PERBAN

Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2020 tentang BASARNAS SPESIAL GRUP

PERBAN Nomor 10 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia. 2. Basarnas Spesial Grup yang selanjutnya disingkat BSG adalah sekelompok rescuer yang terpilih melalui seleksi dari berbagai unit kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dididik dan dilatih agar memiliki kemampuan, keahlian, dan kompetensi khusus di bidang Pencarian dan Pertolongan. 3. Pendidikan dan Pelatihan BSG yang selanjutnya disebut Diklat BSG adalah diklat teknis Pencarian dan Pertolongan yang wajib diikuti oleh calon personel BSG. 4. Kompi adalah Satuan yang berjumlah 100 (seratus) orang yang terdiri atas 3 (tiga) atau 4 (empat) peleton. 5. Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian kegiatan meliputi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan. 6. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang wwww.peraturan.go.id menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan. 7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. 8. Kantor Pusat adalah kantor pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Koreksi

(1) Organisasi BSG terdiri atas: a. Komandan Kompi; b. Wakil Komandan Kompi; c. Komandan Peleton; d. Komandan Regu; dan e. Regu. (2) Struktur organisasi BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. wwww.peraturan.go.id

Pasal 7

Koreksi

(1) Komandan Kompi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas: a. merencanakan pelaksanaan tugas BSG; b. membagi tugas kepada personel BSG; c. mengasuh, membina, mendidik dan mengarahkan sikap, mental dan perilaku BSG; d. mengawasi, mengendalikan dan mendampingi BSG dalam setiap kegiatan, baik di dalam maupun di luar; e. membina sikap mental/perilaku BSG; f. melakukan analisa evaluasi kegiatan BSG; g. memberikan penilaian sikap dan perilaku BSG; h. merekapitulasi nilai sikap dan perilaku BSG; dan i. menerapkan prinsip koordinasi. (2) Wakil Komandan Kompi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas: a. membantu tugas-tugas Komandan Kompi; b. melaksanakan tugas Komandan Kompi ketika berhalangan hadir sementara; dan c. menerapkan prinsip koordinasi. (3) Komandan Peleton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas: a. bertanggungjawab untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan regu yang berada dibawahnya dengan cara selalu melatih anggotanya untuk kesiapan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; b. mengendalikan/mengawasi regu yang berada dibawahnya dalam pelaksanaan latihan, siaga dan operasi pencarian dan pertolongan; c. membuat jadwal kegiatan latihan mingguan, bulanan peleton; dan d. membuat laporan kegiatan latihan dan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. wwww.peraturan.go.id (4) Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mempunyai tugas: a. memeriksa kebersihan perorangan serta mes BSG; b. mengecek kesehatan dan berat badan BSG; c. mengambil apel BSG setiap hari; d. mengoordinir personel siaga; e. menjadi pendamping kegiatan BSG di luar kantor; f. membawa BSG yang sakit ke rumah sakit; dan g. menerapkan prinsip koordinasi. (5) Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e mempunyai tugas: a. menjalankan perintah pimpinan; b. mengikuti kegiatan rutin BSG yang sudah terjadwal; c. melaporkan ke Komandan Regu terkait ketidakhadiran yang meliputi: 1. ijin; 2. cuti; dan 3. sakit. d. menjaga kebersihan, kerapihan pribadi dan tempat tinggal; e. mematuhi tata tertib yang berlaku; dan f. melaksanakan tugas-tugas sesuai Sasaran Kinerja Pegawai rescuer.

Pasal 8

(1) Regu BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas: a. regu alpha; b. regu bravo; c. regu charlie; d. regu delta; e. regu echo; f. regu foxtrot; g. regu golf; h. regu hotel; i. regu india; dan j. regu juliet. wwww.peraturan.go.id (2) Masing-masing regu BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 12 (dua belas) orang. (3) Dalam hal pelaksanaan siaga Pencarian dan Pertolongan dan/atau pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan, jumlah regu BSG disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

BAB IV

PENERIMAAN CALON PERSONEL BSG

Pasal 9

Koreksi

(1) Penerimaan calon personel BSG dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: a. proses seleksi; dan b. Diklat BSG. (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap: a. tahap kesatu dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan; dan b. tahap kedua dilaksanakan oleh Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 10

Koreksi

(1) Proses seleksi tahap kesatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi: a. seleksi administrasi: b. tes kesehatan dasar tes; dan c. kesamaptaan awal. (2) Proses seleksi tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi: a. tes tertulis; b. tes kesehatan lanjutan; c. tes kesamaptaan lanjutan; dan d. pemantauan akhir. wwww.peraturan.go.id

Pasal 11

(1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon personel BSG. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; b. diutamakan belum menikah; c. usia paling tinggi 30 tahun; d. pemangku Jabatan Fungsional Rescuer dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan Jabatan Fungsional Rescuer; dan e. bebas narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan Nasional Narkotika Provinsi.

