PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2020 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN PERMASALAHAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN

PERBAN Nomor 3 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini, yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah lembaga penjamin simpanan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. 2. Stabilitas Sistem Keuangan adalah stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. 3. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perbankan dan UNDANG-UNDANG mengenai perbankan syariah. 4. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 5. Bank Sistemik adalah bank sistemik sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai pencegahan dan penaganan krisis sistem keuangan. 6. Bank Selain Bank Sistemik adalah Bank yang tidak ditetapkan sebagai Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. 7. Penanganan Bank adalah penanganan Bank Sistemik dan/atau Bank Selain Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas oleh LPS. 8. Pemeriksaan Bersama adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh LPS dan OJK dalam rangka persiapan Penanganan Bank maupun peningkatan intensitas persiapan Penanganan Bank. 9. Tim Pemeriksaan Bersama adalah pegawai LPS dan/atau pegawai OJK yang melaksanakan pemeriksaan. 10. Sertifikat Bank INDONESIA yang selanjutnya disingkat SBI adalah sertifikat bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA mengenai operasi moneter. 11. Sertifikat Bank INDONESIA Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah sertifikat bank INDONESIA syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA mengenai operasi moneter syariah. 12. Sertifikat Deposito Bank INDONESIA yang selanjutnya disingkat SDBI adalah sertifikat deposito bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA mengenai operasi moneter. 13. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik INDONESIA, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai surat utang negara. 14. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau yang dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, dalam mata uang rupiah, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai surat berharga syariah negara. 15. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah SUN dan SBSN. 16. Aset Kredit adalah aset Bank berupa kredit sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perbankan, tidak termasuk kredit dalam valuta asing. 17. Aset Pembiayaan adalah aset Bank berupa pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perbankan syariah, tidak termasuk pembiayaan dalam valuta asing. 18. Sukuk Bank INDONESIA yang selanjutnya disebut SukBI adalah sukuk bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai operasi moneter. 19. Bank Gagal adalah bank yang dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. 20. Bank Perantara adalah bank perantara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. 21. Bank Penerima adalah bank yang menerima pengalihan sebagian atau seluruh dan/atau kewajiban Bank. 22. Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang selanjutnya disingkat KSSK adalah komite stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. 23. Bank INDONESIA adalah bank sentral Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 24. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PEMERIKSAAN BANK

Pasal 3

Koreksi

(1) LPS melakukan persiapan Penanganan Bank pada periode Bank ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif yang diberitahukan oleh OJK. (2) Persiapan Penanganan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan LPS berkoordinasi dengan OJK. (3) Koordinasi LPS dengan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka: a. pertukaran data dan/atau informasi Bank; b. pemeriksaan bersama terhadap Bank; dan/atau c. kegiatan lainnya dalam rangka persiapan resolusi Bank oleh LPS.

Pasal 4

(1) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a antara lain pemberitahuan dari OJK kepada Lembaga Penjamin Simpanan mengenai penetapan status Bank sebagai: a. bank dalam pengawasan intensif dan perpanjangan status Bank sebagai bank dalam pengawasan intensif; dan/atau b. bank dalam pengawasan khusus. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan tata cara pertukaran data dan/atau informasi ditetapkan dalam nota kesepahaman antara LPS dan OJK.

Pasal 5

(1) Dalam rangka persiapan Penanganan Bank, LPS menerima penetapan status Bank sebagai bank dalam pengawasan intensif dan perpanjangan status Bank sebagai bank dalam pengawasan intensif dari OJK, disertai dengan data dan/atau informasi pendukung setelah penetapan status Bank. (2) Pemeriksaan Bersama dalam rangka persiapan Penanganan Bank dilakukan pada periode Bank ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif oleh OJK. (3) Pemeriksaan Bersama dilakukan oleh Tim Pemeriksaan Bersama. (4) Sebelum melakukan Pemeriksaan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS menyusun langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pemeriksaan Bersama dimaksud dan berkoordinasi dengan OJK. (5) Pemeriksaan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk: a. mengidentifikasi dan menilai aset dan/atau kewajiban Bank; dan b. mendapatkan informasi mengenai kondisi keuangan dan permasalahan Bank, termasuk perkara di pengadilan dan tindakan perbaikan yang telah dan akan dilakukan oleh pengurus dan/atau pemegang saham Bank. (6) Data dan/atau informasi yang dihasilkan dari Pemeriksaan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh LPS sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk pemilihan metode resolusi terhadap penanganan atau penyelesaian Bank Gagal. (7) Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan sarana teknologi informasi.

Pasal 6

(1) Ruang lingkup Pemeriksaan Bersama meliputi namun tidak terbatas pada: a. pemetaan dan penilaian aset dan/atau kewajiban Bank; b. persiapan preservasi data; c. identifikasi sistem informasi, sumber daya manusia, pemetaan lini bisnis utama dan/atau fungsi kritis dan pelayanan Bank; d. pemeriksaan risiko hukum; dan/atau e. identifikasi prospek usaha. (2) Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama dapat diinisiasi oleh LPS dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK dengan melampirkan paling sedikit tujuan, ruang lingkup dan waktu pemeriksaan.

