PERBAN

Peraturan Badan Nomor 57-pojk-04-2020 Tahun 2020 tentang PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

PERBAN Nomor 57-pojk-04-2020 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Layanan Urun Dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. 2. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. 3. Sistem Elektronik Layanan Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan. 4. Teknologi Informasi Layanan Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan. 5. Penyelenggara Layanan Urun Dana yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum INDONESIA yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana. 6. Pengguna Layanan Urun Dana yang selanjutnya disebut Pengguna adalah penerbit dan pemodal. 7. Penerbit adalah badan usaha INDONESIA baik yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha lainnya yang menerbitkan Efek melalui Layanan Urun Dana. 8. Pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian Efek Penerbit melalui Layanan Urun Dana. 9. Proyek adalah kegiatan atau pekerjaan yang menghasilkan barang, jasa, dan/atau manfaat lain, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, termasuk kegiatan investasi yang telah ditentukan yang akan menjadi dasar penerbitan atas Efek bersifat utang atau sukuk. 10. Sukuk adalah Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’), atas aset yang mendasarinya. 11. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. 12. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 13. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian.

BAB II

PENYELENGGARA LAYANAN URUN DANA

Article 5

Correction

Penyelenggara yang akan melakukan Layanan Urun Dana wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Article 6

Correction

Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Article 7

Dalam melaksanakan kegiatan sebagai Penyelenggara, Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi.

Article 13

Article 14

(1) Penyampaian permohonan perizinan Penyelenggara kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian permohonan perizinan secara elektronik ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Article 15

(1) Penyelenggara wajib melaporkan perubahan kepemilikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadi perubahan kepemilikan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c.

Article 16

Article 17

(1) Dalam hal terdapat perubahan material terkait dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b yang dapat mempengaruhi keputusan investasi Pemodal, Penyelenggara wajib memuat informasi dalam situs web Penyelenggara. (2) Pemuatan dalam situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terdapat perubahan material.

Article 18

(1) Dalam hal Penerbit menerbitkan Efek bersifat utang atau Sukuk, Penyelenggara wajib melakukan penelaahan atas legalitas Proyek yang menjadi dasar penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk melalui Layanan Urun Dana. (2) Dalam hal Efek yang diterbitkan merupakan Sukuk, Penyelenggara wajib memastikan Sukuk yang diterbitkan telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari tim ahli syariah yang memiliki izin ahli syariah pasar modal. (3) Dalam hal Penyelenggara merupakan entitas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pernyataan kesesuaian syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dari dewan pengawas syariah.

Article 19

(1) Dalam hal Penyelenggara melayani penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk oleh Penerbit, Penyelenggara wajib bertindak selaku kuasa Pemodal. (2) Penyelenggara selaku kuasa Pemodal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit: a. memantau perkembangan pengelolaan Proyek berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung; b. mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Penerbit berdasarkan perjanjian mengenai penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk; c. mengawasi, melakukan inspeksi, dan mengadministrasikan jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk, jika terdapat jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk; dan d. memantau pembayaran yang dilakukan oleh Penerbit kepada pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk.

Article 20

(1) Dalam hal Penyelenggara melakukan perubahan Sistem Elektronik untuk pengembangan, Penyelenggara wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan informasi secara rinci mengenai perubahan sistem yang akan dilakukan.

Article 21

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Penyelenggara dilarang: a. melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Layanan Urun Dana, kecuali: 1. sebagai penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi yang telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan; dan 2. kegiatan usaha di bidang pasar modal yang berdasarkan peraturan di bidang pasar modal dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara; b. memiliki hubungan afiliasi dengan Penerbit yang menggunakan Layanan Urun Dana; c. memberikan bantuan keuangan kepada Pemodal untuk berinvestasi pada Efek Penerbit yang menggunakan Layanan Urun Dana; d. memberikan nasihat investasi dan/atau rekomendasi kepada Pemodal dan/atau calon Pemodal untuk berinvestasi pada Penerbit; e. memberikan hadiah atau kompensasi kepada pihak yang memberikan informasi mengenai Pemodal potensial; f. menerima dan/atau menyimpan dana Pemodal; g. memberikan perlakuan yang berbeda antara para Pengguna; h. mempublikasikan informasi yang tidak benar terkait Layanan Urun Dana yang diselenggarakan; i. melakukan penawaran Layanan Urun Dana kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan j. mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan.

Article 22

Penyelenggara yang telah memperoleh izin wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, meliputi: a. laporan tengah tahunan; b. laporan tahunan; dan c. laporan insidentil.

Article 23

Article 24

Article 25

(1) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c jika terdapat kejadian atau informasi material terkait dengan penyelenggaraan Layanan Urun Dana. (2) Laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terdapatnya kejadian atau informasi material terkait dengan penyelenggaraan Layanan Urun Dana.

Article 26

(1) Penyelenggara yang telah memperoleh izin dan menyatakan tidak akan meneruskan kegiatan operasionalnya dapat mengembalikan izin dengan mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Penyelenggara yang mengajukan permohonan pengembalian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan Layanan Urun Dana yang dilakukannya kepada Penyelenggara lain dan menyelesaikan seluruh kewajibannya terkait Layanan Urun Dana. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan sesuai dengan format Surat Permohonan Pengembalian Izin Sebagai Penyelenggara Layanan Urun Dana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan disertai dengan dokumen paling sedikit: a. bukti penyerahan Layanan Urun Dana kepada Penyelenggara Layanan Urun Dana lainnya yang menjalankan kegiatan Layanan Urun Dana sejenis; b. bukti penyelesaian hak dan kewajiban kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan pihak lain; dan c. surat pernyataan Penyelenggara bahwa Penyelenggara telah menyelesaikan seluruh kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna sesuai dengan format Surat Penyelesaian Terkait Hak dan Kewajiban Pengguna tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (4) Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin Penyelenggara paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah Penyelenggara memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Pengembalian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak serta merta menghilangkan kewajiban dan tanggung jawab Penyelenggara yang belum dipenuhi termasuk kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang timbul pada saat izin Penyelenggara belum dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB Keempat

