PERDA

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KOPERASI

PERDA Nomor 5 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku. 2. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku. 5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Maluku. 6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Maluku. 7. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku sebagai pelaksana otonomi daerah dibidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. 8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Provinsi Maluku. 9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 10. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. 11. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi. 12. Koperasi Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola syariah. 13. Pengurus Koperasi yang selanjutnya disebut Pengurus adalah perlengkapan organisasi koperasi yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota koperasi untuk melaksanakan kegiatan koperasi sehari- hari. 14. Pengawas Koperasi yang selanjutnya disebut Pengawas adalah kelengkapan organisasi koperasi, yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi. 15. Pejabat Pengawas Koperasi Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawasan adalah Pegawai Negeri Sipil pada OPD yang diangkat oleh Gubernur sesuai kewenangannya atas usul Kepala OPD. 16. Pengelola Koperasi selanjutnya disebut Pengelola adalah pengelola kegiatan usaha koperasi yang diberi wewenang dan kuasa oleh pengurus. 17. Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna koperasi yang telah di catat dalam buku daftar anggota. 18. Pejabat Pembuat Akta Koperasi adalah Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris diberi kewenangan antara lain untuk membuat Akta Pendirian, Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi. 19. Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga nonpemerintah dalam bentuk penumbuhan iklim yang kondusif bagi koperasi baik kelembagaan maupun usahanya yang mampu memperkuat dirinya menjadi lembaga ekonomi yang kuat, tangguh, mandiri serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lain. 20. Pengawasan adalah kegiatan monitoring yang dilakukan secara terus- menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa rencana yang ditetapkan telah dilaksanakan oleh koperasi. 21. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan yang memuat : daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, ketentuan keanggotaan, ketentuan rapat anggota, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdiri, ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha, ketentuan mengenai sanksi. 22. Anggaran Rumah Tangga Koperasi adalah aturan penyelenggaraan rumah tangga koperasi yang menjabarkan Anggaran Dasar. 23. Standar Operasional Manajemen yang selanjutnya disingkat SOM adalah pedoman pengelolaan yang berisikan kebijakan dan strategi pengelolaan koperasi dibidang organisasi, kelembagaan, usaha dan pengelolaan keuangan. 24. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman operasional yang merupakan penjabaran lebih teknis dari Standar Operasional Manajemen yang berisikan peraturan dan kebijakan serta tata kerja dan/atau sistem prosedur kerja koperasi. 25. Iklim usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha. 26. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha. 27. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri kegiatan usaha yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama. 28. Monitoring dan evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan koperasi. 29. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk meningkatkan kegiatan usaha; 30. Penguatan adalah fasilitasi kepada koperasi berupa modal, penjaminan kredit, sarana dan sumber daya manusia. 31. Lembaga Penjamin Kredit Daerah adalah lembaga yang bergerak dalam pemberian jasa penjaminan kredit dan dukungan permodalan perkoperasian baik yang dikelola pemerintah maupun swasta yang ditunjuk pemerintah daerah. 32. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan. 33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai UNDANG-UNDANG yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah OPD dan Pengawasan Penyidik Polri.

BAB VI

PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI Umum

Pasal 13

Koreksi

Perangkat organisasi koperasi terdiri atas: a. rapat anggota; b. pengurus;dan c. pengawas.

Pasal 14

Koreksi

(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan di koperasi. (2) Rapat Anggota dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun buku untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. (3) Dalam Rapat Anggota koperasi primer dihadiri anggota yang tercatat dalam daftar anggota dan setiap anggota mempunyai hak suara serta tidak dapat diwakilkan. (4) Dalam Rapat Anggota koperasi sekunder, hak suara ditetapkan secara proporsional sesuai dengan jumlah anggota koperasi primer yang menjadi anggota dan tercatat dalam daftar anggota serta diatur dalam Anggaran Dasar; (5) Rapat Anggota dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem kelompok yang ketentuannya diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus koperasi;

Pasal 15

(1) Jenis rapat anggota terdiri dari : a. rapat anggota; dan b. rapat anggota luar biasa. (2) Rapat anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dapat berupa rapat anggota khusus dan rapat anggota tahunan; (3) Rapat anggota luar biasa dapat diselenggarakan oleh pengurus koperasi atas permintaan anggota atau pengurus dan dibentuk panitia oleh anggota karena berbagai alasan yang sangat penting dan mendesak. (4) Jenis rapat anggota selanjutnya diatur dalam AD/ART koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penyelenggaraan rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan AD/ART koperasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 17

