PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

PERDA Nomor 2 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 6. Perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di wilayah Provinsi Jawa Tengah. 7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 10. Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat FTJSLP, adalah suatu lembaga/wahana oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah. 11. Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah Komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. 12. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan TJSLP, sasaran, lokasi, dan anggarannya. 13. Program TJSLP adalah rencana kegiatan TJSLP dan anggarannya. 14. Peran serta masyarakat adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan program TJSLP. 15. Sumbangan adalah pemberian insidental dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat berupa uang dan/atau barang. 16. Donasi adalah pemberian rutin dari Perusahaan untuk masyarakat secara ikhlas tidak mengikat, tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan dapat berupa uang dan/atau barang.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 6

Koreksi

Perencanaan penyelenggaraan Program TJSLP dilakukan melalui pendekatan: a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh perusahaan; b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan c. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSLP.

Pasal 7

(1) Program TJSLP dapat berbentuk: a. pemberdayaan masyarakat; b. kemitraan; c. bina lingkungan; d. sumbangan atau donasi; dan/atau e. promosi. (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh Perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian sosial dan lingkungan yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan kemanfaatan Perusahaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pasal 13

(1) Bidang TJSLP meliputi : a. pendidikan; b. kesehatan; c. olah raga, seni, budaya dan pariwisata; d. kesejahteraan Sosial; e. usaha ekonomi rakyat; f. keagamaan; g. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; h. pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan; i. energi baru terbarukan; j. kedaruratan; k. pendampingan umum; l. infrastruktur; dan m. bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat. (2) Bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan oleh Gubernur dan Perusahaan.

Pasal 14

Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi bantuan pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Pasal 15

Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi bantuan pelayanaan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pasal 16

Bidang olah raga, seni, budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi bantuan pelayanaan dan atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan olah raga, seni, budaya dan pariwisata.

Pasal 17

Bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pasal 18

Bidang usaha ekonomi rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan upaya penyelenggaraan ekonomi yang memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi.

Pasal 19

Bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitas penunjang keagamaan kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas peribadatan.

Pasal 20

Bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g meliputi produksi bersih, kantor ramah lingkungan, konservasi energi dan sumber daya alam, pengelolaan sampah, energi terbarukan, adaptasi perubahan iklim dan pendidikan lingkungan hidup.

Pasal 21

Bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitasi untuk menunjang peningkatan kualitas hidup menuju kedaulatan dan kemandirian pangan.

Pasal 22

Bidang energi baru terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitasi kepada masyarakat untuk pengembangan energi baru terbarukan lokal menuju kedaulatan dan kemandirian energi.

Pasal 23

Bidang kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j merupakan bantuan langsung meliputi pelayanan dan/atau fasilitas kedaruratan kepada masyarakat sebagai akibat atau peristiwa tertentu.

Pasal 24

Bidang pendampingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k meliputi bantuan pendampingan, pelatihan atau pembimbingan kepada masyarakat guna menyelesaikan persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 25

Bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf l meliputi bantuan sarana dan prasarana fisik.

BAB Ketiga

Pembidangan TJSLP

Pasal 13

Koreksi

(1) Bidang TJSLP meliputi : a. pendidikan; b. kesehatan; c. olah raga, seni, budaya dan pariwisata; d. kesejahteraan Sosial; e. usaha ekonomi rakyat; f. keagamaan; g. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; h. pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan; i. energi baru terbarukan; j. kedaruratan; k. pendampingan umum; l. infrastruktur; dan m. bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat. (2) Bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan oleh Gubernur dan Perusahaan.

Pasal 14

Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi bantuan pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Pasal 15

Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi bantuan pelayanaan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Pasal 16

Bidang olah raga, seni, budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi bantuan pelayanaan dan atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan olah raga, seni, budaya dan pariwisata.

Pasal 17

Bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pasal 18

Bidang usaha ekonomi rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan upaya penyelenggaraan ekonomi yang memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi.

Pasal 19

Bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitas penunjang keagamaan kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas peribadatan.

Pasal 20

Bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g meliputi produksi bersih, kantor ramah lingkungan, konservasi energi dan sumber daya alam, pengelolaan sampah, energi terbarukan, adaptasi perubahan iklim dan pendidikan lingkungan hidup.

