PERDA

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa

PERDA Nomor 11 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Blitar. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Blitar. 4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat. 5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan. 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 12. Musyawarah BPD adalah musyawarah yang dipimpin oleh pimpinan BPD yang dihadiri oleh minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD untuk mengambil keputusan yang dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. 13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 14. Panitia Pengisian Keanggotaan BPD adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan pengisian anggota BPD. 15. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Pemerintah Desa atau Kelurahan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT atau perwakilan warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan. 17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga di lingkungannya dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan. 18. Unsur Masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat Desa yang masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sama serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok. 19. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 20. Hari adalah hari kerja. 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 23. Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa. 24. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.

BAB III

KEANGGOTAAN BPD

Article 5

Correction

(1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah perwakilan atau pemilihan secara langsung. (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. (3) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan wilayah, jumlah penduduk, keterwakilan perempuan dan kemampuan keuangan Desa. (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Desa meliputi wilayah Dusun, RW atau RT. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 6

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan berdasarkan: a. keterwakilan wilayah; dan b. keterwakilan perempuan.

Article 20

(1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung anggota BPD dari Kepala Desa atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa. (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD. (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Article 21

(1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (2) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing. (3) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama : a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”; b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”; c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”. e. Anggota BPD yang beragama selain yang disebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d pengucapan sumpah janji sesuai dengan aliran agama dan kepercayaannya. (4) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur- jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokratis dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA.” (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Article 22

(1) Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Biaya pelatihan awal masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Article 23

Anggota BPD dilarang: a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa; b. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; c. menyalahgunakan wewenang; d. melanggar sumpah/janji jabatan; e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa; f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA, Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan; g. sebagai pelaksana proyek Desa; h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Article 24

(1) Anggota BPD berhenti karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; dan c. diberhentikan. (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: a. berakhir masa keanggotaan; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; d. tidak melaksanakan kewajiban; e. melanggar larangan sebagai anggota BPD; f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD; g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; i. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa; j. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan; dan/atau k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Article 25

(1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil Musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa. (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian. (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian. (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD. (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Article 26

(1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD. (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antar waktu.

Article 27

(1) Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD. (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya. (3) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya tidak ada, maka dilakukan penunjukan dengan musyawarah di wilayah perwakilan anggota BPD yang berhenti antar waktu. (4) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antar waktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat. (5) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati. (6) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa. (7) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (8) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji. (9) Ketentuan mengenai pengisian keanggotaan BPD antar waktu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Article 28

(1) Masa jabatan anggota BPD antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya. (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Article 29

(1) Penggantian antar waktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan. (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

BAB 1

Keterwakilan Anggota BPD

Article 7

Correction

(1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa. (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Desa dari wilayah pemilihan dalam Desa. (3) Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD. (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk. (5) Jumlah anggota BPD berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut : a. jumlah penduduk kurang dari 2000 (dua ribu), jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang; b. jumlah penduduk 2001-5000 (dua ribu satu sampai dengan lima ribu), jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang; dan c. jumlah penduduk lebih dari 5001 (lima ribu satu), jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang.

Article 8

(1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih paling sedikit 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD. (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan. (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.

Article 9

(1) Persyaratan calon anggota BPD meliputi : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik INDONESIA dan Bhineka Tunggal Ika; c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah; d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e. bukan sebagai Perangkat Desa; f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan : a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga; b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup; c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; d. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir; e. fotokopi akta nikah dalam hal sudah menikah; f. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang; g. surat keterangan dari Kepala Desa tidak sedang menjabat sebagai Perangkat Desa; h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon anggota BPD di atas kertas bermaterai cukup; i. surat pernyataan tidak pernah sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai cukup; j. berita acara musyawarah di dusun, RW atau RT atau berita acara pemilihan di dusun, RW atau RT; dan k. surat permohonan menjadi calon anggota BPD yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB 2

Persyaratan Calon Anggota

Article 9

Correction

Article 10

Calon Anggota BPD dari PNS, Tentara Nasional INDONESIA, Polisi Republik INDONESIA dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah harus mendapat surat izin dari pimpinan instansinya.