Pasal 7

Dalam melakukan Pemeriksaan Bersama, Tim Pemeriksaan Bersama dapat melakukan pengecekan terhadap debitur Bank sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Pasal 8

(1) Pengurus, pemegang saham dan pegawai Bank wajib mendukung pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Bersama dengan memberikan data dan/atau informasi yang dibutuhkan, baik oleh LPS maupun OJK. (2) Dukungan oleh pengurus, pemegang saham, dan pegawai Bank atas pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. memberikan data dan/atau informasi dari Bank dan debitur Bank; b. memperlihatkan dan/atau memberikan data dan/atau informasi, baik keuangan maupun non keuangan kepada Tim Pemeriksaan Bersama yang meliputi: 1. laporan keuangan per posisi pemeriksaan, termasuk rincian serta dan dokumen pendukung; 2. keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Bersama; 3. keberadaan aset yang tercatat dalam laporan keuangan Bank per posisi pemeriksaan; dan 4. hal-hal lain yang diperlukan dalam pemeriksaan; dan c. memberikan bantuan untuk memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang diperoleh Tim Pemeriksaan Bersama. (3) Bank dan debitur Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilarang untuk menghambat proses pemeriksaan serta mempengaruhi pendapat, penilaian, atau hasil dari Tim Pemeriksaan Bersama. (4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diperoleh LPS secara langsung dari Bank maupun tidak langsung melalui OJK.

Pasal 9

(1) Tim Pemeriksaan Bersama melakukan konfirmasi dan pembahasan terhadap temuan hasil pemeriksaan ke Bank untuk mendapatkan tanggapan dan/atau komitmen tindak lanjut hasil pemeriksaan dari pimpinan dan/atau pejabat Bank. (2) Tanggapan dan/atau komitmen dari pimpinan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama oleh Tim Pemeriksaan Bersama dan pimpinan Bank. (3) LPS dan OJK meminta Bank untuk menindaklanjuti komitmen tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

(1) Setelah proses Pemeriksaan Bersama berakhir, LPS dan OJK masing-masing menyusun laporan hasil pemeriksaan berdasarkan Pemeriksaan Bersama. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia. (3) Laporan hasil pemeriksaan LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu dasar bagi LPS untuk menentukan metode resolusi terhadap penanganan Bank Gagal. (4) Laporan hasil pemeriksaan LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. ringkasan eksekutif; b. informasi umum Bank yang menjadi objek Pemeriksaan Bersama; c. uraian hasil pemeriksaan; d. kesimpulan dan komitmen Bank; dan e. lampiran yang memuat antara lain dokumen atau laporan yang mendukung pelaksanaan Pemeriksaan Bersama.

Pasal 11

(1) LPS menerima penetapan status Bank sebagai bank dalam pengawasan khusus dari OJK disertai dengan data dan/atau informasi pendukung setelah penetapan status Bank. (2) LPS dan OJK melakukan Pemeriksaan Bersama dalam rangka pengkinian data dan/atau informasi hasil Pemeriksaan Bersama dalam status bank dalam pengawasan intensif pada periode Bank ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan khusus oleh OJK. (3) Dalam hal Pemeriksaan Bersama tidak dapat diselesaikan atau tidak dapat dilakukan pada status bank dalam pengawasan intensif, Pemeriksaan Bersama dilakukan pada periode Bank ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan khusus oleh OJK.

Pasal 12

(1) Kondisi yang menyebabkan Pemeriksaan Bersama tidak dapat diselesaikan atau tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) paling sedikit sebagai berikut: a. perubahan status Bank sebagai bank dalam pengawasan intensif menjadi bank dalam pengawasan khusus dengan sangat cepat dan berpotensi ditetapkan sebagai bank yang tidak dapat disehatkan oleh OJK; b. penarikan dana pada beberapa Bank dalam jumlah besar secara bersamaan (bank run); dan/atau c. kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah. (2) Ruang lingkup Pemeriksaan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat disesuaikan, dalam hal pelaksanaan Pemeriksaan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dapat diselesaikan atau tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Pasal 13

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ruang lingkup, tata cara, dan pelaporan Pemeriksaan Bersama dalam rangka pengkinian data dan/atau informasi dalam status bank dalam pengawasan khusus.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan tata cara Pemeriksaan Bersama pada status bank dalam pengawasan intensif dan bank dalam pengawasan khusus ditetapkan dalam nota kesepahaman antara LPS dan OJK.

