PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2023 tentang AKREDITASI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH

PERMEN Nomor 38 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB 1

Tujuan

Pasal 2

(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan dan/atau program pendidikan. (2) Penentuan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penilaian mutu layanan pendidikan pada satuan dan/atau program pendidikan kesetaraan. (3) Penilaian mutu layanan pada satuan pendidikan dan/atau program Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. (4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjaminan mutu eksternal terhadap layanan satuan dan/atau program pendidikan kesetaraan. (5) Penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bentuk akuntabilitas publik untuk melindungi kepentingan peserta didik dan masyarakat.

Pasal 3

(1) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap: a. satuan pendidikan anak usia dini; b. satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan c. program pendidikan kesetaraan. (2) Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup Taman Kanak-kanak, Raudhatul Athfal, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, atau bentuk lain yang sederajat. (3) Satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat. (4) Satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. (5) Program pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, atau bentuk lain yang sederajat yang meliputi program Paket A, program Paket B, program Paket C, dan bentuk lain yang sederajat, serta pendidikan kejuruan setara Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan yang berbentuk program Paket C Kejuruan.

BAB 2

Cakupan

Pasal 3

(1) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan terhadap: a. satuan pendidikan anak usia dini; b. satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan c. program pendidikan kesetaraan. (2) Satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup Taman Kanak-kanak, Raudhatul Athfal, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, atau bentuk lain yang sederajat. (3) Satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat. (4) Satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. (5) Program pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, atau bentuk lain yang sederajat yang meliputi program Paket A, program Paket B, program Paket C, dan bentuk lain yang sederajat, serta pendidikan kejuruan setara Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan yang berbentuk program Paket C Kejuruan.

Pasal 4

(1) Akreditasi dilakukan oleh BAN menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. (2) Instrumen dan kriteria Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BAN. (3) Dalam menyusun instrumen dan kriteria Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN berkoordinasi dengan unit yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan.

Pasal 5

(1) Instrumen dan kriteria Akreditasi disampaikan oleh BAN kepada Menteri untuk ditetapkan. (2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan untuk penetapan instrumen dan kriteria Akreditasi kepada unit yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan. (3) Dalam penetapan instrumen dan kriteria Akreditasi unit yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal terkait.

BAB Kedua

Akreditasi

Pasal 8

(1) Akreditasi Pertama Kali dilakukan terhadap: a. satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan baru; dan b. satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan yang belum memiliki status Akreditasi. (2) Satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengajukan Akreditasi untuk pertama kali kepada BAN paling lambat 2 (dua) tahun setelah mendapatkan izin pendirian. (3) Satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan izin pendirian lebih dari 2 (dua) tahun wajib mengajukan Akreditasi.

Pasal 9

(1) Akreditasi Pertama Kali dilakukan berdasarkan penilaian oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN. (2) Penilaian oleh asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian terhadap: a. dokumen permohonan Akreditasi; b. data dan informasi dari data pokok pendidikan atau education management information system; c. data dan informasi dari profil dan rapor satuan pendidikan; dan/atau d. data dan informasi dari hasil pemeriksaan lapangan. (3) Data pokok pendidikan merupakan pendataan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian. (4) Education management information system merupakan pendataan pendidikan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 10

(1) Hasil penilaian oleh asesor digunakan sebagai dasar bagi BAN untuk MENETAPKAN status Akreditasi dan peringkat Akreditasi. (2) Penetapan status Akreditasi dan peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan mengenai hasil penilaian. (3) Penjelasan mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan umpan balik bagi satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan untuk melakukan refleksi dan peningkatan mutu pendidikan. (4) Status Akreditasi dan peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk masa berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 11

BAN dapat mencabut status Akreditasi dan peringkat Akreditasi sebelum berakhirnya masa berlaku Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) apabila: a. satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, dan program pendidikan kesetaraan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar kepada Kementerian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama, dan/atau BAN; dan b. terjadi kasus yang membahayakan keamanan dan keselamatan warga satuan pendidikan yang disebabkan oleh kegagalan penyelenggaraan layanan pendidikan.

Pasal 12

(1) Dalam hal satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan mendapatkan status tidak terakreditasi, BAN memberi rekomendasi perbaikan. (2) Rekomendasi perbaikan disampaikan kepada satuan pendidikan dan/atau program kesetaraan dengan tembusan disampaikan kepada pemerintah daerah, Kementerian, dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. (3) Satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbaikan sesuai rekomendasi BAN. (4) Rekomendasi BAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh pemerintah daerah, Kementerian, atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pembinaan kepada satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan.

