Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

PP Nomor 41 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. 2. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di INDONESIA. 3. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri. 4. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri. 5. Tenaga Kerja Industri adalah tenaga teknis dan tenaga manajerial yang bekerja pada Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri. 6. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. 7. Standar Kompetensi Kerja Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus. 9. Pendidikan Vokasi Industri adalah pendidikan tinggi dan pendidikan menengah kejuruan yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu di bidang Industri. 10. Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar kompetensi bidang industri. 11. Pemagangan Industri adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan pembimbing, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian di bidang Industri. 12. Tenaga Kerja Industri Asing adalah warga negara asing pemegang visa kerja yang kompeten untuk bekerja pada Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang berada di wilayah INDONESIA. 13. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana sertifikasi profesi yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. 14. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat kerja dan/atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi, yang diverifikasi oleh LSP. 15. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. 16. Sumber Daya Alam adalah suatu bahan yang bersumber dari alam berasal dari hayati maupun nonhayati. 17. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah pendayagunaan Sumber Daya Alam secara efisien dan ramah lingkungan sebagai bahan baku, bahan penolong, dan sumber energi untuk peningkatan nilai tambah Industri. 18. Penyediaan Sumber Daya Alam adalah pemenuhan Sumber Daya Alam dalam jumlah yang cukup, berdasarkan jenis dan spesifikasi tertentu yang siap diolah, yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri untuk peningkatan nilai tambah Industri. 19. Penyaluran Sumber Daya Alam adalah kegiatan penyampaian Sumber Daya Alam dari penghasil Sumber Daya Alam kepada pelaku kegiatan Industri. 20. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri. 21. Penelitian dan Pengembangan adalah kegiatan yang menghasilkan penemuan baru yang bermanfaat bagi Industri atau pengembangan dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktivitas Industri. 22. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri. 23. Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci adalah pengadaan teknologi dengan membeli suatu proyek teknologi secara lengkap mulai dari pengkajian (assessment), rancang bangun dan perekayasaan, implementasi/ pengoperasian, dan penyerahan dalam kondisi siap digunakan. 24. Penjaminan Risiko atas Pemanfaatan Teknologi Industri adalah penjaminan kepada Perusahaan Industri yang memanfaatkan teknologi hasil Penelitian dan Pengembangan teknologi dari dalam negeri yang belum teruji secara komersial. 25. Pemanfaat Teknologi adalah Perusahaan Industri di dalam negeri yang bertindak sebagai pemanfaat hasil Penelitian dan Pengembangan teknologi dari dalam negeri yang belum teruji secara komersial. 26. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 27. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

BAB II

PEMBANGUNAN TENAGA KERJA INDUSTRI DAN PENGGUNAAN KONSULTAN INDUSTRI

Pasal 3

Koreksi

(1) Pembangunan Industri nasional harus didukung dengan Tenaga Kerja Industri. (2) Tenaga Kerja Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. tenaga teknis; dan b. tenaga manajerial. (1) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a menangani pekerjaan di bidang teknis pada Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri. (2) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki: a. Sertifikatkompetensi teknis sesuai dengan SKKNI di bidang Industri; dan b. pengetahuan manajerial. (3) Pembangunan tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling sedikit melalui kegiatan: a. Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi; b. Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi; dan/atau c. Pemagangan Industri. (4) Tenaga teknis yang tidak melalui kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan kompeten setelah melalui Sertifikasi Kompetensi oleh LSP.

