Koreksi Pasal 20

Standar pemberian bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dalam perkara tata usaha negara melalui cara litigasi, mencakup : a. membuat surat kuasa; b. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan; c. membuat surat gugatan; d. mendaftarkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara; e. mendampingi dan/atau mewakili dalam proses pemecatan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara; f. menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi; g. membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau h. menyiapkan memori banding atau kasasi.