Pasal 15

(1) Kegiatan lainnya dalam rangka persiapan resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dilakukan oleh LPS untuk melakukan namun tidak terbatas pada: a. persiapan dalam rangka identifikasi untuk pengelompokan aset dan/atau kewajiban Bank yang akan dialihkan; b. pengajuan izin prinsip dan izin usaha pendirian Bank Perantara serta perizinan terkait operasional sistem pembayaran dan operasi moneter Bank Perantara; dan c. penjajakan kepada pihak lain. (2) Penjajakan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan apabila dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif, permasalahan solvabilitas belum dapat diatasi. (3) Penjajakan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kepada Bank lain yang bersedia menerima pengalihan sebagian dan/atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank setelah berkoordinasi dengan OJK. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam nota kesepahaman antara LPS dan OJK dan nota kesepahaman antara LPS dan Bank INDONESIA.

BAB Ketiga

Pemeriksaan Bersama dalam Rangka Persiapan Penanganan Bank

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

Pasal 7

Dalam melakukan Pemeriksaan Bersama, Tim Pemeriksaan Bersama dapat melakukan pengecekan terhadap debitur Bank sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 2

Persyaratan Penempatan Dana

Pasal 19

Koreksi

(1) Penempatan dana pada Bank sebagaimana dimaksud dalam 16 ayat (2) huruf b dilakukan LPS apabila terpenuhi persyaratan penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a sebagai berikut: a. terdapat surat pemberitahuan OJK yang menyatakan bahwa pemegang saham pengendali bank tidak dapat membantu Bank mengatasi permasalahan likuiditas.; b. Bank yang berada dalam status pengawasan: 1. bank dalam pengawasan intensif yang mengarah kepada bank dalam pengawasan khusus; atau 2. bank dalam pengawasan khusus; c. Bank mengalami permasalahan likuiditas bukan disebabkan oleh suatu tindakan yang dilakukan pegawai, pengurus, dan/atau pemegang saham secara tidak wajar (fraud); d. Bank tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman likuiditas jangka pendek dari Bank INDONESIA; dan e. surat permintaan dari OJK yang disertai analisis kelayakan permohonan Bank. (2) Bank yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dapat mengajukan permohonan kepada OJK. (3) Permohonan Bank kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan paling sedikit: a. surat dari pemegang saham pengendali yang menyatakan pemegang saham pengendali tidak dapat membantu Bank mengatasi permasalahan likuiditas; b. surat yang menyatakan Bank mengalami permasalahan likuiditas bukan disebabkan oleh suatu tindakan yang dilakukan pegawai, pengurus, dan/atau pemegang saham secara tidak wajar (fraud) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, termasuk action plan penyelesaian permasalahan likuiditas bank; c. dokumen yang mendukung jumlah kebutuhan dana untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam rangka pemenuhan kewajiban dana pihak ketiga, termasuk proyeksi arus kas (cashflow); d. daftar dan dokumen seluruh aset milik Bank dan aset milik pemegang saham pengendali yang menjadi jaminan disertai nilai berdasarkan penilaian kantor jasa penilai publik paling lama 6 (enam) bulan terakhir; e. surat pernyataan dari pemilik jaminan bahwa aset yang menjadi jaminan berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, sitaan, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain; f. surat pernyataan dari pemilik jaminan yang menyatakan tidak akan memperjualbelikan dan/atau menjaminkan kembali aset yang dijadikan jaminan; g. surat pernyataan kesanggupan Bank untuk membayar segala kewajiban; h. surat pernyataan pemegang saham pengendali untuk menjamin pengembalian besaran penempatan dana oleh LPS; i. surat pernyataan Bank bahwa penggunaan penempatan dana LPS ditujukan sesuai dengan ketentuan; j. surat pernyataan Bank mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan dan kesanggupan Bank untuk menyampaikan data dan/atau dokumen lain yang diminta LPS; k. surat persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank dan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau penggunaan aset Bank sebagai jaminan; l. anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Bank, termasuk perubahannya; m. surat pernyataan pemegang saham pengendali mengenai kebenaran data dan/atau dokumen yang disampaikan dan kesanggupan pemegang saham pengendali untuk menyampaikan data dan/atau dokumen lain yang diminta oleh LPS; dan n. kesediaan pemegang saham pengendali untuk menjaminkan aset milik pemegang saham pengendali. (4) OJK melakukan analisis kelayakan permohonan Bank dan menyampaikan pemberitahuan dan permintaan kepada LPS disertai paling sedikit: a. hasil penilaian perkiraan kemampuan Bank mengembalikan penempatan dana, termasuk penilaian atas aset yang menjadi jaminan atas penempatan dana dan analisis bahwa permasalahan likuiditas Bank bukan disebabkan oleh suatu tindakan yang dilakukan pegawai, pengurus, dan/atau pemegang saham secara tidak wajar (fraud); b. proyeksi cashflow dari Bank dimaksud, termasuk kebutuhan penggunaan penempatan dana dari LPS; c. data dan/atau informasi yang memuat kondisi terkini Bank, termasuk analisis action plan untuk mengatasi permasalahan likuiditas Bank dan going concern Bank; d. dampak permasalahan pada sistem perbankan; dan e. fotokopi perintah tertulis dari OJK kepada pemegang saham pengendali untuk menjamin pengembalian besaran penempatan dana oleh LPS dengan saham dan/atau aset lain yang dianggap layak milik pemegang saham pengendali, yang berlaku efektif dalam hal LPS telah melakukan penempatan dana. (5) Bank INDONESIA melakukan asesmen terhadap riwayat sistem pembayaran Bank dan kondisi sistem keuangan berdasarkan pemberitahuan dari OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menyampaikan hasil asesmen dimaksud kepada LPS. (6) Hasil asesmen kondisi sistem keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling kurang terdiri dari contagion effect di pasar uang antar bank.

