Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2024 tentang PETUNJUK PEL...

Pasal 2

(1) Analis Kerja Sama berkedudukan sebagai pelaksana teknis kegiatan analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama pada Instansi Pemerintah. (2) Analis Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JFAKS. (3) Dalam hal Unit Organisasi dipimpin oleh pejabat fungsional, Analis Kerja Sama dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional lain yang memimpin Unit Organisasi dimaksud. (4) Kedudukan Analis Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

JFAKS merupakan jabatan karier PNS.

Pasal 4

JFAKS termasuk dalam klasifikasi/rumpun manajemen.

Pasal 5

JFAKS merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

Pasal 6

(1) Jenjang JFAKS terdiri atas: a. Analis Kerja Sama Ahli Pertama; b. Analis Kerja Sama Ahli Muda; c. Analis Kerja Sama Ahli Madya; dan d. Analis Kerja Sama Ahli Utama. (2) Jenjang JFAKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada unit kerja yang membidangi pengelolaan dan analisis kerja sama: a. di lingkungan Instansi Pusat untuk JFAKS Ahli Pertama sampai dengan JFAKS Ahli Utama; dan b. di lingkungan Instansi Daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk JFAKS Ahli Pertama sampai dengan JFAKS Ahli Madya.

Pasal 7

Jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta pangkat dan golongan ruang JFAKS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) JFAKS bertugas melaksanakan analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama. (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan meliputi menyiapkan, melaksanakan, merumuskan, melakukan pemantauan, dan evaluasi pengelolaan kerja sama dengan Mitra serta pengembangan di bidang kerja sama. (3) Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada setiap jenjang JFAKS tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Analis Kerja Sama dapat diberikan tugas lainnya. (2) Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi ekspektasi pada Instansi Pemerintah guna pencapaian target organisasi. (3) Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Koreksi

Pasal 3

JFAKS merupakan jabatan karier PNS.

Pasal 4

Koreksi

JFAKS termasuk dalam klasifikasi/rumpun manajemen.

Pasal 5

Koreksi

JFAKS merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

Pasal 6

Pasal 7

Jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta pangkat dan golongan ruang JFAKS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan kebutuhan JFAKS dilaksanakan berdasarkan: a. kesesuaian antara tugas dan fungsi Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai organisasi dan tata kerja Instansi Pemerintah dengan uraian tugas dan ruang lingkup kegiatan JFAKS; dan b. kebutuhan JFAKS pada Instansi Pemerintah disusun berdasarkan beban kerja.

Pasal 11

Koreksi

(1) Pengangkatan PNS dalam JFAKS didasarkan pada ketersediaan kebutuhan jabatan. (2) Ketersediaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat: a. kebutuhan JFAKS belum terisi; b. Analis Kerja Sama mutasi, perpindahan antar jabatan, berhenti, pensiun, atau meninggal dunia; c. peningkatan volume beban kerja organisasi; dan/atau d. pembentukan unit kerja baru.

Pasal 12

Penyusunan kebutuhan JFAKS digunakan sebagai dasar dalam: a. pengangkatan PNS dalam JFAKS; dan b. pembinaan karier JFAKS.

Pasal 13

Tahapan penyusunan kebutuhan JFAKS meliputi: a. penghitungan kebutuhan; b. pengusulan kebutuhan; c. verifikasi dan validasi kebutuhan; d. penetapan kebutuhan; dan e. pelaporan kebutuhan.

Pasal 14

Penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan setiap Instansi Pengguna JFAKS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dirinci setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 15

Dalam menyusun perhitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14: a. Instansi Pembina JFAKS menentukan uraian lingkup tugas JFAKS per jenjang jabatan yang telah ditentukan waktu penyelesaiannya; dan b. Instansi Pengguna JFAKS: 1) menentukan jumlah kegiatan; 2) menghitung kebutuhan JFAKS; 3) menghitung rekapitulasi kebutuhan JFAKS; dan 4) melakukan proyeksi kebutuhan JFAKS.

Pasal 16

(1) Penghitungan kebutuhan JFAKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b angka 2) berdasarkan beban kerja JFAKS dengan mempertimbangkan indikator: a. jumlah permohonan pelayanan kerja sama; b. ruang lingkup kerja sama luar negeri dan/atau dalam negeri; c. jumlah Mitra; dan/atau d. besaran nilai komitmen keuangan. (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari jumlah target output/hasil kerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan ruang lingkup tugas JFAKS.

Pasal 17

(1) Penghitungan jumlah kebutuhan JFAKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diperoleh melalui penjumlahan dari jumlah kegiatan per tahun dikalikan ratarata target output/hasil kerja dikali rata-rata waktu menyelesaikan 1 (satu) output dibagi jumlah kerja efektif dalam setahun dari setiap jenjang JFAKS. (2) Jumlah jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 1.250 jam.

Pasal 18

Penghitungan kebutuhan JFAKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 dilaksanakan sesuai dengan Pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

(1) Pengusulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b disampaikan Instansi Pengguna JFAKS kepada Instansi Pembina JFAKS disertai dokumen kelengkapannya. (2) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PPK. (3) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. surat pengantar usulan kebutuhan JFAKS; b. struktur organisasi dan tata kerja; c. rencana strategis organisasi; d. formulir penghitungan kebutuhan JFAKS; e. peta jabatan kebutuhan JFAKS; f. rekapitulasi kebutuhan JFAKS; dan g. proyeksi kebutuhan JFAKS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 20

(1) Verifikasi dan validasi usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilaksanakan oleh Menteri melalui pimpinan unit yang menyelenggarakan fungsi pembinaan Analis Kerja Sama. (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemeriksaan kelengkapan usulan kebutuhan; dan b. analisis kesesuaian dokumen usulan kebutuhan. (3) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melalui pejabat pimpinan tinggi madya yang menyelenggarakan fungsi pembinaan Analis Kerja Sama menerbitkan rekomendasi kebutuhan JFAKS. (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. jumlah kebutuhan per jenjang; b. unit kerja penempatan; dan c. peta jabatan. (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Instansi Pembina JFAKS kepada Instansi Pengguna JFAKS.

Pasal 21

Penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Pelaporan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e disampaikan oleh Instansi Pengguna JFAKS kepada Instansi Pembina JFAKS. (2) Laporan hasil penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. nama instansi; b. jumlah kebutuhan JFAKS yang direkomendasikan oleh Instansi Pembina JFAKS; c. jumlah kebutuhan JFAKS yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara; d. bezetting JFAKS saat ini; e. jumlah pengangkatan JFAKS berdasarkan jenis pengangkatan yang telah dilaksanakan; dan f. unit kerja penempatan. (3) Laporan hasil penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka monitoring, evaluasi, dan pengendalian Kebutuhan JFAKS secara nasional.

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Penyusunan kebutuhan JFAKS digunakan sebagai dasar dalam: a. pengangkatan PNS dalam JFAKS; dan b. pembinaan karier JFAKS.

Pasal 13

Tahapan penyusunan kebutuhan JFAKS meliputi: a. penghitungan kebutuhan; b. pengusulan kebutuhan; c. verifikasi dan validasi kebutuhan; d. penetapan kebutuhan; dan e. pelaporan kebutuhan.

Pasal 14

Koreksi

Penghitungan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan setiap Instansi Pengguna JFAKS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dirinci setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Koreksi

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

Koreksi

Pasal 23

Koreksi

Pengangkatan PNS ke dalam JFAKS dilakukan melalui: a. pengangkatan pertama; b. perpindahan dari jabatan lain; c. penyesuaian; dan d. promosi.

Pasal 24

Koreksi

(1) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a berlaku bagi PNS yang diangkat dalam JFAKS melalui pengadaan calon PNS secara nasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen berupa: a. keputusan pengangkatan calon PNS; b. keputusan pengangkatan PNS; c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah atau rumah sakit pemerintah; d. ijazah terakhir sesuai kualifikasi; dan e. evaluasi kinerja tahunan pegawai paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional dari calon PNS bagi: a. JFAKS Ahli Pertama; atau b. JFAKS Ahli Muda. (4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencantumkan nomenklatur JFAKS dalam keputusan pengangkatan calon PNS dan diberikan kelas jabatan sesuai kelas JFAKS.

Pasal 25

(1) Pengangkatan pertama dari calon PNS bagi JFAKS Ahli Pertama sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat 3 huruf a ditetapkan sebagai berikut: a. pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk gelar Sarjana (S1) atau Diploma IV; dan b. pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk gelar Magister (S2). (2) Pengangkatan pertama dari calon PNS bagi JFAKS Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan pangkat Penata, golongan ruang III/c untuk gelar Doktor (S3).

Pasal 26

(1) Perolehan Angka Kredit pengangkatan pertama ditetapkan berdasarkan konversi Predikat Kinerja yang dihasilkan selama melaksanakan tugas Jabatan Fungsional dalam masa kerja calon PNS. (2) Tugas Jabatan Fungsional selama masa kerja calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas jabatan yang dilaksanakan pada masa kerja calon PNS dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan JFAKS dan tugas lainnya untuk memenuhi ekspektasi pada Instansi Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Konversi Predikat Kinerja calon PNS dan Penetapan Angka Kredit dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja berdasarkan Predikat Kinerja yang dihitung secara proporsional selama calon PNS melaksanakan tugas. (4) Tata cara penghitungan konversi Predikat Kinerja dan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Pengangkatan ke dalam JFAKS melalui pengangkatan pertama ditetapkan oleh PPK. (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan salinan keputusan pengangkatan PNS dalam JFAKS melalui pengangkatan pertama kepada Instansi Pembina JFAKS.

Pasal 28

(1) Perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berlaku bagi PNS yang diangkat dalam JFAKS melalui perpindahan dalam hal: a. perpindahan antar kelompok Jabatan Fungsional; atau b. perpindahan antar kelompok jabatan. (2) Perpindahan antar kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perpindahan dalam kelompok Jabatan Fungsional pada jenjang yang sama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Perpindahan antar kelompok jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perpindahan dalam kelompok jabatan pada jenjang yang setara sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 29

(1) Pengangkatan ke dalam JFAKS melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), harus melengkapi dokumen berupa: a. keputusan pengangkatan PNS; b. keputusan pangkat terakhir; c. keputusan jabatan terakhir; d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah atau rumah sakit pemerintah; e. ijazah terakhir sesuai kualifikasi; f. surat keterangan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang kerja sama paling singkat 2 (dua) tahun yang ditandatangani pimpinan unit kerja; g. evaluasi kinerja tahunan pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; h. sertifikat kelulusan Uji Kompetensi; i. Penetapan Angka Kredit terakhir bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Fungsional lain; dan j. rekomendasi dari Instansi Pembina JFAKS. (2) Dalam hal penataan birokrasi atau kebutuhan strategis organisasi, persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan menjadi paling singkat 1 (satu) tahun secara kumulatif. (3) Pengangkatan JFAKS melalui perpindahan dari jabatan lain harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan. (4) Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pengangkatan dalam JFAKS melalui perpindahan dari jabatan lain harus berusia paling tinggi: a. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JFAKS Ahli Pertama dan JFAKS Ahli Muda; b. 55 (lima puluh lima) tahun untuk JFAKS Ahli Madya; dan c. 60 (enam puluh) tahun untuk JFAKS Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi.

Pasal 31

(1) Pengangkatan ke dalam JFAKS melalui perpindahan dari jabatan lain dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil Evaluasi Kinerja Periodik pegawai minimal 6 (enam) bulan terakhir. (2) Dalam hal hasil Evaluasi Kinerja Periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Predikat Kinerja baik dan sangat baik, perpindahan dari jabatan lain dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi pejabat fungsional yang bersangkutan. (3) Predikat Kinerja yang telah diperoleh pada jabatan sebelumnya ditetapkan sebagai Predikat Kinerja pada JFAKS yang akan diduduki.

Pasal 32

Pangkat PNS yang akan diangkat dalam JFAKS melalui perpindahan dari jabatan lain ditetapkan sama dengan pangkat yang dimilikinya.

Pasal 33

(1) Perpindahan antar kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. perpindahan Jabatan Fungsional Ahli Utama lain ke dalam JFAKS Ahli Utama paling tinggi berusia 63 (enam puluh tiga) tahun; b. perpindahan Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya lain ke dalam JFAKS Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya paling tinggi berusia 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun jabatan yang diduduki; dan c. perpindahan antar Jabatan Fungsional harus memperhatikan kesesuaian kualifikasi kompetensi dan pengalaman bidang tugas serta kebutuhan organisasi. (2) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan. (3) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam satu atau lintas rumpun/klasifikasi Jabatan. (4) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit. (5) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai Angka Kredit yang dimiliki pada Jabatan Fungsional sebelumnya. (6) Penetapan Angka Kredit untuk perpindahan dari Jabatan Fungsional lain ke dalam JFAKS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Perpindahan antar kelompok jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) yaitu: a. Pejabat Pimpinan Tinggi utama, Pejabat Pimpinan Tinggi madya, Pejabat Pimpinan Tinggi pratama ke dalam JFAKS ahli utama; b. pejabat administrator ke dalam JF Ahli Madya; c. pejabat pengawas ke dalam JF Ahli Muda; dan d. pejabat pelaksana ke dalam JF Ahli Pertama. (2) Perpindahan antar kelompok jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan syarat jabatan. (3) Perpindahan antar kelompok jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam satu atau lintas rumpun/klasifikasi jabatan.

