Koreksi Pasal 49

(1) Dalam rangka meningkatkan pengelolaan koperasi, Gubernur dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pengelolaan koperasi serta saling menguntungkan. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan: a. daerah lain; b. pemerintah kabupaten/kota di daerah; c. pihak ketiga; dan/atau d. lembaga atau pemerintah di luar negeri. (3) Kerja sama dengan daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.