(1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. (3) Susunan dan nama anggota pengurus harus dicantumkan dalam akta pendirian. (4) Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun. (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pengurus diatur dalam AD/ART koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) bertugas : a. mengelola koperasi dan usahanya; b. mengajukan rancangan kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi; c. menyelenggaraan rapat anggota; d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventarisir secara tertib; dan f. memelihara buku daftar anggota dan buku daftar pengurus. (2) Pengurus berwenang : a. mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan; b. MEMUTUSKAN penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota berdasarkan anggaran dasar;dan c. melakukan tindakan dan upaya yang sesuai dengan manfaat dan kepentingan koperasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan kewenangan pengurus diatur dalam AD/ART koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Pengurus bertanggung jawab terhadap pengelolaan koperasi melalui rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. (2) Ketantuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pengurus koperasi diatur dalam AD/ART koperasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 20

(1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota; (2) Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota; (3) Persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengawas diatur dalam AD/ART koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) bertugas : a. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi;dan b. membuat laporan tertulis mengenai hasil pengawasan. (2) Pengawas berwenang : a. meneliti pencatatan yang ada pada koperasi; dan b. mendapatkan keterangan yang diperlukan. (3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas dan kewenangan pengawas diatur dalam AD/ART Koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

USAHA KOPERASI

Pasal 29

Koreksi

Berdasarkan jenis usaha, koperasi dikelompokkan menjadi: a. koperasi produsen; b. koperasi konsumen; c. koperasi pemasaran d. koperasi jasa; dan e. koperasi simpan pinjam.

Pasal 30

Koreksi

Jenis usaha koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib memiliki izin usaha.

Pasal 31

(1) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dapat menjalankan usaha setelah mendapatkan izin usaha simpan pinjam atau izin usaha pembiayaan syariah dari Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan. (2) Permohonan ijin usaha simpan pinjam dan/atau ijin usaha pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh koperasi kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan. (3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan: a. rencana kerja usaha simpan pinjam atau jasa keuangan syariah, untuk jangka waktu sekurang–kurangnya 3 (tiga) tahun; b. surat pengangkatan pengelola; b. pernyataan ketersediaan modal awal; dan c. prosedur operasional baku. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan ijin usaha simpan pinjam dan/atau ijin usaha jasa keuangan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 32

(1) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dapat membentuk jaringan pelayanan berupa Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas untuk mendekatkan pelayanan kepada anggota koperasi. (2) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dapat membentuk jaringan pelayanan dengan syarat: a. telah melaksanakan usaha simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun; b. mempunyai predikat kesehatan sekurang-kurangnya cukup sehat; c. memiliki anggota yang dilayani di daerah yang akan dibentuk jaringan pelayanannya paling sedikit 20 (dua puluh) orang. (3) Pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi daerah pada Kabupaten/Kota dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Bupati/Walikota domisili kantor cabang. (4) Jaringan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibentuk di wilayah keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar. (5) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai kepanjangan layanan dari kantor cabang. (6) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dapat beroperasi setelah mendapat ijin tempat usaha dari Bupati/Walikota setempat dan dilaporkan kepada Gubernur. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan ijin pembukaan jaringan pelayanan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB Kedua

Koperasi Simpan Pinjam

Pasal 31

Koreksi

(1) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dapat menjalankan usaha setelah mendapatkan izin usaha simpan pinjam atau izin usaha pembiayaan syariah dari Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan. (2) Permohonan ijin usaha simpan pinjam dan/atau ijin usaha pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh koperasi kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan. (3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan: a. rencana kerja usaha simpan pinjam atau jasa keuangan syariah, untuk jangka waktu sekurang–kurangnya 3 (tiga) tahun; b. surat pengangkatan pengelola; b. pernyataan ketersediaan modal awal; dan c. prosedur operasional baku. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan ijin usaha simpan pinjam dan/atau ijin usaha jasa keuangan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 32

(1) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dapat membentuk jaringan pelayanan berupa Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas untuk mendekatkan pelayanan kepada anggota koperasi. (2) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dapat membentuk jaringan pelayanan dengan syarat: a. telah melaksanakan usaha simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun; b. mempunyai predikat kesehatan sekurang-kurangnya cukup sehat; c. memiliki anggota yang dilayani di daerah yang akan dibentuk jaringan pelayanannya paling sedikit 20 (dua puluh) orang. (3) Pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi daerah pada Kabupaten/Kota dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Bupati/Walikota domisili kantor cabang. (4) Jaringan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibentuk di wilayah keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar. (5) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai kepanjangan layanan dari kantor cabang. (6) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dapat beroperasi setelah mendapat ijin tempat usaha dari Bupati/Walikota setempat dan dilaporkan kepada Gubernur. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan ijin pembukaan jaringan pelayanan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

