokal. (2) Potensi pertanian lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua aspek potensi pertanian lokal dibidang tanaman pangan dan hortikultura antara lain padi varietas lokal, durian merah, nangka merah dan plasma nuftah lokal lainnya. (3) Strategi pembinaan pengembangan dan perlindungan terhadap potensi pertanian lokal meliputi: a. Mengidentifikasi dan menumbuhkan potensi pertanian lokal dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. b. Meningkatkan pelaksanaan bimbingan teknis pertanian terkait on farm sampai dengan off farm. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan pengembangan dan perlindungan terhadap pertanian kearifan lokal yang ramah lingkungan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB Kedelapan

Peningkatan Konsumsi dan Percepatan Ekspor

Pasal 35

Koreksi

Dalam rangka peningkatan konsumsi komoditas prioritas, Pemerintah Daerah melakukan promosi, kampanye, gerakan, dan sosialisasi.

Pasal 36

Koreksi

Kebijakan percepatan ekspor meliputi: a. peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk sesuai dengan persyaratan ekspor; b. pemenuhan persyaratan perkarantinaan sesuai dengan International Standar Phytosanitary Measures (ISPM); c. inisiasi rintisan ekspor produk pertanian; d. penyediaan dan fasilitasi informasi pasar internasional; e. penguatan jejaring kerja pemangku kepentingan produk pertanian.

Pasal 37

(1) Kebijakan peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk sesuai dengan persyaratan ekspor sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf a dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada pelaku usaha agar mampu menyusun rencana dan pola tanam sesuai dengan kebutuhan pasar dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan. (2) Strategi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk sesuai dengan persyaratan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. meningkatkan koordinasi perencanaan pola dan rencana tata tanam; dan b. meningkatkan koordinasi antar perwakilan kelompoktani, gabungan kelompok tani, dan organisasi petani pemakai air.

Pasal 38

(1) Kebijakan pemenuhan persyaratan perkarantinaan sesuai dengan ISPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf b dimaksudkan untuk menjadi pedoman pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh stasiun karantina tumbuhan. (2) Strategi pemenuhan persyaratan perkarantinaan sesuai dengan ISPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. meningkatkan Fasilitasi Nomor Pendaftaran Kebun/Lahan Usaha; b. meningkatkan Fasilitasi Uji Mutu Produk Pertanian; c. meningkatkan Fasilitasi Nomor Pendaftaran Rumah Kemas; d. meningkatkan Fasilitasi Sertifikat Keaslian; e. penyusunan Daftar Organisme Pengganggu Tanam ; f. meningkatkan Fasilitasi Areal Dengan Batasan Penggunaan Pestisida Rendah; g. meningkatkan Fasilitasi Areal Bebas Pestisida.

Pasal 39

(1) Kebijakan pemenuhan persyaratan ekspor produk pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standard WTO. (2) Strategi pemenuhan persyaratan ekspor produk pertanian dan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mengajukan permohonan nomor pencatatan (register) kebun/lahan usaha ke Dinas/ instansi yang berkompeten; b. melakukan pengamatan organisme pengganggu tanaman untuk bahan penyusunan daftar organisme pengganggu tanaman berserta cara penanggulangannya; c. melaksanakan notifikasi kebun/lahan usaha yang telah memiliki nomor register ke negara tujuan melalui Kementerian Pertanian; dan d. fasilitasi pemenuhan persyaratan ekspor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Kebijakan penyediaan dan fasilitasi informasi pasar internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d dimaksudkan untuk memberikan pilihan harga sesuai dengan klasifikasi barang. (2) Strategi penyediaan dan fasilitasi informasi pasar internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. meningkatkan pelayanan informasi harga pasar internasional; dan b. meningkatkan kemampuan petani untuk dapat mengkases informasi harga pasar internasional.

Pasal 41

(1) Kebijakan penguatan kerjasama antar pemangku kepentingan produk pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e dimaksudkan untuk memperkuat jejaring kerja antara petani dan pelaku usaha. (2) Strategi penguatan kerja sama pemangku kepentingan produk pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. meningkatkan koordinasi dalam rangka memperkuat kerjasama; dan b. meningkatkan komunikasi melalui monitoring dan evaluasi setiap tahapan kegiatan.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang PENGEMBANGAN PRODUK PERTANIAN UNGGULAN YANG BERDAYA SAING DAN RAMAH LINGKUNGAN

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Keempat

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kelima

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Keenam

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30