PERBAN

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

PERBAN Nomor 9 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut BAPETEN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) BAPETEN dipimpin oleh Kepala dan dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 2

BAB III

SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 6

Koreksi

(1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 7

Koreksi

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BAPETEN.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan BAPETEN; b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BAPETEN; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BAPETEN; d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 9

Susunan organisasi Sekretariat Utama, terdiri atas: a. Biro Perencanaan, Informasi, dan Keuangan; b. Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik; dan c. Biro Organisasi dan Umum.

Pasal 10

Biro Perencanaan, Informasi, dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pengelolaan informasi dan keuangan di lingkungan BAPETEN.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Perencanaan, Informasi, dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pelaksanaan verifikasi perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi, pelaporan keuangan, dan penerimaan negara bukan pajak: c. pengelolaan data dan informasi; dan d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 12

Biro Perencanaan, Informasi dan Keuangan terdiri atas: a. Kepala Biro; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 13

Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, pemberian dukungan administrasi kerja sama, dan komunikasi publik.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; b. pelaksanaan advokasi hukum; c. penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama dalam dan luar negeri; d. pelaksanaan komunikasi publik; dan e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Biro.

Pasal 15

Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik terdiri atas: a. Kepala Biro; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 16

Biro Organisasi dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, pemberian dukungan administrasi kepegawaian, urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Biro Organisasi dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. penataan organisasi dan tata laksana; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. pemberian dukungan administrasi sumber daya manusia; d. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol; e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan pengamanan; f. pelaksanaan urusan arsip dan dokumentasi; g. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro; h. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; i. pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa; dan j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Biro.

Pasal 18

Susunan Organisasi Biro Organisasi dan Umum terdiri atas: a. Bagian Protokol dan Tata Usaha; dan b. Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

Pasal 19

Bagian Protokol dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi, dan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Protokol dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi Kepala BAPETEN; b. pelaksanaan pengelolaan tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi Sekretariat Utama; c. pelaksanaan pengelolaan tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir; dan d. pelaksanaan pengelolaan tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi Deputi Perizinan dan Inspeksi.

Pasal 21

Bagian Protokol dan Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Kepala; b. Subbagian Tata Usaha Deputi Perizinan dan Inspeksi; dan c. Subbagian Tata Usaha Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir.

Pasal 22

(1) Subbagian Tata Usaha Kepala mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi Kepala BAPETEN. (2) Subbagian Tata Usaha Deputi Perizinan dan Inspeksi mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir. (3) Subbagian Tata Usaha Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi Deputi Perizinan dan Inspeksi.

Pasal 23

Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan pengamanan, pengelolaan barang milik/kekayaan Negara, dan pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan urusan kerumahtanggan; b. pelaksanaan pengelolaan urusan pengadaan barang dan jasa; c. pelaksanaan pengelolaan urusan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan d. pelaksanaan pengelolaan urusan pengamanan personil, sarana, dan prasarana.

Pasal 25

Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Subbagian Rumah Tangga dan Pengamanan; dan b. Subbagian Barang Milik Negara dan Pengadaan.

Pasal 26

(1) Subbagian Rumah Tangga dan Pengamanan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pengamanan personel, sarana dan prasarana, dan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja. (2) Subbagian Barang Milik Negara dan Pengadaan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan barang milik Negara dan layanan Pengadaan barang dan jasa.

BAB Kelima

Biro Organisasi dan Umum

Pasal 16

Koreksi

Biro Organisasi dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana, pemberian dukungan administrasi kepegawaian, urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 17

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Biro Organisasi dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. penataan organisasi dan tata laksana; b. pengelolaan sumber daya manusia; c. pemberian dukungan administrasi sumber daya manusia; d. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol; e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan pengamanan; f. pelaksanaan urusan arsip dan dokumentasi; g. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro; h. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; i. pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa; dan j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Biro.