TAHAPAN USAHA KOPERASI

Pasal 33

Koreksi

(1) Tahapan usaha koperasi terdiri dari: a. tahap perencanaan; b. tahap pelaksanaan;dan c. tahap pertanggungjawaban. (2) Tahapan usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut tahun buku takwim. (3) Perencanaan ditetapkan dalam rapat anggota pada sebelum atau pada awal tahun buku berjalan bersamaan dengan rapat anggota tahunan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan. (4) Dokumen perencanaan memuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja koperasi yang disusun secara demokratis, realistis dan prospektif. (5) Apabila dalam masa pelaksanaan perencanaan terdapat perubahan lingkungan strategis yang membuat asumsi perencanaan tidak berlaku, dapat dilakukan perubahan oleh rapat pengurus yang selanjutnya dimintakan persetujuan dalam rapat anggota. (6) Dokumen perencanaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 34

(1) Pelaksanaan usaha koperasi berdasarkan perencanaan dan menjadi tanggung jawab pengelola dibawah pembinaan dan pengawasan pengurus dan/atau pengawas. (2) Dalam masa pelaksanaan usaha koperasi dilakukan evaluasi berkala atas kinerja pelaksanaan koperasi. (3) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap bulan, triwulan, dan tahunan. (4) Evaluasi yang dilakukan setiap bulan bersifat internal. (5) Evaluasi yang dilakukan setiap triwulan bersifat internal dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur. (6) Evaluasi Tahunan dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban tahun buku yang dilakukan dihadapan rapat anggota dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur. (7) Koperasi melakukan pembukuan yang didasarkan pada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Pengawas melakukan pemeriksaan berkala yang dituangkan dalam perencanaan pengawasannya. (2) Pengawas memberikan laporan pengawasan kepada Pengurus dalam rapat pengurus untuk dievaluasi dan merumuskan rekomendasi tindak lanjut. (3) Sistem pengawasan intern dilaksanakan untuk memastikan bahwa rencana yang telah ditetapkan telah dilaksanakan secara keseluruhan. (4) Untuk pengukuran kinerja koperasi dalam periode tertentu perlu menghubungkan indikator keuangan dan nonkeuangan. (5) Pengawas melakukan penutupan buku kas tahun buku dan menyusun laporan pengawasan akhir tahun yang dilaporkan dalam rapat anggota.

Pasal 36

(1) Koperasi yang telah mencapai volume usahanya dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), wajib di audit oleh akuntan publik. (2) Akuntan publik ditunjuk oleh pengurus atas usul pengawas untuk melakukan pemeriksaan tutup buku tahun berjalan. (3) Rapat anggota tahunan dapat membahas laporan pertanggungjawaban tutup buku, setelah dilakukan pengawasan oleh pengawas dan/atau akuntan publik.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 37

Koreksi

Ruang lingkup pengawasan koperasi meliputi : a. pembinaan pelaksanaan pengendalian internal koperasi; b. pemantauan perkembangan koperasi secara berkala; c. pemeriksaan terhadap koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya, termasuk program pembinaan anggota sesuai SOM dan SOP koperasi; d. pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Pasal 38

Koreksi

Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal terhadap koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilaksanakan dengan cara : a. meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi rapat anggota koperasi; b. meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi pengurus dan pengelola koperasi; c. meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi pengawas ; d. meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal; e. mendorong dilaksanakannya pendidikan anggota; f. mendorong terjadinya efisiensi biaya organisasi koperasi; g. mendorong dipatuhinya seluruh pedoman dan aturan usaha koperasi.

Pasal 39

Pemantauan perkembangan koperasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilaksanakan dengan cara : a. mengevaluasi rencana dan capaian kinerja koperasi; b. memberikan petunjuk teknis dan pelaporan koperasi; c. memberikan rekomendasi perbaikan pengelolaan koperasi.

Pasal 40

Pemeriksaan terhadap koperasi menyangkut organisasi dan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilaksanakan dengan cara: a. melakukan pemeriksaan efektifitas organisasi koperasi; b. melakukan pemeriksaan pengelolaan usaha koperasi; c. melakukan pemeriksaan kinerja keuangan;dan d. memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan.