Tata Cara Permohonan Perizinan

Article 13

Correction

(1) Permohonan perizinan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan oleh Penyelenggara kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal sesuai dengan format Permohonan Perizinan Penyelenggara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan disertai dokumen paling sedikit: a. fotokopi akta pendirian badan hukum; b. fotokopi akta perubahan anggaran dasar terakhir, yang telah disahkan atau disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, yang memuat kegiatan usaha layanan jasa keuangan yang mencakup Layanan Urun Dana; c. data pemegang saham, jika Penyelenggara merupakan perseroan terbatas: 1. untuk pemegang saham orang perseorangan, dengan melampirkan: a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor bagi warga negara asing, yang masih berlaku; b) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; c) daftar riwayat hidup sesuai dengan format Daftar Riwayat Hidup tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm; dan d) pernyataan dari pemegang saham sesuai dengan format Surat Pernyataan Pemegang Saham Orang Perseorangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; 2. untuk pemegang saham badan hukum, dengan melampirkan: a) fotokopi akta pendirian badan hukum dan fotokopi akta perubahan anggaran dasar terakhir, yang telah disahkan atau disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; b) pernyataan dari pemegang saham sesuai dengan format Surat Pernyataan Pemegang Saham Badan Hukum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan c) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum; 3. untuk pemegang saham pemerintah pusat, dengan melampirkan PERATURAN PEMERINTAH mengenai penyertaan modal negara untuk pendirian perusahaan; dan 4. untuk pemegang saham pemerintah daerah, dengan melampirkan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian perusahaan; d. data direksi dan dewan komisaris: 1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor bagi warga negara asing, yang masih berlaku; 2. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap bagi warga negara asing; 3. daftar riwayat hidup sesuai dengan format Daftar Riwayat Hidup tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm; 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan 5. pernyataan dari masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; e. fotokopi bukti tanda terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; f. struktur organisasi Penyelenggara; g. pedoman atau standar prosedur operasional terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; h. rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama yang memuat paling sedikit: 1. gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan; 2. target dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud; dan 3. proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan; i. bukti kesiapan Sistem Elektronik dan data kegiatan operasional Penyelenggara sesuai dengan format Daftar Kesiapan Infrastruktur Sistem Elektronik dan Data Kegiatan Operasional tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; j. bukti kesiapan operasional berupa: 1. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor atau ruangan kantor atau unit layanan, berupa fotokopi sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, atau perjanjian penggunaan gedung atau ruangan; dan 2. daftar inventaris dan peralatan kantor; k. standar prosedur operasional mengenai pelayanan terhadap Pengguna; l. standar prosedur operasional mengenai pelaksanaan perdagangan Efek; m. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Penyelenggara; n. perjanjian dengan Bank Kustodian dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; o. surat pernyataan yang menyatakan akan menunjuk pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal dalam hal Penyelenggara melayani penawaran Sukuk oleh Penerbit melalui Layanan Urun Dana, jika Penyelenggara tidak memiliki dewan pengawas syariah; p. rekomendasi dari asosiasi yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan q. bukti keahlian dan/atau latar belakang di bidang Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan bukti keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b. (2) Untuk Penyelenggara yang merupakan entitas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, selain harus menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara harus menyampaikan dokumen paling sedikit: a. fotokopi anggaran dasar Penyelenggara yang menyatakan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah; b. keputusan rapat umum pemegang saham terkait dengan pengangkatan dewan pengawas syariah; dan c. fotokopi izin ahli syariah pasar modal yang dimiliki dewan pengawas syariah. (3) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas permohonan perizinan yang disampaikan oleh Penyelenggara. (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi, kelengkapan dokumen, dan/atau presentasi atas Sistem Elektronik atau tindakan lain kepada Penyelenggara. (5) Dalam hal Penyelenggara tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal surat permintaan Otoritas Jasa Keuangan, Penyelenggara dianggap membatalkan permohonan perizinan. (6) Penyelenggara dianggap tidak membatalkan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jika Penyelenggara dapat menjelaskan kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa pemenuhan atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membutuhkan waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari. (7) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan perizinan diterima lengkap. (8) Permohonan perizinan otomatis mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terlampaui.

Article 14

BAB Keenam

Kewajiban dan Larangan

Article 16

Correction

(1) Penyelenggara wajib: a. melaksanakan penelaahan terhadap Penerbit, paling sedikit: 1. pendirian badan hukum atau dokumen yang membuktikan keabsahan pendirian badan usaha; 2. organ atau pengurus badan hukum atau badan usaha; 3. aspek hukum permodalan; 4. batasan Penerbit; 5. perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Penerbit dan/atau Proyek yang akan didanai dengan dana hasil penawaran Efek atau menjadi dasar penerbitan Efek melalui Layanan Urun Dana; dan 6. dokumen dan/atau informasi yang wajib disampaikan oleh Penerbit kepada Penyelenggara; b. mengunggah dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 6 secara daring melalui situs web Penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran; c. memastikan pelaksanaan penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana sampai dengan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Pengguna; d. melaporkan pelanggaran yang dilakukan Penerbit selama masa penawaran dan pelanggaran atas kewajiban Penerbit yang berkaitan langsung dengan berakhirnya masa penawaran kepada Otoritas Jasa Keuangan; e. melaksanakan upaya peningkatan edukasi dan literasi bagi Pengguna; f. menyimpan dokumen dan/atau informasi yang disampaikan Penerbit dalam jangka waktu penyimpanan dokumen sesuai dengan UNDANG-UNDANG mengenai dokumen perusahaan; g. memastikan batas penghimpunan dana melalui Layanan Urun Dana oleh setiap Penerbit tidak terlampaui; h. menyediakan fasilitas komunikasi secara daring antara Pemodal dengan Penerbit; i. memuat dalam situs web Penyelenggara mengenai risiko, paling sedikit risiko: 1. usaha; 2. investasi; 3. likuiditas; 4. kegagalan Sistem Elektronik; 5. kelangkaan pembagian dividen dan/atau dilusi kepemilikan saham, jika Efek yang diterbitkan merupakan saham; dan 6. gagal bayar atas Efek bersifat utang atau Sukuk, jika Efek yang diterbitkan merupakan Efek bersifat utang atau Sukuk; j. memastikan Pemodal yang akan berinvestasi melalui Layanan Urun Dana telah memiliki rekening Efek yang khusus untuk menyimpan Efek dan/atau dana melalui Layanan Urun Dana; k. memiliki sistem untuk memastikan hanya Pemodal yang telah memberikan konfirmasi mengenai pemenuhan persyaratan Pemodal yang dapat berinvestasi melalui Layanan Urun Dana; l. menggunakan nama domain INDONESIA; m. menyediakan layanan penanganan pengaduan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan; n. memuat dalam situs web Penyelenggara mengenai biaya dan pengeluaran lainnya yang dikenakan atau dibebankan kepada Pengguna; o. mempunyai mekanisme pengembalian dana dalam hal penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana batal demi hukum; dan p. menggunakan gedung kantor atau ruangan kantor baik yang dimiliki sendiri atau berdasarkan perjanjian sewa gedung atau ruangan. (2) Dalam hal Penerbit melakukan penerbitan Efek syariah berupa saham, selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara wajib melakukan penelaahan atas: a. anggaran dasar Penerbit yang menyatakan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan prinsip syariah; dan b. keputusan rapat umum pemegang saham terkait dengan pengangkatan dewan pengawas syariah. (3) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Penyelenggara wajib mempertimbangkan informasi perkreditan dari lembaga pengelola informasi perkreditan. (4) Penyelenggara dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) atas Penerbit. (5) Dalam hal pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pihak yang wajib terdaftar dan/atau mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan di sektor Pasar Modal, pihak tersebut wajib terdaftar dan/atau mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (6) Dalam hal Penyelenggara menggunakan jasa pihak ketiga, Penyelenggara dan pihak ketiga baik sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab atas hasil penelaahan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Ketujuh