Pasal 13

(1) Satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) mengajukan Akreditasi kembali paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya status tidak terakreditasi. (2) Penilaian Akreditasi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh asesor yang ditugaskan BAN.

Pasal 14

(1) Dalam hal hasil penilaian Akreditasi kembali, satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan tetap mendapatkan status tidak terakreditasi, BAN melaporkan hasil Akreditasi kepada pemerintah daerah, Kementerian, atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. (2) Laporan BAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pemerintah daerah, Kementerian, atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama untuk melakukan penggabungan atau penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan.

BAB 1

Akreditasi Pertama Kali

Pasal 8

(1) Akreditasi Pertama Kali dilakukan terhadap: a. satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan baru; dan b. satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan yang belum memiliki status Akreditasi. (2) Satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengajukan Akreditasi untuk pertama kali kepada BAN paling lambat 2 (dua) tahun setelah mendapatkan izin pendirian. (3) Satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan izin pendirian lebih dari 2 (dua) tahun wajib mengajukan Akreditasi.

Pasal 9

(1) Akreditasi Pertama Kali dilakukan berdasarkan penilaian oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN. (2) Penilaian oleh asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian terhadap: a. dokumen permohonan Akreditasi; b. data dan informasi dari data pokok pendidikan atau education management information system; c. data dan informasi dari profil dan rapor satuan pendidikan; dan/atau d. data dan informasi dari hasil pemeriksaan lapangan. (3) Data pokok pendidikan merupakan pendataan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian. (4) Education management information system merupakan pendataan pendidikan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 10

(1) Hasil penilaian oleh asesor digunakan sebagai dasar bagi BAN untuk MENETAPKAN status Akreditasi dan peringkat Akreditasi. (2) Penetapan status Akreditasi dan peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan mengenai hasil penilaian. (3) Penjelasan mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan umpan balik bagi satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan untuk melakukan refleksi dan peningkatan mutu pendidikan. (4) Status Akreditasi dan peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk masa berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 11

BAN dapat mencabut status Akreditasi dan peringkat Akreditasi sebelum berakhirnya masa berlaku Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) apabila: a. satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, dan program pendidikan kesetaraan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar kepada Kementerian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama, dan/atau BAN; dan b. terjadi kasus yang membahayakan keamanan dan keselamatan warga satuan pendidikan yang disebabkan oleh kegagalan penyelenggaraan layanan pendidikan.

Pasal 12

(1) Dalam hal satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan mendapatkan status tidak terakreditasi, BAN memberi rekomendasi perbaikan. (2) Rekomendasi perbaikan disampaikan kepada satuan pendidikan dan/atau program kesetaraan dengan tembusan disampaikan kepada pemerintah daerah, Kementerian, dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. (3) Satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbaikan sesuai rekomendasi BAN. (4) Rekomendasi BAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh pemerintah daerah, Kementerian, atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pembinaan kepada satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan.

Pasal 13

(1) Satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) mengajukan Akreditasi kembali paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya status tidak terakreditasi. (2) Penilaian Akreditasi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh asesor yang ditugaskan BAN.

Pasal 14

(1) Dalam hal hasil penilaian Akreditasi kembali, satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan tetap mendapatkan status tidak terakreditasi, BAN melaporkan hasil Akreditasi kepada pemerintah daerah, Kementerian, atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. (2) Laporan BAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pemerintah daerah, Kementerian, atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama untuk melakukan penggabungan atau penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan.

Pasal 15

(1) Akreditasi Ulang dilakukan melalui mekanisme automasi. (2) Mekanisme automasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memantau dan menganalisis data dan informasi dari: a. profil dan rapor satuan pendidikan; dan b. data pokok pendidikan atau education management information system. (3) Pemantauan dan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menentukan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan mendapatkan perpanjangan status terakreditasi dengan peringkat Akreditasi yang sama. (4) Data dan informasi mengenai profil dan rapor satuan pendidikan dan data pokok pendidikan atau education management information system sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari Kementerian dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. (5) Satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan yang tidak memiliki data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penilaian dilakukan oleh asesor yang ditugaskan BAN melalui pemeriksaan lapangan.

Pasal 16

Akreditasi Ulang dilakukan pada tahun terakhir masa berlaku Akreditasi.

