PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perdagangan

PERMEN Nomor 28 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERDAGANGAN

Pasal 3

UPT bidang pengembangan sumber daya manusia perdagangan terdiri atas: a. Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan; b. Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu; dan c. Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Metrologi, Mutu, dan Jasa Perdagangan.

Pasal 4

(1) Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan. (2) Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 5

(1) Pembinaan teknis dan administrasi Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan. (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan bidang pengembangan kompetensi aparatur perdagangan dilaksanakan secara operasional oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan. (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan bidang pengembangan kompetensi nonaparatur perdagangan dilaksanakan secara operasional oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan. (4) Pembinaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara operasional oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan.

Pasal 6

Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kompetensi aparatur dan nonaparatur perdagangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pengembangan kompetensi aparatur dan nonaparatur perdagangan; b. penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur dan nonaparatur perdagangan; c. pelaksanaan penyiapan bahan kurikulum, media pembelajaran, dan informasi; d. pelaksanaan promosi dan kerja sama pengembangan kompetensi aparatur dan nonaparatur perdagangan; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur dan nonaparatur perdagangan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan.

Pasal 8

Susunan organisasi Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kerja sama, hubungan masyarakat, barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, serta fasilitasi reformasi birokrasi, kepatuhan internal, dan manajemen risiko di lingkungan Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan.

Pasal 10

(1) Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan. (2) Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 11

Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu mempunyai tugas melaksanakan pelatihan bagi sumber daya manusia aparatur bidang metrologi dan mutu.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pelatihan aparatur bidang metrologi dan mutu; b. penyelenggaraan pelatihan aparatur bidang metrologi dan mutu; c. pelaksanaan penyiapan bahan kurikulum, media pembelajaran, dan informasi; d. pelaksanaan promosi dan kerja sama pelatihan aparatur bidang metrologi dan mutu; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelatihan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu.

Pasal 13

Susunan organisasi Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 14

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kerja sama, hubungan masyarakat, barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, serta fasilitasi reformasi birokrasi, kepatuhan internal, dan manajemen risiko di lingkungan Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu.

Pasal 15

(1) Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Metrologi, Mutu, dan Jasa Perdagangan merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan. (2) Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Metrologi, Mutu, dan Jasa Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 16

Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Metrologi, Mutu, dan Jasa Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan bagi sumber daya manusia bidang metrologi, mutu, dan jasa perdagangan untuk dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Metrologi, Mutu, dan Jasa Perdagangan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pelatihan sumber daya manusia bidang metrologi, mutu, dan jasa perdagangan; b. penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia bidang metrologi, mutu, dan jasa perdagangan; c. pelaksanaan penyiapan bahan kurikulum, media pembelajaran, dan informasi; d. pelaksanaan promosi dan kerja sama pelatihan sumber daya manusia bidang metrologi, mutu, dan jasa perdagangan; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelatihan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Metrologi, Mutu, dan Jasa Perdagangan.

Pasal 18

Susunan organisasi Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Metrologi, Mutu, dan Jasa Perdagangan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 19

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kerja sama, hubungan masyarakat, barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, serta fasilitasi reformasi birokrasi, kepatuhan internal, dan manajemen risiko di lingkungan Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Metrologi, Mutu, dan Jasa Perdagangan.

BAB Kedua

Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan

Pasal 4

(1) Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan. (2) Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 5

(1) Pembinaan teknis dan administrasi Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan. (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan bidang pengembangan kompetensi aparatur perdagangan dilaksanakan secara operasional oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Perdagangan. (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan bidang pengembangan kompetensi nonaparatur perdagangan dilaksanakan secara operasional oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan. (4) Pembinaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara operasional oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan.

Pasal 6

Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kompetensi aparatur dan nonaparatur perdagangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pengembangan kompetensi aparatur dan nonaparatur perdagangan; b. penyelenggaraan pengembangan kompetensi aparatur dan nonaparatur perdagangan; c. pelaksanaan penyiapan bahan kurikulum, media pembelajaran, dan informasi; d. pelaksanaan promosi dan kerja sama pengembangan kompetensi aparatur dan nonaparatur perdagangan; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur dan nonaparatur perdagangan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan.

Pasal 8

Susunan organisasi Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kerja sama, hubungan masyarakat, barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, serta fasilitasi reformasi birokrasi, kepatuhan internal, dan manajemen risiko di lingkungan Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan.

