Koreksi Pasal 11

(1) Dalam hal dana bantuan hukum bagi calon Penerima Bantuan Hukum belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum dapat menolak pemberian bantuan hukum kepada calon Penerima Bantuan Hukum. (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menolak untuk memberikan bantuan hukum karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk lembaga Pemberi Bantuan Hukum yang lain untuk memberikan bantuan hukum kepada calon Penerima Bantuan Hukum yang telah ditetapkan oleh Bupati.