Pasal 20

(1) LPS MEMUTUSKAN untuk melakukan atau tidak melakukan penempatan dana pada Bank berdasarkan analisis terhadap kelayakan penempatan dana yang mempertimbangkan: a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1); b. analisis kelayakan permohonan Bank dari OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4); c. hasil asesmen dari Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) dan ayat (6); d. going concern atas Bank yang menerima penempatan dana, antara lain tertuang dalam action plan Bank untuk menyelesaikan permasalahan likuiditas Bank; dan e. kecukupan jaminan. (2) LPS menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui surat kepada OJK dan Bank INDONESIA. (3) Dalam hal LPS menyetujui penempatan dana: a. Bank dan LPS menandatangani perjanjian penempatan dana; dan b. Bank dan/atau pemegang saham pengendali dengan LPS menandatangani perjanjian pengikatan jaminan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis terhadap kelayakan penempatan dana diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner LPS.

Pasal 21

LPS dapat menolak permohonan penempatan dana meskipun Bank telah memenuhi seluruh persyaratan penempatan dana dengan pertimbangan komposisi kepemilikan dan jenis jaminan yang menjadi jaminan penempatan dana.

BAB 3

Analisis Kelayakan atas Penempatan Dana

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

Pasal 22

(1) Perjanjian penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a paling sedikit memuat tentang: a. identitas para pihak; b. plafon dan periode penempatan dana; c. suku bunga penempatan dana; d. hak dan kewajiban para pihak, termasuk pemberian surat kuasa dari Bank kepada Bank INDONESIA untuk pendebitan rekening giro Bank di Bank INDONESIA untuk kepentingan LPS; e. syarat pencairan penempatan dana; f. jaminan pengembalian atas penempatan dana, berupa jaminan kebendaan dan/atau perorangan (personal/coorporate guarantee); dan g. surat pernyataan pengalihan hak atas kepemilikan saham dan/atau aset lain milik pemegang saham pengendali kepada LPS. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi perjanjian penempatan dana diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner LPS.

BAB 6

Suku Bunga Penempatan Dana

Pasal 24

Koreksi

(1) LPS mengenakan bunga secara harian kepada Bank atas baki debet penempatan dana oleh LPS. (2) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan tingkat suku bunga penjaminan LPS. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan bunga diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner LPS.

Pasal 25

Koreksi

(1) Jaminan penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e terdiri dari aset milik pemegang saham pengendali dan/atau aset milik Bank. (2) Aset milik pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. saham selain saham Bank yang menerima penempatan dana; b. aktiva tetap; dan/atau c. aset lain. (3) Aset milik Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. surat berharga; b. surat berharga berdasarkan prinsip syariah; c. Aset Kredit; d. Aset Pembiayaan; dan/atau e. aktiva tetap. (4) Jenis surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa: a. SBI; b. SDBI; c. SBN; dan/atau d. surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang memenuhi persyaratan: 1. memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi; 2. aktif diperdagangkan; dan 3. memiliki sisa jangka waktu yang ditetapkan oleh LPS. (5) Jenis surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa: a. SBIS; b. SukBI; c. SBSN; dan/atau d. sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang memenuhi persyaratan: 1. memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi; 2. aktif diperdagangkan; dan 3. memiliki sisa jangka waktu yang ditetapkan oleh LPS. (6) Aset Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. kolektibilitas tergolong lancar selama 12 (dua belas) bulan terakhir berturut-turut; b. bukan merupakan kredit dan/atau pembiayaan konsumsi kecuali Kredit Kepemilikan Rumah dan/atau pembiayaan; c. dijamin dengan jaminan tanah dan bangunan dan/atau tanah dengan nilai paling rendah 110% (seratus sepuluh persen) dari plafon kredit dan/atau plafon pembiayaan; d. bukan merupakan kredit dan/atau pembiayaan kepada pihak terafiliasi/terkait Bank; e. tidak pernah direstrukturisasi dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir; f. sisa jangka waktu jatuh waktu kredit dan/atau pembiayaan paling singkat 10 (sepuluh) bulan sejak tanggal permohonan Bank kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3); g. baki debet kredit atau saldo pokok pembiayaan tidak melebihi batas maksimum pemberian kredit atau penyaluran dana pada saat diberikan dan tidak melebihi plafon kredit atau pembiayaan; h. memiliki perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan serta pengikatan jaminan yang mempunyai kekuatan hukum; dan i. dalam perjanjian kredit dan/atau akad pembiayaan antara Bank dan debitur Bank tercantum klausul bahwa kredit dan/atau pembiayaan dapat dialihkan kepada pihak lain. (7) Dalam hal diperlukan, LPS dapat meminta tambahan jaminan dari Bank dan/atau pemegang saham pengendali. (8) Jaminan penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dilengkapi dengan dokumen yang terkait dengan jaminan penempatan dana oleh LPS, termasuk penyerahan surat pernyataan pengalihan hak atas kepemilikan saham dan/atau aset lain milik pemegang saham pengendali kepada LPS. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan penempatan dana termasuk bentuk, jenis jaminan, kepemilikan jaminan, komposisi jaminan, dan kewajiban penyerahan surat pernyataan pengalihan hak atas kepemilikan saham dan/atau aset lain milik pemegang saham pengendali diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner LPS.