Pasal 5

(1) Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a diperuntukan bagi calon Tenaga Kerja Industri dan Tenaga Kerja Industri. (2) Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan mengacu pada SKKNI di bidang Industri. (3) Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri atas Tenaga Kerja Industri. (4) Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pendidikan menengah kejuruan; b. program diploma satu; c. program diploma dua; d. program diploma tiga; e. program diploma empat; f. program magister terapan; dan g. program doktor terapan. (5) Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus dilengkapi dengan LSP, pabrik dalam sekolah, dan TUK. (2) Dalam hal penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi belum dilengkapi dengan LSP, penyelenggara harus melakukan kerja sama dengan LSP yang bidangnya sejenis. (3) Dalam hal penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi belum dilengkapi dengan pabrik dalam sekolah dan/atau TUK, penyelenggara harus melakukan kerja sama dengan Perusahaan Industri dan/atau lembaga Penelitian dan Pengembangan. (4) LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan Sertifikasi Kompetensi. (5) Menteri, menteri terkait, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, bupati/walikota, pelaku Industri, dan masyarakat dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi.

Pasal 7

(1) Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b diperuntukan bagi calon Tenaga Kerja Industri dan Tenaga Kerja Industri. (2) Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri atas Tenaga Kerja Industri. (3) Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi diselenggarakan dengan mengacu pada SKKNI di bidang Industri. (4) Penyelenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi harus dilengkapi dengan LSP, pabrik dalam lembaga pendidikan dan pelatihan, dan TUK. (5) Dalam hal penyelenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi belum dilengkapi dengan LSP, penyelenggara harus melakukan kerja sama dengan LSP yang bidangnya sejenis. (6) Dalam hal penyelenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi belum dilengkapi dengan pabrik dalam lembaga pendidikan dan pelatihan dan/atau TUK, penyelenggara harus melakukan kerja sama dengan Perusahaan Industri dan/atau lembaga Penelitian dan Pengembangan. (7) Penyelenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diakhiri dengan Sertifikasi Kompetensi. (8) Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh LSP. (9) Menteri, menteri terkait, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, bupati/walikota, pelaku Industri, dan masyarakat dapat menyelenggarakan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi. (10) Penyelenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Balai Latihan Kerja serta lembaga pelatihan lain. (11) Penyelenggara Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) mendapatkan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Penyelenggara Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan penyelenggara Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (9) dapat bekerja sama dengan Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pengembangan kurikulum; b. praktik kerja; dan/atau c. penempatan lulusan. (3) Kamar dagang dan industri, asosiasi Industri, Perusahaan Industri, dan/atau Perusahaan Kawasan Industri memfasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi dan/atau Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi.

Pasal 9

(1) Pemagangan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c diperuntukan bagi calon Tenaga Kerja Industri dan Tenaga Kerja Industri. (2) Pemagangan Industri dilaksanakan di Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri. (3) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri menyediakan fasilitas untuk Pemagangan Industri. (4) Pemagangan Industri dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta magang dengan Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang dibuat secara tertulis. (5) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta, hak dan kewajiban Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri, serta jangka waktu pemagangan. (6) Kamar dagang dan industri dan asosiasi Industri memfasilitasi pelaksanaan pemagangan di Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri bagi calon Tenaga Kerja Industri dan Tenaga Kerja Industri. (7) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang menerima Pemagangan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Calon Tenaga Kerja Industri dan Tenaga Kerja Industri yang telah mengikuti Pemagangan Industri dinyatakan memiliki kompetensi kerja setelah lulus Sertifikasi Kompetensi oleh LSP.

Pasal 10

(1) Tenaga manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b menangani pekerjaan di bidang manajemen pada Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri. (2) Tenaga manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki: a. kkompetensi manajerial sesuai dengan SKKNI di bidang Industri; dan b. pengetahuan teknis. (3) Pembangunan tenaga manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan.

Pasal 14

Tenaga Kerja Industri yang digunakan oleh Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri meliputi: a. Tenaga Kerja Industri nasional; dan/atau b. Tenaga Kerja Industri Asing.

Pasal 15

(1) Konsultan Industri merupakan tenaga ahli yang berperan untuk membantu, memberi saran, dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri. (2) Konsultan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. konsultan Industri nasional; dan b. konsultan Industri asing. (3) Konsultan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi kualifikasi: a. memiliki keterampilan teknis, administratif, dan manajerial sesuai dengan SKKNI di bidang Industri; dan b. memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan SKKNI di bidang konsultan.