BAB 4

Masa Keanggotaan

Article 11

Correction

(1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. (3) Kepala Desa memberitahukan kepada anggota BPD akan berakhirnya masa jabatan anggota BPD secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan berakhir. (4) Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan BPD paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan BPD.

Article 12

Correction

(1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (2) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak. (3) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal, paling sedikit 9 (sembilan) orang dan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan Unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang. (4) Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wakil dari wilayah pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (5) Anggota Panitia Pengisian Keanggotaan BPD terdiri dari Unsur Masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi syarat: a. penduduk Desa yang bersangkutan; b. berpendidikan minimal sekolah menengah pertama atau sederajat; dan c. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun. (6) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), susunannya terdiri dari: a. ketua; b. sekretaris; dan c. anggota. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Article 13

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD mempunyai tugas dan kewenangan: a. menyusun tahapan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemilihan; b. menyusun dan MENETAPKAN tata tertib pelaksanaan pemilihan; c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan keanggotaan BPD kepada Kepala Desa; d. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan; e. melakukan penjaringan bakal calon anggota BPD; f. melakukan penyaringan dan penelitian persyaratan bakal calon anggota BPD; g. mengumumkan calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan; h. melaksanakan musyawarah atau pemilihan keanggotaan BPD; i. membuat berita acara musyawarah atau pemilihan; dan j. MENETAPKAN anggota BPD terpilih.

Article 14

(1) Anggota Panitia Pengisian Keanggotaan BPD yang mendaftar sebagai bakal calon anggota BPD atau berhalangan tetap, keanggotaannya digantikan oleh Perangkat Desa atau masyarakat lainnya. (2) Penggantian anggota Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Article 15

(1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Panitia Pengisian Keanggotaan BPD bertanggungjawab kepada Kepala Desa. (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah anggota BPD terpilih diambil sumpah dan janji oleh Bupati.

Article 16

(1) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD. (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

BAB 5

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD

Article 12

Correction

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

(1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh Unsur Masyarakat yang mempunyai hak pilih. (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih. (3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Article 18

(1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia. (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia Pengisian Keanggotaan BPD untuk diresmikan oleh Bupati.

Article 19

(1) Dalam hal terjadi keberatan dalam pemilihan calon anggota BPD, keberatan disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pengisian Keanggotaan BPD paling lama 1 (satu) Hari sejak penetapan calon anggota BPD. (2) Tanggapan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keberatan diterima. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian permasalahan dalam pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB Ketiga

Peresmian Anggota BPD

Article 20

Correction

Article 21

Correction

BAB Kedelapan

Pengisian Anggota BPD Antar Waktu

Article 27

Correction

Article 28

(1) Masa jabatan anggota BPD antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya. (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Article 29

BAB 4

Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Article 40

Correction

(1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan/atau tulisan. (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam Musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa. (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Article 41

Correction

(1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis. (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi LKPPD, MENETAPKAN peraturan tata tertib BPD dan usulan pemberhentian anggota BPD. (3) BPD menyelenggarakan Musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut : a. Musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD; b. Musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD; c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat; d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara; e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan f. hasil Musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Article 42

(1) Apabila jumlah anggota BPD yang hadir dalam musyawarah tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b, pimpinan BPD dengan persetujuan anggota BPD yang hadir dapat menunda musyawarah selama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam dengan memberitahukan dan mengundang kembali secara tertulis kepada anggota BPD yang tidak hadir. (2) Apabila penundaan Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilaksanakan dan anggota BPD yang hadir belum memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b, maka musyawarah ditunda kembali selama 1 (satu) jam. (3) Apabila penundaan Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilaksanakan dan anggota BPD yang hadir belum memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b, maka musyawarah tetap dilaksanakan dan keputusan yang diambil dinyatakan sah.

