PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINANKABUPATEN GAYO LUES

PERDA Nomor 3 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues. 3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues. 5. Organisasi Penyelenggara adalah perangkat Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan pelayanan perizinan dan nonperizinan. 6. Perangkat Kabupaten adalah sekretariat, dinas, badan, kantor, dan kecamatan di Kabupaten. 7. Penyelenggaraan Perijinan Terpadu Satu Pintu disebut dengan P2TSP adalah Penyelenggaraan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gayo Lues. 8. Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues. 9. Tim Kerja Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang keanggotaannya terdiri dari unsur SKPK yang terkait, yang berwenang melaksanakan pemeriksaan lapangan dan memberi rekomendasi mengenai diterima atau ditolak suatu permohonan perizinan. 10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun Tanda Daftar Usaha. 11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah dan/atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 12. Non perizinan adalah surat keterangan atau rekomendasi yang dibutuhkan untuk keperluan tertentu. 13. Penyelenggaraan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan administrasi Pemerintah Kabupaten yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan Pemerintah Kabupaten. 14. Pedoman........../-4- 14. Pedoman Prosedur Tetap/Standard Operating Prosudur (SOP) adalah pedoman bagi organisasi Pemerintah Kabupaten dan aparatur Pemerintah Kabupaten yang behubungan secara langsung dengan publik eksternal maupun-untuk penunjang penyelenggaraan di internal lingkungan, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. 15. Modal Pemerintah Kabupaten adalah kekayaan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues yang dapat dinilai dengan uang. 16. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan penghargaan bagi Pemerintah Kabupaten dan penyelenggaraan pelayanan Pemerintah Kabupaten Terpadu, yang dilakukan oleh Bupati. 17. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

Koreksi

Organisasi Penyelenggara berhak: a. memberikan pelayanan dengan baik teransparan dan akuntabel; b. melakukan kerja sama dengan pihak lain; c. mempunyai anggaran pembiayaan untuk penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; d. melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan e. menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Organisasi Penyelenggara berkewajiban: a. menyusun dan MENETAPKAN standar pelayanan; b. menyusun, MENETAPKAN, dan mempublikasikan maklumat pelayanan; c. menempatkan Pelaksana yang kompeten; d. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayananperizinan dan nonperizinan yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai; e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; f. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; g. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; h. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan; i. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya; j. bertanggung jawab dalam pengelolaan Organisasi Penyelenggara pelayanan perizinan dan nonperizinan; k. memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan l. memenuhi panggilan atau mewakili Organisasi Penyelengara untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan m. membuat laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib melakukan: a. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; b. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan; c. menyelesaikan sengketa perijinan dan non perijinan berdasarkan kewenangannya; d. memenuhi panggilan dan/atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum; dan e. Memberikan........../-8- e. memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 15

Pelaksana dilarang: a. merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, dan badan usaha milik daerah; b. meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. menambah Pelaksana tanpa persetujuan pimpinan Organisasi Penyelenggara; d. membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain tanpa persetujuan pimpinan Organisasi Penyelenggara; dan e. melanggar asas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 16

Masyarakat berhak: a. mengetahui kebenaran isi standar pelayanan; b. mengawasi pelaksanaan standar pelayanan; c. mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan; d. mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan; e. memberitahukan kepada kepala Organisasi Penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan; f. memberitahukan kepada Pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan; g. mengadukan Pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada Kepala Organisasi Penyelenggara dan ombudsman; h. mengadukan Organisasi Penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada Bupati selaku pembina, DPRK dan ombudsman; dan i. mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan. Pasal 17.........../-9-

Pasal 17

Masyarakat berkewajiban: a. mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan; b. ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan perizinan dan nonperizinan; dan c. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

BAB Kedua

Kewajiban Penyelenggara

Pasal 13

Koreksi

Organisasi Penyelenggara berkewajiban: a. menyusun dan MENETAPKAN standar pelayanan; b. menyusun, MENETAPKAN, dan mempublikasikan maklumat pelayanan; c. menempatkan Pelaksana yang kompeten; d. menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayananperizinan dan nonperizinan yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai; e. memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; f. melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; g. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan; h. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan; i. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya; j. bertanggung jawab dalam pengelolaan Organisasi Penyelenggara pelayanan perizinan dan nonperizinan; k. memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan l. memenuhi panggilan atau mewakili Organisasi Penyelengara untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan m. membuat laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib melakukan: a. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; b. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan; c. menyelesaikan sengketa perijinan dan non perijinan berdasarkan kewenangannya; d. memenuhi panggilan dan/atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum; dan e. Memberikan........../-8- e. memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 18

