PERDA

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA BAGI MASYARAKAT MISKIN

PERDA Nomor 16 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Tolitoli yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. 2. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma (gratis) kepada Penerima Bantuan hukum. 3. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang khusus bergerak dalam pemberian jasa bantuan hukum. 4. Penerima Bantuan Hukum adalah orang perorangan atau kelompok masyarakat miskin dalam membiayai biaya jasa bantuan hukum. 5. Lembaga Bantuan Hukum, selanjutnya disingkat LBH adalah organisasi yang berprofesi dalam memberi jasa bantuan hukum. 6. Perkara atau kasus adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 7. Litigasi adalah jalur penyelesaian hukum terhadap suatu kasus atau perkara melalui lembaga peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. 8. Non litigasi jalur penyelesaian hukum terhadap suatu kasus atau perkara di luar lembaga peradilan atau lazim disebut sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar lembaga peradilan. 9. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam APBD, untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. 10. Masyarakat adalah masyarakat kabupaten Tolitoli baik orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Tolitoli. 11. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang dikategorikan tidak mampu secara sosial ekonomi dalam menanggung atau membiayai jasa bantuan hukum terhadap perkara hukum atau kasus yang dihadapinya. 12. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli. 13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 14. Bupati adalah Bupati Tolitoli. 15. Sekretariat Daerah adalah sekretariat daerah dalam lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli. 16. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah adalah bagian dari perangkat daerah dalam lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli.

BAB II

SYARAT PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab membantu masyarakat dalam kategori Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma/gratis. (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati menunjuk lembaga Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan jasa bantuan hukum.

Pasal 5

Koreksi

Bantuan hukum secara gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya diberikan kepada calon Penerima Bantuan Hukum yang belum pernah mendapatkan dana bantuan hukum dari instansi pemerintah yang lain.

Pasal 6

(1) Untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), calon Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati. (2) Pengajuan permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit menyertakan syarat : a. Bukti permohonan bantuan hukum secara tertulis; b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang membuktikan bahwa pemohon adalah warga masyarakat miskin yang berdomisili di kabupaten Tolitoli; c. Foto-copy Kartu Keluarga; d. Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa atau dari instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon bantuan hukum tergolong warga masyarakat miskin untuk menyelesaikan masalah atau kasus hukum yang dihadapi; e. Foto-copy Basis Data Terpadu dari kantor kelurahan atau kantor desa dan Instansi terkait yang membuktikan bahwa pemohon benar terdaftar sebagai warga masyarakat miskin; dan/atau f. Dokumen atau berkas yang berisi uraian singkat mengenai pokok persoalan hukum yang dihadapi atau diminta untuk memperoleh bantuan hukum.

Pasal 7

(1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Bupati wajib memberikan persetujuan atas permohonan bantuan hukum yang diajukan oleh calon Penerima Bantuan Hukum. (2) Persetujuan atas permohonan jasa bantuan hukum yang diajukan oleh calon Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penunjukkan lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang akan menangani masalah atau kasus hukum calon Penerima Bantuan Hukum. (3) Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Bupati menyetujui permohonan bantuan hukum yang diajukan calon Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Penerima Bantuan Hukum wajib menanda- tangani Surat Kuasa yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 8

Bupati dapat menolak permohonan bantuan hukum yang diajukan oleh calon Penerima Bantuan Hukum apabila alokasi anggaran biaya bantuan hukum dalam Tahun Anggaran berjalan sudah habis terserap/terpakai oleh beberapa Penerima Bantuan Hukum terdahulu.

Pasal 9

(1) Lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang ditunjuk oleh Bupati untuk memberikan bantuan hukum kepada calon Penerima Bantuan Hukum adalah lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terdaftar pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli. (2) Lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang terdaftar pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat paling sedikit : a. Berbadan hukum; b. Terdaftar atau terakreditasi di Kementrian Hukum dan HAM; c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan, akte pendirian dan/atau foto kantor; d. Memiliki pengurus yang dibuktikan dengan akte pendirian dari notaris; dan/atau e. Memiliki program bantuan hukum. (3) Dokumen/berkas persyaratan lembaga Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diverifikasi oleh Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah.

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah wajib menyerahkan 25% (dua puluh lima persen) dana bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Surat Kuasa ditandatangani oleh calon Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3). (2) Lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang telah menerima dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menandatangani dokumen perjanjian tentang pelaksanaan Bantuan Hukum.