BAB Keempat

Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Metrologi, Mutu, dan Jasa Perdagangan

Pasal 15

(1) Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Metrologi, Mutu, dan Jasa Perdagangan merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan. (2) Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Metrologi, Mutu, dan Jasa Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 16

Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Metrologi, Mutu, dan Jasa Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan bagi sumber daya manusia bidang metrologi, mutu, dan jasa perdagangan untuk dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Metrologi, Mutu, dan Jasa Perdagangan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pelatihan sumber daya manusia bidang metrologi, mutu, dan jasa perdagangan; b. penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia bidang metrologi, mutu, dan jasa perdagangan; c. pelaksanaan penyiapan bahan kurikulum, media pembelajaran, dan informasi; d. pelaksanaan promosi dan kerja sama pelatihan sumber daya manusia bidang metrologi, mutu, dan jasa perdagangan; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelatihan; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Metrologi, Mutu, dan Jasa Perdagangan.

Pasal 18

Susunan organisasi Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Metrologi, Mutu, dan Jasa Perdagangan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 19

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kerja sama, hubungan masyarakat, barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, serta fasilitasi reformasi birokrasi, kepatuhan internal, dan manajemen risiko di lingkungan Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Metrologi, Mutu, dan Jasa Perdagangan.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KEMETROLOGIAN DAN STANDARDISASI METROLOGI LEGAL

Pasal 20

UPT bidang kemetrologian dan standardisasi metrologi legal di lingkungan Kementerian terdiri atas: a. Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan; b. Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal; dan c. Balai Standardisasi Metrologi Legal.

Pasal 21

(1) Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. (2) Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 22

Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi tipe alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan, pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan yang memerlukan penanganan khusus, serta penelaahan metode pengukuran dan pengujian alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan.

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pengujian alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan; b. pelaksanaan evaluasi tipe alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan; c. pelaksanaan tera dan tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan yang memerlukan penanganan khusus; d. pelaksanaan penelaahan metode pengukuran dan pengujian alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan dalam rangka evaluasi tipe dan tera atau tera ulang; e. pelaksanaan penerapan dan peningkatan mutu pelayanan Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan; f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan. (2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan dapat menyelenggarakan fungsi pelaksanaan tera dan tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan tertentu yang belum dapat dilaksanakan oleh Unit Metrologi Legal.

Pasal 24

Susunan organisasi Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 25

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kerja sama, hubungan masyarakat, barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, serta fasilitasi reformasi birokrasi, kepatuhan internal, dan manajemen risiko di lingkungan Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan.

Pasal 26

(1) Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. (2) Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 27

Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan standar ukuran metrologi legal milik Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal, verifikasi standar ukuran metrologi legal dan kalibrasi, penerapan sistem mutu, serta penelahaan standar ukuran dan pengelolaan standar ukuran.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pengelolaan standar ukuran metrologi legal; b. pelaksanaan pengelolaan standar ukuran metrologi legal tingkat 1 (satu), standar ukuran metrologi legal tingkat 2 (dua), standar ukuran metrologi legal tingkat 3 (tiga), dan standar ukuran metrologi legal tingkat 4 (empat); c. pelaksanaan verifikasi standar ukuran metrologi legal dan kalibrasi; d. pelaksanaan penelaahan standar ukuran metrologi legal dan pengelolaan standar ukuran; e. pelaksanaan penerapan dan peningkatan mutu pelayanan Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal; f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal.

Pasal 29

Susunan organisasi Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 30

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kerja sama, hubungan masyarakat, barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, serta fasilitasi reformasi birokrasi, kepatuhan internal, dan manajemen risiko di lingkungan Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal.

Pasal 31

(1) Balai Standardisasi Metrologi Legal merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. (2) Balai Standardisasi Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 32

Balai Standardisasi Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan standar ukuran metrologi legal milik Balai Standardisasi Metrologi Legal, verifikasi standar ukuran metrologi legal di wilayah kerjanya, penerapan sistem mutu, fasilitasi kegiatan metrologi legal, kegiatan teknis dukungan di bidang metrologi legal, bimbingan teknis, dan pengawasan metrologi legal.