Pasal 26

Pasal 27

LPS dapat melakukan penilaian jaminan penempatan dana untuk dapat menempatkan atau tidak menempatkan dana pada Bank.

Pasal 28

BAB 7

Jaminan Penempatan Dana

Pasal 25

Koreksi

Pasal 26

Pasal 27

LPS dapat melakukan penilaian jaminan penempatan dana untuk dapat menempatkan atau tidak menempatkan dana pada Bank.

Pasal 28

Pasal 29

(1) Bank yang menerima penempatan dana harus memelihara dan menatausahakan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang menjadi jaminan penempatan dana. (2) Bank menyampaikan laporan daftar Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada LPS dengan tembusan kepada OJK. (3) Periode laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah periode laporan pada posisi akhir minggu yang disampaikan kepada LPS dengan batas waktu penyampaian laporan pada hari Senin minggu berikutnya. (4) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, kewajiban penyampaian laporan pada hari kerja berikutnya. (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak laporan untuk posisi setelah pencairan penempatan dana. (6) Bank yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengajukan pencairan, perpanjangan dan/atau penambahan penempatan dana dengan jaminan Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan.

Pasal 30

(1) Pengikatan jaminan penempatan dana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) LPS menatausahakan dokumen yang terkait dengan jaminan penempatan dana. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengikatan jaminan ditetapkan dalam Peraturan Dewan Komisioner LPS.

BAB 8

Bank yang Menerima Penempatan Dana

Pasal 29

Koreksi

Pasal 30

Pasal 31

(1) Bank dapat mengajukan pencairan penempatan dana setelah dilakukan penandatangan perjanjian penempatan dana dan pengikatan jaminan atas penempatan dana LPS. (2) Pencairan penempatan dana dilakukan secara bertahap berdasarkan pertimbangan LPS melalui: a. pemindahan dana dari rekening giro LPS ke rekening giro rupiah Bank yang bersangkutan pada Bank INDONESIA; dan/atau b. pengalihan kepemilikan SBN dari rekening surat berharga LPS ke rekening surat berharga milik Bank pada kustodian yang ditunjuk, dalam hal pencairan penempatan dana dilakukan melalui SBN milik LPS. (3) Pengajuan pencairan penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPS dengan tembusan kepada OJK dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. surat sanggup bayar sebesar pengajuan pencairan; dan b. proyeksi arus kas yang mencerminkan kebutuhan pencairan. (4) Pengajuan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan secara mingguan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan penempatan dana diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner LPS.

Pasal 32

(1) Selama periode pemberian penempatan dana atau selama Bank belum melunasi kewajiban penempatan dana, pengurus Bank wajib menjaga kondisi keuangan Bank. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengurus Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner LPS.

Pasal 33

(1) LPS berwenang melakukan pembatasan pencairan penempatan dana. (2) Pembatasan pencairan penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal nilai jaminan tidak mencukupi plafon penempatan dana dan pemilik jaminan tidak dapat menambah dan/atau mengganti jaminan penempatan dana sehingga secara keseluruhan nilai jaminan tidak mencukupi plafon. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatasan pencairan penempatan dana diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner LPS.

BAB 9

Pencairan Penempatan Dana

Pasal 31

Koreksi

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Bank menggunakan dana yang berasal dari penempatan dana oleh LPS hanya untuk pembayaran kewajiban dana pihak ketiga yang tidak terafiliasi/terkait dengan Bank.

Pasal 35

Selama periode pemberian penempatan dana atau selama Bank belum melunasi kewajiban penempatan dana, Bank dilarang: a. melakukan penempatan dana pada Bank lain; b. menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan baru kepada pihak terafiliasi/terkait Bank; dan c. melakukan pembagian dividen.

BAB 13

Pengawasan

Pasal 39

Koreksi

(1) OJK dan Bank INDONESIA melakukan pengawasan secara lebih intensif terhadap Bank yang menerima penempatan dana sesuai dengan kewenangannya. (2) LPS menerima informasi hasil pengawasan secara lebih intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari OJK dan Bank INDONESIA terhadap Bank yang menerima penempatan dana. (3) Penyampaian informasi hasil pengawasan oleh OJK dan Bank INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai mekanisme pertukaran data dan/atau informasi yang disampaikan secara harian. (4) Informasi hasil pengawasan yang disampaikan oleh Bank INDONESIA kepada LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat asesmen terhadap riwayat sistem pembayaran Bank. (5) Informasi hasil pengawasan yang disampaikan oleh OJK kepada LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat asesmen paling kurang perkembangan kondisi keuangan Bank, penggunaan penempatan dana, dan terkait pemeriksaan Bank yang menerima penempatan dana.