Pasal 12

(1) Tes kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, merupakan pemeriksaan yang paling sedikit meliputi: a. tinggi badan; b. berat badan; c. kulit; d. varikokel dan hernia; e. ambeien; f. amandel; g. tangan; h. jemari tangan; i. telapak kaki; j. mata; k. gigi; l. Telinga, Hidung, dan Tenggorokan (THT); m. anus; dan n. bentuk kaki. (2) Hasil pemeriksaan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat wwww.peraturan.go.id keterangan dari rumah sakit dan/atau tenaga medis yang memiliki kewenangan dan disertai dengan surat keterangan sehat.

Pasal 13

(1) Tes Kesamaptaan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan tes untuk menilai kemampuan dan ketahanan fisik seorang calon personel BSG. (2) Tes Kesamaptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kesamaptaan A; b. kesamaptaan B; dan c. kesamaptaan C.

Pasal 14

(1) Tes kesamaptaan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a berupa lari selama 12 (dua belas) menit dengan jarak paling sedikit 2.400 (dua ribu empat ratus) meter. (2) Tes kesamaptaan B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b terdiri atas: a. push up selama 1 (satu) menit dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) kali; b. sit up selama 1 (satu) menit dengan jumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) kali; c. pull up selama 1 (satu) menit dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) kali; dan d. shuttle run sebanyak 3 (tiga) putaran dengan jarak 10 (sepuluh) meter, paling lama 90 detik. (3) Tes kesamaptaan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c terdiri atas: a. renang 50 (lima puluh) meter untuk gaya dada dan 50 (lima puluh) meter untuk gaya bebas dengan waktu paling lama 2 (dua) menit; dan b. water trappen paling sedikit 15 (lima belas) menit. wwww.peraturan.go.id (4) Tes Kesamaptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan total nilai atau passing grade paling sedikit 41 (empat puluh satu).

Pasal 15

Tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. tes psikologi; dan b. tes psikometri.

Pasal 16

(1) Tes psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan tes bidang yang ditandai dengan penggunaan sampel perilaku untuk menilai konstruksi psikologis berupa fungsi kognitif dan emosional individu. (2) Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. tes logika aritmetika; b. tes logika penalaran; c. tes analog verbal; d. tes kraeplin pauli; e. tes wartegg; f. tes draw a man; g. tes army alpha intelegence; h. tes menggambar pohon; dan i. tes Edwards Personal Preference Schedule (EPPS).

Pasal 17

(1) Tes psikometri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan tes metode ilmiah standar yang digunakan untuk mengukur kemampuan mental dan perilaku satu individu. (2) Tes psikometri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wwww.peraturan.go.id terdiri atas: a. tes kepribadian; b. tes Intelligence Quotient (IQ); c. tes sikap; d. tes bakat; e. tes minat; dan f. tes neuropsikologis.

Pasal 18

Tes kesehatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi: a. tes urine; b. tes darah; c. rontgen; d. elektrokardiogram (EKG); dan e. ultrasonografi (USG).

Pasal 19

(1) Tes kesamaptaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan tes kesamaptaan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14. (2) Tes kesamaptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan total nilai atau passing grade paling sedikit 43 (empat puluh tiga).

Pasal 20

(1) Pemantauan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, merupakan pemeriksaan dan penilaian atas keseluruhan hasil proses seleksi dan persyaratan administrasi para calon personel BSG. (2) Pemantauan akhir sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas: a. pemeriksaan hasil tes tertulis; wwww.peraturan.go.id b. pemeriksaan hasil tes kesehatan; c. pemeriksaan hasil tes kesamaptaan; dan d. wawancara.

Pasal 21

(1) Pelaksanaan seleksi penerimaan calon personel BSG dilaksanakan oleh tim seleksi. (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pejabat Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; b. pejabat Kantor Pencarian dan Pertolongan; dan/atau c. pejabat lain di luar Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan. (5) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Keputusan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 22

(1) Diklat BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, diselenggarakan oleh lembaga Diklat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. (2) Diklat BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Diklat yang wajib diikuti oleh seluruh calon personel BSG yang lulus dalam seleksi tahap kesatu dan seleksi tahap kedua. (3) Diklat BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan materi yang terdiri atas: wwww.peraturan.go.id a. pertolongan medis pertama; b. pertolongan pada ketinggian; c. Pencarian dan Pertolongan di gunung hutan; d. Pencarian dan Pertolongan di air; e. Pencarian dan Pertolongan menggunakan helikopter; f. Pencarian dan Pertolongan pada daerah permukiman; g. pertolongan pada bangunan runtuh; h. pertolongan pada kecelakaan kendaraan bermotor; i. pertolongan pada korban yang terpapar terhadap barang berbahaya dan beracun; j. pertolongan pada ruang terbatas; k. pertolongan pada kebakaran; l. perencanaan Pencarian dan Pertolongan; m. komunikasi Pencarian dan Pertolongan lapangan; n. bahasa Inggris; dan o. administrasi dan kehumasan Operasi Pencarian dan Pertolongan. (2) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kurikulum dan silabus yang telah ditetapkan.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI

Pasal 26

Koreksi

Hak personel BSG terdiri atas: a. mes/tempat tinggal; b. mendapatkan pelatihan dalam dan luar negeri; c. mengikuti lomba uji ketangkasan antar kementerian/lembaga; d. mendapatkan pakaian dinas harian, pakaian dinas upacara, dan pakaian dinas lapangan; e. mendapatkan perlengkapan individu; f. mendapatkan pelayanan kesehatan; dan g. mendapatkan alat pelindung diri.