Pasal 16

(1) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri mengutamakan penggunaan Tenaga Kerja Industri nasional dan/atau konsultan Industri nasional. (2) Dalam kondisi tertentu, Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri dapat menggunakan Tenaga Kerja Industri Asing dan/atau konsultan Industri asing. (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. belum tersedia Tenaga Kerja Industri nasional dan/atau konsultan Industri nasional yang kompeten; dan/atau b. belum cukup tersedia jumlah Tenaga Kerja Industri nasional dan/atau konsultan Industri nasional yang kompeten. (4) Dalam hal belum tersedia dan/atau tidak tercukupinya jumlah Tenaga Kerja Industri nasional dan/atau konsultan Industri nasional yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat melakukan pembangunan Tenaga Kerja Industri nasional dan konsultan Industri nasional. (5) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang menggunakan Tenaga Kerja Industri Asing dan/atau konsultan Industri asing, jabatan yang diperbolehkan diduduki oleh Tenaga Kerja Industri Asing dan/atau konsultan Industri asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) wajib memiliki izin mempekerjakan Tenaga Kerja Industri Asing dan/atau konsultan Industri asing dari menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atas rekomendasi Menteri. (2) Jangka waktu izin penggunaan Tenaga Kerja Industri Asing dan/atau konsultan Industri asing paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 18

(1) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang menggunakan Tenaga Kerja Industri Asing dan/atau konsultan Industri asing harus melakukan alih pengetahuan dan keterampilan kepada Tenaga Kerja Industri nasional dan/atau konsultan Industri nasional. (2) Pelaksanaan alih pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. menunjuk Tenaga Kerja Industri nasional dan/atau konsultan Industri nasional sebagai tenaga pendamping dari Tenaga Kerja Industri Asing dan/atau konsultan Industri asing; b. pendidikan dan/atau pelatihan kepada Tenaga Kerja Industri nasional dan/atau konsultan Industri nasional, baik di dalam maupun di luar negeri. (3) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang menggunakan Tenaga Kerja Industri Asing dan/atau konsultan Industri asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak melakukan alih pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kesatu

Pembangunan Tenaga Kerja Industri

Pasal 3

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 1

Standar Kompetensi Kerja Nasional INDONESIA

Pasal 11

Koreksi

(1) Menteri menyusun SKKNI di bidang Industri. (2) SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan Industri yang paling sedikit memuat pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja. (3) Dalam menyusun SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melibatkan asosiasi profesi, asosiasi Industri, dan/atau pelaku usaha Industri. (4) SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk ditetapkan. (5) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan MENETAPKAN SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya usulan Menteri. (6) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak ditetapkan SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan berlaku oleh Menteri sampai dengan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. (7) Penerapan SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan kualifikasi nasional dan/atau klaster kompetensi. (8) 7) dilakukan pada lembaga Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi, lembaga Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi, LSP, Perusahaan Industri, dan/atau Perusahaan Kawasan Industri.

Pasal 12

(1) Untuk jenis pekerjaan tertentu di bidang Industri, Menteri MENETAPKAN pemberlakuan SKKNI secara wajib. (2) Jenis pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pekerjaan yang memiliki risiko tinggi terhadap keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan bagi Tenaga Kerja Industri dan/atau produk yang dihasilkan. (3) Dalam hal Menteri MENETAPKAN pemberlakuan SKKNI secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri wajib menggunakan Tenaga Kerja Industri yang memenuhi SKKNI.