Laporan

Article 22

Correction

Penyelenggara yang telah memperoleh izin wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, meliputi: a. laporan tengah tahunan; b. laporan tahunan; dan c. laporan insidentil.

Article 23

Correction

(1) Laporan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a wajib memuat paling sedikit: a. ikhtisar data keuangan penting; b. laporan kegiatan operasional Penyelenggara: 1. untuk Penyelenggara yang melakukan Layanan Urun Dana berupa penawaran Efek bersifat ekuitas berupa saham, laporan memuat paling sedikit: a) jumlah dan nama Penerbit; b) jumlah Pemodal pada masing-masing Penerbit; c) jumlah Efek bersifat ekuitas berupa saham yang ditawarkan oleh masing- masing Penerbit; dan d) jumlah dana yang dihimpun oleh masing-masing Penerbit; 2. untuk Penyelenggara yang melakukan Layanan Urun Dana berupa penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk, laporan memuat paling sedikit: a) jumlah dan nama Penerbit; b) jumlah Pemodal pada masing-masing Penerbit; c) jumlah nominal dan jenis Efek bersifat utang atau Sukuk yang ditawarkan oleh masing-masing Penerbit; d) harga, suku bunga, besaran nisbah bagi hasil, margin, imbal jasa atau imbal hasil atau imbalan dengan cara lain yang ditetapkan untuk Efek bersifat utang atau Sukuk untuk masing- masing Penerbit; dan e) tanggal jatuh tempo dari masing-masing Efek bersifat utang atau Sukuk yang ditawarkan oleh masing-masing Penerbit; c. laporan pengaduan Pengguna disertai dengan tindak lanjut penyelesaian pengaduan jika terdapat pengaduan; d. laporan pelanggaran Penerbit dan tindakan yang telah dilakukan Penyelenggara atas pelanggaran Penerbit, jika Penerbit melakukan pelanggaran; dan e. pernyataan bahwa Penyelenggara bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam laporan tengah tahunan. (2) Laporan tengah tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan Dokumen Elektronik. (3) Laporan tengah tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal paling lambat akhir bulan pertama setelah tanggal laporan tengah tahunan dengan surat penyampaian laporan tengah tahunan sesuai dengan format Surat Penyampaian Laporan Tengah Tahunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Article 24

Article 25

BAB III

LAYANAN URUN DANA

Article 27

Correction

Dalam Layanan Urun Dana, Penyelenggara wajib mencantumkan dalam situs web Penyelenggara, pernyataan dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian Pemodal sebagai berikut: a. “OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP PENERBIT DAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN INFORMASI DALAM LAYANAN URUN DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.”; b. “INFORMASI DALAM LAYANAN URUN DANA INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PENYELENGGARA.”; dan c. “PENERBIT DAN PENYELENGGARA, BAIK SENDIRI- SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM LAYANAN URUN DANA INI.”.

Article 28

(1) Efek yang dapat ditawarkan melalui Layanan Urun Dana meliputi: a. Efek bersifat ekuitas; b. Efek bersifat utang; atau c. Sukuk. (2) Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa saham atau Efek bersifat ekuitas lain yang wajib dikonversikan menjadi saham. (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN jenis Efek lain yang dapat ditawarkan melalui Layanan Urun Dana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Article 29

(1) Untuk Penyelenggara yang merupakan entitas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Penyelenggara dapat MENETAPKAN Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana-nya sebagai Efek syariah. (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki dewan pengawas syariah serta memiliki mekanisme dan prosedur penetapan Efek bersifat ekuitas sebagai Efek syariah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Efek bersifat ekuitas sebagai Efek syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Article 30

(1) Efek bersifat utang atau Sukuk yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana wajib memenuhi ketentuan: a. diterbitkan dalam mata uang Rupiah; b. memiliki Proyek yang menjadi dasar penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk; c. tidak dapat diperdagangkan; d. memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 2 (dua) tahun; e. dapat dilunasi lebih awal sebelum jatuh tempo, sepanjang mendapat persetujuan dari mayoritas pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk; dan f. pembayaran pokok, bunga, besaran nisbah bagi hasil, margin, imbal jasa, atau imbal hasil dapat dilakukan secara berkala atau pada saat jatuh tempo. (2) Selain kewajiban Sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbitan Sukuk wajib memperoleh pernyataan kesesuaian syariah.

Article 31

Penerbit Efek bersifat ekuitas dilarang menggunakan jasa Layanan Urun Dana melalui lebih dari 1 (satu) Penyelenggara.

Article 32

(1) Penerbit Efek bersifat utang atau Sukuk wajib memenuhi seluruh kewajiban kepada Pemodal setelah melakukan penghimpunan dana melalui Layanan Urun Dana. (2) Penerbit Efek bersifat utang atau Sukuk dilarang melakukan penghimpunan dana baru melalui Layanan Urun Dana sebelum Penerbit memenuhi seluruh kewajiban kepada Pemodal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk dilakukan secara bertahap.