Pasal 35

(1) Perpindahan antar kelompok jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) diberikan Angka Kredit. (2) Angka Kredit perpindahan antar kelompok jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dan ditetapkan berdasarkan konversi Predikat Kinerja pada golongan ruang terakhir yang dimilikinya dan ditambah dengan Angka Kredit Dasar pada jenjang JFAKS yang akan diduduki. (3) Penghitungan konversi Predikat Kinerja, Angka Kredit Dasar, dan Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Pengangkatan PNS ke dalam JFAKS melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c ditujukan bagi PNS yang pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang Analis Kerja Sama berdasarkan keputusan PyB. (2) Pengangkatan PNS ke dalam JFAKS melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada ayat (1) untuk pengangkatan ke dalam JFAKS jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya. (3) Pengangkatan dalam JFAKS melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan penetapan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 37

(1) Pengangkatan ke dalam JFAKS melalui penyesuaian harus melengkapi dokumen berupa: a. keputusan pengangkatan PNS; b. keputusan pangkat terakhir; c. keputusan jabatan terakhir; d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah atau rumah sakit pemerintah; e. ijazah terakhir sesuai kualifikasi; f. surat keterangan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang kerja sama paling singkat 2 (dua) tahun yang ditandatangani pimpinan unit kerja disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; g. evaluasi kinerja tahunan pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; h. surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani proses/dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; i. portofolio pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JFAKS paling singkat 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan dan pimpinan unit kerja. (2) Pengangkatan dalam JFAKS melalui penyesuaian dari jabatan lain harus berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 38

(1) Instansi Pengguna yang telah memiliki penetapan kebutuhan JFAKS menyampaikan usulan pengangkatan dalam JFAKS melalui penyesuaian dengan disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) kepada Instansi Pembina. (2) Usulan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

(1) Instansi Pembina melakukan seleksi dalam rangka pengisian JFAKS melalui penyesuaian. (2) Seleksi pengisian JFAKS melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. seleksi administrasi; dan b. seleksi kompetensi. (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui verifikasi dan penelitian terhadap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1). (4) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui metode portofolio pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JFAKS. (5) Metode portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui penelitian terhadap dokumen portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf i untuk menilai kemampuan melaksanakan tugas JFAKS sesuai dengan ruang lingkup kegiatan pada setiap jenjang JFAKS.

Pasal 40

(1) Instansi Pembina memberikan rekomendasi pengangkatan dalam JFAKS melalui penyesuaian kepada Instansi Pengguna. (2) Dalam hal rekomendasi pengangkatan dalam JFAKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan, Instansi Pengguna JFAKS dapat langsung melaksanakan pengangkatan. (3) Pengangkatan dalam JFAKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) PPK pada Instansi Pengguna JFAKS harus menyampaikan Salinan Keputusan pengangkatan PNS dalam JFAKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Instansi Pembina.

Pasal 41

Pengangkatan PNS dalam JFAKS melalui penyesuaian dilaksanakan sampai dengan 7 Agustus 2025.

Pasal 42

(1) Pengangkatan ke dalam JFAKS melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilaksanakan melalui: a. promosi ke dalam JFAKS; dan b. kenaikan jenjang JFAKS. (2) Promosi ke dalam JFAKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perpindahan diagonal. (3) Promosi ke dalam JFAKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. jabatan administrator dan JPT pratama ke dalam JFAKS Ahli Utama; b. jabatan pengawas ke dalam JFAKS Ahli Madya; atau c. jabatan pelaksana ke dalam JFAKS Ahli Pertama dan JFAKS Ahli Muda. (4) Promosi ke dalam JFAKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus melengkapi dokumen berupa: a. keputusan pangkat terakhir; b. keputusan jabatan terakhir; c. ijazah terakhir; d. evaluasi kinerja tahunan pegawai paling rendah bernilai sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; e. surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian bahwa yang bersangkutan: 1. memiliki rekam jejak yang baik; 2. tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin PNS; 3. tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan 4. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; f. sertifikat kelulusan Uji Kompetensi; dan g. rekomendasi dari Instansi Pembina JFAKS. (5) Promosi melalui kenaikan jenjang JFAKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Perpindahan Vertikal. (6) Promosi melalui kenaikan jenjang JFAKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus melengkapi dokumen berupa: a. keputusan pangkat terakhir; b. keputusan jabatan terakhir; c. ijazah terakhir; d. evaluasi kinerja tahunan pegawai paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; e. Penetapan Angka Kredit terakhir; f. Penetapan Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang; g. sertifikat kelulusan Uji Kompetensi; dan h. rekomendasi dari Instansi Pembina JFAKS. (7) Perolehan Angka Kredit melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 43

(1) Pengangkatan ke dalam JFAKS Ahli Utama ditetapkan oleh PRESIDEN atas usulan PPK setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara dan penetapan kebutuhan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional ditetapkan oleh PPK atas usulan PyB, bagi: a. JFAKS Ahli Madya; b. JFAKS Ahli Muda; dan c. JFAKS Ahli Pertama. (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan kuasa kepada PyB untuk MENETAPKAN pengangkatan ke dalam JFAKS Ahli Muda dan JFAKS Ahli Pertama. (4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Koreksi

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Koreksi

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pangkat PNS yang akan diangkat dalam JFAKS melalui perpindahan dari jabatan lain ditetapkan sama dengan pangkat yang dimilikinya.

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Koreksi

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pengangkatan PNS dalam JFAKS melalui penyesuaian dilaksanakan sampai dengan 7 Agustus 2025.

Pasal 42

Koreksi

Pasal 43

Pasal 44

Koreksi

(1) PNS yang diangkat dalam JFAKS wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. (2) Analis Kerja Sama yang memperoleh kenaikan jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dapat dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. (3) Analis Kerja Sama yang akan dilantik diundang secara tertulis paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji. (4) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keputusan pengangkatannya ditetapkan, kecuali bagi Analis Kerja Sama Ahli Utama yang keputusan pengangkatannya ditetapkan oleh PRESIDEN. (5) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional dilakukan oleh PPK pada Instansi Pemerintah. (6) PPK pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menunjuk pejabat lain paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungannya untuk mengambil sumpah/janji jabatan. (7) Pengangkatan pertama dalam JFAKS dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji PNS. (8) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji JFAKS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Koreksi

(1) Pengelolaan kinerja JFAKS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. (2) Pengelolaan kinerja JFAKS terdiri atas: a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi Ekspektasi; b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja; c. penilaian kinerja dengan evaluasi kinerja JFAKS; dan d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja JFAKS yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi. (3) Pengelolaan kinerja JFAKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada: a. pengembangan kinerja; b. pemenuhan Ekspektasi Pimpinan; c. dialog kinerja yang intens antara Pimpinan dan JFAKS; d. pencapaian kinerja organisasi; e. hasil kerja; dan f. perilaku kerja. (4) Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e ditetapkan dalam Keputusan Menteri mengenai standar kualitas hasil kerja dan penilaian kualitas hasil kerja.

Pasal 46

(1) Evaluasi kinerja JFAKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c dilaksanakan secara: a. periodik; dan/atau b. tahunan. (2) Evaluasi Kinerja periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling singkat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditetapkan dalam Predikat Kinerja periodik JFAKS. (3) Evaluasi Kinerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam Predikat Kinerja tahunan JFAKS. (4) Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) terdiri atas: a. sangat baik; b. baik; c. cukup/butuh perbaikan; d. kurang; atau e. sangat kurang. (5) Penetapan Predikat Kinerja dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja.

Pasal 47

(1) Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) dikonversikan ke dalam perolehan Angka Kredit tahunan dengan ketentuan sebagai berikut: a. sangat baik ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF; b. baik ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 100% (seratus persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF; c. cukup/butuh perbaikan ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF; d. kurang ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 50% (lima puluh persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF; dan e. sangat kurang ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF. (2) Dalam hal JFAKS memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan tambahan Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai jenjangnya untuk 1 (satu) kali penilaian. (3) Tambahan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan bagi JFAKS dengan Predikat Kinerja paling rendah baik. (4) Dalam hal Predikat Kinerja diperoleh melalui evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara periodik maupun tahunan, konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dapat dihitung secara proporsional berdasarkan periode penilaian yang berjalan sepanjang terpenuhi Ekspektasi. (5) Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dan penetapan Angka Kredit dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja. (6) Penghitungan konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dilaksanakan sesuai dengan peraturan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.

Pasal 48

Koreksi

(1) Kenaikan pangkat JFAKS dapat dipertimbangkan apabila: a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; b. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan c. nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (2) Usulan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan berupa: a. surat keputusan pangkat terakhir; b. surat keputusan jabatan terakhir; c. penetapan Angka Kredit terakhir; dan d. salinan nilai Predikat Kinerja 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 49

(1) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b merupakan perhitungan akumulasi dari Angka Kredit tahunan dalam periode tertentu. (2) Dalam hal Analis Kerja Sama telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang dan memenuhi kualifikasi kompetensi pada jenjang yang akan diduduki, namun belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, Analis Kerja Sama yang telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat dapat diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi. (3) Analis Kerja Sama yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatannya dapat diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa. (4) Angka Kredit Kumulatif, mekanisme pengusulan dan penetapan kenaikan pangkat JFAKS, serta pemberian kenaikan pangkat istimewa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi JFAKS dan Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jenjang JFAKS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Koreksi

Pasal 49

Pasal 51

Koreksi

Pasal 52

Koreksi

Analis Kerja Sama wajib memenuhi Standar Kompetensi yang terdiri atas: a. kompetensi teknis; b. kompetensi manajerial; dan c. kompetensi sosio kultural.

Pasal 53

Koreksi

(1) Uji Kompetensi diselenggarakan oleh Instansi Pembina JFAKS. (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun. (3) Uji Kompetensi mencakup: a. kompetensi teknis; b. kompetensi manajerial; dan c. kompetensi sosial kultural. (4) PyB mengusulkan peserta Uji Kompetensi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi. (5) Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri atas: a. PNS yang akan diangkat ke dalam JFAKS melalui perpindahan dari jabatan lain; dan b. PNS yang akan diangkat ke dalam JFAKS melalui promosi. (6) Uji Kompetensi dapat diselenggarakan oleh Instansi Pengguna JFAKS untuk Jenjang Ahli Pertama sampai dengan Jenjang Ahli Madya setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina JFAKS.

Pasal 54

(1) Tim Uji Kompetensi ditetapkan oleh Instansi Pembina JFAKS. (2) Anggota Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah 1 (satu) tingkat di atas jabatan/pangkat peserta Uji Kompetensi; b. memiliki kompetensi dan kemampuan serta keahlian di bidang: 1. analisis dan pengelolaan kerja sama; 2. pengelolaan sumber daya manusia; 3. pengembangan kompetensi sumber daya manusia; 4. asesmen kompetensi/potensi sumber daya manusia; dan/atau 5. lainnya yang relevan. c. memiliki kemampuan dalam melakukan Uji Kompetensi (3) Dalam hal tidak terdapat pejabat yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, anggota Tim Uji Kompetensi dapat berasal dari pejabat dengan jabatan atau pangkat paling rendah setara dengan jabatan atau pangkat peserta Uji Kompetensi. (4) Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh tenaga ahli. (5) Jumlah Anggota Tim Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Uji Kompetensi.

Pasal 55

(1) Analis Kerja Sama harus mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan pemenuhan minimal Standar Kompetensi JFAKS dan minat serta kebutuhan pelaksanaan tugas JFAKS dalam sistem pembelajaran terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Analis Kerja Sama harus diikutsertakan dalam pelatihan. (3) Pelatihan yang diberikan bagi Analis Kerja Sama disesuaikan dengan analisis kebutuhan pelatihan di bidang tugas JFAKS dan penilaian kinerja. (4) Pelatihan yang diberikan kepada Analis Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk: a. pelatihan fungsional; dan b. pelatihan teknis. (5) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan program pengembangan kompetensi untuk mencapai pemenuhan minimal Standar Kompetensi JFAKS dan pengembangan karier Analis Kerja Sama. (6) Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b merupakan program pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan minat dan kebutuhan pelaksanaan tugas JFAKS. (7) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Analis Kerja Sama dapat mengembangkan kompetensi melalui program pengembangan kompetensi lainnya.

Pasal 52

Koreksi

Analis Kerja Sama wajib memenuhi Standar Kompetensi yang terdiri atas: a. kompetensi teknis; b. kompetensi manajerial; dan c. kompetensi sosio kultural.

Pasal 53

Koreksi

Pasal 54

Pasal 55

Koreksi

Pasal 56

Koreksi

(1) Analis Kerja Sama diberhentikan dari jabatannya apabila: a. mengundurkan diri dari jabatan; b. diberhentikan sementara sebagai PNS; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana; atau f. tidak memenuhi persyaratan JFAKS. (2) Analis Kerja Sama yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f harus diperiksa terlebih dahulu dan mendapatkan izin dari PyB sebelum ditetapkan pemberhentiannya. (3) PPK pada Instansi Pemerintah melaporkan pemberhentian Analis Kerja Sama kepada Instansi Pembina JFAKS. (4) Mekanisme pemberhentian dari JFAKS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

(1) Analis Kerja Sama yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan JFAKS. (2) Pengangkatan kembali dalam JFAKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit Kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari penilaian kinerja tugas bidang JFAKS selama diberhentikan. (3) Analis Kerja Sama yang diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang JFAKS terakhir yang didudukinya dengan hasil evaluasi kinerja paling rendah berpredikat baik setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan JFAKS. (4) Mekanisme pengangkatan kembali ke dalam JFAKS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Koreksi

Pasal 57

Koreksi

Pasal 58

Koreksi

(1) Setiap Analis Kerja Sama merupakan anggota Organisasi Profesi. (2) Organisasi Profesi bertugas: a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi; b. memberikan advokasi; dan c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. (3) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Organisasi Profesi setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina JFAKS.