Koreksi

(1) Organisasi Penyelenggara berkewajiban menyusun dan MENETAPKAN standar pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan. (2) Dalam menyusun dan MENETAPKAN standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Organisasi Penyelenggara dapat mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. (3) Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta memperhatikan keberagaman. (4) Melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi terhadap standar pelayanan yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 19

Komponen standar pelayanan meliputi: a. dasar hukum; b. persyaratan; c. sistem, mekanisme, dan prosedur; d. jangka waktu penyelesaian; e. biaya/tarif; f. produk pelayanan; g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; h. kompetensi Pelaksana; i. pengawasan internal; j. Penanganan........../-10- j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan; k. jumlah Pelaksana; l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan n. evaluasi kinerja Pelaksana.

Pasal 20

Organisasi Penyelenggara dapat menggunakan sistem informasi untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 21

(1) Organisasi Penyelenggara wajib menyediakan dan menyebarluaskan sistem informasi yang berkaitan dengan: a. jenis pelayanan dan persyaratan teknis; b. mekanisme dan tahapan pengurusan; c. penelusuran posisi dokumen pada setiap proses; d. biaya dan waktu penyelesaian; dan e. tata cara pengaduan. (2) Penyediaan dan penyebarluasan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan organisasi penyelenggara secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat. (3) Penyebarluasan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Penyelenggara dengan melibatkan aparat Kecamatan dan Kampung.

BAB VI

TATA CARA PELAYANAN

Pasal 22

Koreksi

Pelayanan perizinan dan nonperizinan meliputi pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan izin dan nonperizinan.

Pasal 23

Koreksi

(1) Pelayanan Perizinan dan non perizinan secara administrasi dibedakan dalam bentuk: a. permohonan perizinan dan nonperizinan tunggal; dan b. permohonan perizinan dan nonperizinan paralel. (2) Bentuk dan format formulir pemberian izin dan nonperizinan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Perizinan dan nonperizinan tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a adalah permohonan untuk 1 (satu) jenis izin dan/atau nonperizinan. (2) Persyaratan, jangka waktu penyelenggaraan perizinan dan/atau nonperizinan tunggal diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 25

(1) Perizinan dan nonperizinan paralel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b adalah permohonan perizinan dan nonperizinan untuk lebih dari satu jenis izin dan/atau nonperizinan yang diproses secara terpadu bersamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jenis izin, persyaratan, jangka waktu penyelenggaraan perizinan paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

(1) Permohonan perizinan dan/atau nonperizinan paralel, cukup menggunakan 1 (satu) berkas permohonan. (2) Pemeriksaan teknis di lokasi untuk permohonan perizinan dan/atau nonperizinan paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup dilakukan 1 (satu) kali pemeriksaan.

Pasal 27

(1) Pemeriksaan berkas secara adminstratif harus dilakukan pada hari yang sama setelah berkas diterima dari pemohon. (2) Berkas permohonan izin dan /atau nonperizinan yang tidak lengkap, wajib dikembalikan kepada pemohon pada hari yang sama untuk dilengkapi. (3) Rekomendasi kepala desa atau camat yang menjadi salah satu persyaratan izin tertentu hanya berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkan.

Pasal 28

Terhadap permohonan izin dan/atau nonperizinan yang lengkap dan/atau memenuhi persyaratan secara administratif, petugas penerima berkas memberikan informasi tanggal peninjauan lokasi untuk permohonan izin dan/atau nonperizinan yang memerlukan peninjauan lokasi.

Pasal 29

(1) Peninjauan lokasi oleh tim teknis lapangan dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. (2) Hasil peninjauan lokasi dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh tim teknis lapangan yang melaksanakan tugas sebagai dasar penetapan diterbitkannya atau ditolaknya permohonan izin dan/atau nonperizinan. (3) Dalam hal hasil peninjauan lokasi terdapat ketidak sesuaian yang sifatnya administratif antara berkas pemohon kenyataan di lapangan, Organisasi Penyelenggara menunda penerbitan izin dengan dengan memanggil atau memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk menyempurnakan berkas permohonan. (4) Dalam hal hasil peninjauan lokasi terhadap ketidak sesuaian yang sifatnya teknis antara berkas pemohon dan kenyataan dilapangan, atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, organisasi penyelenggara menolak penerbitan ijin dengan memangil atau memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk mengambil kembali berkas pemohon.