Pasal 17

(1) Dalam hal terdapat dugaan penurunan mutu pada satuan pendidikan dan/atau program kesetaraan berdasarkan: a. pemantauan dan analisis data; b. pengaduan masyarakat; dan/atau c. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, BAN dapat menugaskan asesor untuk melakukan penilaian melalui pemeriksaan lapangan. (2) Pemeriksaan terhadap satuan pendidikan dan/atau program kesetaraan yang terdapat dugaan penurunan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Pasal 18

(1) Dalam hal terdapat dugaan peningkatan mutu pada satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan berdasarkan: a. pemantauan dan analisis data; b. usulan dari satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan; dan/atau c. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, BAN dapat menugaskan asesor untuk melakukan penilaian melalui pemeriksaan lapangan. (2) Pemeriksaan terhadap satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan yang terdapat dugaan peningkatan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahun terakhir masa berlaku Akreditasi.

Pasal 19

(1) Hasil penilaian oleh asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk MENETAPKAN status Akreditasi Ulang dan peringkat Akreditasi Ulang. (2) Penetapan status Akreditasi Ulang dan peringkat Akreditasi Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan mengenai hasil penilaian. (3) Penjelasan mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan umpan balik bagi satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan untuk melakukan refleksi dan peningkatan mutu pendidikan. (4) Penetapan status Akreditasi ulang dan peringkat Akreditasi Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk masa berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 20

BAN dapat mencabut status Akreditasi Ulang dan peringkat Akreditasi Ulang sebelum berakhirnya masa berlaku Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) jika: a. satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, dan program pendidikan kesetaraan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar kepada Kementerian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama, dan/atau BAN; dan b. terjadi kasus yang membahayakan keamanan dan keselamatan warga satuan pendidikan yang disebabkan oleh kegagalan penyelenggaraan layanan pendidikan.

Pasal 21

(1) Dalam hal satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan mendapat status tidak terakreditasi berdasarkan hasil dari Akreditasi Ulang, BAN memberi rekomendasi perbaikan. (2) Rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan dengan tembusan disampaikan kepada pemerintah daerah, Kementerian, atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. (3) Satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbaikan sesuai rekomendasi BAN. (4) Rekomendasi BAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh pemerintah daerah, Kementerian, atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk melakukan pembinaan kepada satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan.

Pasal 22

(1) Satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) mengajukan Akreditasi kembali paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya status tidak terakreditasi hasil Akreditasi Ulang. (2) Penilaian Akreditasi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh asesor yang ditugaskan BAN. (3) Dalam hal hasil penilaian Akreditasi kembali, satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan tetap mendapatkan status tidak terakreditasi, BAN melaporkan hasil Akreditasi kepada pemerintah daerah, Kementerian, atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. (4) Laporan BAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh pemerintah daerah, Kementerian, atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk melakukan penggabungan atau penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan.

BAB 2

Akreditasi Ulang

Pasal 15

(1) Akreditasi Ulang dilakukan melalui mekanisme automasi. (2) Mekanisme automasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memantau dan menganalisis data dan informasi dari: a. profil dan rapor satuan pendidikan; dan b. data pokok pendidikan atau education management information system. (3) Pemantauan dan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menentukan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan mendapatkan perpanjangan status terakreditasi dengan peringkat Akreditasi yang sama. (4) Data dan informasi mengenai profil dan rapor satuan pendidikan dan data pokok pendidikan atau education management information system sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari Kementerian dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. (5) Satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan yang tidak memiliki data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penilaian dilakukan oleh asesor yang ditugaskan BAN melalui pemeriksaan lapangan.

Pasal 16

Akreditasi Ulang dilakukan pada tahun terakhir masa berlaku Akreditasi.

Pasal 17

(1) Dalam hal terdapat dugaan penurunan mutu pada satuan pendidikan dan/atau program kesetaraan berdasarkan: a. pemantauan dan analisis data; b. pengaduan masyarakat; dan/atau c. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, BAN dapat menugaskan asesor untuk melakukan penilaian melalui pemeriksaan lapangan. (2) Pemeriksaan terhadap satuan pendidikan dan/atau program kesetaraan yang terdapat dugaan penurunan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu.

Pasal 18

(1) Dalam hal terdapat dugaan peningkatan mutu pada satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan berdasarkan: a. pemantauan dan analisis data; b. usulan dari satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan; dan/atau c. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, BAN dapat menugaskan asesor untuk melakukan penilaian melalui pemeriksaan lapangan. (2) Pemeriksaan terhadap satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan yang terdapat dugaan peningkatan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada tahun terakhir masa berlaku Akreditasi.