Pasal 13

(1) Sertifikasi Kompetensi dimaksudkan untuk memastikan kualitas Tenaga Kerja Industri sesuai kebutuhan dan persyaratan kerja. (2) Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Industri dilaksanakan untuk mewujudkan kesesuaian antara sistem pengupahan dengan produktivitas kerja guna memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi Tenaga Kerja Industri. (3) Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui uji kompetensi oleh LSP yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. (4) Pembentukan LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh asosiasi profesi, asosiasi Industri, pelaku usaha Industri, lembaga pendidikan, dan/atau lembaga pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Menteri, gubernur, bupati/walikota, kamar dagang dan industri, dan asosiasi Industri memfasilitasi pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Industri.

BAB Ketiga

Penggunaan Tenaga Kerja Industri dan Konsultan Industri

Pasal 14

Koreksi

Tenaga Kerja Industri yang digunakan oleh Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri meliputi: a. Tenaga Kerja Industri nasional; dan/atau b. Tenaga Kerja Industri Asing.

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB III

PEMANFAATAN, JAMINAN KETERSEDIAAN DAN PENYALURAN, SERTA PELARANGAN DAN PEMBATASAN EKSPOR SUMBER DAYA ALAM

Pasal 19

Koreksi

(1) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib memanfaatkan Sumber Daya Alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. (2) Pemanfaatan Sumber Daya Alam oleh Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perancangan produk, perancangan proses produksi, tahap produksi, optimalisasi sisa produk, dan pengelolaan limbah. (3) Pemanfaatan Sumber Daya Alam oleh Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perancangan, pembangunan, dan pengelolaan Kawasan Industri, termasuk pengelolaan limbah.

Pasal 20

(1) Pemanfaatan Sumber Daya Alam oleh Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan terhadap Sumber Daya Alam yang diolah dan digunakan secara langsung sebagai Bahan Baku, bahan penolong, energi, dan/atau air baku untuk Industri. (2) Pemanfaatan Sumber Daya Alam oleh Perusahaan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dilakukan terhadap Sumber Daya Alam yang digunakan sebagai sarana penunjang pengelolaan Kawasan Industri.

Pasal 21

(1) Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 paling sedikit dilakukan melalui: a. penghematan; b. penggunaan teknologi yang ramah lingkungan; dan c. optimasi kinerja proses produksi. (2) Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara ramah lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui: a. pengurangan limbah; b. penggunaan kembali; c. pengolahan kembali; dan/atau d. pemulihan.

Pasal 22

(1) Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang memanfaatkan Sumber Daya Alam wajib menyusun rencana Pemanfaatan Sumber Daya Alam. (2) Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Sumber Daya Alam yang proyeksi kebutuhannya ditetapkan dalam Kebijakan Industri Nasional. (3) Rencana Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. ruang lingkup pemanfaatan; b. prinsip pemanfaatan; c. metodologi pemanfaatan; dan d. teknologi dari pemanfaatan. (4) Rencana Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyampaian rencana Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 23

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam untuk Industri dalam negeri. (2) Dalam menjamin ketersediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. penyusunan rencana Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam; b. upaya Penyediaan Sumber Daya Alam; dan c. upaya Penyaluran Sumber Daya Alam.

Pasal 24

(1) Penyusunan rencana Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Menteri berdasarkan rencana Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. (2) Penyusunan rencana Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan menteri terkait/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. (3) Dalam penyusunan rencana Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menerima masukan dari dunia usaha dan masyarakat. (4) Dalam hal penyusunan rencana Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membutuhkan informasi potensi Sumber Daya Alam di daerah, gubernur dan/atau bupati/walikota wajib memberikan informasi yang diminta. (5) Menteri mengusulkan rencana Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PRESIDEN. (6) PRESIDEN MENETAPKAN rencana Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali mengacu pada Kebijakan Industri Nasional.

Pasal 25

Upaya Penyediaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: a. Penelitian dan Pengembangan mengenai potensi Sumber Daya Alam dalam negeri; b. memberikan kemudahan usaha budidaya dan pemuliaan Sumber Daya Alam terbarukan; c. memprioritaskan penggunaan Sumber Daya Alam terbarukan oleh Industri; d. mengembangkan investasi pengusahaan Sumber Daya Alam di dalam dan luar negeri; e. memfasilitasi akses kerja sama dengan negara lain dalam pengadaan Sumber Daya Alam; f. MENETAPKAN kebijakan impor untuk Sumber Daya Alam tertentu dalam rangka Penyediaan Sumber Daya Alam untuk Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri; dan/atau g. memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dalam Penyediaan Sumber Daya Alam antar wilayah.