Pasal 30

(1) Berita acara peninjauanlokasi yang telah ditandatangani oleh tim teknis lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) menjadi dasar untuk menentukan ditolak/ ditunda/ diterimanya permohonan izin dan/atau nonperizinan. (2) Apabila berkas permohonan izin memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil peninjauan lokasi menyatakan layak maka dapat diterbitkan dokumen izin dan/atau nonperizinan. (3) Dalam hal permohonan izin dan/atau nonperizinan ditunda, Organisasi Penyelenggara harus memberitahukan dan menjelaskan secara tertulis alasan-alasan penundaannya. (4) Berkas permohonan perizinan dan/atau non perizinan yang ditolak dapat diminta kembali kepada Organisasi Penyelenggara. (5) Penyerahan dokumen permohonan yang ditolak diikuti dengan tanda bukti pengembalian berkas.

BAB IX

PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 35

Koreksi

(1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Organisasi Penyelenggara, Bupati, DPRK, dan ombusman sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (2) Masyarakat yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan. (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. Organisasi Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan; dan b. Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.

Pasal 36

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada kepala KP2TSP dengan disertai bukti- bukti pendukung. (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dalam masa 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan. (4) Pengaduan disampaikan secara tertulis memuat: a. nama dan alamat lengkap; b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan; c. permintaan penyelesaian yang diajukan; dan d. tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan. (5) Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan.

Pasal 37

(1) Pelaksana penerima pengaduan wajib memberikan tanda terima pengaduan. (2) Tanda terima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : a. identitas pengadu secara lengkap; b. Uraian.........../-16- b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan; c. tempat dan waktu penerimaan pengaduan; dan d. tanda tangan serta nama pejabat/pegawai yang menerima pengaduan. (3) Organisasi Penyelenggara wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima. (4) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu dapat melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengadu dianggap mencabut pengaduannya.

Pasal 38

(1) Organisasi Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. (2) Organisasi Penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, DPRK, dan rekomendasi ombudsman dalam batas waktu tertentu. (3) Organisasi Penyelenggara berkewajiban menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Organisasi Penyelenggara berkewajiban mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan.

Pasal 39

(1) Organisasi Penyelenggara berkewajiban menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas. (2) Materi dan mekanisme pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Organisasi Penyelenggara. (3) Materi pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi: a. identitas pengadu; b. prosedur pengelolaan pengaduan; c. penentuan Pelaksana yang mengelola pengaduan; d. prioritas penyelesaian pengaduan; e. Pelaporan........../-17- e. pelaporan proses dan hasil pengelolaan pengaduan kepada atasan pelaksana; f. rekomendasi pengelolaan pengaduan; g. penyampaian hasil pengelolaan pengaduan kepada pihak terkait; h. pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan; i. dokumentasi dan statistik pengelolaan pengaduan; dan j. pencantuman nama dan alamat penanggung jawab serta sarana pengaduan yang mudah diakses.

Pasal 40

(1) Organisasi Penyelenggara wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakannya. (2) Proses pemeriksaan untuk memberikan tanggapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi Organisasi Penyelenggara.

Pasal 41

(1) Dalam memeriksa materi pengaduan, Organisasi Penyelenggara wajib berpedoman pada prinsip independen, nondiskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya. (2) Organisasi Penyelenggara wajib menerima dan merespons pengaduan. (3) Dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu karena alasan tertentu yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan pengadu, dengar pendapat dapat dilakukan secara terpisah. (4) Dalam hal pengadu menuntut ganti rugi, pihak pengadu menguraikan kerugian yang ditimbulkan akibat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.