Article 33

(1) Batas penghimpunan dana melalui Layanan Urun Dana oleh setiap Penerbit dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau nilai lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (2) Penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam 1 (satu) kali penawaran atau lebih.

Article 34

(1) Penerbit dapat MENETAPKAN jumlah minimum dana yang harus diperoleh dalam penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana berdasarkan kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana. (2) Dalam hal Penerbit MENETAPKAN jumlah minimum dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit wajib mengungkapkan: a. rencana penggunaan dana sehubungan dengan perolehan dana minimum; atau b. sumber dana lain untuk melaksanakan rencana penggunaan dana. (3) Penerbit dilarang mengubah jumlah minimum dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam masa penawaran Efek. (4) Jika jumlah minimum dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana tersebut batal demi hukum. (5) Dalam hal penawaran Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) batal demi hukum, Penyelenggara wajib mengembalikan dana beserta seluruh manfaat yang timbul dari dana tersebut selama dalam escrow account secara proporsional kepada Pemodal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penawaran Efek batal demi hukum.

Article 35

Masa penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) paling lama 45 (empat puluh lima) hari.

Article 36

Penerbit dapat membatalkan penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana sebelum berakhirnya masa penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan membayar denda sejumlah yang ditetapkan dalam perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana kepada Penyelenggara.

Article 37

(1) Penyelenggara wajib menggunakan escrow account pada bank yang digunakan untuk menerima dana hasil penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana. (2) Pembelian Efek oleh Pemodal dalam penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana pada escrow account sesuai perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana. (3) Seluruh dana yang disetor pada escrow account dalam suatu penawaran Efek merupakan dana tampungan hasil penawaran Efek milik Penerbit dan dianggap sudah diterima oleh Penerbit, kecuali penawaran Efek batal demi hukum atau dibatalkan oleh Penerbit. (4) Manfaat bersih dari penempatan dana pada escrow account sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hak Pemodal dan wajib dikembalikan kepada Pemodal secara proporsional. (5) Penyelenggara wajib menyediakan cara yang bersifat unik untuk setiap penyetoran pada escrow account sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Dana yang disetor pada escrow account sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang dipindahbukukan selain kepada Penerbit atau Pemodal. (7) Escrow account sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan selain untuk penampungan dana pembelian Efek oleh Pemodal.

Article 38

Dalam hal Efek yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana berupa Sukuk, escrow account sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) wajib menggunakan bank syariah.

Article 39

Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN cara penyetoran lain dalam melakukan pembelian Efek selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

Article 40

(1) Dalam hal Efek yang ditawarkan merupakan Efek bersifat ekuitas berupa saham, Penerbit wajib melakukan penyetoran Efek sesuai dengan hasil penawaran Efek kepada Penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah masa penawaran Efek berakhir. (2) Berakhirnya masa penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tanggal tertentu yang telah ditetapkan oleh Penerbit; atau b. tanggal tertentu sebelum tanggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun seluruh Efek yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana telah dibeli oleh Pemodal. (3) Penerbit wajib melakukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada menteri sehubungan dengan perubahan anggaran dasar: a. peningkatan modal; dan b. pencantuman ketentuan mengenai penitipan kolektif. (4) Penerbit wajib menandatangani perjanjian pendaftaran Efek dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan menyampaikan fotokopinya kepada Penyelenggara paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Penerbit melakukan penyetoran Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Dalam hal Penerbit tidak menyampaikan fotokopi perjanjian pendaftaran Efek dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penawaran Efek yang dilakukan Penerbit batal demi hukum. (6) Dalam hal penawaran Efek batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyelenggara wajib mengembalikan dana beserta seluruh manfaat yang timbul dari dana tersebut selama dalam escrow account secara proporsional kepada Pemodal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penawaran Efek batal demi hukum. (7) Penyelenggara wajib menyerahkan dana kepada Penerbit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah fotokopi perjanjian pendaftaran Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima Penyelenggara. (8) Penyelenggara wajib mendistribusikan Efek kepada Pemodal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyerahan dana kepada Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Article 41

(1) Dalam hal Efek yang ditawarkan merupakan Efek bersifat utang atau Sukuk, Penerbit wajib melakukan penyetoran sejumlah total Efek sesuai dengan hasil penawaran Efek kepada Penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah masa penawaran Efek berakhir. (2) Berakhirnya masa penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tanggal tertentu yang telah ditetapkan oleh Penerbit; atau b. tanggal tertentu sebelum tanggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun seluruh Efek yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana telah dibeli oleh Pemodal. (3) Penerbit wajib: a. menandatangani perjanjian pendaftaran Efek dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan b. membuat akta pengakuan hutang yang dibuat secara notariil oleh notaris, dan menyampaikan fotokopinya kepada Penyelenggara paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Penerbit melakukan penyetoran Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal Penerbit tidak menyerahkan: a. dokumen dasar pengerjaan atau bukti kepemilikan Proyek; dan b. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penawaran Efek yang dilakukan Penerbit batal demi hukum. (5) Dalam hal penawaran Efek batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyelenggara wajib mengembalikan dana beserta seluruh manfaat yang timbul dari dana tersebut selama dalam escrow account secara proporsional kepada Pemodal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penawaran Efek batal demi hukum. (6) Penyelenggara wajib menyerahkan dana kepada Penerbit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Penerbit menyerahkan dokumen dasar pengerjaan atau bukti kepemilikan Proyek dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (7) Penyelenggara wajib mendistribusikan Efek kepada Pemodal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyerahan dana kepada Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Article 42

Article 43

(1) Penyelenggara dapat menyediakan sistem bagi Pemodal untuk memperdagangkan Efek Penerbit yang telah dijual melalui Layanan Urun Dana yang diselenggarakannya. (2) Pelaksanaan perdagangan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan ketentuan: a. hanya berlaku bagi Efek bersifat ekuitas berupa saham yang telah didistribusikan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum perdagangan Efek; b. hanya dapat dilakukan antar sesama Pemodal yang terdaftar pada Penyelenggara; c. dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan hanya dapat dilakukan 2 (dua) kali perdagangan Efek; dan d. jangka waktu pelaksanaan perdagangan Efek dengan perdagangan Efek lainnya paling singkat 6 (enam) bulan. (3) Perdagangan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilarang dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja. (4) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan: a. harga wajar sebagai referensi penjual dan pembeli; dan b. sistem komunikasi bagi Pengguna yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi antar Pengguna untuk membeli atau menjual Efek. (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN ketentuan mengenai pelaksanaan perdagangan Efek selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d serta ayat (3). (6) Penyelenggara wajib menyampaikan perubahan data pemegang saham Penerbit kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkannya dalam situs web Penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya setiap pelaksanaan perdagangan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

Article 44

Pemindahan hak atas saham sebagai akibat pelaksanaan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c dapat dilakukan tanpa akta pemindahan hak.