Pasal 18

Susunan Organisasi Biro Organisasi dan Umum terdiri atas: a. Bagian Protokol dan Tata Usaha; dan b. Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara.

Pasal 19

Bagian Protokol dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi, dan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Protokol dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi Kepala BAPETEN; b. pelaksanaan pengelolaan tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi Sekretariat Utama; c. pelaksanaan pengelolaan tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir; dan d. pelaksanaan pengelolaan tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi Deputi Perizinan dan Inspeksi.

Pasal 21

Bagian Protokol dan Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha Kepala; b. Subbagian Tata Usaha Deputi Perizinan dan Inspeksi; dan c. Subbagian Tata Usaha Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir.

Pasal 22

(1) Subbagian Tata Usaha Kepala mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi Kepala BAPETEN. (2) Subbagian Tata Usaha Deputi Perizinan dan Inspeksi mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir. (3) Subbagian Tata Usaha Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan dan protokol, arsip dan dokumentasi Deputi Perizinan dan Inspeksi.

Pasal 23

Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan pengamanan, pengelolaan barang milik/kekayaan Negara, dan pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan urusan kerumahtanggan; b. pelaksanaan pengelolaan urusan pengadaan barang dan jasa; c. pelaksanaan pengelolaan urusan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan d. pelaksanaan pengelolaan urusan pengamanan personil, sarana, dan prasarana.

Pasal 25

Bagian Rumah Tangga dan Barang Milik Negara terdiri atas: a. Subbagian Rumah Tangga dan Pengamanan; dan b. Subbagian Barang Milik Negara dan Pengadaan.

Pasal 26

(1) Subbagian Rumah Tangga dan Pengamanan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pengamanan personel, sarana dan prasarana, dan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja. (2) Subbagian Barang Milik Negara dan Pengadaan mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan barang milik Negara dan layanan Pengadaan barang dan jasa.

BAB IV

DEPUTI BIDANG PERIZINAN DAN INSPEKSI

Pasal 27

Koreksi

(1) Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPETEN. (2) Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi dipimpin oleh Deputi.

Pasal 28

Koreksi

Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perizinan dan inspeksi tenaga nuklir.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang perizinan dan inspeksi terhadap instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, pengujian dan penerbitan izin kerja bagi petugas proteksi radiasi serta pekerja radiasi bidang lainnya, keteknikan, jaminan mutu dan kesiapsiagaan nuklir; b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perizinan dan inspeksi terhadap instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, pengujian dan penerbitan izin kerja bagi petugas proteksi radiasi serta pekerja radiasi bidang lainnya, keteknikan, jaminan mutu dan kesiapsiagaan nuklir; c. pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang perizinan dan inspeksi terhadap instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, pengujian dan penerbitan izin kerja bagi petugas proteksi radiasi serta pekerja radiasi bidang lainnya; dan d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 30

Susunan organisasi Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi, terdiri atas: a. Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif; b. Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir; c. Direktorat Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif; d. Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir; dan e. Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir. Bagian Ketiga Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif

Pasal 31

Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perizinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif, pengujian dan penerbitan izin kerja bagi petugas proteksi radiasi serta pekerja radiasi bidang lainnya.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengembangan sistem, pelayanan, pembinaan dan pengendalian perizinan zat radioaktif dan sumber radiasi lainnya di bidang penelitian dan industri; b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengembangan sistem, pelayanan, dan pembinaan dan pengendalian perizinan zat radioaktif dan sumber radiasi lainnya di bidang kesehatan; c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengembangan sistem, pengujian dan penerbitan serta pengendalian izin kerja bagi petugas proteksi radiasi, radiografer industri, petugas dosimetri, petugas perawatan dan operator iradiator; dan d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 33

Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif terdiri atas: a. Direktur; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 34

Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perizinan instalasi nuklir dan bahan nuklir, pengujian dan penerbitan izin kerja personil serta validasi bungkusan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengembangan sistem, pelayanan, pembinaan dan pengendalian perizinan reaktor dan bahan nuklir; b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengembangan sistem, pelayanan, pembinaan dan pengendalian perizinan instalasi nuklir nonreaktor; c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengembangan sistem pengujian, penerbitan dan pengendalian izin kerja bagi operator reaktor, supervisor reaktor, dan validasi bungkusan; dan d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 36

Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir terdiri atas a. Direktur, dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 37

Direktorat Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang inspeksi keselamatan dan keamanan pada fasilitas radiasi dan zat radioaktif.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Direktorat Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengembangan sistem, pembinaan, penyelenggaraan dan pengendalian inspeksi keselamatan dan keamanan zat radioaktif dan sumber radiasi lainnya pada Fasilitas Penelitian dan Industri; b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengembangan sistem, pembinaan, penyelenggaraan dan pengendalian inspeksi keselamatan dan keamanan zat radioaktif dan sumber radiasi lainnya pada fasilitas kesehatan; dan c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 39

Direktorat Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif terdiri atas: a. Direktur, dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 40

Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang inspeksi instalasi nuklir dan garda aman (safeguards), serta evaluasi dosis dan lingkungan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengembangan sistem, penyelenggaraan dan pengendalian inspeksi pada instalasi nuklir; b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengembangan sistem, penyelenggaraan dan pengendalian inspeksi bahan nuklir, proteksi fisik, audit pembukuan dan pengendalian bahan nuklir, bahan sumber dan kegiatan terkait; c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengembangan sistem, pembinaan, dan pengendalian evaluasi dosis, lingkungan dan laporan operasi instalasi nuklir; dan d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 42

Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir terdiri atas a. Direktur, dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 43

Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sarana dan prasarana inspeksi, pengembangan kesiapsiagaan nuklir, pengembangan sistem, pelayanan dan pembinaan akreditasi dan standardisasi serta evaluasi program jaminan mutu instalasi nuklir dan radiasi.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengelolaan sarana dan prasarana inspeksi, dan pengkajian keselamatan nuklir; b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengembangan sistem mutu, pelayanan, pembinaan akreditasi dan standarisasi nuklir serta sertifikasi laboratorium uji, lembaga kursus, instalasi nuklir dan radiasi; c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengembangan sistem, pembinaan dan pengendalian kesiapsiagaan nuklir; dan d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 45

Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir terdiri atas: a. Direktur, dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN KESELAMATAN NUKLIR

Pasal 46

Koreksi

(1) Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPETEN. (2) Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir dipimpin oleh Deputi.

Pasal 47

Koreksi

Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian keselamatan nuklir.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengkajian keselamatan instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, serta pengembangan, penyusunan, dan evaluasi peraturan keselamatan nuklir dan perjanjian internasional; b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengkajian keselamatan instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, serta pengembangan, penyusunan, dan evaluasi peraturan keselamatan nuklir dan perjanjian internasional; dan c. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 49

Susunan organisasi Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir, terdiri atas: a. Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif; b. Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir; c. Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif; dan d. Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir

Pasal 50

Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan dan pengendalian pengkajian pengawasan dalam bidang keselamatan dan keamanan, kesehatan, industri dan penelitian, dan keselamatan lingkungan.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengembangan, pembinaan, pengendalian pengkajian pengawasan keselamatan dan keamanan pemanfaatan radiasi dan zat radioaktif di bidang kesehatan dan keselamatan lingkungan; dan b. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan, pembinaan dan pengendalian pengkajian pengawasan keselamatan dan keamanan pemanfaatan radiasi dan zat radioaktif di bidang industri dan penelitian, dan keselamatan lingkungan.