Pasal 59

Koreksi

(1) Pembentukan Organisasi Profesi ditetapkan melalui keputusan pimpinan Instansi Pembina JFAKS berdasarkan usulan pengurus/calon pengurus kepada pimpinan Instansi Pembina JFAKS dan/atau berdasarkan usulan dari perkumpulan profesi JFAKS dengan rekomendasi dari Instansi Pembina JFAKS. (2) Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Hubungan kerja antara Instansi Pembina JFAKS dengan Organisasi Profesi bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan JFAKS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Koreksi

Pasal 59

Koreksi

Pasal 60

Koreksi

Pasal 61

Koreksi

(1) Instansi Pembina JFAKS melakukan pengembangan pengelolaan sistem informasi JFAKS. (2) Sistem informasi JFAKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan manajemen layanan data dan informasi JFAKS. (3) Instansi Pembina JFAKS menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk operasional sistem informasi JFAKS. (4) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi Pembina JFAKS dapat melakukan kerja sama dengan pihak terkait.

Pasal 62

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Œ PRATIKNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ѽ ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KERJA SAMA RUANG LINGKUP KEGIATAN NO TUGAS LINGKUP KEGIATAN HASIL KERJA PELAKSANA TUGAS 1 2 3 4 5 1 Analisis dan pengelolaan dibidang kerja sama 1 Melakukan identifikasi dan inventarisasi data dan informasi kegiatan/usulan kerja sama Dokumen matriks data kegiatan Ahli Pertama 2 Menganalisis data dan informasi kegiatan/ usulan kerja sama Dokumen telaahan data kegiatan Ahli Muda 3 Melakukan perumusan dan validasi bahan kegiatan/usulan kerja sama Dokumen validasi perencanaan kegiatan kerja sama Ahli Madya 4 Melakukan identifikasi dan inventarisasi data dan informasi masalah/gap/ kebutuhan/potensi kerja sama Dokumen matriks data identifikasi masalah/gap/ kebutuhan/ potensi kerja sama Ahli Pertama 5 Menganalisis masalah/gap/ kebutuhan/potensi kerja sama Laporan analisis masalah/gap/ kebutuhan/ potensi kerja sama Ahli Muda 6 Menganalisis data dan informasi perencanaan kegiatan kerja sama lintas bidang/wilayah kerja sama Laporan analisis perencanaan kegiatan kerja sama Ahli Madya NO TUGAS LINGKUP KEGIATAN HASIL KERJA PELAKSANA TUGAS 1 2 3 4 5 7 Menganalisis serta memvalidasi data dan informasi perencanaan program kerja sama lintas bidang/wilayah kerja sama Laporan analisis dan validasi perencanaan program kerja sama Ahli Utama 8 Merumuskan strategi pelaksanaan kegiatan kerja sama Dokumen strategi/proposal kegiatan kerja sama Ahli Madya 9 Merumuskan dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang strategis Dokumen perencanaan pelaksanaan kerja sama strategis nasional Ahli Utama 10 Menyusun bahan informasi dan referensi rancangan dokumen perikatan/perjanjian payung kerja sama dengan mitra dalam negeri dan/atau luar negeri Dokumen referensi rancangan dokumen perikatan/ perjanjian payung kerja sama dengan mitra dalam negeri dan/atau luar negeri Ahli Pertama 11 Melakukan analisis dan/atau perumusan rancangan dokumen perikatan/perjanjian payung kerja sama dengan mitra dalam negeri dan/atau luar negeri Dokumen rancangan perikatan/perjanjia n payung kerja sama dengan mitra dalam negeri dan/atau luar negeri Ahli Muda 12 Melakukan perumusan, analisis, dan penyesuaian rancangan dokumen perikatan/perjanjian payung kerja sama dengan mitra dalam negeri dan/atau luar negeri Dokumen rancangan perjanjian kerja sama dengan mitra dalam negeri Ahli Madya 13 Melakukan perumusan, analisis, penyesuaian, dan validasi terhadap rancangan dokumen perikatan/perjanjian payung kerja sama dengan mitra dalam negeri dan/atau mitra luar negeri Dokumen rancangan perikatan/ perjanjian payung kerja sama dengan mitra dalam negeri dan/atau mitra luar negeri yang sudah divalidasi Ahli Utama NO TUGAS LINGKUP KEGIATAN HASIL KERJA PELAKSANA TUGAS 1 2 3 4 5 14 Melakukan identifikasi dan inventarisasi data dan informasi sebagai dasar rancangan dokumen negosiasi/perundingan kerja sama Dokumen hasil identifikasi Ahli Pertama 15 Melakukan analisis data dan informasi sebagai dasar rancangan dokumen negosiasi/perundingan kerja sama Dokumen hasil analisis Ahli Muda 16 Merumuskan dokumen negosiasi/perundingan kerja sama Rancangan dokumen negosiasi/ perundingan Ahli Madya 17 Menyampaikan posisi negosiasi/perundingan kerja sama Laporan perkembangan hasil negosiasi/ perundingan Ahli Utama 18 Melakukan identifikasi serta inventarisasi data dan informasi penyusunan rancangan dokumen pelaksanaan kerja sama dengan mitra dalam negeri Dokumen hasil identifikasi Ahli Pertama 19 Melakukan analisis data dan informasi penyusunan rancangan dokumen pelaksanaan kerja sama dengan mitra dalam negeri Dokumen rancangan rencana pelaksanaan kerja sama dengan mitra dalam negeri Ahli Muda 20 Melakukan perumusan, analisis, dan penyesuaian rancangan dokumen pelaksanaan kerja sama dengan mitra dalam negeri Dokumen rancangan rencana pelaksanaan kerja sama dengan mitra dalam negeri Ahli Madya 21 Melakukan perumusan, analisis, penyesuaian, dan validasi rancangan dokumen rencana pelaksanaan kerja sama dengan mitra dalam negeri Dokumen rancangan rencana pelaksanaan kerja sama dengan mitra dalam negeri yang sudah divalidasi Ahli Utama NO TUGAS LINGKUP KEGIATAN HASIL KERJA PELAKSANA TUGAS 1 2 3 4 5 22 Menyusun bahan informasi dan referensi rancangan dokumen rencana pelaksanaan kerja sama dengan mitra luar negeri dalam bahasa asing Dokumen referensi rancangan rencana pelaksanaan kerja sama dengan mitra luar negeri dalam bahasa asing Ahli Pertama 23 Melakukan analisis dan perumusan rancangan rencana pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan mitra luar negeri dalam bahasa asing Dokumen rancangan rencana pelaksanaan kerja sama dengan mitra luar negeri dalam bahasa asing Ahli Muda 24 Melakukan perumusan, analisis, dan penyesuaian terhadap rancangan dokumen perjanjian kerja sama dengan mitra luar negeri dalam bahasa asing Dokumen rancangan rencana pelaksanaan kerja sama dengan mitra luar negeri dalam bahasa asing Ahli Madya 25 Melakukan perumusan, analisis, penyesuaian, dan validasi rancangan dokumen rencana pelaksanaan kerja sama dengan mitra luar negeri dalam bahasa asing Dokumen rancangan rencana pelaksanaan kerja sama dengan mitra luar negeri dalam bahasa asing yang sudah divalidasi Ahli Utama 26 Melakukan penyusunan serta inventarisasi data dan informasi terkait registrasi pinjaman dan/atau hibah Dokumen ringkasan pinjaman dan/atau hibah Ahli Pertama 27 Melakukan analisis data dan informasi registrasi pinjaman dan/atau hibah Surat Permohonan Nomor Register Pinjaman dan/atau Hibah Ahli Muda 28 Melakukan identifikasi serta inventarisasi data dan informasi terkait pinjaman dan/atau hibah Dokumen Berita Acara Hibah Ahli Muda NO TUGAS LINGKUP KEGIATAN HASIL KERJA PELAKSANA TUGAS 1 2 3 4 5 29 Melakukan analisis data dan informasi pinjaman dan/atau hibah Dokumen Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL) dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/ Surat Berharga (SP3HLBJS) Ahli Muda 30 Melakukan validasi data dan informasi pinjaman dan/atau hibah Dokumen Validasi Pinjaman dan/atau Hibah Ahli Madya 31 Melakukan identifikasi dan inventarisasi data dan informasi penugasan tenaga asing Dokumen matriks kelengkapan penugasan tenaga asing Ahli Pertama 32 Menyusun dokumen penugasan tenaga asing Dokumen penugasan tenaga asing Ahli Muda 33 Menyusun rekomendasi dokumen penugasan tenaga asing Dokumen telaahan penugasan tenaga asing Ahli Madya 34 Melakukan identifikasi dan inventarisasi data dan informasi permohonan fasilitasi kerja sama Dokumen matriks kelengkapan fasilitasi kerja sama Ahli Pertama 35 Menyusun dokumen rekomendasi fasilitasi kerja sama Dokumen rekomendasi fasilitasi kerja sama Ahli Muda 36 Melakukan penelaahan fasilitasi kerja sama Dokumen telaahan fasilitasi kerja sama Ahli Madya 37 Melakukan identifikasi dan inventarisasi data dan informasi penugasan perwakilan INDONESIA ke luar negeri dalam rangka kerja sama Dokumen matriks data dan informasi usulan penugasan perwakilan INDONESIA ke luar negeri Ahli Pertama 38 Menyusun dokumen penugasan perwakilan INDONESIA ke luar negeri dalam rangka kerja sama Dokumen penugasan perwakilan INDONESIA ke luar negeri Ahli Muda NO TUGAS LINGKUP KEGIATAN HASIL KERJA PELAKSANA TUGAS 1 2 3 4 5 39 Melakukan penelaahan penugasan perwakilan INDONESIA ke luar negeri dalam rangka kerja sama Dokumen telaahan penugasan perwakilan INDONESIA ke luar negeri Ahli Madya 40 Melakukan evaluasi penugasan perwakilan INDONESIA ke luar negeri dalam rangka kerja sama Laporan evaluasi penugasan perwakilan INDONESIA ke luar negeri Ahli Utama 41 Menginventarisasi data dan informasi dalam rangka diseminasi kerja sama Matriks data dan informasi kerja sama Ahli Pertama 42 Menyusun bahan diseminasi kerja sama Dokumen diseminasi kerja sama Ahli Muda 43 Melaksanakan advokasi/konsultasi/ dialog kepada para pemangku kepentingan dalam hal kerja sama Laporan advokasi/ konsultasi/dialog Ahli Madya 44 Melaksanakan evaluasi terhadap advokasi/konsultasi/ dialog dengan para pemangku kepentingan dalam hal kerja sama Laporan evaluasi/ rekomendasi Ahli Utama 45 Melakukan identifikasi dan inventarisasi data dan informasi bahan pertemuan kerja sama Dokumen matriks data dan informasi bahan pertemuan kerja sama Ahli Pertama 46 Melakukan penyusunan bahan pertemuan kerja sama Dokumen bahan pertemuan kerja sama Ahli Muda 47 Merumuskan rekomendasi hasil pertemuan kerja sama Dokumen rekomendasi hasil pertemuan Ahli Madya 48 Memfasilitasi pertemuan kerja sama Laporan fasilitasi pertemuan kerja sama Ahli Utama 49 Melakukan identifikasi dan inventarisasi data dan informasi bahan pertemuan kerja sama tingkat internasional Dokumen matriks data dan informasi bahan pertemuan kerja sama tingkat internasional Ahli Pertama 50 Melakukan penyusunan bahan pertemuan kerja sama tingkat internasional Dokumen bahan pertemuan kerja sama tingkat internasional Ahli Muda NO TUGAS LINGKUP KEGIATAN HASIL KERJA PELAKSANA TUGAS 1 2 3 4 5 51 Merumuskan rekomendasi hasil pertemuan kerja sama tingkat internasional Dokumen rekomendasi hasil pertemuan tingkat internasional Ahli Madya 52 Memfasilitasi pertemuan kerja sama tingkat internasional Laporan fasilitasi pertemuan kerja sama tingkat internasional Ahli Utama 53 Melakukan identifikasi dan inventarisasi data dan informasi penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program, kegiatan/ proyek kerja sama Dokumen matriks penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi Ahli Pertama 54 Menyusun dan menganalisis indikator dan target kegiatan dalam instrumen pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program, kegiatan/ proyek kerja sama Dokumen instrumen pemantauan dan evaluasi yang disesuaikan dengan indikator dan target pemantauan dan evaluasi Ahli Muda 55 Melakukan evaluasi instrumen kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program, kegiatan/ proyek kerja sama Laporan analisis dan evaluasi instrumen pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program, kegiatan/ proyek kerja sama Ahli Madya 56 Melakukan inventarisasi data dan informasi hasil observasi dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program, kegiatan/ proyek kerja sama Dokumen matriks hasil pengumpulan data dan observasi Ahli Pertama NO TUGAS LINGKUP KEGIATAN HASIL KERJA PELAKSANA TUGAS 1 2 3 4 5 57 Melakukan penyusunan dan analisis data dan informasi hasil observasi dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program, kegiatan/proyek kerja sama Dokumen hasil analisis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Ahli Muda 58 Merumuskan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi program, kegiatan/proyek kerja sama Dokumen rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Ahli Madya 59 Melakukan penyusunan data dan kerangka kerja sistem informasi kerja sama Dokumen data dan kerangka kerja sistem informasi kerja sama Ahli Muda 60 Mengelola sistem informasi kerja sama Dokumen pengelolaan sistem informasi kerja sama Ahli Pertama 61 Mengevaluasi penerapan sistem informasi dalam praktik manajemen kerja sama Dokumen evaluasi penerapan sistem informasi manajemen kerja sama Ahli Muda 62 Mengembangkan model sistem informasi kerja sama inter kementerian/nasional Dokumen pengembangan model sistem infromasi kerja sama inter kementerian/ nasional Ahli Madya 63 Melakukan identifikasi dan inventarisasi data dan informasi ketentuan dan peraturan fasilitasi/ dokumen kerja sama Dokumen matriks ketentuan dan peraturan rujukan Ahli Pertama 64 Melakukan analisis ketentuan dan peraturan fasilitasi/ dokumen kerja sama Dokumen hasil analisis/paparan/ diagram ketentuan dan peraturan fasilitasi/dokumen kerja sama Ahli Muda NO TUGAS LINGKUP KEGIATAN HASIL KERJA PELAKSANA TUGAS 1 2 3 4 5 65 Melakukan pengembangan instrumen pemantauan dan evaluasi program, kegiatan/proyek kerja sama Dokumen pengembangan instrumen pemantauan dan evaluasi Ahli Utama 66 Merumuskan isu-isu strategis terkait kerja sama Dokumen rekomendasi isu-isu strategis terkait kerja sama Ahli Utama 67 Merancang grand design tindak lanjut implementasi kesepakatan kerja sama Dokumen grand design tindak lanjut implementasi kesepakatan kerja sama Ahli Utama MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRATIKNO Formasi JFAKS = (Σ Plan x µ Volume x µ Time) : Σ Person Load LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KERJA SAMA PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KERJA SAMA A. Umum 1. Ruang lingkup diisi berdasarkan kecocokan jenis pekerjaan yang ada pada unit kerja instansi. 