Article 45

Saham Penerbit dapat diperdagangkan dalam pelaksanaan perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Penerbit.

BAB Kedua

Efek yang Dapat Ditawarkan Melalui Layanan Urun Dana

Article 28

Correction

Article 29

Article 30

BAB Ketiga

Batasan Penawaran Efek dan Penghimpunan Dana

Article 31

Correction

Penerbit Efek bersifat ekuitas dilarang menggunakan jasa Layanan Urun Dana melalui lebih dari 1 (satu) Penyelenggara.

Article 32

Correction

Article 33

Article 34

BAB Keenam

Penyerahan Dana dan Efek

Article 40

Correction

Article 41

BAB Ketujuh

Penawaran Bertahap

Article 42

Correction

(1) Dalam hal Efek yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana merupakan Efek bersifat utang atau Sukuk, penawaran Efek dapat dilakukan secara bertahap. (2) Dalam hal Efek bersifat utang atau Sukuk akan ditawarkan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penawaran secara bertahap wajib memenuhi ketentuan: a. rencana penawaran secara bertahap telah ditetapkan sejak awal penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk; dan b. Penerbit telah mengadakan perjanjian dengan Penyelenggara untuk melakukan penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana yang dilakukan secara bertahap. (3) Penawaran Efek secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti batasan penghimpunan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c. (4) Penawaran Efek secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) Proyek untuk menjadi dasar penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk. (5) Dalam hal Penawaran Efek secara bertahap dilakukan dengan lebih dari 1 (satu) Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penerbit harus mengungkapkan seluruh Proyek yang akan menjadi dasar penerbitan. (6) Sebelum melaksanakan penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk tahap kedua dan seterusnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran, Penerbit wajib menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan penawaran Efek disertai informasi tambahan dan dokumen pendukungnya kepada Penyelenggara. (7) Penyelenggara wajib: a. mengumumkan pelaksanaan penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk tahap kedua dan seterusnya melalui situs web Penyelenggara; dan b. memuat informasi tambahan dan dokumen pendukung dalam situs web Penyelenggara, paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran tahap kedua dan seterusnya. (8) Informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memuat paling sedikit: a. uraian mengenai Proyek yang menjadi dasar penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk; b. jumlah dana yang telah dihimpun; c. jumlah Efek yang ditawarkan; d. harga, suku bunga, besaran nisbah bagi hasil, margin, imbal jasa atau imbal hasil dengan cara lain yang ditetapkan untuk Efek bersifat utang atau Sukuk; e. rencana penggunaan dana; f. masa penawaran; dan g. pernyataan Penerbit yang menyatakan bahwa Penerbit tidak sedang mengalami gagal bayar sampai dengan penyampaian informasi tambahan.

BAB IV

PENGGUNA JASA LAYANAN URUN DANA

Article 46

Correction

(1) Dalam melakukan penghimpunan dana melalui Layanan Urun Dana, Penerbit dilarang merupakan: a. badan usaha yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh suatu kelompok usaha atau konglomerasi; b. perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka; dan c. badan usaha dengan kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN batasan sebagai Penerbit selain batasan sebagaimana diatur pada ayat (1).

Article 47

(1) Dalam menghimpun dana melalui Layanan Urun Dana, Penerbit wajib menyerahkan dokumen dan/atau informasi kepada Penyelenggara paling sedikit: a. bagi Penerbit yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum, berupa akta pendirian badan hukum Penerbit, berikut perubahan anggaran dasar terakhir, yang telah disahkan atau disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; b. bagi Penerbit yang berbentuk badan usaha lainnya, berupa keterangan bentuk badan usaha dan nama badan usaha serta akta pendirian dan anggaran dasar terakhir yang telah disahkan atau disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; c. informasi terkait susunan permodalan sebelum dan sesudah penghimpunan dana; d. daftar riwayat hidup pemegang saham pendiri, direksi dan dewan komisaris, jika Penerbit berbentuk perseroan terbatas atau daftar riwayat hidup pihak yang setara untuk badan hukum selain perseroan terbatas dan badan usaha lainnya; e. informasi terkait jenis dan jumlah Efek yang ditawarkan; f. jumlah dana yang akan dihimpun dalam penawaran Efek dan tujuan penggunaan dana hasil penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana; g. jumlah minimum dana yang harus diperoleh dalam penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana, jika Penerbit MENETAPKAN jumlah minimum dana yang harus diperoleh; h. rencana bisnis atau Proyek dan proyeksi pendapatannya; i. perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Penerbit dan/atau Proyek yang akan didanai dengan dana hasil penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana; j. laporan keuangan yang paling rendah disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah; k. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan perjanjian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam rangka pendaftaran Efek dalam penitipan kolektif; l. informasi material lainnya yang perlu disampaikan kepada calon Pemodal, jika ada; m. risiko utama yang dihadapi Penerbit; dan n. informasi mengenai tidak likuidnya Efek yang ditawarkan. (2) Penerbit yang melakukan penerbitan Efek bersifat ekuitas berupa saham, selain wajib menyampaikan dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib menyampaikan dokumen dan/atau informasi: a. persetujuan rapat umum pemegang saham yang menyetujui peningkatan modal melalui penawaran Efek dan perubahan anggaran dasar dengan memuat ketentuan penitipan kolektif; b. kebijakan dividen; dan c. mekanisme penetapan harga saham. (3) Penerbit yang melakukan penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk, selain wajib menyampaikan dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib menyampaikan dokumen dan/atau informasi: a. ikhtisar hak pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk; b. persetujuan penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk, jika dipersyaratkan; c. kondisi yang dapat menyebabkan keadaan lalai, termasuk cara penyelesaiannya; d. alasan dan tata cara diselenggarakannya rapat umum pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk; e. uraian mengenai Proyek yang menjadi dasar penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk, paling sedikit mengenai jenis, perizinan, dasar pengerjaan atau bukti kepemilikan Proyek, dan jangka waktu Proyek; f. peringkat Efek bersifat utang atau Sukuk, jika Efek bersifat utang atau Sukuk diperingkat; g. jenis akad syariah dan skema transaksi syariah, jika Efek yang diterbitkan adalah Sukuk; h. harga, suku bunga, besaran nisbah bagi hasil, margin, imbal jasa atau imbal hasil dengan cara lain yang ditetapkan untuk Efek bersifat utang atau Sukuk; dan i. pernyataan bahwa Penerbit tidak mempunyai kewajiban pada Penyelenggara lain. (4) Dokumen dasar pengerjaan atau bukti kepemilikan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat disampaikan kepada Penyelenggara paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Penerbit melakukan penyetoran Efek dengan penyampaian fotokopi perjanjian pendaftaran Efek dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan akta pengakuan hutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3). (5) Penerbit yang melakukan penerbitan Efek bersifat utang yang wajib dikonversi menjadi saham, selain wajib menyampaikan dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib menyampaikan dokumen dan/atau informasi: a. ikhtisar hak pemegang Efek bersifat utang yang wajib dikonversi menjadi saham; b. tata cara konversi menjadi saham, termasuk harga konversi; c. proyeksi konversi saham; d. jadwal konversi; e. peringkat Efek bersifat utang yang wajib dikonversi, jika Efek bersifat utang yang wajib dikonversi diperingkat; dan f. harga dan suku bunga yang ditetapkan untuk Efek bersifat utang yang wajib dikonversi menjadi saham. (6) Untuk Penerbit yang merupakan entitas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang akan menawarkan Efek syariah berupa saham melalui Layanan Urun Dana, selain dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penerbit wajib menyampaikan dokumen: a. fotokopi anggaran dasar yang menyatakan kegiatan dan jenis usaha, serta cara pengelolaan usahanya, berdasarkan prinsip syariah; dan b. keputusan rapat umum pemegang saham terkait pengangkatan dewan pengawas syariah. (7) Persetujuan rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran.

