Koreksi Pasal 13

(1) Sertifikasi Kompetensi dimaksudkan untuk memastikan kualitas Tenaga Kerja Industri sesuai kebutuhan dan persyaratan kerja. (2) Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Industri dilaksanakan untuk mewujudkan kesesuaian antara sistem pengupahan dengan produktivitas kerja guna memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi Tenaga Kerja Industri. (3) Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui uji kompetensi oleh LSP yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. (4) Pembentukan LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh asosiasi profesi, asosiasi Industri, pelaku usaha Industri, lembaga pendidikan, dan/atau lembaga pelatihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Menteri, gubernur, bupati/walikota, kamar dagang dan industri, dan asosiasi Industri memfasilitasi pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Industri.