Pasal 26

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan Sumber Daya Alam terbarukan dan Sumber Daya Alam tidak terbarukan. (2) Fasilitasi ketersediaan Sumber Daya Alam terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pemetaan dan penetapan wilayah Penyediaan Sumber Daya Alam terbarukan; b. konservasi Sumber Daya Alam terbarukan; dan/atau c. penanganan budi daya dan pasca panen Sumber Daya Alam terbarukan. (3) Fasilitasi ketersediaan Sumber Daya Alam tidak terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kebijakan yang berorientasi konservasi dengan melakukan: a. renegosiasi kontrak eksploitasi pertambangan Sumber Daya Alam Tertentu; b. menerapkan kebijakan secara kontinu atas efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam; dan/atau c. menerapkan kebijakan diversifikasi energi untuk Industri.

Pasal 27

(1) Upaya Penyaluran Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan melalui: a. penetapan tata kelola Penyaluran Sumber Daya Alam; b. Penyediaan infrastruktur Penyaluran Sumber Daya Alam; c. pengembangan teknologi Penyaluran Sumber Daya Alam; d. fasilitasi pembentukan unit Penyaluran Sumber Daya Alam; e. penetapan kebijakan yang mendukung kelancaran Penyaluran Sumber Daya Alam; dan/atau f. memfasilitasi ketersediaan pembiayaan lembaga Penyaluran Sumber Daya Alam. (2) Ketentuan mengenai upaya Penyaluran Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri dan menteri terkait.

Pasal 28

Dalam rangka peningkatan nilai tambah Industri guna pendalaman dan penguatan struktur Industri dalam negeri, Pemerintah Pusat dapat melarang atau membatasi ekspor Sumber Daya Alam.

Pasal 29

(1) Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk MENETAPKAN pelarangan atau pembatasan ekspor Sumber Daya Alam tertentu. (2) Usulan Menteri dalam rangka pelarangan ekspor Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan: a. menjaga kelestarian Sumber Daya Alam; b. merupakan Sumber Daya Alam yang strategis, tidak terbarukan, dan terbatas; c. sebagai cadangan penyangga ketersediaan Sumber Daya Alam untuk Industri; d. menjaga kestabilan harga Sumber Daya Alam; atau e. kepentingan nasional lainnya. (3) Usulan Menteri dalam rangka pembatasan ekspor Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan: a. Sumber Daya Alam yang belum seluruhnya dapat diolah di dalam negeri; b. Sumber Daya Alam yang diolah akan mempunyai nilai tambah yang tinggi; atau c. kepentingan nasional lainnya. (4) Pembatasan ekspor Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling sedikit melalui: a. penetapan bea keluar; b. penetapan kuota ekspor; c. penetapan kewajiban pasok dalam negeri; dan/atau d. penetapan batasan minimal kandungan Sumber Daya Alam.

Pasal 30

Selain untuk peningkatan nilai tambah Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Menteri dapat mengusulkan pelarangan atau pembatasan ekspor Sumber Daya Alam dalam rangka menjaga keseimbangan neraca ketersediaan Sumber Daya Alam yang tercantum dalam rencana Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam.

Pasal 31

Penetapan pelarangan atau pembatasan ekspor Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 30 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kesatu

Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kedua

Jaminan Ketersediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam

Pasal 23

Koreksi

Pasal 24

Koreksi

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Ketiga

Pelarangan dan Pembatasan Ekspor Sumber Daya Alam

Pasal 28

Koreksi

Dalam rangka peningkatan nilai tambah Industri guna pendalaman dan penguatan struktur Industri dalam negeri, Pemerintah Pusat dapat melarang atau membatasi ekspor Sumber Daya Alam.