Pasal 11

(1) Dalam hal dana bantuan hukum bagi calon Penerima Bantuan Hukum belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum dapat menolak pemberian bantuan hukum kepada calon Penerima Bantuan Hukum. (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menolak untuk memberikan bantuan hukum karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang lain untuk memberikan bantuan hukum kepada calon Penerima Bantuan Hukum yang telah ditetapkan oleh Bupati.

BAB Kesatu

Penerima Bantuan Hukum

Pasal 4

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab membantu masyarakat dalam kategori Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma/gratis. (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati menunjuk lembaga Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan jasa bantuan hukum.

Pasal 5

Koreksi

Bantuan hukum secara gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya diberikan kepada calon Penerima Bantuan Hukum yang belum pernah mendapatkan dana bantuan hukum dari instansi pemerintah yang lain.

Pasal 6

(1) Untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), calon Penerima Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati. (2) Pengajuan permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit menyertakan syarat : a. Bukti permohonan bantuan hukum secara tertulis; b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain yang membuktikan bahwa pemohon adalah warga masyarakat miskin yang berdomisili di kabupaten Tolitoli; c. Foto-copy Kartu Keluarga; d. Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa atau dari instansi yang berwenang yang menyatakan bahwa pemohon bantuan hukum tergolong warga masyarakat miskin untuk menyelesaikan masalah atau kasus hukum yang dihadapi; e. Foto-copy Basis Data Terpadu dari kantor kelurahan atau kantor desa dan Instansi terkait yang membuktikan bahwa pemohon benar terdaftar sebagai warga masyarakat miskin; dan/atau f. Dokumen atau berkas yang berisi uraian singkat mengenai pokok persoalan hukum yang dihadapi atau diminta untuk memperoleh bantuan hukum.

Pasal 7

(1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Bupati wajib memberikan persetujuan atas permohonan bantuan hukum yang diajukan oleh calon Penerima Bantuan Hukum. (2) Persetujuan atas permohonan jasa bantuan hukum yang diajukan oleh calon Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penunjukkan lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang akan menangani masalah atau kasus hukum calon Penerima Bantuan Hukum. (3) Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Bupati menyetujui permohonan bantuan hukum yang diajukan calon Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Penerima Bantuan Hukum wajib menanda- tangani Surat Kuasa yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 8

Bupati dapat menolak permohonan bantuan hukum yang diajukan oleh calon Penerima Bantuan Hukum apabila alokasi anggaran biaya bantuan hukum dalam Tahun Anggaran berjalan sudah habis terserap/terpakai oleh beberapa Penerima Bantuan Hukum terdahulu.

BAB Kedua

Lembaga Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 9

Koreksi

(1) Lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang ditunjuk oleh Bupati untuk memberikan bantuan hukum kepada calon Penerima Bantuan Hukum adalah lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terdaftar pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli. (2) Lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang terdaftar pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat paling sedikit : a. Berbadan hukum; b. Terdaftar atau terakreditasi di Kementrian Hukum dan HAM; c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan, akte pendirian dan/atau foto kantor; d. Memiliki pengurus yang dibuktikan dengan akte pendirian dari notaris; dan/atau e. Memiliki program bantuan hukum. (3) Dokumen/berkas persyaratan lembaga Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diverifikasi oleh Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah.

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah wajib menyerahkan 25% (dua puluh lima persen) dana bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Surat Kuasa ditandatangani oleh calon Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3). (2) Lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang telah menerima dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menandatangani dokumen perjanjian tentang pelaksanaan Bantuan Hukum.

Pasal 11

(1) Dalam hal dana bantuan hukum bagi calon Penerima Bantuan Hukum belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum dapat menolak pemberian bantuan hukum kepada calon Penerima Bantuan Hukum. (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menolak untuk memberikan bantuan hukum karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang lain untuk memberikan bantuan hukum kepada calon Penerima Bantuan Hukum yang telah ditetapkan oleh Bupati.

BAB 1

Perkara/Kasus Pidana

Pasal 14

Koreksi

Standar pemberian bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana melalui Litigasi, mencakup : a. membuat surat kuasa; b. melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan; c. memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan; d. melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan; e. membuat eksepsi, duplik dan pledoi guna kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum; f. melakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau g. membuat dokumen lain yang diperlukan.

