Koreksi Pasal 36

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah mempunyai tugas : a. melakukan pengawasan terhadap pemberian bantuan hukum dan penyaluran anggaran bantuan hukum; b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian dana bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum; c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian dana bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum yang dilaporkan oleh masyarakat; d. mengusulkan kepada Bupati agar memberi sanksi administratif kepada Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melakukan penyimpangan pemberian dana bantuan hukum dan/atau penyaluran dana bantuan hukum; dan e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk Bupati.