Pasal 19

(1) Hasil penilaian oleh asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk MENETAPKAN status Akreditasi Ulang dan peringkat Akreditasi Ulang. (2) Penetapan status Akreditasi Ulang dan peringkat Akreditasi Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan mengenai hasil penilaian. (3) Penjelasan mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan umpan balik bagi satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan untuk melakukan refleksi dan peningkatan mutu pendidikan. (4) Penetapan status Akreditasi ulang dan peringkat Akreditasi Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk masa berlaku selama 5 (lima) tahun.

Pasal 20

BAN dapat mencabut status Akreditasi Ulang dan peringkat Akreditasi Ulang sebelum berakhirnya masa berlaku Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) jika: a. satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, dan program pendidikan kesetaraan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar kepada Kementerian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama, dan/atau BAN; dan b. terjadi kasus yang membahayakan keamanan dan keselamatan warga satuan pendidikan yang disebabkan oleh kegagalan penyelenggaraan layanan pendidikan.

Pasal 21

(1) Dalam hal satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan mendapat status tidak terakreditasi berdasarkan hasil dari Akreditasi Ulang, BAN memberi rekomendasi perbaikan. (2) Rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan dengan tembusan disampaikan kepada pemerintah daerah, Kementerian, atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. (3) Satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbaikan sesuai rekomendasi BAN. (4) Rekomendasi BAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh pemerintah daerah, Kementerian, atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk melakukan pembinaan kepada satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan.

Pasal 22

(1) Satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) mengajukan Akreditasi kembali paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya status tidak terakreditasi hasil Akreditasi Ulang. (2) Penilaian Akreditasi kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh asesor yang ditugaskan BAN. (3) Dalam hal hasil penilaian Akreditasi kembali, satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan tetap mendapatkan status tidak terakreditasi, BAN melaporkan hasil Akreditasi kepada pemerintah daerah, Kementerian, atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. (4) Laporan BAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh pemerintah daerah, Kementerian, atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk melakukan penggabungan atau penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan.

BAB 1

Kedudukan dan Keanggotaan BAN

Pasal 24

(1) BAN merupakan badan nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Dalam melaksanakan tugasnya BAN bersifat mandiri dan profesional. (3) Anggota BAN berjumlah gasal paling sedikit 13 (tiga belas) orang dan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang. (4) Dalam melaksanakan tugas BAN dapat dibantu oleh BAN Provinsi.

Pasal 25

(1) Susunan keanggotaan BAN terdiri atas: a. ketua merangkap anggota; b. sekretaris merangkap anggota; c. ketua kelompok kerja pendidikan anak usia dini merangkap anggota; d. ketua kelompok kerja pendidikan dasar dan menengah merangkap anggota; dan e. anggota. (2) Ketua, sekretaris, dan ketua kelompok kerja dipilih dari dan oleh anggota BAN berdasarkan suara terbanyak. (3) Ketua, sekretaris, dan ketua kelompok kerja terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Pasal 26

(1) BAN mempunyai tugas: a. mengembangkan instrumen Akreditasi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; b. memantau pencapaian Standar Nasional Pendidikan melalui pelaksanaan Akreditasi; c. melaporkan hasil pencapaian Standar Nasional Pendidikan secara nasional berdasarkan hasil Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Menteri; d. mengembangkan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan evaluasi hasil pencapaian Standar Nasional Pendidikan secara nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf c sebagai rekomendasi penetapan Standar Nasional Pendidikan oleh Menteri; dan e. memberikan umpan balik kepada satuan pendidikan dan pemerintah daerah terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk mendorong pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN mempunyai fungsi: a. menyusun tata kelola BAN dan BAN Provinsi; dan b. mengangkat keanggotaan BAN Provinsi. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, serta mematuhi nilai kejujuran, profesionalitas, dan objektivitas.

Pasal 27

Dalam menjalankan tugasnya, BAN dapat mengangkat tim ahli, tim asesor, dan tim ad hoc sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

(1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, BAN juga melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi sistem pendidikan oleh lembaga mandiri terhadap penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan dalam mencapai Standar Nasional Pendidikan. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan data peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan kesetaraan. (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari profil dan rapor pendidikan, data pokok Pendidikan, education management information system, dan hasil Akreditasi. (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) tahun, menyeluruh, transparan, dan sistemik. (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. identifikasi akar permasalahan sistem pendidikan; dan b. rekomendasi perbaikan sistem pendidikan.