2. Pengisian beban kerja berdasarkan jumlah output pada unit kerja Instansi Pengguna JFAKS dalam 1 (satu) tahun. 3. Pengisian waktu penyelesaian per output (dalam jam) diisi berdasarkan waktu menyelesaikan setiap 1 (satu) output pekerjaan rata-rata. B. Formasi Jabatan Analis Kerja Sama dihitung berdasarkan formula sebagai berikut: 1. Formasi JFAKS: Jumlah formasi yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan kerja sama pada suatu unit pengguna Analis Kerja Sama; 2. Σ Plan: Jumlah kegiatan kerja sama per tahun per jenjang JFAKS pada suatu Instansi Pemerintah; 3. µ Volume: Rata-rata jumlah output hasil pekerjaan kerja sama setiap jenis kegiatan kerja sama pada suatu Instansi Pemerintah; 4. µ Time: Rata-rata waktu untuk menyelesaikan 1 (satu) output; 5. Σ Person Load: Jumlah jam kerja efektif kerja sama dalam setahun (1.250 jam). C. Untuk mendapatkan rata-rata jumlah output dan rata-rata waktu penyelesaian dapat digunakan Formulir berikut: 1. Formulir Kebutuhan JFAKS Ahli Pertama No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output 1 JUMLAH PERMOHONAN PELAYANAN KERJA SAMA Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi serta menyusun bahan dalam rangka PERMOHONAN PELAYANAN KERJA SAMA Melakukan identifikasi, inventarisasi data dan informasi, serta verifikasi permohonan penugasan tenaga asing 5 dokumen matriks informasi tenaga asing Output ini merupakan hasil proses pengumpulan, pengelompokan dan penyajian data usulan/ persetujuan penugasan tenaga asing dari mitra kerja sama luar negeri No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output (Daftar Inventarisasi/ Matriks kelengkapan usulan/ persetujuan/ penolakan penugasan tenaga asing) 2 Melakukan identifikasi, inventarisasi data dan informasi, serta verifikasi permohonan fasilitasi kerja sama (termasuk keimigrasian, administrasi perpajakan, kepabeanan, dan perlengkapan penunjang) 5 Dokumen matriks hasil inventarisasi/ident ifikasi permohonan fasilitasi kerja sama terkait keimigrasian Output ini merupakan hasil proses pengumpulan, pengelompokan dan penyajian data dan informasi terkait kelengkapan berkas permohonan fasilitasi kerja sama. 3 Melakukan identifikasi, inventarisasi data dan informasi, serta verifikasi permohonan penugasan perwakilan INDONESIA ke luar negeri dalam rangka kerja sama (termasuk Beasiswa/pelati han) 6 Dokumen matriks data dan informasi usulan penugasan perwakilan INDONESIA ke luar negeri Output ini merupakan hasil proses identifikasi, pengumpulan, pengelompokan dan penyajian data dan informasi permohonan penugasan perwakilan INDONESIA ke luar negeri dalam rangka pelaksanaan kerja sama (surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri) antara lain: tenaga ahli/delegasi/ tugas belajar. 4 Melakukan inventarisasi dan verifikasi data dan informasi dalam rangka kerja sama 5 Matriks data dan informasi kerja sama Output ini merupakan hasil proses pengumpulan, pengelompokan, No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output dan penyajian data terkait kegiatan kerja sama di jenjang perencanaan seperti: mitra pembangunan, bidang/isu, lokasi, metodologi, waktu pelaksanaan, kebutuhan personil, barang/peralatan, dana, strategi, pemantauan dan evaluasi. Termasuk penyusunan project brief/concept note/proposal/ usulan kerja sama dalam bentuk yang komprehensif sesuai dengan format yang diminta/ disyaratkan 5 Melakukan identifikasi, inventarisasi data dan informasi, serta verifikasi ketentuan dan peraturan fasilitasi/dokum en kerja sama 9 Dokumen matriks kelengkapan fasilitasi kerja sama Output ini merupakan hasil proses pengumpulan, pengelompokan dan penyajian data dan informasi terkait kelengkapan berkas permohonan fasilitasi kerja sama. 6 RUANG LINGKUP KERJA SAMA DALAM NEGERI Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi serta menyusun bahan dalam analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama DALAM NEGERI Melakukan identifikasi, inventarisasi data dan informasi, serta verifikasi permohonan penyusunan rancangan dokumen pelaksanaan kerja sama dengan mitra dalam negeri 7 Dokumen hasil identifikasi data dan informasi serta verifikasi rancangan dokumen pelaksanaan kerja sama dengan mitra dalam negeri Output ini merupakan hasil proses penyusunan, pengelompokan, dan penyajian data dan informasi sebagai dasar penyusunan rancangan dokumen pelaksanaan kerja No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output sama dengan mitra dalam negeri. Dokumen rencana pelaksanaan kerja sama dengan mitra dalam negeri dapat berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Aksi (Action Plan) atau dokumen pelaksanaan kerja sama lainnya. 7 Melakukan identifikasi, inventarisasi data dan informasi, serta verifikasi bahan pertemuan kerja sama tingkat nasional 8 Dokumen matriks data dan informasi bahan audiensi kegiatan kerja sama tingkat nasional Output ini merupakan hasil proses penyusunan, pengelompokan, dan penyajian data dan informasi sebagai dasar penyusunan rancangan dokumen pelaksanaan kerja sama dengan mitra dalam negeri. Dokumen rencana pelaksanaan kerja sama dengan mitra dalam negeri dapat berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Aksi (Action Plan) atau dokumen pelaksanaan kerja sama lainnya. 8 RUANG LINGKUP KERJA SAMA LUAR NEGERI Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi serta menyusun bahan dalam analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama LUAR NEGERI Menyusun bahan informasi dan referensi rancangan dokumen rencana pelaksanaan kerja sama dengan mitra luar negeri dalam bahasa asing 8 Dokumen referensi rancangan rencana pelaksanaan kerja sama dengan mitra luar negeri dalam bahasa asing Output ini merupakan hasil proses penyusunan dan pengelompokan bahan informasi dan referensi rancangan dokumen perjanjian kerja sama dengan mitra luar negeri dalam bahasa asing No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output Dokumen rencana pelaksanaan kerja sama dengan mitra luar negeri dapat berupa: Record of Discussions (RoD), Subsidiary Arrangement (SA), Terms of Reference (ToR), Project Design Matrix (PDM), Grant Implementation Agreement (GIA), dan lain-lain. 9 Melakukan identifikasi, inventarisasi data dan informasi, serta verifikasi bahan pertemuan kerja sama tingkat internasional 10 Dokumen matriks data dan informasi bahan audiensi kegiatan kerja sama tingkat internasional Output ini merupakan hasil proses pengumpulan, pengelompokan, dan penyajian data dan informasi bahan pertemuan kerja sama tingkat internasional dalam bentuk antara lain kunjungan internasional tingkat kepala negara dan audiensi/ konsultasi/ advokasi/Focus Group Discussion (FGD)/lokakarya seperti Senior Officials Meeting, Ministerial Meeting, Summit, dan lain- lain. 10 JUMLAH MITRA Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi serta menyusun bahan dalam analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama terkait JUMLAH MITRA Melakukan identifikasi, inventarisasi data dan informasi, serta verifikasi kegiatan/usulan kerja sama 6 Dokumen matriks data kegiatan. Output ini merupakan hasil proses pengumpulan, pengelompokan, dan penyajian data terkait kegiatan kerja sama di jenjang perencanaan seperti: mitra pembangunan, bidang/isu, lokasi, metodologi, waktu pelaksanaan, kebutuhan personil, No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output barang/peralatan, dana, strategi, pemantauan dan evaluasi. Termasuk penyusunan project brief/concept note/proposal/ usulan kerja sama dalam bentuk yang komprehensif sesuai dengan format yang diminta/ disyaratkan. 11 Melakukan identifikasi, inventarisasi data dan informasi, serta verifikasi masalah/gap/ke butuhan/potens i kerja sama 6 Dokumen matriks data identifikasi masalah/gap/ kebutuhan/ potensi kerja sama Output ini merupakan hasil proses proses pengumpulan, pengelompokan, dan penyajian data atas permasalahan/ gap/kebutuhan/ potensi kerja sama yang dapat digunakan untuk perencanaan kerja sama dengan mitra tertentu atau perencanaan kerja sama yang bersifat strategis jangka panjang sesuai renstra. 12 Menyusun bahan informasi dan referensi rancangan dokumen perikatan/perja njian payung kerja sama dengan mitra dalam negeri dan/atau luar negeri 9 Dokumen referensi rancangan dokumen perjanjian kerja sama dengan mitra dalam negeri Output ini merupakan hasil proses penyusunan dan pengelompokan bahan informasi dan referensi rancangan dokumen perjanjian kerja sama dengan mitra dalam negeri. Perjanjian kerja sama dengan mitra dalam negeri dan/atau luar negeri dapat berupa dokumen No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output yang berimplikasi pada timbulnya hak dan kewajiban para pihak, seperti: Memorandum of Understanding (MoU), Letter of Intent (LoI), Technical Cooperation Agreement (TCA), Bilateral Development Cooperation Framework (BDCF), Host Country Agreement (HCA), Memorandum Saling Pengertian, Pernyataan Keinginan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, dan lain- lain. 13 Melakukan identifikasi, inventarisasi data dan informasi, serta verifikasi bahan sebagai dasar rancangan dokumen negosiasi/ perundingan kerja sama 9 Dokumen hasil identifikasi data dan informasi negosiasi/perundi ngan kerja sama Output ini merupakan hasil Proses identifikasi, pengumpulan, pengelompokan, dan penyajian data dan informasi sebagai dasar penyusunan rancangan dokumen negosiasi/ perundingan kerja sama (termasuk proses pinjaman dan/atau hibah), baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui surat- menyurat). 14 Melakukan identifikasi, inventarisasi data dan informasi, serta verifikasi penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program, kegiatan/proyek kerja sama 7 Dokumen matriks penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi Output ini merupakan hasil proses pengumpulan, pengelompokan, dan penyajian data dan informasi yang dituangkan pada instrumen No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program, kegiatan/proyek kerja sama. 15 Melakukan inventarisasi data dan informasi serta verifikasi hasil observasi dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program, kegiatan/proyek kerja sama 7 Matriks hasil pengumpulan data dan observasi Output ini merupakan hasil proses pengumpulan, pengelompokan, dan penyajian data dan informasi hasil observasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program, kegiatan/proyek kerja sama. Observasi dapat berbentuk kunjungan lapangan langsung atau dokumen survei secara tertulis. 16 Mengelola sistem informasi kerja sama 10 Dokumen pengelolaan sistem informasi kerja sama Output ini merupakan hasil proses pengelolaan sistem informasi kerja sama. 17 BESARAN NILAI KOMITMEN KEUANGAN Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi serta menyusun bahan dalam analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama terkait BESARAN NILAI KOMITMEN KEUANGAN Melakukan penyusunan serta inventarisasi data dan informasi serta verifikasi terkait registrasi pinjaman dan/atau hibah 7 Proses penyusunan, pengelompokan, dan penyajian data dan informasi terkait registrasi pinjaman dan/atau hibah. Output ini merupakan hasil proses identifikasi, pengumpulan, pengelompokan, dan penyajian data dan informasi sebagai dasar penyusunan rancangan dokumen negosiasi/perundi ngan kerja sama (termasuk proses pinjaman dan/atau hibah), program . . . No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui surat- menyurat). Total Rata-Rata Jumlah Formasi Analis Kerja Sama Ahli Pertama yang dibutuhkan 2. Formulir Kebutuhan JFAKS Ahli Muda No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output 1 JUMLAH PERMOHONAN PELAYANAN KERJA SAMA Melaksanakan analisis data dan informasi serta perumusan dokumen di bidang kerja sama dalam rangka analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama terkait PERMOHONAN PELAYANAN KERJA SAMA Menyusun dokumen penugasan tenaga asing 5 dokumen penugasan tenaga asing Output ini merupakan hasil dari proses penyusunan dokumen usulan/ persetujuan/ penolakan penugasan tenaga asing dari mitra kerja sama luar negeri seperti: surat/memo usulan/ persetujuan/ penolakan penugasan tenaga asing. 