Pasal 21

Bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitasi untuk menunjang peningkatan kualitas hidup menuju kedaulatan dan kemandirian pangan.

Pasal 22

Bidang energi baru terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitasi kepada masyarakat untuk pengembangan energi baru terbarukan lokal menuju kedaulatan dan kemandirian energi.

Pasal 23

Bidang kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j merupakan bantuan langsung meliputi pelayanan dan/atau fasilitas kedaruratan kepada masyarakat sebagai akibat atau peristiwa tertentu.

Pasal 24

Bidang pendampingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf k meliputi bantuan pendampingan, pelatihan atau pembimbingan kepada masyarakat guna menyelesaikan persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 25

Bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf l meliputi bantuan sarana dan prasarana fisik.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 26

Koreksi

TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan mengacu pada: a. rencana kerja tahunan Perusahaan; b. arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan c. memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/ Kota.

Pasal 27

Koreksi

(1) Setiap Perusahaan yang berstatus pusat, cabang dan/atau kantor operasional perusahaan yang berkedudukan di wilayah Daerah, wajib sebagai pelaksana TJSLP. (2) Setiap perusahaan dengan skala usaha Mikro dan Kecil dapat melaksanakan TJSLP sesuai kemampuan dan kondisi perusahaan.

Pasal 28

(1) Mekanisme dan prosedur TJSLP ditentukan berdasarkan pedoman dan pemetaan oleh FTJSLP meliputi: a. penyusunan rencana dan menentukan program TJSLP; b. penandatanganan naskah kerjasama program TJSLP apabila melibatkan Pihak Ketiga; c. pelaksanaan program TJSLP; d. monitoring dan evaluasi program TJSLP bersama FTJSLP; e. pelaporan hasil pelaksanaan program TJSLP kepada FTJSLP. (2) Semua tahapan dalam mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara koordinatif antara Perusahaan dengan FTJSLP paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 29

Pelaksanaan TJSLP dapat dilakukan oleh Perusahaan dengan cara: a. langsung; b. tidak langsung; c. kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 31

(1) Gubernur membentuk FTJSLP untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Program TJSLP. (2) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi TJSLP. (3) FTJSLP dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan dilengkapi unsur Perangkat Daerah, Perusahaan, Masyarakat, Asosiasi Pengusaha, serta Perguruan Tinggi. (4) FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan susunan: a. ketua; b. wakil ketua; c. sekretaris; d. wakil sekretaris; dan e. anggota. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan pembentukan FTJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 32

FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 bertujuan mengkoordinasikan, dan mensinergikan potensi perusahaan, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLP.

Pasal 33

FTJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 bertugas: a. membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP; b. mengkoordinasikan penyusunan Program TJSLP; c. mensinergikan RKTP dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah; d. memberikan pendampingan dalam pendayagunaan sumberdaya; e. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan f. mengusulkan kepada Gubernur untuk memberikan penghargaan kepada Perusahaan.

Pasal 34

Setiap Perusahaan berhak: a. menyusun RKTP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan internal Perusahaan yang berkesinambungan; b. menentukan komunitas dan/atau masyarakat dan program kegiatan TJSLP setelah berkoordinasi dengan FTJSLP; c. mendapatkan kepastian hukum; d. mendapatkan informasi yang terbuka; e. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 35

Setiap Perusahaan berkewajiban: a. melaksanakan TJSLP; b. melaksanakan RKTP dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah; c. menghormati tradisi dan budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan; d. memperhatikan usulan masyarakat baik perseorangan maupun kelompok yang sesuai dengan pelaksanaan TJSLP. e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan terhadap pelaksanaan RKTP kepada Pemerintah Daerah melalui FTJSLP secara berkala; dan f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan TJSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diberikan kepada Perusahaan yang telah menyelenggarakan TJSLP paling sedikit memenuhi 2 (dua) kriteria sebagai berikut: a. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat; c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; d. menjaga dan mempertahankan lingkungan; e. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik; f. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan g. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB 1

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 3

Pasal 10

Pasal 11

BAB 4

Pasal 11

Pasal 12

BAB 5

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB Kesatu

Pasal 27

BAB Kedua

Pasal 28

BAB Ketiga

Pasal 29

Pasal 30