BAB 5

Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Article 41

Correction

Article 42

Article 43

(1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. penataan Desa; b. perencanaan Desa; c. kerjasama Desa; d. rencana investasi yang masuk ke Desa; e. pembentukan BUMDesa; f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan g. kejadian luar biasa. (4) Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. tokoh adat; b. tokoh agama; c. tokoh masyarakat; d. tokoh pendidikan; e. perwakilan kelompok tani; f. perwakilan kelompok nelayan; g. perwakilan kelompok perajin; h. perwakilan kelompok perempuan; i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan. (5) Selain Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Musyawarah Desa dapat melibatkan Unsur Masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Desa. (7) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (8) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB 6

Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Article 43

Correction

Article 44

(1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. (2) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Article 45

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) terdiri dari Perangkat Desa dan Unsur Masyarakat. (2) Jumlah anggota Panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan. (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD. (4) Dalam hal anggota Panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD.

Article 46

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu. (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang. (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati. (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari. (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

BAB 7

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Article 44

Correction

(1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. (2) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Article 45

Correction

Article 46

Article 47

(1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu. (2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih. (3) Forum Musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Panitia untuk disampaikan kepada BPD. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 48

BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari Panitia pemilihan.

BAB 8

Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Article 47

Correction

Article 48

BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari Panitia pemilihan.

Article 49

(1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan/atau Kepala Desa. (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam Musyawarah BPD. (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) Hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD. (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD. (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Article 50

(1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati. (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan. (3) Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk : a. penghentian pembahasan; atau b. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa. (4) Tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB 9

Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa

Article 49

Correction

Article 50

Article 51

(1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa; b. pelaksanaan kegiatan; dan c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Article 52

Hasil pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

BAB 10

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Article 51

Correction

Article 52

Correction

Hasil pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Article 53

(1) BPD melakukan evaluasi LKPPD. (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran. (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntanbilitas dan objektif. (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa; b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah; c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan d. prestasi Kepala Desa. (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Article 54

(1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak LKPPD diterima. (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat : a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa; b. meminta keterangan atau informasi; c. menyatakan pendapat; dan d. memberi masukan untuk penyiapan bahan Musyawarah Desa. (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa. (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

BAB 11

Evaluasi LKPPD

Article 53

Correction

Article 54

Article 55

(1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD. (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala Kelembagaan Desa yang telah terbentuk. (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Desa.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD

Article 57

Correction

BPD berhak: a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa.

Article 61

Correction

(1) Pimpinan dan anggota BPD berhak: a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan/atau pendapat; d. memilih dan dipilih; dan e. mendapat tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari APBDesa. (2) Hak pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam Musyawarah BPD. (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak: a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan b. penghargaan dari Nasional, Provinsi dan Daerah bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Article 62

(1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e. (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya. (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan. (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Article 63

(1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD. (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja. (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa. (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Article 64

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a, bersumber dari APBD dan APBDesa.

Article 65

(1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah dalam 2 (dua) kategori: a. kategori pimpinan; dan b. kategori anggota. (2) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Article 66

Anggota BPD wajib: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan Bhineka Tunggal Ika; b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; c. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa; d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan; e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Article 67

(1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran. (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika: a. dasar hukum; b. pelaksanaan tugas; dan c. penutup. (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum Musyawarah Desa secara tertulis dan/atau lisan. (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Article 68

(1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Article 69

BPD berwenang: a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi; b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis; c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya; d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa; e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik. h. menyusun peraturan tata tertib BPD; i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat; j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan APBDesa; k. mengelola biaya operasional BPD; l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB Kedua

Hak Pimpinan dan Anggota BPD

Article 61

Correction

Article 62

Article 63

Article 64

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a, bersumber dari APBD dan APBDesa.