Article 48

Jangka waktu antara tanggal laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf j dengan tanggal dimulainya masa penawaran Efek paling lama 6 (enam) bulan.

Article 49

(1) Pemodal yang membeli Efek melalui Penyelenggara mendapat bukti kepemilikan berupa catatan kepemilikan Efek yang terdapat dalam rekening Efek pada Bank Kustodian. (2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepemilikan Efek kepada Pemodal 1 (satu) kali dalam setiap bulan. (3) Laporan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, laporan kepemilikan Efek wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Article 51

(1) Penerbit yang menerbitkan Efek bersifat utang atau Sukuk wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember kepada Penyelenggara. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya. (3) Penyelenggara wajib memuat laporan Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam situs web Penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima laporan tersebut. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali dilakukan jika jangka waktu antara tanggal distribusi Efek bersifat utang atau Sukuk dengan tiap akhir bulan pelaporan berkala paling sedikit 15 (lima belas) hari. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi mengenai paling sedikit: a. realisasi penggunaan dana hasil penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk melalui Layanan Urun Dana; dan b. perkembangan Proyek termasuk hambatannya, jika terdapat hambatan. (6) Kewajiban penyampaian laporan oleh Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewajiban pemuatan dalam situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku hingga Efek bersifat utang atau Sukuk jatuh tempo dan/atau Penerbit telah memenuhi seluruh kewajibannya kepada Pemodal.

Article 52

(1) Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, Penerbit wajib menyampaikan laporan insidentil jika terdapat kejadian atau informasi material yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Penerbit atau kesanggupan Penerbit dalam melakukan pengembalian dana. (2) Laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Penyelenggara serta diumumkan kepada masyarakat melalui situs web Penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya informasi atau kejadian penting.

Article 53

Dalam hal Penerbit tidak lagi memenuhi kriteria harta kekayaan bersih sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c, laporan keuangan yang dimuat dalam laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) wajib menggunakan paling rendah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik.

Article 54

Penerbit yang melakukan penawaran Efek bersifat ekuitas berupa saham dapat meminta kepada Penyelenggara untuk dibebaskan dari kewajiban penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) jika: a. Penerbit telah menyampaikan paling sedikit 3 (tiga) laporan tahunan setelah penawaran Efek bersifat ekuitas berupa saham melalui Layanan Urun Dana dan jumlah pemegang saham kurang dari 50 (lima puluh) pihak; atau b. seluruh Efek bersifat ekuitas berupa saham yang dijual melalui Layanan Urun Dana dibeli kembali oleh Penerbit atau dibeli oleh pihak lain.

Article 55

Dalam hal Efek yang diterbitkan melalui Layanan Urun Dana merupakan Efek bersifat ekuitas berupa saham, Penerbit wajib mencatatkan kepemilikan saham Pemodal dalam daftar pemegang saham.

Article 56

(1) Pemodal yang membeli Efek melalui Layanan Urun Dana harus: a. memiliki rekening Efek pada Bank Kustodian yang khusus untuk menyimpan Efek dan/atau dana melalui Layanan Urun Dana; b. memiliki kemampuan untuk membeli Efek Penerbit; dan c. memenuhi kriteria Pemodal dan batasan pembelian Efek. (2) Dalam hal Pemodal melakukan pembelian Efek melalui lebih dari 1 (satu) Penyelenggara, Pemodal wajib menggunakan rekening Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang berbeda untuk masing- masing Penyelenggara. (3) Kriteria Pemodal dan batasan pembelian Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. setiap Pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dapat membeli Efek melalui Layanan Urun Dana paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan per tahun; dan b. setiap Pemodal dengan penghasilan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dapat membeli Efek melalui Layanan Urun Dana paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan per tahun. (4) Dalam hal Pemodal merupakan: a. badan hukum; dan b. pihak yang mempunyai pengalaman berinvestasi di pasar modal yang dibuktikan dengan kepemilikan rekening Efek paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penawaran Efek, kriteria Pemodal dan batasan pembelian Efek oleh Pemodal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku.