2 Menyusun dokumen penugasan perwakilan INDONESIA ke luar negeri dalam rangka kerja sama (termasuk beasiswa/ pelatihan) 6 dokumen penugasan perwakilan INDONESIA ke luar negeri Output ini merupakan hasil dari proses penyusunan dokumen penugasan perwakilan INDONESIA ke luar negeri dalam rangka kerja sama (Surat Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri) antara lain: tenaga ahli/delegasi/ tugas belajar. No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output 3 Melakukan analisis ketentuan dan peraturan fasilitasi/ dokumen kerja sama 9 Dokumen hasil analisis/paparan /diagram ketentuan dan peraturan fasilitasi/ dokumen kerja sama Output ini merupakan hasil dari proses analisis ketentuan dan peraturan fasilitasi/ dokumen kerja sama. 4 Menyusun bahan diseminasi kerja sama 6 dokumen diseminasi kerja sama Output ini merupakan hasil dari proses penyusunan bahan diseminasi kerja sama antara lain: paparan, infografis, naskah pidato, siaran pers, dan lain-lain. 5 RUANG LINGKUP KERJA SAMA DALAM NEGERI Melaksanakan analisis data dan informasi serta perumusan dokumen di bidang kerja sama dalam rangka analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama DALAM NEGERI Melakukan analisis data dan informasi penyusunan rancangan dokumen pelaksanaan kerja sama dengan mitra dalam negeri 10 laporan analisis data dan informasi penyusunan rancangan dokumen pelaksanaan kerja sama dengan mitra dalam negeri Output ini merupakan hasil dari Proses penelaahan bahan informasi dan referensi yang akan digunakan sebagai bahan perumusan rancangan dokumen rencana kerja sebagai bentuk pelaksanaan kerja sama dengan mitra dalam negeri. Dokumen rencana pelaksanaan kerja sama No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output dengan mitra dalam negeri dapat berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Aksi (Action Plan) atau dokumen pelaksanaan kerja sama lainnya 6 Melakukan penyusunan bahan pertemuan kerja sama tingkat nasional 8 dokumen bahan pertemuan kerja sama tingkat nasional Output ini merupakan hasil dari proses penelaahan bahan informasi dan referensi yang akan digunakan sebagai bahan perumusan rancangan dokumen rencana kerja sebagai bentuk pelaksanaan kerja sama dengan mitra dalam negeri. Dokumen rencana pelaksanaan kerja sama dengan mitra dalam negeri dapat berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Aksi (Action Plan) atau dokumen pelaksanaan kerja sama lainnya. 7 RUANG LINGKUP KERJA SAMA LUAR NEGERI Melaksanakan analisis data dan informasi serta perumusan dokumen di bidang kerja sama dalam rangka analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja Melakukan analisis dan perumusan rancangan rencana pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan mitra luar negeri dalam bahasa asing 8 analisis dan perumusan rancangan rencana pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan mitra luar negeri dalam bahasa asing Output ini merupakan hasil dari proses penelaahan bahan informasi dan referensi yang dituangkan No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output sama LUAR NEGERI dalam perumusan dokumen rencana pelaksanaan kerja sama dengan mitra luar negeri dalam bahasa asing. Dokumen rencana pelaksanaan kerja sama dengan mitra luar negeri dapat berupa: Record of Discussions (RoD), Subsidiary Arrangement (SA), Terms of Reference (ToR), Project Design Matrix (PDM), Grant Implementation Agreement (GIA), dan lain-lain. 8 Melakukan penyusunan bahan pertemuan kerja sama tingkat internasional 11 Dokumen bahan pertemuan kerja sama tingkat internasional Output ini merupakan hasil dari proses penyusunan bahan pertemuan kerja sama tingkat internasional dalam bentuk antara lain kunjungan internasional tingkat kepala negara dan audiensi/ konsultasi/ advokasi/Focus Group Discussion (FGD)/ lokakarya seperti Senior Officials Meeting, Ministerial Meeting, Summit, dan lain-lain. 9 JUMLAH MITRA Melaksanakan analisis data dan informasi serta perumusan Menganalisis data dan informasi kegiatan/usulan kerja sama 7 Dokumen telaahan data kegiatan Output ini merupakan hasil dari proses pengumpulan, No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output dokumen di bidang kerja sama dalam rangka analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama terkait JUMLAH MITRA pengelompokan, analisis dan penyajian data dan informasi terkait kegiatan kerja sama di jenjang perencanaan seperti: mitra pembangunan, bidang/isu, lokasi, metodologi, waktu pelaksanaan, kebutuhan personil, barang/ peralatan, dana, strategi, dan pemantauan dan evaluasi. Termasuk penyusunan project brief/concept note/proposal/ usulan kerja sama dalam bentuk yang komprehensif sesuai dengan format yang diminta/ disyaratkan 10 Menganalisis masalah/gap/ kebutuhan/ potensi kerja sama 7 Dokumen matriks data identifikasi masalah/gap/ke butuhan/potensi kerja sama Output ini merupakan hasil dari proses pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, pemeriksaan dan analisis secara mendalam terkait masalah/gap/ kebutuhan/ potensi kerja sama yang dapat digunakan untuk perencanaan kerja sama dengan mitra tertentu atau perencanaan kerja sama yang bersifat strategis jangka panjang sesuai renstra. No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output 11 Melakukan analisis dan/atau perumusan rancangan dokumen perikatan/perjanji an payung kerja sama dengan mitra dalam negeri dan/atau luar negeri 9 Dokumen rancangan perjanjian kerja sama dengan mitra dalam negeri Output ini merupakan hasil dari proses penelaahan bahan informasi dan referensi dan menuangkannya dalam konsep rancangan dokumen perjanjian kerja sama dengan mitra dalam negeri. Perjanjian kerja sama dengan mitra dalam negeri dan/atau luar negeri dapat berupa dokumen yang berimplikasi pada timbulnya hak dan kewajiban para pihak, seperti: Memorandum of Understanding (MoU), Letter of Intent (LoI), Technical Cooperation Agreement (TCA), Bilateral Development Cooperation Framework (BDCF), Host Country Agreement (HCA), Memorandum Saling Pengertian, Pernyataan Keinginan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, dan lain- lain. 12 Melakukan analisis data dan informasi sebagai dasar rancangan dokumen negosiasi/perundi ngan kerja sama 8 dokumen hasil analisis Output ini merupakan hasil dari proses analisis data dan informasi sebagai dasar penyusunan No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output rancangan dokumen negosiasi/ perundingan kerja sama (termasuk proses pinjaman dan/atau hibah), baik langsung maupun tidak langsung (melalui surat- menyurat). 13 Menyusun dan menganalisis indikator dan target kegiatan dalam instrumen pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program, kegiatan/proyek kerja sama 8 dokumen hasil analisis Output ini merupakan hasil dari proses analisis data dan informasi hasil observasi dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program, kegiatan/proyek kerja sama. 14 Melakukan penyusunan dan analisis data dan informasi hasil observasi dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program, kegiatan/proyek kerja sama 10 Dokumen hasil analisis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Output ini merupakan hasil dari proses analisis data dan informasi dalam penyusunan indikator dan target kegiatan yang akan digunakan dalam instrumen pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program, kegiatan/proyek kerja sama. 15 Melakukan penyusunan data dan kerangka kerja sistem informasi kerja sama 9 Dokumen data dan kerangka kerja sistem informasi kerja sama Output ini merupakan hasil dari proses menyusun data dan kerangka kerja sistem infromasi kerja sama dalam No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output rangka pengembangan sistem informasi. 16 Mengevaluasi penerapan sistem informasi dalam praktik manajemen kerja sama 10 Dokumen evaluasi penerapan sistem informasi manajemen kerja sama Output ini merupakan hasil dari proses evaluasi penerapan sistem infromasi dalam praktik manajemen kerja sama. 17 BESARAN NILAI KOMITMEN KEUANGAN Melaksanakan analisis data dan informasi serta perumusan dokumen di bidang kerja sama dalam rangka analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama terkait BESARAN NILAI KOMITMEN KEUANGAN Melakukan analisis data dan informasi registrasi pinjaman dan/atau hibah 7 laporan analisis data dan informasi registrasi pinjaman dan/atau hibah Output ini merupakan hasil dari proses penelaahan bahan informasi dan referensi yang diolah sebagai bahan registrasi pinjaman dan/atau hibah. 18 Melakukan identifikasi serta inventarisasi data dan informasi terkait pinjaman dan/atau hibah 7 dokumen identifikasi serta inventarisasi data dan informasi terkait pinjaman dan/atau hibah Output ini merupakan hasil dari proses pengumpulan, pengelompokan, dan penyajian data dan informasi terkait pinjaman dan/atau hibah. Total Rata-Rata Jumlah Formasi Analis Kerja Sama Ahli Muda yang dibutuhkan 3. Formulir Kebutuhan JFAKS Ahli Madya No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output 1 JUMLAH PERMOHONAN PELAYANAN KERJA SAMA Melaksanakan validasi, perumusan rekomendasi, dan advokasi dalam rangka analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama terkait PERMOHONAN PELAYANAN KERJA SAMA Menyusun rekomendasi dokumen penugasan tenaga asing 5 Dokumen hasil validasi permohonan penugasan tenaga asing Output ini merupakan hasil proses analisis dan pemeriksaan secara mendalam (kesesuaian dengan aspek- aspek: jangka waktu, proyek/program, lokasi penugasan, keamanan, koordinasi dengan mitra dalam negeri, dan lain-lain) atas usulan persetujuan penugasan tenaga asing yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi persetujuan/pen olakan penugasan tenaga asing. 2 Melakukan penelaahan fasilitasi kerja sama 7 Dokumen telaahan fasilitasi kerja sama Output ini merupakan hasil proses analisis dan pemeriksaan secara mendalam (kesesuaian dengan aspek- aspek: jangka waktu, proyek/program, lokasi penugasan, keamanan, koordinasi dengan mitra dalam negeri, dan lain-lain) atas usulan fasilitasi kerja sama yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi persetujuan/ penolakan fasilitasi kerja sama No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output 3 Melakukan penelaahan penugasan perwakilan INDONESIA ke luar negeri dalam rangka kerja sama 6 Dokumen telaahan penugasan perwakilan INDONESIA ke luar negeri Output ini merupakan hasil proses analisis dan pemeriksaan secara mendalam (kesesuaian dengan aspek- aspek: jangka waktu, program, lokasi, uraian tugas, dan lain- lain) penugasan perwakilan INDONESIA ke luar negeri dalam rangka pelaksanaan kerja sama antara lain: tenaga ahli/delegasi/ tugas belajar. 