Koreksi Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah mengendalikan ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau. (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. pemilihan dan penetapan Barang Kebutuhan Pokok sebagai skala prioritas yang harus dipenuhi oleh Pusat Distribusi Provinsi; b. penetapan peredaran Barang Kebutuhan Pokok dengan memprioritaskan perlindungan terhadap pedagang pasar termasuk pasar rakyat, petani, nelayan, peternak, dan UMKM; dan c. pengendalian dilakukan dengan MENETAPKAN rencana tahunan dan rencana strategis lima tahun.