Pasal 33

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Balai Standardisasi Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran standardisasi metrologi legal; b. pelaksanaan pengelolaan standar satuan ukuran metrologi legal tingkat 2 (dua), standar satuan ukuran metrologi legal tingkat 3 (tiga), dan standar satuan ukuran metrologi legal tingkat 4 (empat); c. pelaksanaan verifikasi dan jaminan kesesuaian hasil pengukuran standar ukuran metrologi legal; d. pelaksanaan fasilitasi kegiatan metrologi legal; e. pelaksanaan kegiatan teknis pemberian dukungan di bidang metrologi legal; f. pelaksanaan penerapan dan peningkatan sistem mutu pelayanan Balai Standardisasi Metrologi Legal; g. pelaksanaan bimbingan teknis bidang metrologi legal; h. pelaksanaan pengawasan metrologi legal, tindak lanjut hasil pengawasan, dan penyidikan hasil pengawasan metrologi legal; i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan Balai Standardisasi Metrologi Legal; dan j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Standardisasi Metrologi Legal. (2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Standardisasi Metrologi Legal dapat menyelenggarakan fungsi pelaksanaan tera dan tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan tertentu yang belum dapat dilaksanakan oleh Unit Metrologi Legal.

Pasal 34

Susunan organisasi Balai Standardisasi Metrologi Legal terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 35

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kerja sama, hubungan masyarakat, barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, serta fasilitasi reformasi birokrasi, kepatuhan internal, dan manajemen risiko di lingkungan Balai Standardisasi Metrologi Legal.

Pasal 36

Balai Standardisasi Metrologi Legal terdiri atas 4 (empat) balai regional yaitu: a. Balai Regional I; b. Balai Regional II; c. Balai Regional III; dan d. Balai Regional IV.

BAB Kedua

Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan

Pasal 21

(1) Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. (2) Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 22

Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi tipe alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan, pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan yang memerlukan penanganan khusus, serta penelaahan metode pengukuran dan pengujian alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan.

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pengujian alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan; b. pelaksanaan evaluasi tipe alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan; c. pelaksanaan tera dan tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan yang memerlukan penanganan khusus; d. pelaksanaan penelaahan metode pengukuran dan pengujian alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan dalam rangka evaluasi tipe dan tera atau tera ulang; e. pelaksanaan penerapan dan peningkatan mutu pelayanan Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan; f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan. (2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan dapat menyelenggarakan fungsi pelaksanaan tera dan tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan tertentu yang belum dapat dilaksanakan oleh Unit Metrologi Legal.

Pasal 24

Susunan organisasi Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 25

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kerja sama, hubungan masyarakat, barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, serta fasilitasi reformasi birokrasi, kepatuhan internal, dan manajemen risiko di lingkungan Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan.

BAB Ketiga

Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal

Pasal 26

(1) Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. (2) Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 27

Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan standar ukuran metrologi legal milik Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal, verifikasi standar ukuran metrologi legal dan kalibrasi, penerapan sistem mutu, serta penelahaan standar ukuran dan pengelolaan standar ukuran.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pengelolaan standar ukuran metrologi legal; b. pelaksanaan pengelolaan standar ukuran metrologi legal tingkat 1 (satu), standar ukuran metrologi legal tingkat 2 (dua), standar ukuran metrologi legal tingkat 3 (tiga), dan standar ukuran metrologi legal tingkat 4 (empat); c. pelaksanaan verifikasi standar ukuran metrologi legal dan kalibrasi; d. pelaksanaan penelaahan standar ukuran metrologi legal dan pengelolaan standar ukuran; e. pelaksanaan penerapan dan peningkatan mutu pelayanan Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal; f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal.

Pasal 29

Susunan organisasi Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 30

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kerja sama, hubungan masyarakat, barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, serta fasilitasi reformasi birokrasi, kepatuhan internal, dan manajemen risiko di lingkungan Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal.

BAB Keempat

Balai Standardisasi Metrologi Legal

Pasal 31

(1) Balai Standardisasi Metrologi Legal merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. (2) Balai Standardisasi Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 32

Balai Standardisasi Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan standar ukuran metrologi legal milik Balai Standardisasi Metrologi Legal, verifikasi standar ukuran metrologi legal di wilayah kerjanya, penerapan sistem mutu, fasilitasi kegiatan metrologi legal, kegiatan teknis dukungan di bidang metrologi legal, bimbingan teknis, dan pengawasan metrologi legal.

Pasal 33

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Balai Standardisasi Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran standardisasi metrologi legal; b. pelaksanaan pengelolaan standar satuan ukuran metrologi legal tingkat 2 (dua), standar satuan ukuran metrologi legal tingkat 3 (tiga), dan standar satuan ukuran metrologi legal tingkat 4 (empat); c. pelaksanaan verifikasi dan jaminan kesesuaian hasil pengukuran standar ukuran metrologi legal; d. pelaksanaan fasilitasi kegiatan metrologi legal; e. pelaksanaan kegiatan teknis pemberian dukungan di bidang metrologi legal; f. pelaksanaan penerapan dan peningkatan sistem mutu pelayanan Balai Standardisasi Metrologi Legal; g. pelaksanaan bimbingan teknis bidang metrologi legal; h. pelaksanaan pengawasan metrologi legal, tindak lanjut hasil pengawasan, dan penyidikan hasil pengawasan metrologi legal; i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan Balai Standardisasi Metrologi Legal; dan j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Standardisasi Metrologi Legal. (2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Standardisasi Metrologi Legal dapat menyelenggarakan fungsi pelaksanaan tera dan tera ulang alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan tertentu yang belum dapat dilaksanakan oleh Unit Metrologi Legal.