Pasal 15

Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan permohanan tambahan dana bantuan hukum kepada Bupati untuk menghadirkan ahli untuk kepentingan hukum pihak Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 16

Standar bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dalam perkara perdata melalui cara litigasi, diberikan dalam posisi/status hukum sebagai : a. Penggugat; atau b. Tergugat.

Pasal 17

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum berstatus sebagai Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, standar pemberian bantuan hukum secara litigasi mencakup : a. membuat surat kuasa; b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum; c. membuat surat gugatan; d. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses di sidang pengadilan; e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri; f. mendampingi dan/atau mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di sidang pengadilan; g. menyiapkan dan/atau menghadirkan alat bukti dan saksi; h. membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau i. menyiapkan memori banding dan/atau kasasi.

Pasal 18

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum berstatus sebagai Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, standar pemberian bantuan hukum secara litigasi mencakup : a. membuat surat kuasa; b. gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum; c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan; d. membuat surat jawaban atas gugatan, duplik dan kesimpulan; e. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan; f. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti dan saksi; dan/atau g. menyiapkan memori banding dan/atau kasasi.

Pasal 19

Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan permohanan tambahan dana bantuan hukum kepada Bupati untuk menghadirkan ahli untuk kepentingan hukum pihak Penerima Bantuan Hukum baik dalam status sebagai Penggugat maupun dalam status sebagai Tergugat.

BAB 2

Perkara/Kasus Perdata

Pasal 16

Koreksi

Standar bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dalam perkara perdata melalui cara litigasi, diberikan dalam posisi/status hukum sebagai : a. Penggugat; atau b. Tergugat.

Pasal 17

Koreksi

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum berstatus sebagai Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, standar pemberian bantuan hukum secara litigasi mencakup : a. membuat surat kuasa; b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum; c. membuat surat gugatan; d. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses di sidang pengadilan; e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri; f. mendampingi dan/atau mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di sidang pengadilan; g. menyiapkan dan/atau menghadirkan alat bukti dan saksi; h. membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau i. menyiapkan memori banding dan/atau kasasi.

Pasal 18

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum berstatus sebagai Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, standar pemberian bantuan hukum secara litigasi mencakup : a. membuat surat kuasa; b. gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum; c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan; d. membuat surat jawaban atas gugatan, duplik dan kesimpulan; e. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan; f. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti dan saksi; dan/atau g. menyiapkan memori banding dan/atau kasasi.

Pasal 19

Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan permohanan tambahan dana bantuan hukum kepada Bupati untuk menghadirkan ahli untuk kepentingan hukum pihak Penerima Bantuan Hukum baik dalam status sebagai Penggugat maupun dalam status sebagai Tergugat.

Pasal 20

Standar pemberian bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dalam perkara tata usaha negara melalui cara litigasi, mencakup : a. membuat surat kuasa; b. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan; c. membuat surat gugatan; d. mendaftarkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara; e. mendampingi dan/atau mewakili dalam proses pemecatan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara; f. menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi; g. membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau h. menyiapkan memori banding atau kasasi.

Pasal 21

Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan permohanan tambahan dana bantuan hukum kepada Bupati untuk menghadirkan ahli untuk kepentingan hukum pihak Penerima Bantuan Hukum.

BAB IV

PENDANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 24

Koreksi

(1) Sumber anggaran bantuan hukum dibebankan dalam APBD Kabupaten Tolitoli. (2) Alokasi anggaran untuk bantuan hukum dalam APBD Kabupaten Tolitoli ditetapkan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. (3) Alakosi anggaran untuk bantuan hukum dalam APBD Kabupaten Tolitoli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli.

Pasal 25

Koreksi

Selain bersumber dari APBD, dana bantuan hukum bagi Penerima Bantuan Hukum dapat bersumber dari sumbangan yang tidak mengikat dari masyarakat baik secara perseorangan maupun secara berkelompok sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Bupati wajib merencanakan dan/atau memasukkan alokasi anggaran bantuan hukum dalam penyusunan APBD setiap tahun. (2) Alokasi anggaran bantuan hukum yang direncanakan dalam penyusunan APBD setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah dengan mengacu pada estimasi jumlah perkara/kasus yang dialami oleh warga masyarakat miskin di Kabupaten Tolitoli.