Article 65

BAB VII

PERATURAN TATA TERTIB BPD

Article 70

Correction

(1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD dalam bentuk Peraturan BPD. (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah BPD. (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. keanggotaan dan kelembagaan BPD; b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD; c. waktu Musyawarah BPD; d. pengaturan mengenai pimpinan Musyawarah BPD; e. tata cara Musyawarah BPD ; f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan g. pembuatan berita acara Musyawarah BPD. (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi: a. pelaksanaan jam musyawarah; b. tempat musyawarah; c. jenis musyawarah; dan d. daftar hadir anggota BPD. (5) Pengaturan mengenai pimpinan Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap; b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir; c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu. (6) Pengaturan mengenai tata cara Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi: a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa; b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa; c. tata cara mengenai Pengawasan Kinerja Kepala Desa; dan d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat. (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi: a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa; b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD; c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati. (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi: a. penyusunan notulen rapat; b. penyusunan berita acara; c. format berita acara; d. penandatanganan berita acara; dan e. penyampaian berita acara.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Article 77

Correction

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA FORMAT JENIS BUKU ADMINISTRASI BPD DAN LAPORAN KINERJA BPD I. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD 1. Buku Agenda Surat Keluar NO. TANGGAL SURAT KELUAR KETERANGAN NOMOR TANGGAL HAL DAN ISI SINGKAT TUJUAN 1 2 3 4 5 6 7 Mengetahui …………., …………………… Ketua BPD …………………….. Sekretaris BPD …………… Cara pengisian : Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan 2. Buku Agenda Surat Masuk NO. TANGGAL SURAT MASUK KETERANGAN NOMOR TANGGAL NAMA INSTANSI PENGIRIM HAL DAN ISI SINGKAT 1 2 3 4 5 6 7 Mengetahui …………., …………………… Ketua BPD …………………….. Sekretaris BPD …………… Cara pengisian : Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan 3. Buku Ekspedisi NO. TANGGAL PENGIRIMAN TANGGAL DAN NOMOR SURAT HAL DAN ISI SINGKAT TUJUAN SURAT KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 Mengetahui …………., …………………… Ketua BPD …………………….. Sekretaris BPD …………… Cara pengisian : Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat Kolom 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim Kolom 4 diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang dituju Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada 4. Buku Data Inventaris BPD NO. JENIS BARANG/ BANGUNAN ASAL BARANG/BANGUNAN KEADAAN BARANG/BANGUNAN AWAL TAHUN TANGGAL PENGHAPUSAN KEADAAN BARANG/BANGUNAN AKHIR TAHUN KET. APBDesa BANTUAN SUMBANGAN BAIK BURUK RUSAK DIJUAL DISUMBANGKAN TANGGAL PENGHAPUSAN BAIK BURUK PEMERINTAH PROVINSI KAB./KOTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Mengetahui …………., …………………… Ketua BPD …………………….. Sekretaris BPD …………… Cara pengisian : Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan Kolom 8 s.d. 9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun Kolom 10 s.d. 13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan Kolom 14 s.d. 15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun Kolom 10 s.d. 13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan Kolom 14 s.d. 15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada 5. Buku Laporan Keuangan BPD NO. TANGGAL URAIAN PENERIMAAN (Rp.) PENGELUARAN (Rp.) 1 2 3 4 5 JUMLAH Mengetahui …………., …………………… Ketua BPD …………………….. Sekretaris BPD …………… Cara pengisian : Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran 6. Buku Tamu BPD NO. TANGGAL NAMA JABATAN ALAMAT KEPERLUAN TTD 1 2 3 4 5 6 7 Mengetahui …………., …………………… Ketua BPD …………………….. Sekretaris BPD …………… Cara pengisian : Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu Kolom 3 diisi dengan nama tamu Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu 7. Buku Data Anggota BPD NO. NAMA LENGKAP NIP JENIS KELAMIN TEMPAT, TANGGAL LAHIR AGAMA JABATAN PENDIDIKAN TERAKHIR NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Mengetahui …………., …………………… Ketua BPD …………………….. Sekretaris BPD …………… Cara pengisian : Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan Permusyawaratan Desa Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota Kolom 3 diisi dengan nomor induk anggota Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota Kolom 5 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota Kolom 6 diisi dengan agama yang dianut Kolom 7 diisi dengan jabatan Kolom 8 diisi dengan pendidikan formal terakhir Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian Kolom 