Pasal 40

(1) LPS dapat melakukan pemeriksaan terhadap Bank yang menerima penempatan dana. (2) Bank yang menerima penempatan dana wajib memberikan data dan/atau informasi yang dibutuhkan LPS serta mendukung kelancaran dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

(1) Bank yang menerima penempatan dana wajib menyampaikan laporan kepada LPS dengan tembusan kepada OJK yang meliputi: a. laporan penggunaan penempatan dana; b. laporan kondisi likuiditas Bank; c. laporan perhitungan rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM); d. laporan jaminan penempatan dana, dalam hal terdapat: 1. surat berharga korporasi atau sukuk korporasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf d dan ayat (5) huruf d; 2. pelunasan kredit atau pembiayaan yang menjadi jaminan atas penempatan dana oleh debitur Bank; dan/atau 3. Aset Kredit atau Aset Pembiayaan yang mengalami penurunan kolektibilitas; e. rencana tindak perbaikan (remedial action plan) untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam rangka pemenuhan kewajiban dana pihak ketiga; dan f. laporan lain yang diminta oleh LPS. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner LPS.

BAB 14

Pelaporan

Pasal 41

Koreksi

Pasal 42

(1) LPS melakukan eksekusi terhadap jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan didahului penyampaian surat pemberitahuan dan/atau peringatan kepada Bank. (2) Apabila nilai hasil eksekusi terhadap jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari kewajiban penempatan dana, maka LPS mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bank. (3) Apabila nilai hasil eksekusi terhadap jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil dari kewajiban penempatan dana, maka Bank dan/atau pemegang saham pengendali wajib melakukan pelunasan melalui setoran kekurangan kewajiban penempatan dana kepada LPS.

Pasal 43

(1) Dalam melaksanakan eksekusi terhadap jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), LPS dapat berkoordinasi atau bekerja sama dengan OJK, Bank INDONESIA dan/atau pihak lain. (2) Bank harus bekerja sama dengan LPS untuk kelancaran pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan atas penempatan dana. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai eksekusi terhadap jaminan atas Penempatan Dana diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner LPS.

BAB V

TATA CARA PEMILIHAN CARA PENANGANAN DAN PELAKSANAAN CARA PENANGANAN BANK SELAIN BANK SISTEMIK YANG DINYATAKAN SEBAGAI BANK GAGAL

Pasal 47

Koreksi

(1) LPS memilih cara penanganan Bank Selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai Bank Gagal berdasarkan hasil Pemeriksaan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 11. (2) Dalam memilih cara penanganan Bank Selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai Bank Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS melakukan analisis kriteria dengan tidak hanya mempertimbangkan perkiraan biaya yang paling rendah (least cost test), tetapi juga dengan mempertimbangkan kriteria termasuk tetapi tidak terbatas pada: a. kondisi perekonomian; b. kompleksitas permasalahan Bank; c. kebutuhan waktu penanganan; d. ketersediaan investor; dan/atau e. efektivitas penanganan permasalahan Bank. (3) Bank Selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk Bank Umum. (4) Parameter analisis kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut: a. analisis kondisi perekonomian berdasarkan indikator protokol manajemen krisis dari LPS dengan mempertimbangkan: 1. indikator protokol manajemen krisis dari KSSK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 2. asesmen kondisi perekonomian makro dari Bank INDONESIA paling sedikit mencakup kondisi perekonomian dan pasar keuangan global, kondisi perekonomian domestik, likuiditas perekonomian, serta pasar uang antarbank; b. analisis kompleksitas permasalahan Bank berdasarkan permasalahan yang diketahui LPS dari hasil pemantauan dan/atau pertimbangan dari OJK mencakup antara lain keterkaitan permasalahan bank dengan sektor, industri, dan/atau lembaga lainnya (interconnectedness); c. analisis kebutuhan waktu penanganan berdasarkan kebutuhan waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan masing-masing metode resolusi; d. analisis ketersediaan investor berdasarkan ketersediaan calon Bank Penerima yang memenuhi persyaratan untuk mengambil alih sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang mengalami permasalahan solvabilitas; dan/atau e. analisis efektivitas penanganan permasalahan Bank berdasarkan pemenuhan prasyarat pemilihan metode resolusi (orderly manner). (5) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPS juga mempertimbangkan pemenuhan persyaratan lain untuk penyertaan modal sementara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu: a. perkiraan biaya penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik dengan cara penyertaan modal sementara secara signifikan lebih rendah dari perkiraan biaya penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik dengan cara likuidasi, pengalihan aset dan/atau kewajiban ke Bank Perantara, atau pengalihan aset dan/atau kewajiban ke Bank Penerima; b. Bank Selain Bank Sistemik masih memiliki prospek usaha yang baik; dan c. adanya pernyataan dari rapat umum pemegang saham yang dibuat dengan akta notaris yang paling sedikit memuat kesediaan untuk: 1. menyerahkan hak dan wewenang rapat umum pemegang saham kepada LPS; 2. menyerahkan kepengurusan Bank Selain Bank Sistemik kepada LPS; dan 3. tidak menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS apabila proses penyelesaian dengan cara penyertaan modal sementara tidak berhasil, sepanjang LPS melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai parameter analisis kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner LPS.