Pasal 29

Koreksi

Pasal 30

Pasal 31

Penetapan pelarangan atau pembatasan ekspor Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 30 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGADAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INDUSTRI

Pasal 32

Koreksi

(1) Pengadaan Teknologi Industri dilakukan melalui Penelitian dan Pengembangan, kontrak Penelitian dan Pengembangan, usaha bersama, pengalihan hak melalui lisensi, dan/atau akuisisi teknologi. (2) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Pusat dapat melakukan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci. (3) Perencanaan pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pimpinan instansi pengusul dengan berkoordinasi dengan Menteri dan menteri terkait. (4) Materi perencanaan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencakup: a. alasan Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci; dan b. ruang lingkup, bentuk, dan jangka waktu Alih Teknologi yang dilakukan oleh penyedia teknologi.

Pasal 33

(1) Penyedia teknologi dalam proyek putar kunci wajib melakukan Alih Teknologi kepada pihak domestik. (2) Penyedia teknologi dalam proyek putar kunci yang tidak melakukan Alih Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

Pasal 34

(1) Pemerintah Pusat melakukan Penjaminan Risiko atas Pemanfaatan Teknologi Industri yang dikembangkan di dalam negeri oleh penyedia teknologi. (2) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil Penelitian dan Pengembangan teknologi dari dalam negeri yang sudah teruji laik dalam skala laboratorium dan teknikal sesuai dengan pedoman teknis penentuan kelayakan Teknologi Industri. (3) Penyedia teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Pusat; b. lembaga Penelitian dan Pengembangan perguruan tinggi; dan c. lembaga Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta. (4) lembaga Penelitian dan Pengembangan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang dimiliki oleh swasta atau lembaga Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi penyedia teknologi, harus melakukan kerja sama dengan lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Pusat. (5) Ketentuan mengenai pedoman teknis penentuan kelayakan Teknologi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 35

Penjaminan Risiko atas Pemanfaatan Teknologi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan dalam rangka: a. memperkuat daya saing Industri nasional; b. kemandirian Industri dalam negeri; dan/atau c. pelestarian fungsi lingkungan.

Pasal 36

(1) Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat diberikan kepada Pemanfaat Teknologi melalui penyedia teknologi. (2) dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk jaminan kelayakan Teknologi Industri sesuai dengan yang diperjanjikan.Teknologi Industri dan Pemanfaat Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional; (3) Ketentuan mengenai jaminan kelayakan Teknologi Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri.

Pasal 37

Penjaminan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan ketentuan: a. Teknologi Industri yang dimanfaatkan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional; b. Teknologi Industri yang dimanfaatkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas Industri; dan c. risiko yang terjadi bukan akibat kesalahan manajemen Industri Pemanfaat Teknologi Industri.

Pasal 38

(1) Penyedia teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat mengajukan usulan Penjaminan Risiko kepada Menteri disertai dokumen paling sedikit berupa: a. bukti laik laboratorium dan teknikal atas Teknologi Industri yang akan dimanfaatkan; dan b. usulan tertulis mengenai permintaan Penjaminan Risiko atas Pemanfaatan Teknologi Industri dari Pemanfaat Teknologi. (2) Menteri melakukan penilaian dan evaluasi terhadap usulan Penjaminan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam rangka penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri terkait, pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait, dan/atau pimpinan perguruan tinggi negeri. (4) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan evaluasi atas usulan Penjaminan Risiko diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 39

(1) Pendanaan Penjaminan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kementerian/lembaga nonkementerian yang membawahi penyedia teknologi.

BAB Kedua

Penjaminan Risiko atas Pemanfaatan Teknologi Industri

Pasal 34

Koreksi

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

BAB V

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

Koreksi

Setiap Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang menggunakan Tenaga Kerja Industri yang tidak memenuhi SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penutupan sementara; d. pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri; dan/atau e. pencabutan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri.