4 Melaksanakan advokasi/ konsultasi/dialog kepada para pemangku kepentingan dalam hal kerja sama 7 Laporan advokasi/ konsultasi/ dialog Output ini merupakan hasil Proses advokasi/ konsultasi/ dialog kepada para pemangku kepentingan dalam hal adanya permasalahan pelaksanaan kerja sama yang dapat berbentuk antara lain: bimbingan teknis, diskusi, Focus Group Discussion (FGD), rapat, wawancara, dan lain-lain. 5 RUANG LINGKUP KERJA SAMA DALAM NEGERI Melaksanakan validasi, perumusan rekomendasi, dan advokasi dalam rangka analisis dan pengelolaan Melakukan analisis data dan informasi penyusunan rancangan dokumen pelaksanaan kerja sama dengan mitra dalam negeri 10 Dokumen rancangan rencana pelaksanaan kerja sama dengan mitra dalam negeri Output ini merupakan hasil proses perumusan dan pemeriksaan No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output kegiatan di bidang kerja sama DALAM NEGERI yang mendalam atas dokumen rancangan perjanjian kerja sama dengan mitra dalam negeri yang disesuaikan dengan aspek- aspek antara lain: peraturan perundangan yang berlaku, hukum/ kebiasaan internasional, prioritas bidang- bidang kerja sama, prioritas bidang pembangunan, potensi kerja sama, hak atas kekayaan intelektual, genetical resources traditional knowledge and folklore, material transfer agreement, dan lain lain. Perjanjian kerja sama dengan mitra dalam negeri dan/atau luar negeri dapat berupa dokumen yang berimplikasi pada timbulnya hak dan kewajiban para pihak, seperti: Memorandum of Understanding (MoU), Letter of Intent (LoI), Technical Cooperation Agreement (TCA), Bilateral Development Cooperation Framework (BDCF), Host Country Agreement (HCA), Memorandum Saling Pengertian, Pernyataan Keinginan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, dan lain- lain. No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output 6 Merumuskan rekomendasi hasil pertemuan kerja sama tingkat nasional 7 Dokumen rekomendasi hasil pertemuan tingkat nasional Output ini merupakan hasil proses perumusan rekomendasi tindak lanjut pertemuan kerja sama tingkat internasional dalam bentuk antara lain kunjungan internasional tingkat kepala negara dan audiensi/ konsultasi/ advokasi/ Focused Group Discussions (FGD)/lokakarya seperti Senior Officials Meeting, Ministerial Meeting, Summit, dan lain-lain. 7 RUANG LINGKUP KERJA SAMA LUAR NEGERI Melaksanakan validasi, perumusan rekomendasi, dan advokasi dalam rangka analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama LUAR NEGERI Melakukan perumusan, analisis, dan penyesuaian dan validasi rancangan dokumen pelaksanaan kerja sama dengan mitra luar negeri 8 Dokumen rancangan rencana pelaksanaan kerja sama dengan mitra luar negeri Output ini merupakan hasil proses perumusan dan pemeriksaan yang mendalam atas dokumen rancangan perjanjian kerja sama dengan mitra dalam negeri yang disesuaikan dengan aspek- aspek antara lain: peraturan perundangan yang berlaku, hukum/ kebiasaan internasional, prioritas bidang- bidang kerja sama, prioritas bidang pembangunan, potensi kerja sama, hak atas kekayaan No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output intelektual, genetical resources traditional knowledge and folklore, material transfer agreement, dan lain lain. Perjanjian kerja sama dengan mitra dalam negeri dan/atau luar negeri dapat berupa dokumen yang berimplikasi pada timbulnya hak dan kewajiban para pihak, seperti: Memorandum of Understanding (MoU), Letter of Intent (LoI), Technical Cooperation Agreement (TCA), Bilateral Development Cooperation Framework (BDCF), Host Country Agreement (HCA), Memorandum Saling Pengertian, Pernyataan Keinginan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, dan lain- lain. 8 Merumuskan rekomendasi hasil pertemuan kerja sama tingkat internasional 10 Dokumen rekomendasi hasil pertemuan tingkat internasional Output ini merupakan hasil proses perumusan rekomendasi tindak lanjut pertemuan kerja sama tingkat internasional dalam bentuk antara lain kunjungan internasional tingkat kepala negara dan audiensi/ konsultasi/ advokasi/ No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output Focused Group Discussions (FGD)/lokakarya seperti Senior Officials Meeting, Ministerial Meeting, Summit, dan lain-lain. 9 JUMLAH MITRA Melaksanakan validasi, perumusan rekomendasi, dan advokasi dalam rangka analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama terkait JUMLAH MITRA Melakukan perumusan dan validasi bahan kegiatan/usulan kerja sama 7 Dokumen validasi perencanaan kegiatan kerja sama Output ini merupakan hasil proses perumusan, analisis, penyesuaian, dan validasi data dan informasi terkait kegiatan kerja sama di jenjang perencanaan seperti: mitra pembangunan, bidang/isu, lokasi, metodologi, waktu pelaksanaan, kebutuhan personil, barang/ peralatan, dana, strategi, dan pemantauan dan evaluasi. Termasuk penyusunan project brief/concept note/proposal/ usulan kerja sama dalam bentuk yang komprehensif sesuai dengan format yang diminta/ disyaratkan 10 Menganalisis data dan informasi perencanaan kegiatan kerja sama lintas bidang/wilayah kerja sama 7 Laporan analisis perencanaan kegiatan kerja sama Output ini merupakan hasil proses pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, pemeriksaan, dan analisis data secara mendalam terkait No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output perencanaan program kerja sama lintas bidang/wilayah kerja sama. 11 Melakukan perumusan, analisis, dan penyesuaian rancangan dokumen perikatan/perjanji an payung kerja sama dengan mitra dalam negeri dan/atau luar negeri 9 Dokumen rancangan perjanjian kerja sama dengan mitra dalam negeri Output ini merupakan hasil proses perumusan dan pemeriksaan yang mendalam atas dokumen rancangan perjanjian kerja sama dengan mitra dalam negeri yang disesuaikan dengan aspek- aspek antara lain: peraturan perundangan yang berlaku, hukum/ kebiasaan internasional, prioritas bidang- bidang kerja sama, prioritas bidang pembangunan, potensi kerja sama, hak atas kekayaan intelektual, genetical resources traditional knowledge and folklore, material transfer agreement, dan lain lain. Perjanjian kerja sama dengan mitra dalam negeri dan/atau luar negeri dapat berupa dokumen yang berimplikasi pada timbulnya hak dan kewajiban para pihak, seperti: Memorandum of Understanding (MoU), Letter of Intent (LoI), Technical Cooperation No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output Agreement (TCA), Bilateral Development Cooperation Framework (BDCF), Host Country Agreement (HCA), Memorandum Saling Pengertian, Pernyataan Keinginan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, dan lain- lain. 12 Merumuskan dokumen negosiasi/perundi ngan kerja sama 10 Rancangan dokumen negosiasi/perun dingan Output ini merupakan hasil proses perumusan rancangan dokumen negosiasi/perun dingan kerja sama (termasuk proses pinjaman dan/atau hibah), baik langsung maupun tidak langsung (melalui surat- menyurat). Termasuk proses koordinasi dan/atau konsultasi dengan para pemangku kepentingan terkait. 13 Melakukan evaluasi instrumen kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program, kegiatan/proyek kerja sama 8 Laporan analisis dan evaluasi instrumen pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program, kegiatan/proyek kerja sama Output ini merupakan hasil proses pemeriksaan secara mendalam dan evaluasi terhadap instrumen pemantauan dan eveluasi antara lain indikator, No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output bahan, prosedur, dokumen kelengkapan, dan mekanisme penyelenggaraan program, kegiatan/proyek kerja sama. 14 Merumuskan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi program, kegiatan/proyek kerja sama 10 Dokumen rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Output ini merupakan hasil proses pemantauan dalam rangka pengembangan instrumen pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program, kegiatan/proyek kerja sama. 15 Mengembangkan model sistem informasi kerja sama inter kementerian/nasi onal 12 Dokumen pengembangan model sistem infromasi kerja sama inter kementerian/nas ional Output ini merupakan hasil proses pengembangan model sistem informasi kerja sama inter kementerian/ nasional. 16 Merumuskan strategi pelaksanaan kegiatan kerja sama 8 Dokumen strategi/proposal kegiatan kerja sama Output ini merupakan hasil proses analisis atas data dan informasi kegiatan kerja sama yang disusun dengan tujuan untuk merumuskan strategi pelaksanaan kegiatan kerja sama yang meliputi: mitra pembangunan, bidang/isu, No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output lokasi, metodologi, waktu pelaksanaan, kebutuhan personil, barang/ peralatan, dana, strategi, dan pemantauan dan evaluasi. 17 BESARAN NILAI KOMITMEN KEUANGAN Melaksanakan validasi, perumusan rekomendasi, dan advokasi dalam rangka analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama terkait BESARAN NILAI KOMITMEN KEUANGAN Melakukan validasi data dan informasi pinjaman dan/atau hibah 6 Dokumen Validasi Pinjaman dan/atau Hibah Output ini merupakan hasil proses verifikasi dan validasi atas dokumen administrasi pinjaman dan/atau hibah. Total Rata-Rata Jumlah Formasi Analis Kerja Sama Ahli Madya yang dibutuhkan 4. Formulir Kebutuhan JFAKS Ahli Utama No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output 1 JUMLAH PERMOHONAN PELAYANAN KERJA SAMA Melaksanakan evaluasi dan merumuskan isu strategis dalam rangka analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama terkait PERMOHONAN PELAYANAN KERJA SAMA Melakukan evaluasi penugasan perwakilan INDONESIA ke luar negeri dalam rangka kerja sama 12 Laporan evaluasi penugasan perwakilan INDONESIA ke luar negeri Output ini merupakan hasil proses penyusunan dan evaluasi penugasan perwakilan INDONESIA ke luar negeri pelaksanaan kerja sama antara lain: tenaga ahli/delegasi/ tugas belajar. No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output 2 Melakukan pengembangan instrumen pemantauan dan evaluasi program, kegiatan/proyek kerja sama 15 Dokumen pengembangan instrumen pemantauan dan evaluasi Output ini merupakan hasil proses analisis dan evaluasi dalam rangka pengembangan instrumen pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program, kegiatan/proyek kerja sama. 3 Melaksanakan evaluasi terhadap advokasi/ konsultasi/dialog dengan para pemangku kepentingan dalam hal kerja sama 15 Laporan evaluasi proses administrasi fasilitasi kerja sama Output ini merupakan hasil proses penyusunan evaluasi/ rekomendasi atas hasil advokasi/ konsultasi/ dialog kepada para pemangku kepentingan dalam hal kerja sama yang dapat berbentuk antara lain: bimbingan teknis, diskusi, Focus Group Discussion (FGD), rapat, wawancara, dan lain-lain. 4 RUANG LINGKUP KERJA SAMA DALAM NEGERI Melaksanakan evaluasi dan merumuskan isu strategis dalam rangka analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama DALAM NEGERI Melakukan perumusan, analisis, penyesuaian, dan validasi rancangan dokumen rencana pelaksanaan kerja sama dengan mitra dalam negeri 15 Laporan rancangan rencana pelaksanaan kerja sama dengan mitra dalam negeri Output ini merupakan hasil proses perumusan dan pemeriksaan yang mendalam, penyesuaian dengan aspek- aspek antara lain: peraturan perundangan yang berlaku, prioritas bidang- No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output bidang kerja sama, potensi kerja sama, dan lain lain, serta melakukan verifikasi dan validasi atas dokumen rencana pelaksanaan kerja sama dengan mitra dalam negeri. Dokumen rencana pelaksanaan kerja sama dengan mitra dalam negeri dapat berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Aksi (Action Plan) atau dokumen pelaksanaan kerja sama lainnya. 5 Memfasilitasi pertemuan kerja sama tingkat nasional 15 Laporan fasilitasi pertemuan kerja sama tingkat nasional Output ini merupakan hasil proses fasilitasi pertemuan kerja sama dalam bentuk antara lain: audiensi, konsultasi, advokasi, Focus Group Discussion (FGD), Lokakarya, kunjungan perwakilan mitra pembangunan asing dan lain- lain. 6 RUANG LINGKUP KERJA SAMA LUAR NEGERI Melaksanakan evaluasi dan merumuskan isu strategis dalam rangka analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama LUAR NEGERI Melakukan perumusan, analisis, penyesuaian, dan validasi rancangan dokumen rencana pelaksanaan kerja sama dengan mitra luar negeri dalam bahasa asing 15 Dokumen rancangan rencana pelaksanaan kerja sama dengan mitra luar negeri dalam bahasa asing yang sudah divalidasi Output ini merupakan hasil proses perumusan dan pemeriksaan No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output yang mendalam, penyesuaian dengan aspek- aspek antara lain: peraturan perundangan yang berlaku, hukum/ kebiasaan internasional, prioritas bidang- bidang kerja sama, prioritas bidang pembangunan, potensi kerja sama, hak atas kekayaan intelektual, genetical resources traditional knowledge and folklore, material transfer agreement, dan lain lain, serta melakukan verifikasi dan validasi terhadap rancangan dokumen perjanjian kerja sama dengan mitra luar negeri dalam bahasa asing. Dokumen rencana pelaksanaan kerja sama dengan mitra luar negeri dapat berupa: Record of Discussions (RoD), Subsidiary Arrangement (SA), Terms of Reference (ToR), Project Design Matrix (PDM), Grant Implementation Agreement (GIA), dan lain-laini 7 Memfasilitasi pertemuan kerja sama tingkat internasional 18 Laporan fasilitasi pertemuan kerja sama tingkat internasional Output ini merupakan hasil proses ini merupakan hasil proses fasilitasi pertemuan kerja sama tingkat internasional No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output dalam bentuk antara lain kunjungan internasional tingkat kepala negara dan audiensi/ konsultasi/ advokasi/Focus Group Discussion (FGD)/lokakarya seperti Senior Officials Meeting, Ministerial Meeting, Summit, dan lain-lain. 8 JUMLAH MITRA Melaksanakan evaluasi dan merumuskan isu strategis dalam rangka analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama terkait JUMLAH MITRA Menganalisis serta memvalidasi data dan informasi perencanaan program kerja sama lintas bidang/wilayah kerja sama 15 Dokumen strategi/proposal kegiatan kerja sama Output ini merupakan hasil proses ini merupakan hasil proses pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, pemeriksaan, analisis data secara mendalam serta validasi terkait perencanaan program kerja sama lintas bidang/wilayah kerja sama. 9 Merumuskan dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang strategis 15 Dokumen perencanaan pelaksanaan kerja sama strategis nasional Output ini merupakan hasil proses analisis secara mendalam atas data dan informasi kegiatan kerja sama yang disusun dengan tujuan untuk merumuskan strategi pelaksanaan kegiatan kerja sama strategis nasional yang meliputi: mitra pembangunan, bidang/isu, lokasi, metodologi, waktu No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output pelaksanaan, kebutuhan personil, barang/ peralatan, dana, strategi, dan pemantauan dan evaluasi. 