Pasal 48

(1) Dalam hal Pemeriksaan Bersama pada tahap persiapan Penanganan Bank dan/atau peningkatan intensitas persiapan Penanganan Bank tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu atau tidak terdapat kecukupan waktu sehingga terdapat penyesuaian ruang lingkup Pemeriksaan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan terdapat Bank yang tidak dapat disehatkan yang diserahkan oleh OJK kepada LPS, maka LPS melakukan pemilihan cara penanganan Bank Selain Bank Sistemik berdasarkan data dan/atau informasi dari OJK. (2) LPS melakukan koordinasi dengan OJK dalam rangka memperoleh data dan/atau informasi terkini dari OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) LPS melakukan asesmen lebih lanjut atas data dan/atau informasi terkini dari OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner LPS. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis data dan mekanisme pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam nota kesepahaman antara LPS dan OJK.

Pasal 49

(1) Penanganan Bank Selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai Bank Gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan dengan cara: a. mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Selain Bank Sistemik kepada Bank Penerima; b. mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Selain Bank Sistemik kepada Bank Perantara; c. melakukan penyertaan modal sementara; dan/atau d. melakukan likuidasi. (2) Penanganan Bank Selain Bank Sistemik yang dinyatakan sebagai Bank Gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap Bank Umum.

Pasal 50

LPS melakukan penanganan Bank Selain Bank Sistemik melalui pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Selain Bank Sistemik kepada Bank Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dengan cara: a. mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Selain Bank Sistemik kepada 1 (satu) atau lebih Bank Penerima; b. mengalihkan sebagian atau seluruh kewajiban Bank Selain Bank Sistemik kepada Bank Penerima yang diikuti dengan pengalihan sebagian atau seluruh aset Bank Selain Bank Sistemik tanpa persetujuan kreditur, debitur dan/atau pihak lain, termasuk pengurus dan rapat umum pemegang saham Bank Selain Bank Sistemik; dan c. melakukan pembayaran kepada Bank Penerima atas selisih kurang antara nilai aset dan nilai kewajiban Bank Selain Bank Sistemik yang dialihkan.

Pasal 51

LPS melakukan penanganan Bank Selain Bank Sistemik melalui pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Selain Bank Sistemik kepada Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dengan cara: a. mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Selain Bank Sistemik kepada 1 (satu) atau lebih Bank Perantara; b. mengalihkan sebagian atau seluruh kewajiban Bank Selain Bank Sistemik kepada Bank Perantara yang diikuti dengan pengalihan sebagian atau seluruh aset Bank Selain Bank Sistemik tanpa persetujuan kreditur, debitur dan/atau pihak lain, termasuk pengurus dan rapat umum pemegang saham Bank Selain Bank Sistemik; dan c. melakukan pembayaran kepada Bank Perantara atas selisih kurang antara nilai aset dan nilai kewajiban Bank Selain Bank Sistemik yang dialihkan.

Pasal 52

LPS melakukan penanganan Bank Selain Bank Sistemik melalui penyertaan modal sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c dengan cara: a. menguasai, mengelola dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak Bank Selain Bank Sistemik dan/atau kewajiban Bank Selain Bank Sistemik; b. melakukan penyertaan modal sementara; c. menjual atau mengalihkan aset Bank Selain Bank Sistemik tanpa persetujuan debitur dan/atau kewajiban Bank Selain Bank Sistemik tanpa persetujuan kreditur; d. mengalihkan manajemen Bank Selain Bank Sistemik kepada pihak lain; e. melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank lain; f. melakukan pengalihan kepemilikan Bank selain Bank Sistemik; dan/atau g. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak yang mengikat Bank Selain Bank Sistemik dengan pihak ketiga, yang menurut LPS merugikan Bank Selain Bank Sistemik.

Pasal 53

LPS melakukan penanganan Bank Selain Bank Sistemik melalui likuidasi bank sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d dengan cara: a. meminta OJK untuk mencabut izin usaha Bank Selain Bank Sistemik; b. melakukan pembayaran klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari Bank Selain Bank Sistemik yang dicabut izin usahanya; dan c. melakukan proses likuidasi terhadap Bank Selain Bank Sistemik yang dicabut izin usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan likuidasi Bank.

Pasal 54

Pelaksanaan lebih lanjut dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan dan ketentuan perundang-undangan mengenai penanganan dan pencegahan krisis sistem keuangan.