Pasal 41

Koreksi

Setiap Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang tidak melaksanakan Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penutupan sementara; d. pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri; dan/atau e. pencabutan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri.

Pasal 42

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 kepada Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan yang berasal dari: a. pengaduan; dan/atau b. tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 43

(1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan bahwa Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) atau Pasal 19 ayat , Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 44

(1) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa denda administratif. (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling banyak: a. 1% (satu persen) dari nilai investasi bagi Perusahaan Industri; dan b. 1 o/oo (satu per mil) dari nilai investasi bagi Perusahaan Kawasan Industri. (3) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat pengenaan denda administratif diterima. (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah.

Pasal 45

(1) Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak membayar denda administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara. (2) Dalam hal Perusahaan Industri dan/atau Perusahan Kawasan Industri telah membayar denda administratif tetapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal batas waktu pembayaran denda administratif tidak memenuhi kewajibannya dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara. (3) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat penutupan sementara diterima. (4) Perusahaan Industri yang berada dalam Kawasan Industri yang dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang dikenai sanksi administratif berupa penutupan sementara, tetap dapat menjalankan kegiatan produksinya sesuai dengan izin yang dimilikinya. (5) Ketentuan mengenai tata cara penutupan sementara bagi Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 46

(1) Dalam hal Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak membayar denda administratif dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri. (2) Pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Penetapan Pembekuan. (3) Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri yang telah memenuhi kewajiban membayar denda administratif dan memenuhi kewajibannya dapat mengajukan permohonan pemulihan status pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industrinya. (4) Ketentuan mengenai tata cara pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 47

(1) Dalam hal Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri sejak tanggal berakhirnya sanksi administratif berupa pembekuan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) tidak memenuhi kewajibannya dan/atau tidak membayar denda administratif dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri. (2) Ketentuan mengenai tata cara pencabutan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri diatur oleh Menteri.

Pasal 48

Dalam hal pelanggaran terhadap Pasal 12 ayat (3) atau Pasal 19 ayat (1) telah menimbulkan bahaya keamanan, keselamatan, kesehatan, dan/atau lingkungan terhadap Tenaga Kerja Industri dan/atau produk yang dihasilkan, Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri dikenai sanksi administratif tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41.

Pasal 49

Gubernur dan bupati/walikota wajib menyampaikan laporan pembekuan, pemulihan status pembekuan, dan pencabutan Izin Usaha Industri atau Izin Usaha Kawasan Industri kepada Menteri.

Pasal 50

Penyedia teknologi dalam proyek putar kunci yang tidak melakukan Alih Teknologi kepada pihak domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; dan/atau c. penghentian sementara.

Pasal 51

Menteri/menteri terkait/pimpinan lembaga/instansi terkait mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepada penyedia teknologi.

Pasal 52

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a diberikan sebanyak 2 (dua) kali setelah jangka waktu proses Alih Teknologi berakhir sesuai dengan jadwal dalam perjanjian. (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.

Pasal 53

(1) Penyedia teknologi yang telah dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tidak melakukan Alih Teknologi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa denda administratif. (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling sedikit sebesar nilai Alih Teknologi yang tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian. (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai faktor pengurang dari total nilai proyek putar kunci. (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan negara bukan pajak. (5) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan kewajiban penyedia teknologi untuk melakukan Alih Teknologi.

Pasal 54

(1) Penyedia teknologi yang telah dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif dan tidak melakukan Alih Teknologi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan pengenaan denda administratif dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kewajiban pembayaran oleh Pemerintah Pusat kepada penyedia teknologi. (2) Jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penghentian sementara dikeluarkan. (3) Penyedia teknologi yang tidak melakukan kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan tindakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan yang diperjanjikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

BAB 1

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB 2

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB III

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kesatu

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kedua

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Ketiga

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB IV

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38