Article 57

(1) Dalam hal Efek yang diterbitkan melalui Layanan Urun Dana merupakan Efek bersifat utang atau Sukuk dijamin atau ditanggung dengan nilai penjaminan atau nilai penanggungan paling sedikit 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai penghimpunan dana, kriteria Pemodal dan batasan pembelian Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) tidak berlaku. (2) Nilai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pada hasil penilaian dari penilai atau berdasarkan acuan dokumen tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merupakan pihak yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Article 58

(1) Pemodal dapat membatalkan rencana pembelian Efek melalui Layanan Urun Dana paling lambat dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam setelah melakukan pembelian Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2). (2) Dalam hal Pemodal membatalkan rencana pembelian Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib mengembalikan dana kepada Pemodal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pembatalan pemesanan Pemodal.

Article 59

(1) Proyek yang menjadi dasar penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk melalui Layanan Urun Dana wajib memiliki manfaat ekonomis. (2) Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki sendiri atau merupakan perintah pihak lain. (3) Dalam hal Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan Sukuk, Proyek wajib tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

Article 60

Dalam hal penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk dijamin dengan kekayaan Penerbit atau bentuk penjaminan lainnya atau ditanggung, pembebanan jaminan atau penanggungan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kesatu

Penerbit

Article 46

Correction

Article 47

Article 48

Jangka waktu antara tanggal laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf j dengan tanggal dimulainya masa penawaran Efek paling lama 6 (enam) bulan.

BAB Ketiga

Laporan Penerbit

Article 51

Correction

Article 52

Article 53

Article 54

BAB Kelima

Pemodal

Article 56

Correction

Article 57

Article 58

BAB V

PERJANJIAN LAYANAN URUN DANA

Article 61

Correction

Dalam menyelenggarakan Layanan Urun Dana, Penyelenggara wajib melakukan perjanjian paling sedikit: a. perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana dengan Penerbit; b. selaku kuasa Pemodal, perjanjian penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk dengan Penerbit; dan c. perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana dengan Pemodal.

Article 62

Correction

(1) Perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana antara Penyelenggara dan Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a harus dituangkan dalam akta. (2) Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa akta notaris. (3) Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Dokumen Elektronik. (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit: a. nomor perjanjian; b. tanggal perjanjian; c. identitas para pihak; d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; e. jangka waktu atau pengakhiran perjanjian; f. jumlah dana yang akan dihimpun dan Efek yang akan ditawarkan; g. jumlah minimum dana, jika MENETAPKAN jumlah minimum dana yang harus diperoleh; h. besarnya komisi dan biaya; i. ketentuan mengenai denda; j. mekanisme penyelesaian sengketa; dan k. mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya. (5) Dalam hal Penerbit melakukan penerbitan Efek bersifat ekuitas berupa saham, dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memuat larangan bagi Penerbit untuk menawarkan Efek bersifat ekuitas berupa saham pada Penyelenggara Layanan Urun Dana lain. (6) Dalam hal Penerbit melakukan penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk, dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memuat paling sedikit: a. hak dan kewajiban Penyelenggara selaku kuasa Pemodal; b. jumlah pokok dan/atau nilai pokok, jatuh tempo, dan bunga, besaran nisbah bagi hasil, margin, atau imbal jasa; c. jaminan, jika terdapat jaminan; d. kegagalan Penerbit dalam memenuhi kewajiban terkait dengan aspek kesyariahan, jika menerbitkan Sukuk; e. pembelian kembali Efek bersifat utang atau Sukuk; f. penggunaan dana; g. keadaan lalai Penerbit; h. ketentuan mengenai penawaran bertahap jika penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk dilakukan secara bertahap; dan i. larangan bagi Penerbit untuk melakukan penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk baru sebelum Penerbit memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan penghimpunan dana melalui Layanan Urun Dana yang telah dilakukan sebelumnya, kecuali penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk dilakukan secara bertahap.

Article 63

(1) Perjanjian penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk antara Penyelenggara selaku kuasa Pemodal dengan Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b harus dituangkan dalam akta. (2) Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa akta notaris. (3) Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Dokumen Elektronik. (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit: a. nomor perjanjian; b. tanggal perjanjian; c. identitas para pihak; d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; e. jumlah pokok dan/atau nilai pokok, jatuh tempo, dan bunga, besaran nisbah bagi hasil, margin, atau imbal jasa; f. jaminan, jika terdapat jaminan; g. kegagalan Penerbit dalam memenuhi kewajiban terkait dengan aspek kesyariahan, jika menerbitkan Sukuk; h. pelunasan lebih awal Efek bersifat utang atau Sukuk; i. penggunaan dana; j. keadaan lalai Penerbit; k. rapat umum pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk; dan l. larangan bagi Penerbit untuk melakukan penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk baru sebelum Penerbit memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan penghimpunan dana melalui Layanan Urun Dana, kecuali penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk dilakukan secara bertahap. (5) Penyelenggara wajib memuat pokok perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam situs web Penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran.

Article 64

(1) Perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana antara Penyelenggara dan Pemodal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian baku dengan memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran. (2) Mengikatnya perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat Pemodal menyatakan persetujuan secara elektronik atas isi perjanjian tentang Layanan Urun Dana. (3) Dalam hal Penyelenggara melakukan penawaran Efek bersifat ekuitas berupa saham, perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat ketentuan mengenai pemberian kuasa kepada Penyelenggara untuk mewakili Pemodal sebagai pemegang saham Penerbit termasuk dalam rapat umum pemegang saham Penerbit dan penandatanganan akta serta dokumen terkait lainnya. (4) Dalam hal Penyelenggara melakukan penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk, perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan mengenai pemberian kuasa kepada Penyelenggara untuk mewakili kepentingan Pemodal sebagai pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk.

Article 65

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dapat ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik atau bentuk lain yang dapat diakses Pengguna melalui Sistem Elektronik Penyelenggara sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB Kesatu

Perjanjian Penyelenggaraan Layanan Urun Dana antara Penyelenggara dan Penerbit

Article 62

Correction

Article 63

BAB VIII

EDUKASI DAN PERLINDUNGAN PENGGUNA LAYANAN URUN DANA

Article 72

Correction

Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan Pengguna berupa: a. transparansi; b. perlakuan yang adil; c. keandalan; d. kerahasiaan dan keamanan data; dan e. penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Article 73

Correction

(1) Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai Layanan Urun Dana yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada situs web Penyelenggara.