10 Melakukan perumusan, analisis, penyesuaian, dan validasi terhadap rancangan dokumen perikatan/ perjanjian payung kerja sama dengan mitra dalam negeri dan/atau mitra luar negeri 12 Dokumen rancangan perjanjian kerja sama dengan mitra dalam dan/atau mitra negeri yang sudah divalidasi Output ini merupakan hasil proses perumusan dan pemeriksaan yang mendalam, penyesuaian dengan aspek- aspek antara lain: peraturan perundangan yang berlaku, hukum/ kebiasaan internasional, prioritas bidang- bidang kerja sama, prioritas bidang pembangunan, potensi kerja sama, hak atas kekayaan intelektual, genetical resources traditional knowledge and folklore, material transfer agreement, dan lain lain, serta melakukan verifikasi dan validasi terhadap rancangan dokumen perjanjian kerja sama dengan mitra dalam maupun luar negeri. Perjanjian kerja sama dengan mitra dalam negeri dan/atau luar negeri dapat berupa dokumen yang berimplikasi pada timbulnya hak dan No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output kewajiban para pihak, seperti: Memorandum of Understanding (MoU), Letter of Intent (LoI), Technical Cooperation Agreement (TCA), Bilateral Development Cooperation Framework (BDCF), Host Country Agreement (HCA), Memorandum Saling Pengertian, Pernyataan Keinginan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, dan lain- lain. 11 Menyampaikan posisi negosiasi/ perundingan kerja sama 12 Laporan perkembangan hasil negosiasi/ perundingan Output ini merupakan hasil proses penyampaian dokumen negosiasi/perun dingan kerja sama (termasuk proses pinjaman dan/atau hibah) dalam pertemuan/sida ng/konferensi nasional dan/atau internasional 12 Merumuskan isu- isu strategis terkait kerja sama 12 Rekomendasi isu-isu strategis terkait kerja sama Output ini merupakan hasil proses analisis rekomendasi isu- isu strategis terkait baik kerja sama dalam negeri, maupun luar negeri. 13 Merancang grand design tindak lanjut implementasi kesepakatan kerja sama 15 Dokumen grand design tindak lanjut implementasi kesepakatan kerja sama No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output Output ini merupakan hasil proses perancangan grand design implementasi kesepakatan kerja sama. 14 BESARAN NILAI KOMITMEN KEUANGAN Melaksanakan evaluasi dan merumuskan isu strategis dalam rangka analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama terkait BESARAN NILAI KOMITMEN KEUANGAN Contoh pekerjaan lain yang relevan - Total Rata-Rata Jumlah Formasi Analis Kerja Sama Ahli Utama yang dibutuhkan D. Simulasi Pada instansi A dibutuhkan JFAKS berdasarkan organisasi dan tata kerja instansi A. Untuk mengetahui berapa jumlah kebutuhan pegawai yang mengisi jabatan Analis Kerja Sama per jenjang jabatan, dibutuhkan informasi antara lain: 1. jumlah kegiatan pada instansi A per jenjang jabatan; 2. rata-rata jumlah output setiap jenis kegiatan, yang diperoleh dari menguraikan setiap jenis kegiatan dan output-nya untuk dihitung rata-ratanya; 3. rata-rata waktu penyelesaian setiap output, yang diperoleh dari menguraikan setiap jenis kegiatan, output, dan waktu penyelesaiannya untuk dihitung rata-ratanya. Setelah dilakukan inventarisasi jumlah kegiatan, rata-rata jumlah output setiap jenis kegiatan, dan waktu penyelesaiannya, dihitung jumlah formasi jabatan Analis Kerja Sama pada instansi A sebagai berikut: Contoh Inventarisasi Kegiatan Analis Kerja Sama Ahli Pertama pada Instansi A dalam 1 (satu) tahun: 1. Jika kegiatan kerja sama untuk Analis Kerja Sama Ahli Pertama berjumlah 11 kegiatan dan masing-masing kegiatan tersebut rata- rata menghasilkan 78 output serta rata-rata setiap output tersebut membutuhkan penyelesaian waktu sebanyak 7,294 jam, maka formasi JFAKS untuk jenjang Ahli Pertama tersebut adalah: Formasi JFAKS = (11 X 78 X 7,294) : 1.250 = 7,5 (dibulatkan menjadi 7) Jadi jumlah formasi JFAKS untuk jenjang Ahli Pertama adalah 7 orang. Simulasi sebagai berikut: No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output 1 JUMLAH PERMOHONAN PELAYANAN KERJA SAMA Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi serta menyusun bahan dalam rangka PERMOHONAN PELAYANAN KERJA SAMA Melakukan identifikasi, inventarisasi data dan informasi, serta verifikasi permohonan penugasan tenaga asing (Tidak diisi jika tidak ada) 5 (dihapus angka waktu jika tidak ada kegiatan) dokumen matriks informasi tenaga asing 2 Melakukan identifikasi, inventarisasi data dan informasi, serta verifikasi permohonan fasilitasi kerja sama (termasuk keimigrasian, administrasi perpajakan, kepabeanan, dan perlengkapan penunjang) (Tidak diisi jika tidak ada) 5 (dihapus angka waktu jika tidak ada kegiatan) Dokumen matriks hasil inventarisasi/ identifikasi permohonan fasilitasi kerja sama terkait keimigrasian 3 Melakukan identifikasi, inventarisasi data dan informasi, serta verifikasi permohonan penugasan perwakilan INDONESIA ke luar negeri dalam rangka kerja sama (termasuk Beasiswa/ pelatihan) (Tidak diisi jika tidak ada) 6 (dihapus angka waktu jika tidak ada kegiatan) Dokumen matriks data dan informasi usulan penugasan perwakilan INDONESIA ke luar negeri 4 Melakukan inventarisasi dan verifikasi data dan informasi dalam rangka kerja sama 48 5 Matriks data dan informasi kerja sama 5 Melakukan identifikasi, inventarisasi data dan informasi, serta verifikasi ketentuan dan peraturan fasilitasi/dokumen kerja sama 48 9 Dokumen matriks kelengkapan fasilitasi kerja sama 6 RUANG LINGKUP KERJA SAMA DALAM NEGERI Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi Melakukan identifikasi, inventarisasi data dan informasi, serta verifikasi permohonan penyusunan rancangan dokumen 48 7 Dokumen hasil identifikasi data dan informasi serta verifikasi rancangan dokumen pelaksanaan kerja sama dengan No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output serta menyusun bahan dalam analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama DALAM NEGERI pelaksanaan kerja sama dengan mitra dalam negeri mitra dalam negeri 7 Melakukan identifikasi, inventarisasi data dan informasi, serta verifikasi bahan pertemuan kerja sama tingkat nasional 48 8 Dokumen matriks data dan informasi bahan audiensi kegiatan kerja sama tingkat nasional 8 RUANG LINGKUP KERJA SAMA LUAR NEGERI Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi serta menyusun bahan dalam analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama LUAR NEGERI Menyusun bahan informasi dan referensi rancangan dokumen rencana pelaksanaan kerja sama dengan mitra luar negeri dalam bahasa asing (Tidak diisi jika tidak ada) 8 (dihapus angka waktu jika tidak ada kegiatan) Dokumen referensi rancangan rencana pelaksanaan kerja sama dengan mitra luar negeri dalam bahasa asing 9 Melakukan identifikasi, inventarisasi data dan informasi, serta verifikasi bahan pertemuan kerja sama tingkat internasional (Tidak diisi jika tidak ada) 10 (dihapus angka waktu jika tidak ada kegiatan) Dokumen matriks data dan informasi bahan audiensi kegiatan kerja sama tingkat internasional 10 JUMLAH MITRA Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi serta menyusun bahan dalam analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama terkait JUMLAH MITRA Melakukan identifikasi, inventarisasi data dan informasi, serta verifikasi kegiatan/usulan kerja sama 150 6 Dokumen matriks data kegiatan. 11 Melakukan identifikasi, inventarisasi data dan informasi, serta verifikasi masalah/gap/ kebutuhan/ potensi kerja sama 150 6 Dokumen matriks data identifikasi masalah/gap/ kebutuhan/ potensi kerja sama 12 Menyusun bahan informasi dan referensi rancangan dokumen perikatan/ perjanjian payung kerja sama dengan mitra dalam negeri dan/atau luar negeri 150 9 Dokumen referensi rancangan dokumen perjanjian kerja sama dengan mitra dalam negeri 13 Melakukan identifikasi, inventarisasi data dan informasi, serta verifikasi bahan sebagai dasar rancangan dokumen 150 9 Dokumen hasil identifikasi data dan informasi negosiasi/ perundingan kerja sama No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output negosiasi/ perundingan kerja sama 14 Melakukan identifikasi, inventarisasi data dan informasi, serta verifikasi penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program, kegiatan/proyek kerja sama 150 7 Dokumen matriks penyusunan instrumen pemantauan dan evaluasi 15 Melakukan inventarisasi data dan informasi serta verifikasi hasil observasi dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program, kegiatan/proyek kerja sama 150 7 Matriks hasil pengumpulan data dan observasi 16 Mengelola sistem informasi kerja sama 150 10 Dokumen pengelolaan sistem informasi kerja sama 17 BESARAN NILAI KOMITMEN KEUANGAN Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi serta menyusun bahan dalam analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama terkait BESARAN NILAI KOMITMEN KEUANGAN Melakukan penyusunan serta inventarisasi data dan informasi serta verifikasi terkait registrasi pinjaman dan/atau hibah (Tidak diisi jika tidak ada) 7 (dihapus angka waktu jika tidak ada kegiatan) Proses penyusunan, pengelompokan, dan penyajian data dan informasi terkait registrasi pinjaman dan/atau hibah. Total 1242 83 Rata-Rata 113 7,545 Jumlah Formasi Analis Kerja Sama Ahli Pertama yang dibutuhkan 7,5 2. Jika kegiatan kerja sama untuk Analis Kerja Sama Ahli Muda berjumlah 12 kegiatan dan masing-masing kegiatan tersebut rata- rata menghasilkan sebanyak 54 output serta rata-rata setiap output membutuhkan penyelesaian waktu sebanyak 10 jam, maka formasi JFAKS untuk jenjang Analis Kerja Sama Ahli Muda tersebut adalah: Formasi JFAKS = (12 X 54 X 8,417) : 1.250 = 5,01 (dibulatkan menjadi 5) Jadi jumlah formasi JFAKS untuk jenjang Analis Kerja Sama Ahli Muda adalah 5 orang. Simulasi sebagai berikut: No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output 1 JUMLAH PERMOHONAN PELAYANAN KERJA SAMA Melaksanakan analisis data dan informasi serta perumusan dokumen di bidang kerja sama dalam rangka analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama terkait PERMOHONAN PELAYANAN KERJA SAMA Menyusun dokumen penugasan tenaga asing (Tidak diisi jika tidak ada) 5 (dihapus angka waktu jika tidak ada kegiatan) dokumen penugasan tenaga asing 2 Menyusun dokumen penugasan perwakilan INDONESIA ke luar negeri dalam rangka kerja sama (termasuk beasiswa/ pelatihan) (Tidak diisi jika tidak ada) 6 (dihapus angka waktu jika tidak ada kegiatan) dokumen penugasan perwakilan INDONESIA ke luar negeri 3 Melakukan analisis ketentuan dan peraturan fasilitasi/dokumen kerja sama 48 9 Dokumen hasil analisis/paparan/ diagram ketentuan dan peraturan fasilitasi/ dokumen kerja sama 4 Menyusun bahan diseminasi kerja sama 48 6 dokumen diseminasi kerja sama 5 RUANG LINGKUP KERJA SAMA DALAM NEGERI Melaksanakan analisis data dan informasi serta perumusan dokumen di bidang kerja sama dalam rangka analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama DALAM NEGERI Melakukan analisis data dan informasi penyusunan rancangan dokumen pelaksanaan kerja sama dengan mitra dalam negeri 48 10 laporan analisis data dan informasi penyusunan rancangan dokumen pelaksanaan kerja sama dengan mitra dalam negeri 6 Melakukan penyusunan bahan pertemuan kerja sama tingkat nasional 48 8 dokumen bahan pertemuan kerja sama tingkat nasional 7 RUANG LINGKUP KERJA SAMA LUAR NEGERI Melakukan analisis dan perumusan rancangan rencana pelaksanaan (Tidak diisi jika tidak ada) 8 (dihapus angka waktu Dokumen analisis dan perumusan rancangan rencana No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output Melaksanakan analisis data dan informasi serta perumusan dokumen di bidang kerja sama dalam rangka analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama LUAR NEGERI perjanjian kerja sama dengan mitra luar negeri dalam bahasa asing jika tidak ada kegiatan) pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan mitra luar negeri dalam bahasa asing 8 Melakukan penyusunan bahan pertemuan kerja sama tingkat internasional (Tidak diisi jika tidak ada) 11 (dihapus angka waktu jika tidak ada kegiatan) Dokumen bahan pertemuan kerja sama tingkat internasional 9 JUMLAH MITRA Melaksanakan analisis data dan informasi serta perumusan dokumen di bidang kerja sama dalam rangka analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama terkait JUMLAH MITRA Menganalisis data dan informasi kegiatan/usulan kerja sama 69 7 Dokumen telaahan data kegiatan 10 Menganalisis masalah/gap/ kebutuhan/ potensi kerja sama 69 7 Dokumen matriks data identifikasi masalah/gap/ kebutuhan/ potensi kerja sama 11 Melakukan analisis dan/atau perumusan rancangan dokumen perikatan/ perjanjian payung kerja sama dengan mitra dalam negeri dan/atau luar negeri 69 9 Dokumen rancangan perjanjian kerja sama dengan mitra dalam negeri Output ini merupakan hasil dari proses penelaahan bahan informasi dan referensi dan menuangkannya dalam konsep rancangan dokumen perjanjian kerja sama dengan mitra dalam negeri. 