11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan 8. Buku Data Kegiatan BPD NO. HARI/ TANGGAL JENIS KEGIATAN PELAKSANA AGENDA DAN HASIL KEGIATAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 Mengetahui …………., …………………… Ketua BPD …………………….. Sekretaris BPD …………… Cara pengisian : Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu Kolom 3 diisi dengan nama tamu Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu 9. Buku Data Aspirasi Masyarakat NO. HARI/ TANGGAL NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN TINDAK LANJUT 1 2 3 4 5 Mengetahui …………., …………………… Ketua BPD …………………….. Sekretaris BPD …………… Cara pengisian : Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi 10. Buku Daftar Hadir Rapat BPD NO. NAMA JABATAN TANDA TANGAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 Mengetahui …………., …………………… Ketua BPD …………………….. Sekretaris BPD …………… Cara pengisian : Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat Kolom 4 diisi dengan tanda tangan Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan 11. Buku Notulen Rapat BPD NO. HARI/TANGGAL MATERI RAPAT PESERTA RINGKASAN PEMBAHASAN 1 2 3 4 5 Mengetahui …………., …………………… Ketua BPD …………………….. Sekretaris BPD …………… Cara pengisian : Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan Kolom 3 diisi dengan materi rapat Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat 12. Buku Data Peraturan/Keputusan BPD NO. NOMOR, TANGGAL PERATURAN/ KEPUTUSAN BPD TENTANG URAIAN SINGKAT KETERANGAN 1 2 3 4 5 Mengetahui …………., …………………… Ketua BPD …………………….. Sekretaris BPD …………… Cara pengisian : Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/ Keputusan BPD yang ditetapkan Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/ Keputusan BPD Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BPD Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan 13. Buku Data Peraturan Desa NO. NOMOR DAN TANGGAL PERATURAN DESA TENTANG URAIAN SINGKAT NOMOR DAN TANGGAL KESEPAKATAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 Mengetahui …………., …………………… Ketua BPD …………………….. Sekretaris BPD …………… Cara pengisian : Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun peraturan Desa ditetapkan Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan peraturan Desa Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPD tentang kesepakatan atas rancangan peraturan Desa Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan 14. Buku Keputusan Musyawarah Desa NO. HARI/TANGGAL TENTANG/HAL STRATEGIS POKOK-POKOK KEPUTUSAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 Mengetahui …………., …………………… Ketua BPD …………………….. Sekretaris BPD …………… Cara pengisian : Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah Desa Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah Desa Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok Keputusan musyawarah Desa Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan 15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa NO. HARI/TANGGAL POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN KETERANGAN 1 2 3 4 Mengetahui …………., …………………… Ketua BPD …………………….. Sekretaris BPD …………… Cara pengisian : Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan Desa Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan Desa Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan II. FORMAT LAPORAN KINERJA BPD BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ……………... KECAMATAN ……………………… KABUPATEN …………….. Alamat : …………………………………………………………. LAPORAN KINERJA BPD Tahun Anggaran ……… I. DASAR HUKUM 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa 3. Surat Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota BPD Periode …… sampai ……. 4. Keputusan BPD Nomor ………… Tahun …………… tentang Penetapan kinerja BPD Tahun Anggaran ………… II. PELAKSANAAN TUGAS BPD 1. Pengelolaan aspirasi masyarakat Desa; 2. Penyusunan dan/atau pembahasan peraturan Desa; 3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 4. Pelaksanaan tugas lain; a. pemilihan Kepala Desa b. pelaksanaan musyawarah Desa c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa d. pelaksanaan kerjasama antar Desa e. …………….. dll 5. Pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa; 6. Pelaksanaan Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; III. PENUTUP Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. ………………….., …………………….. Badan Permusyawaratan Desa ………………. Ketua, (…………………..…) BUPATI BLITAR, RIJANTO

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

BAB Kesatu

Article 5

BAB Kedua

Article 6

Article 7

Article 8

BAB 1

Article 7

Article 8

Article 9

BAB 2

Article 9

Article 10

BAB 3

Article 10

Article 11

BAB 4

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB 5

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB 6

Article 17

Article 18

Article 19

BAB Ketiga

Article 20

Article 21

BAB Keempat

Article 22

BAB Kelima

Article 23

BAB Keenam

Article 24

Article 25

BAB Ketujuh

Article 26

BAB Kedelapan

Article 27

Article 28

Article 29

BAB IV

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

BAB V