Pasal 29

(1) Pengembangan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d dilakukan dalam bentuk rekomendasi kepada Menteri. (2) Penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan unit yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan. (3) Penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) tahun atau berdasarkan permintaan Menteri.

Pasal 30

(1) Tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang. (2) Uraian tugas Tim ahli ditetapkan oleh Ketua BAN. (3) Tim ahli bekerja secara penuh waktu. (4) Pemilihan tim ahli dilakukan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Ketua BAN. (5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas anggota BAN. (6) Ketua BAN melaporkan hasil seleksi tim ahli kepada Kepala dari unit yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan untuk ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BAN. (7) Masa jabatan tim ahli selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali apabila berkinerja baik. (8) Tim ahli dapat diusulkan untuk diberhentikan jika memiliki kinerja, integritas, dan/atau dedikasi yang kurang memadai.

Pasal 31

(1) Tim asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugaskan oleh BAN. (2) Persyaratan, tugas, dan fungsi asesor diatur dalam pedoman pelaksanaan Akreditasi yang ditetapkan oleh ketua BAN melalui rapat pleno BAN.

Pasal 32

(1) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan oleh ketua BAN melalui rapat pleno. (2) Tim ad hoc bersifat sementara dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. (3) Tim ad hoc memiliki keahlian dan kepakaran sesuai dengan topik yang akan dibahas, dikaji, dan didalami yang diperlukan oleh BAN. (4) Tim ad hoc bertugas membantu perumusan bahan kebijakan Akreditasi melalui pembahasan, pengkajian, dan pendalaman topik tertentu.

Pasal 33

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BAN didukung oleh sekretariat BAN. (2) Sekretariat BAN dipimpin oleh Kepala. (3) Kepala Sekretariat BAN dijabat oleh Sekretaris unit yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen. (4) Pengelolaan operasional harian sekretariat BAN dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan bendahara pengeluaran pembantu yang diangkat oleh kuasa pengguna anggaran. (5) Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh staf sekretariat BAN yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

BAB 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 26

(1) BAN mempunyai tugas: a. mengembangkan instrumen Akreditasi berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; b. memantau pencapaian Standar Nasional Pendidikan melalui pelaksanaan Akreditasi; c. melaporkan hasil pencapaian Standar Nasional Pendidikan secara nasional berdasarkan hasil Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Menteri; d. mengembangkan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan evaluasi hasil pencapaian Standar Nasional Pendidikan secara nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf c sebagai rekomendasi penetapan Standar Nasional Pendidikan oleh Menteri; dan e. memberikan umpan balik kepada satuan pendidikan dan pemerintah daerah terhadap hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk mendorong pemenuhan Standar Nasional Pendidikan. (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN mempunyai fungsi: a. menyusun tata kelola BAN dan BAN Provinsi; dan b. mengangkat keanggotaan BAN Provinsi. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, serta mematuhi nilai kejujuran, profesionalitas, dan objektivitas.

Pasal 27

Dalam menjalankan tugasnya, BAN dapat mengangkat tim ahli, tim asesor, dan tim ad hoc sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

(1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, BAN juga melakukan evaluasi terhadap sistem pendidikan. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi sistem pendidikan oleh lembaga mandiri terhadap penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan dalam mencapai Standar Nasional Pendidikan. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan data peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan kesetaraan. (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari profil dan rapor pendidikan, data pokok Pendidikan, education management information system, dan hasil Akreditasi. (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) tahun, menyeluruh, transparan, dan sistemik. (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. identifikasi akar permasalahan sistem pendidikan; dan b. rekomendasi perbaikan sistem pendidikan.

Pasal 29

(1) Pengembangan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d dilakukan dalam bentuk rekomendasi kepada Menteri. (2) Penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan unit yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan. (3) Penyusunan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) tahun atau berdasarkan permintaan Menteri.

Pasal 30

(1) Tim ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang. (2) Uraian tugas Tim ahli ditetapkan oleh Ketua BAN. (3) Tim ahli bekerja secara penuh waktu. (4) Pemilihan tim ahli dilakukan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh Ketua BAN. (5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas anggota BAN. (6) Ketua BAN melaporkan hasil seleksi tim ahli kepada Kepala dari unit yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan untuk ditetapkan oleh Kepala Sekretariat BAN. (7) Masa jabatan tim ahli selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali apabila berkinerja baik. (8) Tim ahli dapat diusulkan untuk diberhentikan jika memiliki kinerja, integritas, dan/atau dedikasi yang kurang memadai.