Pasal 27

Koreksi

Kewajiban personel BSG meliputi: a. melaksanakan siaga Pencarian dan Pertolongan; b. melaksanakan latihan Pencarian dan Pertolongan; c. melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan; d. melaksanakan kesamaptaan jasmani; e. melaksanakan peningkatan keterampilan dan wwww.peraturan.go.id kompetensi; dan f. melaksanakan pengecekan dan pemeliharaan peralatan Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 28

(1) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Personel BSG melakukan uji kompetensi secara berkala dalam setiap tahunnya. (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kompetensi personel BSG. (3) Personel BSG yang tidak lulus dalam uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi kesempatan 1 (satu) kali untuk mengikuti uji kompetensi ulang. (4) Dalam hal kesempatan uji kompetensi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan hasil tidak lulus uji kompetensi, personel BSG dimaksud dapat diberikan sanksi.

Pasal 29

(1) Dalam hal personel BSG tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 akan diberikan sanksi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. tidak diikutsertakan dalam pelaksanaan siaga paling banyak 3 (tiga) kali selama sebulan; dan/atau b. tidak diikutsertakan dalam pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 30

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) dan selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berupa: a. pencabutan brevet BSG pada baret; dan wwww.peraturan.go.id b. pencabutan badge BSG pada seluruh pakaian dinas.

Pasal 31

Selain mendapatkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, Personel BSG dapat diberhentikan apabila: a. menjadi tersangka tindak pidana; b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; c. mengundurkan diri sebagai personel BSG; d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai personel BSG; dan f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 32

Koreksi

Pembinaan BSG dilakukan secara terencana, terpadu, dan terkoordinir terhadap personel BSG.

Pasal 33

Koreksi

(1) Pembinaan personel BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Direktorat yang membidangi operasi. (2) Pembinaan personel BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyiapkan personel BSG dalam melaksanakan tugas perbantuan Operasi Pencarian dan Pertolongan. (3) Dalam hal menunjang pembinaan personel BSG dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan, peralatan, serta wwww.peraturan.go.id teknologi dalam menunjang pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 34

(1) Pembinaan personel BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit dilaksanakan melalui: a. pendidikan dan pelatihan; b. pelatihan Pencarian dan Pertolongan; dan c. latihan Pencarian dan Pertolongan; (2) Pembinaan personel BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Pembinaan personel BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disesuaikan dengan kompetensi dan/atau keahlian khusus bidang Pencarian dan Pertolongan terdiri atas spesialisasi: a. darat; b. air; dan c. udara. (2) Kompetensi dan/atau keahlian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Regu BSG. (3) Regu BSG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing- masing paling banyak berjumlah 40 (empat puluh) orang. (4) Regu BSG yang melaksanakan kompetensi dan/atau keahlian khusus bidang Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. wwww.peraturan.go.id

Pasal 36

(1) Kompetensi dan/atau keahlian khusus bidang Pencarian dan Pertolongan di darat paling sedikit terdiri atas: a. kemampuan melaksanakan Pencarian dan Pertolongan di reruntuhan bangunan; b. kemampuan melaksanakan Pencarian dan Pertolongan di gunung/hutan; c. kemampuan melaksanakan Pencarian dan Pertolongan di medan vertikal; dan d. kemampuan melaksanakan Pencarian dan Pertolongan pada kecelakaan kendaraan bermotor dan kereta api yang memerlukan penanganan khusus. (2) Kompetensi dan/atau keahlian khusus bidang Pencarian dan Pertolongan di air paling sedikit terdiri atas: a. kemampuan melaksanakan Pencarian dan Pertolongan di permukaan air; dan b. kemampuan melaksanakan Pencarian dan Pertolongan di kedalaman air. (3) Kompetensi dan/atau keahlian khusus bidang Pencarian dan Pertolongan di udara paling sedikit terdiri atas: a. kemampuan melaksanakan Pencarian dan Pertolongan melalui udara; dan b. kemampuan pembuatan helipad.

Pasal 37

(1) Selain melaksanakan pembinaan personel BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, seluruh personel BSG melaksanakan pemeriksaan kesehatan lengkap. (2) Pemeriksaan kesehatan lengkap sebagai dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun. wwww.peraturan.go.id

Peraturan Badan Nomor 10 Tahun 2020 tentang BASARNAS SPESIAL GRUP

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB VII

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB VIII

Pasal 38

Pasal 39

BAB IX

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

BAB X

Pasal 43

BAB XI

Pasal 44

Pasal 45