Koreksi Pasal 26

(1) Untuk memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi usaha pariwisata. (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan b. pembatasan skala usaha pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil, menengah. (3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.