12 Melakukan analisis data dan informasi sebagai dasar rancangan dokumen negosiasi/perundin gan kerja sama 69 8 dokumen hasil analisis 13 Menyusun dan menganalisis indikator dan target kegiatan dalam instrumen pemantauan dan 69 8 dokumen hasil analisis No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output evaluasi penyelenggaraan program, kegiatan/proyek kerja sama 14 Melakukan penyusunan dan analisis data dan informasi hasil observasi dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program, kegiatan/proyek kerja sama 69 10 Dokumen hasil analisis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 15 Melakukan penyusunan data dan kerangka kerja sistem informasi kerja sama 69 9 Dokumen data dan kerangka kerja sistem informasi kerja sama 16 Mengevaluasi penerapan sistem informasi dalam praktik manajemen kerja sama 69 10 Dokumen evaluasi penerapan sistem informasi manajemen kerja sama 17 BESARAN NILAI KOMITMEN KEUANGAN Melaksanakan analisis data dan informasi serta perumusan dokumen di bidang kerja sama dalam rangka analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama terkait BESARAN NILAI KOMITMEN KEUANGAN Melakukan analisis data dan informasi registrasi pinjaman dan/atau hibah (Tidak diisi jika tidak ada) 7 (dihapus angka waktu jika tidak ada kegiatan) laporan analisis data dan informasi registrasi pinjaman dan/atau hibah 18 Melakukan identifikasi serta inventarisasi data dan informasi terkait pinjaman dan/atau hibah (Tidak diisi jika tidak ada) 7 (dihapus angka waktu jika tidak ada kegiatan) dokumen identifikasi serta inventarisasi data dan informasi terkait pinjaman dan/atau hibah Total 744 101 Rata-Rata 62 8,417 Jumlah Formasi Analis Kerja Sama Ahli Muda yang dibutuhkan 5,01 3. Jika kegiatan kerja sama untuk Analis Kerja Sama Ahli Madya berjumlah 8 kegiatan dan masing-masing kegiatan tersebut rata-rata menghasilkan sebanyak 30 output serta rata-rata setiap output membutuhkan penyelesaian waktu sebanyak 12 jam, maka formasi JFAKS untuk jenjang Ahli Madya tersebut adalah: Formasi JFAKS = (8 X 30 X 12) : 1.250 = 1,35 (dibulatkan menjadi 1) Jadi jumlah formasi JFAKS untuk jenjang Ahli Madya adalah 1 orang. Simulasi sebagai berikut. No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output 1 JUMLAH PERMOHONAN PELAYANAN KERJA SAMA Melaksanakan validasi, perumusan rekomendasi, dan advokasi dalam rangka analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama terkait PERMOHONAN PELAYANAN KERJA SAMA Menyusun rekomendasi dokumen penugasan tenaga asing (Tidak diisi jika tidak ada) 5 (dihapus angka waktu jika tidak ada kegiatan) Dokumen hasil validasi permohonan penugasan tenaga asing 2 Melakukan penelaahan fasilitasi kerja sama 12 7 Dokumen telaahan fasilitasi kerja sama 3 Melakukan penelaahan penugasan perwakilan INDONESIA ke luar negeri dalam rangka kerja sama (Tidak diisi jika tidak ada) 6 (dihapus angka waktu jika tidak ada kegiatan) Dokumen telaahan penugasan perwakilan INDONESIA ke luar negeri 4 Melaksanakan advokasi/konsultas i/dialog kepada para pemangku kepentingan dalam hal kerja sama 12 7 Laporan advokasi/konsult asi/dialog 5 RUANG LINGKUP KERJA SAMA DALAM NEGERI Melaksanakan validasi, perumusan rekomendasi, dan advokasi dalam rangka analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama DALAM NEGERI Melakukan analisis data dan informasi penyusunan rancangan dokumen pelaksanaan kerja sama dengan mitra dalam negeri 12 10 Dokumen rancangan rencana pelaksanaan kerja sama dengan mitra dalam negeri 6 Merumuskan rekomendasi hasil pertemuan kerja sama tingkat nasional 12 7 Dokumen rekomendasi hasil pertemuan tingkat nasional 7 RUANG LINGKUP KERJA SAMA LUAR NEGERI Melaksanakan validasi, perumusan rekomendasi, dan advokasi dalam rangka analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja Melakukan perumusan, analisis, dan penyesuaian dan validasi rancangan dokumen pelaksanaan kerja sama dengan mitra luar negeri (Tidak diisi jika tidak ada) 8 (dihapus angka waktu jika tidak ada kegiatan) Dokumen rancangan rencana pelaksanaan kerja sama dengan mitra luar negeri . 8 Merumuskan rekomendasi hasil pertemuan kerja sama tingkat internasional (Tidak diisi jika tidak ada) 10 (dihapus angka waktu jika tidak ada kegiatan) Dokumen rekomendasi hasil pertemuan tingkat internasional No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output sama LUAR NEGERI 9 JUMLAH MITRA Melaksanakan validasi, perumusan rekomendasi, dan advokasi dalam rangka analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama terkait JUMLAH MITRA Melakukan perumusan dan validasi bahan kegiatan/usulan kerja sama 35 7 Dokumen validasi perencanaan kegiatan kerja sama 10 Menganalisis data dan informasi perencanaan kegiatan kerja sama lintas bidang/wilayah kerja sama 35 7 Laporan analisis perencanaan kegiatan kerja sama 11 Melakukan perumusan, analisis, dan penyesuaian rancangan dokumen perikatan/ perjanjian payung kerja sama dengan mitra dalam negeri dan/atau luar negeri 35 9 Dokumen rancangan perjanjian kerja sama dengan mitra dalam negeri 12 Merumuskan dokumen negosiasi/ perundingan kerja sama 35 10 Rancangan dokumen negosiasi/ perundingan 13 Melakukan evaluasi instrumen kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program, kegiatan/proyek kerja sama 35 8 Laporan analisis dan evaluasi instrumen pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program, kegiatan/proyek kerja sama 14 Merumuskan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi program, kegiatan/proyek kerja sama 35 10 Dokumen rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 15 Mengembangkan model sistem informasi kerja sama inter kementerian/ nasional 35 12 Dokumen pengembangan model sistem infromasi kerja sama inter kementerian/ nasional 16 Merumuskan strategi pelaksanaan kegiatan kerja sama 35 8 Dokumen strategi/proposal kegiatan kerja sama 17 BESARAN NILAI KOMITMEN KEUANGAN Melakukan validasi data dan informasi (Tidak diisi jika 6 (dihapus angka waktu Dokumen Validasi Pinjaman dan/atau Hibah No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output Melaksanakan validasi, perumusan rekomendasi, dan advokasi dalam rangka analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama terkait BESARAN NILAI KOMITMEN KEUANGAN pinjaman dan/atau hibah tidak ada) jika tidak ada kegiatan) Total 328 102 Rata-Rata 27 8,500 Jumlah Formasi Analis Kerja Sama Ahli Madya yang dibutuhkan 2,2 4. Jika kegiatan kerja sama untuk Analis Kerja Sama Ahli Utama berjumlah 6 kegiatan dan masing-masing kegiatan tersebut rata-rata menghasilkan sebanyak 18 output serta rata-rata setiap output membutuhkan penyelesaian waktu sebanyak 15 jam, maka formasi JFAKS untuk jenjang Analis Kerja Sama Ahli Utama tersebut adalah: Formasi JFAKS = (12 X 12 X 14,1) : 1.250 = 1,35 (dibulatkan menjadi 1) Jadi jumlah formasi JFAKS untuk jenjang Ahli Utama adalah 1 orang. Simulasi sebagai berikut. No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output 1 JUMLAH PERMOHONAN PELAYANAN KERJA SAMA Melaksanakan evaluasi dan merumuskan isu strategis dalam rangka analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama terkait PERMOHONAN PELAYANAN KERJA SAMA Melakukan evaluasi penugasan perwakilan INDONESIA ke luar negeri dalam rangka kerja sama (Tidak diisi jika tidak ada) 12 (dihapus angka waktu jika tidak ada kegiatan) Laporan evaluasi penugasan perwakilan INDONESIA ke luar negeri 2 Melakukan pengembangan instrumen pemantauan dan evaluasi program, kegiatan/proyek kerja sama 12 15 Dokumen pengembangan instrumen pemantauan dan evaluasi 3 Melaksanakan evaluasi terhadap advokasi/ konsultasi/dialog dengan para pemangku kepentingan dalam hal kerja sama 12 15 Laporan evaluasi proses administrasi fasilitasi kerja sama 4 RUANG LINGKUP KERJA SAMA DALAM NEGERI Melakukan perumusan, analisis, penyesuaian, dan 12 15 Laporan rancangan rencana pelaksanaan No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output Melaksanakan evaluasi dan merumuskan isu strategis dalam rangka analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama DALAM NEGERI validasi rancangan dokumen rencana pelaksanaan kerja sama dengan mitra dalam negeri kerja sama dengan mitra dalam negeri 5 Memfasilitasi pertemuan kerja sama tingkat nasional 12 15 Laporan fasilitasi pertemuan kerja sama tingkat nasional 6 RUANG LINGKUP KERJA SAMA LUAR NEGERI Melaksanakan evaluasi dan merumuskan isu strategis dalam rangka analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama LUAR NEGERI Melakukan perumusan, analisis, penyesuaian, dan validasi rancangan dokumen rencana pelaksanaan kerja sama dengan mitra luar negeri dalam bahasa asing (Tidak diisi jika tidak ada) 15 (dihapus angka waktu jika tidak ada kegiatan) Dokumen rancangan rencana pelaksanaan kerja sama dengan mitra luar negeri dalam bahasa asing yang sudah divalidasi 7 Memfasilitasi pertemuan kerja sama tingkat internasional (Tidak diisi jika tidak ada) 18 (dihapus angka waktu jika tidak ada kegiatan) Laporan fasilitasi pertemuan kerja sama tingkat internasional 8 JUMLAH MITRA Melaksanakan evaluasi dan merumuskan isu strategis dalam rangka analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama terkait JUMLAH MITRA Menganalisis serta memvalidasi data dan informasi perencanaan program kerja sama lintas bidang/ wilayah kerja sama 12 15 Dokumen strategi/proposal kegiatan kerja sama 9 Merumuskan dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan kerja sama yang strategis 12 15 Dokumen perencanaan pelaksanaan kerja sama strategis nasional 10 Melakukan perumusan, analisis, penyesuaian, dan validasi terhadap rancangan dokumen perikatan/ perjanjian payung kerja sama dengan mitra dalam negeri dan/atau mitra luar negeri 12 12 Dokumen rancangan perjanjian kerja sama dengan mitra dalam dan/atau mitra negeri yang sudah divalidasi 11 Menyampaikan posisi negosiasi/perundin gan kerja sama 12 12 Laporan perkembangan hasil negosiasi/ perundingan No. Indikator Uraian Tugas Jumlah Satuan Hasil (Output) Waktu Penyelesaian Output Per Jam Hasil Output 12 Merumuskan isu- isu strategis terkait kerja sama 12 12 Rekomendasi isu- isu strategis terkait kerja sama 13 Merancang grand design tindak lanjut implementasi kesepakatan kerja sama 12 15 Dokumen grand design tindak lanjut implementasi kesepakatan kerja sama 14 BESARAN NILAI KOMITMEN KEUANGAN Melaksanakan evaluasi dan merumuskan isu strategis dalam rangka analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama terkait BESARAN NILAI KOMITMEN KEUANGAN Contoh pekerjaan lain yang relevan - Total 120 141 Rata-Rata 12 14,100 Jumlah Formasi Analis Kerja Sama Ahli Utama yang dibutuhkan 1,35 E. Formulir Rekapitulasi Kebutuhan JFAKS Instansi: No. Jenjang Jabatan Bezzeting Pegawai Hasil Perhitungan Kebutuhan Lowongan Kebutuhan Unit Kerja Penempatan 1 Analis Kerja Sama Ahli Pertama 2 Analis Kerja Sama Ahli Muda 3 Analis Kerja Sama Ahli Madya 4 Analis Kerja Sama Ahli Utama Jumlah MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRATIKNO LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KERJA SAMA FORMAT SURAT KETERANGAN MEMILIKI PENGALAMAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS DI BIDANG KERJA SAMA PALING SINGKAT 2 (DUA) TAHUN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRATIKNO LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KERJA SAMA FORMAT SURAT PERNYATAAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN TIDAK SEDANG MENJALANI PROSES/DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRATIKNO LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KERJA SAMA FORMAT USULAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KERJA SAMA MELALUI PENYESUAIAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. PRATIKNO

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2024 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KERJA SAMA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

BAB Keempat

Pasal 20

BAB Kelima

Pasal 21

BAB Keenam

Pasal 22

BAB IV

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43