Pasal 34

Susunan organisasi Balai Standardisasi Metrologi Legal terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 35

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kerja sama, hubungan masyarakat, barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, serta fasilitasi reformasi birokrasi, kepatuhan internal, dan manajemen risiko di lingkungan Balai Standardisasi Metrologi Legal.

Pasal 36

Balai Standardisasi Metrologi Legal terdiri atas 4 (empat) balai regional yaitu: a. Balai Regional I; b. Balai Regional II; c. Balai Regional III; dan d. Balai Regional IV.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU

Pasal 37

UPT bidang standardisasi dan pengendalian mutu di lingkungan Kementerian terdiri atas: a. Balai Pengujian Mutu Barang; b. Balai Kalibrasi; dan c. Balai Sertifikasi.

Pasal 38

(1) Balai Pengujian Mutu Barang merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. (2) Balai Pengujian Mutu Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 39

Balai Pengujian Mutu Barang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis pengujian mutu barang, pelayanan penyelenggaraan uji profisiensi pengujian, pelayanan pengambilan contoh, serta pemeliharaan dan pengembangan jasa pengujian.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Balai Pengujian Mutu Barang menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengujian mutu barang; b. pelaksanaan pelayanan teknis pengujian mutu barang, pelayanan pengambilan contoh pengujian, dan pelayanan penyelenggaraan uji profisiensi pengujian; c. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan jasa pengujian; d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengujian; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pengujian Mutu Barang.

Pasal 41

Susunan organisasi Balai Pengujian Mutu Barang terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 42

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kerja sama, hubungan masyarakat, barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, serta fasilitasi reformasi birokrasi, kepatuhan internal, dan manajemen risiko di lingkungan Balai Pengujian Mutu Barang.

Pasal 43

(1) Balai Kalibrasi merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. (2) Balai Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 44

Balai Kalibrasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis kalibrasi alat ukur besaran, pelayanan penyelenggaraan uji profisiensi kalibrasi, serta pemeliharaan dan pengembangan jasa kalibrasi dan penyelenggara uji profisiensi.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Balai Kalibrasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pelayanan kalibrasi; b. pemberian pelayanan teknis kalibrasi; c. pemberian pelayanan penyelenggaraan uji profisiensi kalibrasi; d. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan jasa kalibrasi dan penyelenggaraan uji profisiensi; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan kalibrasi; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Kalibrasi.

Pasal 46

Susunan organisasi Balai Kalibrasi terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 47

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kerja sama, hubungan masyarakat, barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, serta fasilitasi reformasi birokrasi, kepatuhan internal, dan manajemen risiko di lingkungan Balai Kalibrasi.

Pasal 48

(1) Balai Sertifikasi merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. (2) Balai Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 49

Balai Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan sertifikasi serta pemeliharaan dan pengembangan jasa sertifikasi.

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Balai Sertifikasi menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pelayanan sertifikasi; b. pelaksanaan pelayanan teknis sertifikasi; c. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan jasa sertifikasi; d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan sertifikasi; dan e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Sertifikasi.

Pasal 51

Susunan organisasi Balai Sertifikasi terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 52

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kerja sama, hubungan masyarakat, barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, serta fasilitasi reformasi birokrasi, kepatuhan internal, dan manajemen risiko di lingkungan Balai Sertifikasi.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGAWASAN

Pasal 53

(1) UPT bidang pengawasan di lingkungan Kementerian yaitu Balai Pengawasan Tertib Niaga. (2) Balai Pengawasan Tertib Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. (3) Balai Pengawasan Tertib Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 54

Balai Pengawasan Tertib Niaga mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan tata niaga impor di luar kawasan pabean dan pengawasan kegiatan distribusi barang, penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, perdagangan barang yang diatur, dan perizinan berusaha di bidang perdagangan, dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang perdagangan.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Balai Pengawasan Tertib Niaga menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pengawasan tertib niaga; b. pemeriksaan dan pengawasan tata niaga impor di luar kawasan pabean; c. pelaksanaan pengawasan distribusi barang, penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, perdagangan barang yang diatur, perizinan berusaha di bidang perdagangan, dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang perdagangan; d. pelaksanaan penyidikan distribusi barang, penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting, perdagangan barang yang diatur, dan perizinan berusaha di bidang perdagangan, serta perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang perdagangan; e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengawasan tertib niaga; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pengawasan Tertib Niaga.