Pasal 52

Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif terdiri atas: a. Kepala Pusat; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 53

Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian pengkajian pengawasan dalam bidang keselamatan, keamanan dan garda aman (safeguards) pada sistem reaktor daya, reaktor non daya dan instalasi nuklir non reaktor.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian pengkajian pengawasan dalam bidang keselamatan, keamanan dan safeguards pada sistem reaktor daya yang mencakup tapak, desain, konstruksi, operasi, perawatan, material atau komponen reaktor dan dekomisioning, dan bahan nuklir; b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian pengkajian pengawasan dalam bidang keselamatan, keamanan dan safeguards pada sistem reaktor non daya yang mencakup tapak, desain, konstruksi, operasi, perawatan, material atau komponen dan dekomisioning, dan bahan nuklir; dan c. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian pengkajian pengawasan dalam bidang keselamatan, keamanan dan safeguards pada sistem Instalasi Nuklir Non Reaktor yang mencakup tapak, desain, konstruksi, operasi, perawatan, dan dekomisioning, dan bahan nuklir.

Pasal 55

Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir terdiri atas: a. Kepala Pusat; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 56

Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan dan perjanjian internasional keselamatan dan keamanan dalam bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan dan perjanjian internasional keselamatan dan keamanan dalam bidang kesehatan, industri dan penelitian; dan b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan bidang proteksi radiasi dan keselamatan lingkungan, dan perjanjian internasional.

Pasal 58

Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif terdiri atas: a. Direktur; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 59

Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan dan perjanjian internasional keselamatan, keamanan dan garda aman (safeguards) dalam bidang instalasi nuklir dan bahan nuklir.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan keselamatan, keamanan dan garda aman (safeguards) dalam bidang reaktor daya dan bahan nuklir; b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan keselamatan, keamanan dan garda aman (safeguards) dalam bidang reaktor non daya dan bahan nuklir; dan c. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan keselamatan, keamanan dan garda aman (safeguards) dalam bidang instalasi nuklir non reaktor dan bahan nuklir, dan perjanjian internasional.

Pasal 61

Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir terdiri atas: a. Direktur; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI

INSPEKTORAT

Pasal 62

Koreksi

(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Utama. (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang selanjutnya disebut Kepala Inspektorat.

Pasal 63

Koreksi

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan BAPETEN.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Inspektorat menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan internal; b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja kepegawaian dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala; d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan e. pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Pasal 65

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 66

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, dan kearsipan pelaksanaan pengawasan internal BAPETEN. BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 67

Di lingkungan BAPETEN dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BAPETEN MENETAPKAN Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional. (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. (4) Pembagian tugas kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BAPETEN.

Pasal 69

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang- undangan yang mengatur jabatan fungsional masing- masing.

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 72

Koreksi

Kepala BAPETEN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 73

Koreksi

Kepala BAPETEN menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Pasal 74

Kepala BAPETEN menyampaikan laporan kepada PRESIDEN mengenai hasil pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir secara berkala atau sewaktu waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 75

Kepala BAPETEN menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan masing-masing.

Pasal 76

Setiap unsur di lingkungan BAPETEN dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BAPETEN maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 77

Semua unsur di lingkungan BAPETEN harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing- masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 78

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 79

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan BAPETEN wajib: a. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal terjadi penyimpangan; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 81

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 86

Koreksi

(1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah karena sifat tugas dan fungsinya, melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan BAPETEN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan BAPETEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diduduki oleh Kepala Subbagian yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 87

(1) Kepala Biro yang menangani fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi sesuai dengan sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID di lingkungan BAPETEN. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Bagan organisasi BAPETEN dan unit organisasi di bawah BAPETEN, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 89

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Badan ini ditetapkan oleh Kepala Badan setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan BAPETEN berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/K-OTK/V-04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 27), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Badan ini. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku: a. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir; b. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir; dan c. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/K-OTK/V-04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan pelaksanaan dari Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/K- OTK/V-04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 27), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan Peraturan Badan ini.

Pasal 93

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2020 KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA, ttd. JAZI EKO ISTIYANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2020 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keempat

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kelima

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB IV

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

BAB Kesatu