Pasal 55

(1) Tata cara pemilihan cara penanganan Bank Selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dihentikan LPS, dalam hal terpenuhi satu atau lebih kondisi sebagai berikut: a. KSSK MENETAPKAN berakhirnya kondisi ancaman terhadap perekonomian dan/atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan ketentuan perundang- undangan mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan; atau b. protokol manajemen krisis KSSK berubah menjadi kondisi normal. (2) Dalam hal terpenuhinya salah satu kondisi sebagaimana dimaksud ayat (1), terhadap tata cara pemilihan cara penanganan Bank Selain Bank Sistemik yang belum diambil keputusan mengenai cara penanganan bank akan disesuaikan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

(1) Nilai aset sebagai jaminan penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan sebagai berikut: a. jaminan berupa SBI ditetapkan berdasarkan nilai jual SBI; b. jaminan berupa SukBI ditetapkan berdasarkan nilai jual SukBI; c. jaminan berupa SBIS ditetapkan berdasarkan nilai nominal SBIS; d. jaminan berupa SDBI ditetapkan berdasarkan nilai jual SDBI; e. jaminan berupa SBN ditetapkan sebagai berikut: 1. jaminan berupa SUN ditetapkan berdasarkan nilai pasar SUN; dan 2. jaminan berupa SBSN ditetapkan berdasarkan nilai pasar SBSN; f. jaminan berupa surat berharga dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh badan hukum lain ditetapkan berdasarkan nilai pasar surat berharga dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh badan hukum lain tersebut; g. nilai jaminan berupa Aset Kredit atau Aset Pembiayaan ditetapkan berdasarkan nilai baki debet Aset Kredit atau saldo pokok Aset Pembiayaan; h. nilai jaminan berupa aktiva tetap ditetapkan berdasarkan nilai wajar aktiva tetap; i. nilai saham selain saham Bank milik pemegang saham pengendali ditetapkan berdasarkan nilai pasar saham Bank; dan j. nilai jaminan berupa aset lain milik pemegang saham pengendali ditetapkan berdasarkan nilai wajar aset lain. (2) Nilai aset sebagai jaminan penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai berikut: a. jaminan berupa SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 1 diperhitungkan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen); b. jaminan berupa SBSN sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf e angka 2 diperhitungkan sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen); c. jaminan berupa surat berharga dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diperhitungkan paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen); d. jaminan berupa aset kredit atau aset pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan aset lain milik pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j diperhitungkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen); e. jaminan berupa saham milik pemegang saham pengendali selain saham Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diperhitungkan paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen); f. jaminan berupa aktiva tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diperhitungkan sebesar 50% (lima puluh persen). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan perhitungan nilai aset diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner LPS.

(1) Jaminan penempatan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus berada dalam kondisi bebas dari segala perikatan, sengketa, sitaan, dan tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain. (2) Pemilik jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) menjamin jaminan penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi seluruh persyaratan jaminan penempatan dana. (3) Pemilik jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) tidak dapat mengalihkan kepemilikan jaminan kepada pihak lain dan/atau menjaminkan kembali jaminan penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih dalam status sebagai jaminan penempatan dana. (4) Pemilik jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus mengganti jaminan penempatan dana apabila: a. jaminan penempatan dana tidak memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3); b. surat berharga dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh badan hukum lain tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf d dan/atau ayat (5) huruf d; c. terdapat pelunasan kredit dan/atau pembiayaan yang menjadi jaminan penempatan dana oleh debitur Bank; dan/atau d. Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan yang dijaminkan tidak lagi memenuhi persyaratan kolektibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf a; sehingga nilai jaminan penempatan dana mengalami penurunan dan secara keseluruhan tidak lagi memenuhi plafon penempatan dana. (5) Penggantian jaminan penempatan dana diprioritaskan dengan jaminan berupa surat berharga dan/atau surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5). (6) Aset Kredit dan/atau Aset Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) dapat digunakan sebagai pengganti jaminan penempatan dana apabila: a. Bank tidak memiliki surat berharga yang memenuhi persyaratan jaminan penempatan dana; atau b. surat berharga yang memenuhi persyaratan jaminan penempatan dana yang dimiliki oleh Bank tidak mencukupi untuk menjadi jaminan penempatan dana. (7) Selama LPS memproses penggantian jaminan penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pada periode pemberian penempatan dana, Bank tetap dapat mengajukan pencairan penempatan dana sepanjang terdapat plafon atau sisa plafon dan jaminan penempatan dana yang mencukupi. (8) Dalam rangka penggantian jaminan penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LPS berkoordinasi dengan OJK terkait nilai jaminan pengganti.

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2020 tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN KEWENANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN PERMASALAHAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kelima

Pasal 14

BAB Keenam

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

BAB 1

Pasal 18

Pasal 19

BAB 2

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 3

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 4

Pasal 22

Pasal 23

BAB 5

Pasal 23

Pasal 24

BAB 6

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 7

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 8