Pasal 56

Susunan organisasi Balai Pengawasan Tertib Niaga terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 57

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kerja sama, hubungan masyarakat, barang milik/kekayaan negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, serta fasilitasi reformasi birokrasi, kepatuhan internal, dan manajemen risiko di lingkungan Balai Pengawasan Tertib Niaga.

BAB VI

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 58

Kementerian dapat MENETAPKAN jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

(1) Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja. (4) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional masing-masing.

Pasal 60

(1) Jabatan pelaksana aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. (2) Kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana. (3) Nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi, serta kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Pasal 61

(1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ketua tim; dan b. anggota tim. (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. (4) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya. (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2025 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Œ BUDI SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN I. UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERDAGANGAN A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PERDAGANGAN BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PERDAGANGAN SUBBAGIAN TATA USAHA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA B. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PELATIHAN APARATUR METROLOGI DAN MUTU BALAI PELATIHAN APARATUR METROLOGI DAN MUTU JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA C. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA METROLOGI, MUTU, DAN JASA PERDAGANGAN BALAI PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA METROLOGI, MUTU, DAN JASA PERDAGANGAN SUBBAGIAN TATA USAHA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA II. UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KEMETROLOGIAN DAN STANDARDISASI METROLOGI LEGAL A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PENGUJIAN ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG, DAN ALAT PERLENGKAPAN BALAI PENGUJIAN ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG, DAN ALAT PERLENGKAPAN SUBBAGIAN TATA USAHA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA B. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PENGELOLAAN STANDAR UKURAN METROLOGI LEGAL BALAI PENGELOLAAN STANDAR UKURAN METROLOGI LEGAL SUBBAGIAN TATA USAHA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA C. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL SUBBAGIAN TATA USAHA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA III. UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PENGUJIAN MUTU BARANG BALAI PENGUJIAN MUTU BARANG SUBBAGIAN TATA USAHA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA B. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI KALIBRASI BALAI KALIBRASI SUBBAGIAN TATA USAHA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA C. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI SERTIFIKASI BALAI SERTIFIKASI SUBBAGIAN TATA USAHA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA IV. UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGAWASAN A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BUDI SANTOSO BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA SUBBAGIAN TATA USAHA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN No. Nama UPT Lokasi Wilayah Kerja Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan 1. Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan Padang, Sumatera Barat Seluruh wilayah Sumatera, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta Seluruh wilayah Jawa, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara Makassar, Sulawesi Selatan Seluruh wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua 2. Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu Bandung Barat, Jawa Barat Seluruh wilayah INDONESIA 3. Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Metrologi, Mutu, dan Jasa Perdagangan Bandung Barat, Jawa Barat Seluruh wilayah INDONESIA Bidang Kemetrologian dan Standardisasi Metrologi Legal 4. Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Bandung, Jawa Barat Seluruh wilayah INDONESIA 5. Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal Bandung, Jawa Barat Seluruh wilayah INDONESIA 6. Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional I Medan, Sumatera Utara Seluruh Wilayah Sumatera, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau No. Nama UPT Lokasi Wilayah Kerja 7. Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional II Bantul, Daerah Istimewa Yogjakarta Seluruh Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara 8. Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional III Banjarbaru, Kalimantan Selatan Seluruh Wilayah Kalimantan 9. Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV Gowa, Sulawesi Selatan Seluruh Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu 10. Balai Pengujian Mutu Barang Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta Seluruh wilayah INDONESIA 11. Balai Kalibrasi Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta Seluruh wilayah INDONESIA 12. Balai Sertifikasi Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta Seluruh wilayah INDONESIA Bidang Pengawasan 13. Balai Pengawasan Tertib Niaga Medan, Sumatera Utara Seluruh wilayah Sumatera, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau Bekasi, Jawa Barat Seluruh wilayah Jawa Barat dan Banten Surabaya, Jawa Timur Seluruh wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara Makassar, Sulawesi Selatan Seluruh wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BUDI SANTOSO