PERDA

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang PUSAT DISTRIBUSI PROVINSI

PERDA Nomor 5 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Maluku. 2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Maluku. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. 5. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. 6. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. 7. Ketersediaan Barang adalah tingkat kecukupan Barang Kebutuhan Pokok sesuai dengan tingkat konsumsi yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu,dengan mutu yang baik serta harga yang terjangkau di seluruh wilayah Provinsi Maluku. 8. Pedagang Pasar adalah pelaku usaha baik perorangan maupun kelompok dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan di pasar. 9. Produsen adalah perorangan atau badan hukum yang membudidayakan dan/atau memproduksi Barang Kebutuhan Pokok. 10. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen. 11. Pusat Distribusi adalah tempat yang berfungsi sebagai penyangga komoditas utama untuk menunjang kelancaran arus barang baik antar kabupaten/kota maupun antar provinsi untuk tujuan pasar dalam negeri dan/atau pasar luar negeri. 12. Gudang adalah ruangan tidak bergerak yang ditutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri. 13. Sistem Informasi Perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan dan penyebar luasan data dan/atau informasi perdagangan terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian perdagangan. 14. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 15. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya, sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. 16. Unit Pelaksana Teknis Dinas atau selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. 17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

BAB V

PERDAGANGAN BARANG KEBUTUHAN POKOK

Pasal 10

Koreksi

Perdagangan Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c,meliputi: a. jenis Barang Kebutuhan Pokok yang diperdagangkan; b. pengadaan Barang Kebutuhan Pokok;dan c. penyimpanan dan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok.

Pasal 11

Koreksi

Jenis Barang Kebutuhan Pokok yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a,meliputi: a. beras; b. kedelai; c. cabe; d. bawang merah; e. gula; f. minyak goreng; g. tepung terigu; h. daging sapi; i. daging ayam ras; j. telor ayam ras; k. ikan segar; l. bawang putih;dan m. Barang Kebutuhan Pokok lainnya.

Pasal 12

(1) Pusat Distribusi Provinsi dapat melakukan pengadaan Barang Kebutuhan Pokok secara langsung kepada Produsen. (2) Pengadaan Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan pemberdayaan petani, nelayan, peternak dan UMKM di Daerah Provinsi.

Pasal 13

Penyimpanan dan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi: a. pengelolaan data; b. ketersedian Barang Kebutuhan Pokok;dan c. gudang.

Pasal 14

(1) Pusat Distribusi Provinsi melakukan pengelolaan data meliputi kebutuhan pasokan dan cadangan ketersediaan. (2) Kebutuhan pasokan dan cadangan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbasis data aktual yang divalidasi secara berkala. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan data diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 15

(1) Pusat Distribusi Provinsi melakukan pembelian Barang Kebutuhan Pokok untuk disimpan sebagai cadangan persediaan pasokan kepasar. (2) Pembelian Barang Kebutuhan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan: a. kebutuhan; b. tenggang waktu kadaluarsa Barang Kebutuhan Pokok; c. ketersediaan dan kapasitas gudang yang dimiliki; dan/atau d. efisiensi dan efektifitas pengadaan.

Pasal 16

(1) Gudang Pusat Distribusi Provinsi, terdiriatas: a. gudang utama;dan b. gudang penyangga. (2) Gudang utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di jalur distribusi nasional. (3) Gudang penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di jalur distribusi provinsi atau kabupaten/kota.

Pasal 17

Lokasi Gudang Pusat Distribusi Provinsi harus memperhatikan : a. kesesuaian Rencana Detail Tata Ruang; b. kemudahan aksesibilitas distribusi Barang Kebutuhan Pokok; c. daerah aman bencana;dan d. luas wilayah cakupan layanan.

Pasal 18

(1) Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bangunan gedung diperuntukkan khusus untuk pergudangan; b. ruang penyimpanan yang dilengkapi dengan sistem pendingin (cold storage) dan ruang penyimpanan sayuran yang dilengkapi dengan teknologi pengkondisian kadar oksigen di ruang simpan (controlled atmospherestorage); c. sistem pengelolaan gudang yang baik; d. sistem pengamanan gudang; e. memiliki area parkir kendaraan yang memadai untuk kebutuhan bongkar muat; f. pintu masuk dan pintu keluar yangberbeda; g. sistem dan peralatan bongkar muat yang memadai; h. sarana tempat penyimpanan yang memadai;dan i. sarana pemantau kegiatan didalam pergudangan berupa kamera pemantau (closed circuittelevision). (2) Pusat Distribusi Provinsi mendayagunakan Sub Terminal Agrobisnis (STA) dan gudang lainnya sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai gudang diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

DISTRIBUSI

Pasal 20

Koreksi

Distribusi meliputi: a. distribusi secara tidak langsung;dan/atau b. distribusi secara langsung.

Pasal 21

Koreksi

(1) Distribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilakukan oleh Pelaku Usaha Distribusi dengan menggunakan rantai distribusi yang bersifat umum,yaitu: a. distributor dan jaringannya;atau b. agen dan jaringannya. (2) Pelaku Usaha Distribusi yang menggunakan Distributor dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. distributor; b. subdistributor; c. perkulakan; d. grosir;dan e. pengecer. (3) Pelaku Usaha Distribusi yang menggunakan Agen dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. agen; b. subagen; c. perkulakan; d. grosir;dan e. eceran.

Pasal 22

(1) Distribusi secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung. (2) Sistem penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. penjualan langsung satu tingkat (single level marketing); dan b. penjualan langsung multi tingkat (multi level marketing). (3) Pelaksanaan distribusi langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring atau luring.

Pasal 23

Pusat Distribusi Provinsi dilarang melakukan distribusi Barang Kebutuhan Pokok secara eceran langsung kepada konsumen.

Pasal 24

(1) Pengelola Pusat Distribusi Provinsi bekerja sama dengan Pedagang untuk melayani keluarga prasejahtera dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah lainnya. (2) Ketentuan mengenai kriteria keluarga prasejahtera dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah lainnya sesuai dengan peraturanperundang-undangan.

Pasal 25

(1) Gubernur menjamin kelancaran distribusi Barang Kebutuhan Pokok. (2) Untuk menjamin kelancaran distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat memerintahkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang PUSAT DISTRIBUSI PROVINSI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29

BAB IX

Pasal 30

BAB X

Pasal 31

Pasal 32

BAB XI

Pasal 33

BAB XI

Pasal 34

BAB XII

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB XIII

Pasal 39

BAB XIV

Pasal 40