PERDA

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang DESA WISATA

PERDA Nomor 10 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat. 4. Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. 7. Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Pemerintah Desa/Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola desa wisata. 8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 9. Usaha Unggulan Wisata adalah usaha utama yang menyediakan barang/jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan yang mendukung kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata. 10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. 11. Daya Tarik Wisata adalah sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. 12. Pengusaha Wisata adalah orang, sekelompok orang, atau badan yang melakukan kegiatan usaha periwisata. 13. Produk pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan yang saling mendukung secara sinergi dalam satu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata. 14. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang atau negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Daerah dan Pengusaha. 15. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha dan/atau Pemerintah Daerah. 16. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 17. Promosi Desa Wisata adalah menginformasikan dan menjelaskan tentang program Desa Wisata agar orang tertarik untuk mengunjungi.

BAB II

PENETAPAN DESA WISATA

Pasal 4

Koreksi

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan: a. pencanangan Desa wisata; b. penilaian Desa Wisata; dan c. penetapan Desa Wisata.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pencanangan Desa Wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, atau pihak lain melalui kepala desa atau Lurah. (2) Kepala Desa atau Lurah mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Setiap Desa yang mengajukan permohonan untuk menjadi Desa Wisata harus memenuhi persyaratan. (4) Dalam hal permohonan penetapan Desa Wisata lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi, Bupati/Walikota mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Gubernur. (5) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus melampirkan dokumen pendukung paling sedikit berupa: a. data profil wilayah; b. potensi wisata yang akan dikembangkan; c. data pengunjung Desa Wisata; d. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata; e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan f. rencana mitigasi bencana. (6) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

(1) Gubernur melakukan penilaian usulan permohonan penetapan Desa Wisata lintas wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). (2) Dalam rangka penilaian pengajuan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata; b. inventarisasi dan penggalian potensi daya tarik wisata yang harus dipertahankan; c. pengembangan manajemen pemasaran pariwisata; dan d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa; b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa; c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa; d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya; e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata; f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata; g. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;dan h. analisis rencana mitigasi bencana.

Pasal 7

(1) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Tim Penilai. (2) Gubernur/Bupati/Walikota dapat menugaskan perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata untuk membentuk Tim Penilai. (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Sekretaris Daerah; b. Dinas; c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tertinggal; e. Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota; f. Perwakilan Pelaku Usaha Wisata; dan g. Akademisi. (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Keputusan Bupati/Keputusan Walikota. (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas dan wewenang Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

(1) Hasil penilaian dari Tim Penilai disampaikan kepada Dinas untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk penetapan Desa Wisata. (2) Gubernur MENETAPKAN sebuah desa/kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Wisata setelah dilakukan penilaian dengan memperhatikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (3) Gubernur MENETAPKAN desa/kelurahan menjadi Desa Wisata/Kampung Wisata lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi dengan Keputusan Gubernur. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencanangan, penilaian, dan penetapan Desa Wisata diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB Ketiga

Penilaian Desa Wisata

Pasal 6

Koreksi

(1) Gubernur melakukan penilaian usulan permohonan penetapan Desa Wisata lintas wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). (2) Dalam rangka penilaian pengajuan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan langkah-langkah sebagai berikut: a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata; b. inventarisasi dan penggalian potensi daya tarik wisata yang harus dipertahankan; c. pengembangan manajemen pemasaran pariwisata; dan d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa; b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa; c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa; d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon dan sebagainya; e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata; f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata; g. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;dan h. analisis rencana mitigasi bencana.

Pasal 7

(1) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Gubernur/Bupati/Walikota membentuk Tim Penilai. (2) Gubernur/Bupati/Walikota dapat menugaskan perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata untuk membentuk Tim Penilai. (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. Sekretaris Daerah; b. Dinas; c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tertinggal; e. Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota; f. Perwakilan Pelaku Usaha Wisata; dan g. Akademisi. (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Keputusan Bupati/Keputusan Walikota. (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas dan wewenang Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 9

Koreksi

Pembangunan Desa Wisata merupakan pembangunan yang meliputi aspek: a. pengembangan infrastruktur b. produk wisata; c. sumber daya manusia; d. manajemen kelembagaan; e. kemitraan; dan f. promosi dan pemasaran.

Pasal 10

Koreksi

Pengembangan infrastruktur Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi: a. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana sentra industri Desa; b. pembangunan infrastruktur industri kreatif dan industri rumah tangga Desa; c. pembangunan infrastruktur transportasi dan komunikasi;dan d. pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 11

(1) Pembangunan Desa Wisata dari aspek produk wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b karakteristik utamanya berupa jasa. (2) Tingkatan produk Desa Wisata dibagi menjadi 3 (tiga) yang terdiri atas: a. produk inti sebagai fitur utama yang memotivasi wisatawan untuk mengunjungi Desa Wisata berupa keunikan dan yang spesifik seperti kehidupan sosial dan budaya dan tempat rekreasi yang menarik. b. produk pendukung yang membuat kunjungan menjadi lebih dan menyenangkan, seperti industri rumah tangga, galeri, penginapan yang unik, souvenir, kuliner dan transportasi tradisional; c. produk pelengkap, yaitu produk yang menunjang kemudahan dan kenyamanan untuk melakukan kegiatan pariwisata seperti; pusat informasi, rambu-rambu, rute perjalanan wisata dan pemandu wisata.