Pasal 31

(1) Tim asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari tenaga profesional yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dan ditugaskan oleh BAN. (2) Persyaratan, tugas, dan fungsi asesor diatur dalam pedoman pelaksanaan Akreditasi yang ditetapkan oleh ketua BAN melalui rapat pleno BAN.

Pasal 32

(1) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan oleh ketua BAN melalui rapat pleno. (2) Tim ad hoc bersifat sementara dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. (3) Tim ad hoc memiliki keahlian dan kepakaran sesuai dengan topik yang akan dibahas, dikaji, dan didalami yang diperlukan oleh BAN. (4) Tim ad hoc bertugas membantu perumusan bahan kebijakan Akreditasi melalui pembahasan, pengkajian, dan pendalaman topik tertentu.

Pasal 33

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BAN didukung oleh sekretariat BAN. (2) Sekretariat BAN dipimpin oleh Kepala. (3) Kepala Sekretariat BAN dijabat oleh Sekretaris unit yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen. (4) Pengelolaan operasional harian sekretariat BAN dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan bendahara pengeluaran pembantu yang diangkat oleh kuasa pengguna anggaran. (5) Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh staf sekretariat BAN yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 34

(1) Persyaratan menjadi anggota BAN: a. warga negara INDONESIA; b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran; c. sehat jasmani dan rohani; d. berkelakuan baik; e. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; f. bagi ASN, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. tidak merangkap jabatan struktural di lembaga pemerintah; h. tidak merangkap sebagai pimpinan satuan pendidikan; dan i. tidak merangkap sebagai pengurus partai atau organisasi politik. (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BAN harus: a. ahli di bidang evaluasi pendidikan, kurikulum, manajemen pendidikan, atau bidang lain yang relevan; dan b. profesional/praktisi dengan kepakaran, wawasan, dan pengalaman yang relevan.

BAB 4

Seleksi

Pasal 35

(1) Pemilihan anggota BAN dilakukan oleh tim seleksi. (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sekretaris jenderal; b. kepala dan sekretaris dari unit yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan; c. direktur jenderal dan sekretaris dari unit yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; dan d. direktur jenderal dan sekretaris dari unit yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan vokasi. (3) Menteri dapat menambahkan pihak lain yang relevan sebagai anggota tim seleksi. (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 36

(1) Tim seleksi mengusulkan calon anggota BAN terpilih kepada Menteri. (2) Menteri MENETAPKAN Anggota BAN terpilih dengan Keputusan Menteri.

Pasal 37

(1) Masa jabatan anggota BAN selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (2) Dalam hal pemilihan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota BAN periode berjalan paling banyak 12 (dua belas) orang untuk dapat diangkat kembali.

Pasal 38

(1) Anggota BAN berhenti karena: a. berakhirnya masa jabatan; b. mengundurkan diri; c. diberhentikan; atau d. meninggal dunia. (2) Anggota BAN dapat diusulkan untuk diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika: a. tidak sehat jasmani dan/atau rohani; b. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; c. menduduki jabatan struktural di lembaga pemerintah, pimpinan satuan pendidikan, dan/atau pengurus partai atau organisasi politik; d. memiliki kinerja, integritas, dan/atau dedikasi yang kurang memadai; atau e. alasan lain yang menyebabkan anggota tidak dapat menjalankan tugas. (3) Usulan pemberhentian anggota BAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Kepala unit yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan kepada Menteri.

Pasal 39

Menteri dapat mengangkat pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d sampai dengan berakhirnya sisa jabatan keanggotaan BAN yang sedang berjalan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seleksi Anggota BAN yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 577), tetap dinyatakan sah. (2) Penetapan Anggota BAN dan pelaksanaan tugasnya wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 56

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Anggota BAN Sekolah/Madrasah Provinsi dan BAN Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Provinsi yang masih menjabat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 577), tetap menjalankan tugasnya sebagai anggota BAN Provinsi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 57

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. mekanisme dan instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2025; dan b. mekanisme dan instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah dan Program Pendidikan Kesetaraan pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 58

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, bagi satuan pendidikan dan/atau program pendidikan kesetaraan yang telah mendapatkan izin pendirian lebih dari 2 tahun sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, wajib mengajukan Akreditasi paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 59

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 577), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2023 MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, ttd NADIEM ANWAR MAKARIM Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Mei 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ASEP N. MULYANA