Pasal 27

Bupati dapat menambah atau mengurangi alokasi dana bantuan hukum dalam penyusunan APBD pada tahun berikutnya dengan mengacu pada kriteria atau pertimbangan : a. estimasi target penerimaan anggaran atau kemampuan keuangan Pemerintah Daerah pada tahun berikutnya; b. data historis penyelesaian perkara pemberian bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum oleh masing-masing Pemberi Bantuan Hukum; c. jumlah perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagai rencana kerja yang diuraikan dalam bentuk estimasi jumlah perkara yang akan diberikan bantuan hukum dan jumlah kegiatan Non litigasi yang akan dilaksanakan; d. ketersediaan dana pendampingan yang dianggarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum; e. penilaian kinerja Pemberi Bantuan Hukum atas penggunaan dana bantuan hukum dan/atau penyelesaian perkara bantuan hukum pada tahun anggaran sebelumnya; f. pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan hukum pada tahun anggaran sebelumnya; dan/atau g. kriteria atau pertimbangan lain yang dipandang perlu oleh Bupati untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma/gratis.

Pasal 28

Mekansime pengajuan anggaran bantuan hukum dalam penyusunan APBD setiap tahun, serta besarnya jumlah anggaran bantuan hukum untuk 1 (satu) perkara/kasus atau untuk 1 (satu) calon Penerima Bantuan Hukum, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Penggunaan dana bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum mengacu pada dokumen perjanjian pemberian bantuan hukum yang telah disepakati oleh Bupati atau pejabat yang ditugaskan oleh Bupati dengan pihak Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 30

(1) Penyaluran sisa dana bantuan hukum sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) kepada Pemberi Bantuan Hukum, hanya dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah setelah Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan dokumen/berkas sebagai bukti bahwa pemberian bantuan hukum atas perkara Penerima Bantuan Hukum telah selesai/tuntas. (2) Dokumen/berkas sebagai bukti pemberian bantuan hukum atas perkara Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa : a. salinan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; b. perkembangan perkara yang sedang dalam proses penyelesaian; dan/atau c. dokumen/berkas lain yang bernilai hukum sepanjang terkait dengan penanganan perkara Penerima Bantuan Hukum. (3) Bupati atau pejabat yang ditugaskan Bupati, berwenang melakukan verifikasi terhadap bukti tagihan dan/atau dokumen/berkas penyelesaian pekerjaan bantuan hukum sebagai dasar penyaluran dana bantuan hukum.

Pasal 31

Tata cara penyaluran dana bantuan hukum, syarat-syarat dan batas waktu penyaluran dana bantuan hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi penggunaan dana bantuan hukum kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk Bupati secara triwulanan, semesteran atau tahunan.

Pasal 33

(1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan bantuan hukum selain dari APBD, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk Bupati. (2) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana bantuan hukum selain dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan mengenai penggunaan dana bantuan hukum, akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Bupati atau pejabat yang ditunjuk Bupati wajib menyusun dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana bantuan hukum kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 35

Koreksi

(1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tolitoli.

Pasal 36

Koreksi

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah mempunyai tugas : a. melakukan pengawasan terhadap pemberian bantuan hukum dan penyaluran anggaran bantuan hukum; b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian dana bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum; c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian dana bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum yang dilaporkan oleh masyarakat; d. mengusulkan kepada Bupati agar memberi sanksi administratif kepada Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melakukan penyimpangan pemberian dana bantuan hukum dan/atau penyaluran dana bantuan hukum; dan e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk Bupati.

Pasal 37

Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian dana bantuan hukum dan/atau penyaluran dana bantuan hukum kepada instansi yang berwenang untuk ditindak-lanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk Bupati, induk organisai Pemberi Bantuan Hukum atau kepada instansi yang berwenang.

Pasal 39

(1) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar hak-hak Penerima Bantuan Hukum dalam penanganan perkara atau tidak menyampaikan realisasi penggunaan dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 atau tidak menyampaikan dokumen/berkas perkara sebagai bukti adanya pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum dan/atau menyampaikan dokumen/berkas perkara palsu kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati. (2) Penjatuhan sanksi administratif kepada Pemberi Bantuan Hukum, dapat berupa : a. membatalkan perjanjian pemberian bantuan hukum; b. menghentikan pemberian dana bantuan hukum; dan/atau c. tidak memberikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 40

Dalam hal Bupati atau pejabat yang ditunjuk Bupati membatalkan perjanjian pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, Bupati dapat menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA BAGI MASYARAKAT MISKIN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

BAB 1

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB 2

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 3

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

Pasal 23

BAB IV

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB Kesatu

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Ketiga

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31