Pasal 12

(1) Produk wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikembangkan di Desa Wisata agar memiliki daya tarik dan dikunjungi oleh wisatawan. (2) Dalam pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produk wisata perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. keaslian berupa warisan budaya yang asli yang dijaga dan dilestarikan secara turun temurun; b. tradisi masyarakat lokal, berupa segala sesuatu yang mengakar dan melekat dengan kehidupan masyarakat di suatu desa yang menjadi ciri dan karakter budaya yang dipelihara dan dilestarikan; c. keterlibatan masyarakat, yaitu masyarakat mengambil bagian secara aktif dalam semua proses perencanaan dan pembangunan desa wisata; d. sikap dan nilai yang perlu dijunjung tinggi oleh masyarakat agar tidak mengalami degradasi akibat kunjungan wisatawan; dan e. konservasi dan daya dukung, pengembangan desa wisata harus menerapkan prinsip pelestarian dan pemanfaatannya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan.

Pasal 13

(1) Pembangunan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c memerlukan sumber daya manusia yang kompeten, profesional dan berintegritas. (2) Sumber daya manusia yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kegiatan kepariwisataan. (3) Sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki kemampuan bekerja secara jujur, totalitas tinggi terhadap tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Pembangunan dan pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d perlu didukung dengan manajemen kelembagaan yang solid, fleksibel, sederhana dan dinamis. (2) Manajemen dan kelembagaan Desa Wisata bersifat mandiri, melibatkan tokoh masyarakat desa berbasis pada asas manfaat. (3) Penyelenggaraan manajemen kelembagaan Desa Wisata diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi upaya peningkatan kualitas pelaksanaan manajemen dan kelembagaan Desa Wisata. (2) Fasilitasi peningkatan manajemen dan kelembagaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: a. pendidikan dan pelatihan; dan b. pemagangan.

Pasal 16

(1) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan oleh Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata. (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama secara tertulis disaksikan oleh kepala desa/lurah, perangkat daerah kabupaten/kota, dan/atau perangat daerah provinsi yang menangani urusan bidang Pariwisata.

Pasal 17

Kerjasama antara Pengelola Desa Wisata dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 antara lain dapat berbentuk: a. kerjasama bagi hasil usaha; b. kerjasama produksi; c. kerjasama manajemen; dan/atau d. kerjasama bagi tempat usaha.

Pasal 18

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) paling sedikit memuat: a. ruang lingkup kerja sama; b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama; c. jangka waktu; d. hak dan kewajiban; e. pendanaan; f. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan g. penyelesaian perselisihan.

Pasal 19

(1) Dalam pembangunan dan pengembangan Desa Wisata dilakukan promosi dan pemasaran. (2) Pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f meliputi pemasaran Desa Wisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. (3) Teknik promosi dan pemasaran yang dapat dilakukan dalam mempromosikan Desa Wisata dan produknya sebagai berikut: a. aktivitas promosi berupa identifikasi target pasar, identifikasi keunikan produk, pencetakan brosur/leflet dan lain-lain; b. kerjasama dengan para pelaku seperti praktisi pariwisata, tour operator, dan instansi Pemerintah di bidang pariwisata; c. pameran produk pariwisata; dan/atau d. Web-marketing (pemasaran melalui media internet). (4) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan promosi kepariwisataan daerah dapat melibatkan Desa Wisata.

BAB IX

TAHAP PERKEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 33

Koreksi

Perkembangan suatu Desa Wisata sebagai suatu produk wisata dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori: a. rintisan; b. berkembang; c. maju; dan d. mandiri

Pasal 34

Koreksi

Desa Wisata rintisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a. masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi Desa Wisata; b. pengembangan sarana dan prasarana masih terbatas; c. belum ada/masih sedikit sekali wisatawan yang berkunjung;dan d. kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh/masih rendah.

Pasal 35

Desa Wisata Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a. sudah mulai dikenal dan dikunjungi wisatawan; b. sudah terdapat pengembangan sarana dan prasarana dan fasilitas pariwisata; c. sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat setempat; d. kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata sudah mulai tumbuh; dan e. masih memerlukan pendamping dari pihak terkait baik Pemerintah maupun Swasta.

Pasal 36

Desa Wisata Maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a. masyarakat sudah sepenuhnya sadar terhadap potensi wisata termasuk pengembangannya; b. sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan; c. masyarakat sudah mandiri dan mampu mengelola usaha pariwisata secara swadaya seperti sumber daya manusia, produk dan organisasinya; d. sarana dan prasarana serta fasilitas pariwisata sudah memadai; e. mampu melakukan promosi dan pemasaran secara swadaya serta mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak luar;dan f. dapat menjadi model percontohan bagi pengembangan desa- desa wisata lainnya.

Pasal 37

Desa Wisata Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a. masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi wisata desa menjadi unit kewirausahaan yang mandiri; b. sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia; dan c. sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional minimal ASEAN.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang DESA WISATA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 9

BAB Kedua

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kelima

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Keenam

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kesatu

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kedua

Pasal 28

BAB VII

Pasal 29

Pasal 30

BAB VIII

Pasal 31

Pasal 32

BAB IX

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35