Article 74

(1) Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada Pengguna tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Urun Dana. (2) Dalam hal Penyelenggara menyampaikan informasi penundaan atau penolakan permohonan Layanan Urun Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakan.

Article 75

(1) Penyelenggara harus menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa INDONESIA yang mudah dibaca dan dimengerti oleh Pengguna dalam setiap Dokumen Elektronik. (2) Bahasa INDONESIA dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain. (3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dan/atau informasi yang disajikan dalam bahasa lain dengan yang disajikan dalam Bahasa INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bahasa INDONESIA yang digunakan dalam penafsiran dan/atau informasi.

Article 76

Penyelenggara harus mendukung pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

Article 77

Penyelenggara wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan dalam setiap penawaran atau promosi layanan yang terdiri atas: a. nama dan/atau logo Penyelenggara; dan b. pernyataan bahwa Penyelenggara terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Article 78

(1) Dalam hal Penyelenggara menggunakan perjanjian baku, perjanjian baku wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna; dan b. menyatakan bahwa Pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode pemanfaatan Layanan Urun Dana oleh Pengguna.

Article 79

Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang bekerja untuk Penyelenggara.

Article 80

Penyelenggara wajib memuat standar prosedur operasional mengenai pelayanan terhadap Pengguna dalam situs web Penyelenggara.

Article 81

(1) Penyelenggara dilarang dengan cara apapun memberikan data dan/atau informasi mengenai Pengguna dan/atau calon Pengguna kepada pihak ketiga. (2) Dalam hal: a. Pengguna dan/atau calon Pengguna memberikan persetujuan; b. melaksanakan permintaan polisi, jaksa, atau hakim untuk kepentingan peradilan perkara pidana; c. melaksanakan putusan Pengadilan; dan/atau d. diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan. (3) Penyelenggara dilarang MENETAPKAN persetujuan Pengguna dan/atau calon Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai persyaratan penggunaan Layanan Urun Dana. (4) Pengguna dan/atau calon Pengguna dapat membatalkan atau mengubah sebagian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. (5) Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara elektronik oleh Pengguna dan/atau calon Pengguna dalam bentuk Dokumen Elektronik.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Article 85

Correction

(1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 25, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 37 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 38, Pasal 40 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 41 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 42 ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 43 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 49 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 51 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 52, Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (3), Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 63 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 64 ayat (4), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 ayat (2), Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 72, Pasal 73 ayat (1), Pasal 74, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 82, Pasal 83, dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan/atau g. pembatalan pendaftaran. (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g. (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 86

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Article 87

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 kepada masyarakat.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Article 88

Correction

(1) Penyelenggara yang telah mendapatkan izin sebagai Penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini harus memperluas kegiatan usahanya dengan menyesuaikan pemenuhan persyaratan dan mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan. (2) Penyelenggara yang telah menyampaikan permohonan perizinan sebagai Penyelenggara dan pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku belum memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan dapat: a. tetap mengikuti persyaratan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding); atau b. menyesuaikan pemenuhan persyaratan perizinan sebagai Penyelenggara sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (3) Dalam hal Penyelenggara tetap mengikuti persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penyelenggara harus memperluas kegiatan usahanya dengan menyesuaikan pemenuhan persyaratan dan mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) tahun setelah diperolehnya izin sebagai Penyelenggara Layanan Urun Dana melalui penawaran saham berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding).

Article 89

(1) Penyelenggara yang telah tercatat atau terdaftar pada Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan proyek atau kegiatan usaha sejenis lainnya yang akan melanjutkan kegiatan usahanya harus mengajukan izin sebagai Penyelenggara sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. (2) Sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, Penyelenggara yang telah tercatat atau terdaftar pada Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan membuat kontrak baru untuk pembiayaan proyek atau kegiatan usaha sejenis lainnya sebelum memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. (3) Dalam hal Penyelenggara tidak mengajukan izin dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan usaha Penyelenggara dinyatakan sebagai kegiatan usaha yang tidak berizin dan tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk periode pelaporan 1 Januari sampai 31 Desember. (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit: a. laporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan rasio keuangan; b. laporan kegiatan penyelenggaraan Layanan Urun Dana yang meliputi: 1. laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b; dan 2. laporan kerja sama Penyelenggara dengan lembaga jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi dan/atau penyelenggara layanan pendukung berbasis Teknologi Informasi, jika terdapat kerja sama Penyelenggara dengan lembaga jasa keuangan dan/atau penyelenggara layanan pendukung berbasis Teknologi Informasi; c. laporan pengaduan Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c; d. keterangan mengenai Penyelenggara memuat paling sedikit: 1. keterangan manajemen; 2. susunan pemegang saham untuk Penyelenggara berbentuk perseroan terbatas; 3. alamat Penyelenggara; dan 4. keterangan sumber daya manusia; e. struktur organisasi Penyelenggara; f. laporan mengenai tata kelola memuat paling sedikit: 1. manajemen risiko; 2. kebijakan penanganan pengaduan; dan 3. peran direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan fungsi layanan pengaduan; dan g. pernyataan bahwa Penyelenggara bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam laporan tahunan. (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan Dokumen Elektronik. (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal paling lambat akhir bulan keempat setelah periode pelaporan berakhir dengan menggunakan surat penyampaian laporan tahunan sesuai dengan format Surat Penyampaian Laporan Tahunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN: a. laporan keuangan yang dimuat dalam laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disertai laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan; dan b. batas waktu penyampaian laporan tahunan sehubungan dengan adanya kewajiban laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan dimaksud.

Peraturan Badan Nomor 57-pojk-04-2020 Tahun 2020 tentang PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

BAB Kesatu

Article 5

Article 6

BAB Kedua

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

Article 9

Article 10

BAB 1

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

BAB 2

Article 11

Article 12

BAB 3

Article 12

BAB Keempat

Article 13

Article 14

BAB Kelima

Article 15

BAB Keenam

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Ketujuh

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB Kedelapan

Article 26

BAB III

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 34

Article 35

Article 36

Article 37

Article 38

Article 39

Article 40

Article 41