Koreksi Pasal 31

(1) Pengelola Pusat Distibusi Provinsi dapat Badan Usaha Milik Daerah. (2) Pembentukan pengelola Pusat Distribusi Provinsi dilakukan setelah melalui kajian kelayakan, sesuai peraturan perundang-undangan. (3) Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Pembentukan pengelola Pusat Distribusi Provinsi dilakukan setelah melalui kajian kelayakan, sesuai peraturan perundang-undangan. (5) Pembentukan UPTD atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.