Koreksi Pasal 33

(1) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan bantuan hukum selain dari APBD, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk Bupati. (2) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana bantuan hukum selain dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan mengenai penggunaan dana bantuan hukum, akan diatur dalam Peraturan Bupati.