Koreksi Pasal 78
PERMEN Nomor 28 Tahun 2025 | Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Perdagangan
Teks Saat Ini
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2025
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Œ
BUDI SANTOSO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
I.
UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERDAGANGAN
A.
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PERDAGANGAN
BALAI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PERDAGANGAN SUBBAGIAN TATA USAHA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
B.
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PELATIHAN APARATUR METROLOGI DAN MUTU
BALAI PELATIHAN APARATUR METROLOGI DAN MUTU JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA SUBBAGIAN TATA USAHA
C.
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA METROLOGI, MUTU, DAN JASA PERDAGANGAN
BALAI PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA METROLOGI, MUTU, DAN JASA PERDAGANGAN SUBBAGIAN TATA USAHA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
II. UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KEMETROLOGIAN DAN STANDARDISASI METROLOGI LEGAL
A.
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PENGUJIAN ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG, DAN ALAT PERLENGKAPAN
BALAI PENGUJIAN ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG, DAN ALAT PERLENGKAPAN SUBBAGIAN TATA USAHA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
B.
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PENGELOLAAN STANDAR UKURAN METROLOGI LEGAL
BALAI PENGELOLAAN STANDAR UKURAN METROLOGI LEGAL SUBBAGIAN TATA USAHA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
C.
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL
BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL SUBBAGIAN TATA USAHA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
III. UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU
A.
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PENGUJIAN MUTU BARANG
BALAI PENGUJIAN MUTU BARANG SUBBAGIAN TATA USAHA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
B.
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI KALIBRASI
BALAI KALIBRASI SUBBAGIAN TATA USAHA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
C.
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI SERTIFIKASI
BALAI SERTIFIKASI SUBBAGIAN TATA USAHA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
IV. UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGAWASAN
A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI SANTOSO
BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA SUBBAGIAN TATA USAHA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
No.
Nama UPT Lokasi Wilayah Kerja Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan
1. Balai Pengembangan Kompetensi Perdagangan Padang, Sumatera Barat Seluruh wilayah Sumatera, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta Seluruh wilayah Jawa, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara Makassar, Sulawesi Selatan Seluruh wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua
2. Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu Bandung Barat, Jawa Barat Seluruh wilayah INDONESIA
3. Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Metrologi, Mutu, dan Jasa Perdagangan Bandung Barat, Jawa Barat Seluruh wilayah INDONESIA Bidang Kemetrologian dan Standardisasi Metrologi Legal
4. Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Bandung, Jawa Barat Seluruh wilayah INDONESIA
5. Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal Bandung, Jawa Barat Seluruh wilayah INDONESIA
6. Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional I Medan, Sumatera Utara Seluruh Wilayah Sumatera, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau
No.
Nama UPT Lokasi Wilayah Kerja
7. Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional II Bantul, Daerah Istimewa Yogjakarta Seluruh Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara
8. Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional III Banjarbaru, Kalimantan Selatan Seluruh Wilayah Kalimantan
9. Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV Gowa, Sulawesi Selatan Seluruh Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua Bidang Standardisasi dan Pengendalian Mutu
10. Balai Pengujian Mutu Barang Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta Seluruh wilayah INDONESIA
11. Balai Kalibrasi Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta Seluruh wilayah INDONESIA
12. Balai Sertifikasi Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta Seluruh wilayah INDONESIA Bidang Pengawasan
13. Balai Pengawasan Tertib Niaga Medan, Sumatera Utara Seluruh wilayah Sumatera, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau Bekasi, Jawa Barat Seluruh wilayah Jawa Barat dan Banten Surabaya, Jawa Timur Seluruh wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara Makassar, Sulawesi Selatan Seluruh wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI SANTOSO
Koreksi Anda