Pasal 41

(1) Pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dilaksanakan oleh Dinas dengan membentuk tim pembina koperasi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 42

(1) Pengawasan koperasi dilakukan oleh Pejabat Pengawas. (2) Dalam hal pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, maka tugas pengawasan dilaksanakan oleh pejabat yang ditugaskan oleh Dinas. (3) Pejabat pengawas berwenang : a. menerima dan meminta laporan kondisi organisasi usaha dan permodalan koperasi; b. melakukan audit atau meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap semua dana, surat berharga, pembukuan, kertas kerja, catatan semua sumber informasi yang dimiliki dan dikuasai koperasi; c. merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mengenakan sanksi, apabila terdapat dugaan kuat berdasarkan bukti-bukti nyata yang ditemukan bahwa koperasi menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan asas koperasi dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;dan d. mengeluarkan perintah untuk menempatkan koperasi dalam pengawasan administratif. (4) Pejabat pengawas melaporkan hasil pengawasan yang memuat temuan dan rekomendasi hasil pengawasan kepada Gubernur dan/atau Bupati/ Walikota. (5) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengambilan tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 43

(1) Koperasi wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5). (2) Koperasi melaporkan tindak lanjut laporan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan. (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan laporan hasil pengawasan oleh koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pengawas.

BAB Kesatu

Ruang Lingkup Pengawasan.

Pasal 37

Koreksi

Ruang lingkup pengawasan koperasi meliputi : a. pembinaan pelaksanaan pengendalian internal koperasi; b. pemantauan perkembangan koperasi secara berkala; c. pemeriksaan terhadap koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya, termasuk program pembinaan anggota sesuai SOM dan SOP koperasi; d. pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Pasal 38

Koreksi

Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal terhadap koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilaksanakan dengan cara : a. meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi rapat anggota koperasi; b. meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi pengurus dan pengelola koperasi; c. meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi pengawas ; d. meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal; e. mendorong dilaksanakannya pendidikan anggota; f. mendorong terjadinya efisiensi biaya organisasi koperasi; g. mendorong dipatuhinya seluruh pedoman dan aturan usaha koperasi.

Pasal 39

Pemantauan perkembangan koperasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilaksanakan dengan cara : a. mengevaluasi rencana dan capaian kinerja koperasi; b. memberikan petunjuk teknis dan pelaporan koperasi; c. memberikan rekomendasi perbaikan pengelolaan koperasi.

Pasal 40

Pemeriksaan terhadap koperasi menyangkut organisasi dan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilaksanakan dengan cara: a. melakukan pemeriksaan efektifitas organisasi koperasi; b. melakukan pemeriksaan pengelolaan usaha koperasi; c. melakukan pemeriksaan kinerja keuangan;dan d. memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan.

Pasal 41

(1) Pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dilaksanakan oleh Dinas dengan membentuk tim pembina koperasi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII

PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Pasal 44

Koreksi

Sasaran penilaian kesehatan usaha KSP dan USP Koperasi adalah sebagai berikut: a. terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa koperasi; c. meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi; dan f. meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Pasal 45

Landasan Kerja Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi adalah sebagai berikut: a. KSP dan USP Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan; b. KSP dan USP Koperasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keuangan anggota secara bersama (self help); c. anggota KSP dan USP Koperasi berada dalam satu kesatuan sistem kerja koperasi, yang diatur dalam AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga) KSP dan USP Koperasi; dan d. KSP dan USP Koperasi wajib memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya.

Pasal 46

Ruang lingkup penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap aspek sebagai berikut: a. permodalan; b. kualitas aktiva produktif; c. manajemen; d. efisiensi; e. likuiditas; f. kemandirian dan pertumbuhan; dan g. jati diri koperasi.

Pasal 47

(1) Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi dilakukan untuk mengukur tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi serta kantor cabang KSP. (2) Pelaksana penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan oleh OPD untuk KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas Kabupaten/Kota di daerah (3) Dalam melakukan penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditunjuk penilai kesehatan dari Aparatur Sipil Negara di bidang perkoperasian dengan persyaratan sebagai berikut: a. memiliki pendidikan paling rendah Diploma III; b. memiliki kemampuan dan pengetahuan perkoperasian; dan c. memiliki sertifikat pelatihan dan atau bimbingan teknis penilaian kesehatan usaha simpan pinjam.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 51

Koreksi

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang koperasi, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang Penyidik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang koperasi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang koperasi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang koperasi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang koperasi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang koperasi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang koperasi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KOPERASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB kesatu

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB kedua

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

Pasal 21

BAB VII

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 22

BAB Kedua

Pasal 23

BAB Ketiga

Pasal 24

BAB Keempat

Pasal 25

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

Pasal 28

BAB IX

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB Kesatu

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kedua

Pasal 31

Pasal 32

BAB X

Pasal 33