Pasal 42

(1) Dalam melakukan pemeriksaan materi pengaduan, Organisasi Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan. (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak gugur setelah pimpinan Organisasi Penyelenggara berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Pasal 43.........../-2-

Pasal 43

(1) Organisasi Penyelenggara wajib MEMUTUSKAN hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas dinyatakan lengkap. (2) Keputusan hasil pemeriksaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan. (3) Dalam hal pengadu tidak puas terhadap hasil keputusan tentang jawaban yang diberikan oleh organisasi penyelenggara, pengadu dapat mengajukan keberatan kepada atasan langsung organisasi penyelenggara. (4) Dalam hal hasil keputusan atasan langsung juga tidak memberikan rasa puas kepada pengadu, pengadu dapat mengajukan keberatan kepada Ombudsman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Organisasi Penyelenggara wajib menyediakan anggaran guna membayar ganti rugi. (5) Organisasi Penyelenggara berkewajiban memberikan tembusan keputusan kepada pengadu mengenai penyelesaian perkara yang diadukan dalam menyelesaikan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (6) Organisasi Penyelenggara berkewajiban memberikan tembusan keputusan kepada pengadu mengenai penyelesaian perkara yang diadukan.

BAB Kesatu

Pengaduan

Pasal 35

Koreksi

(1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Organisasi Penyelenggara, Bupati, DPRK, dan ombusman sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (2) Masyarakat yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan. (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. Organisasi Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan; dan b. Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.

Pasal 36

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada kepala KP2TSP dengan disertai bukti- bukti pendukung. (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dalam masa 30 (tiga puluh) hari sejak pengadu menerima pelayanan. (4) Pengaduan disampaikan secara tertulis memuat: a. nama dan alamat lengkap; b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan; c. permintaan penyelesaian yang diajukan; dan d. tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan. (5) Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan.

Pasal 37

(1) Pelaksana penerima pengaduan wajib memberikan tanda terima pengaduan. (2) Tanda terima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : a. identitas pengadu secara lengkap; b. Uraian.........../-16- b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan; c. tempat dan waktu penerimaan pengaduan; dan d. tanda tangan serta nama pejabat/pegawai yang menerima pengaduan. (3) Organisasi Penyelenggara wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima. (4) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu dapat melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengadu dianggap mencabut pengaduannya.

BAB Ketiga

Penyelesaian Pengaduan oleh Organisasi Penyelenggara

Pasal 40

Koreksi

(1) Organisasi Penyelenggara wajib memeriksa pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan perizinan dan nonperizinan yang diselenggarakannya. (2) Proses pemeriksaan untuk memberikan tanggapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi Organisasi Penyelenggara.

Pasal 41

Koreksi

(1) Dalam memeriksa materi pengaduan, Organisasi Penyelenggara wajib berpedoman pada prinsip independen, nondiskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya. (2) Organisasi Penyelenggara wajib menerima dan merespons pengaduan. (3) Dalam hal pengadu keberatan dipertemukan dengan pihak teradu karena alasan tertentu yang dapat mengancam atau merugikan kepentingan pengadu, dengar pendapat dapat dilakukan secara terpisah. (4) Dalam hal pengadu menuntut ganti rugi, pihak pengadu menguraikan kerugian yang ditimbulkan akibat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.

Pasal 42

(1) Dalam melakukan pemeriksaan materi pengaduan, Organisasi Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan. (2) Kewajiban menjaga kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak gugur setelah pimpinan Organisasi Penyelenggara berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Pasal 43.........../-2-

Pasal 43

(1) Organisasi Penyelenggara wajib MEMUTUSKAN hasil pemeriksaan pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkas dinyatakan lengkap. (2) Keputusan hasil pemeriksaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada pihak pengadu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diputuskan. (3) Dalam hal pengadu tidak puas terhadap hasil keputusan tentang jawaban yang diberikan oleh organisasi penyelenggara, pengadu dapat mengajukan keberatan kepada atasan langsung organisasi penyelenggara. (4) Dalam hal hasil keputusan atasan langsung juga tidak memberikan rasa puas kepada pengadu, pengadu dapat mengajukan keberatan kepada Ombudsman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Organisasi Penyelenggara wajib menyediakan anggaran guna membayar ganti rugi. (5) Organisasi Penyelenggara berkewajiban memberikan tembusan keputusan kepada pengadu mengenai penyelesaian perkara yang diadukan dalam menyelesaikan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (6) Organisasi Penyelenggara berkewajiban memberikan tembusan keputusan kepada pengadu mengenai penyelesaian perkara yang diadukan.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINANKABUPATEN GAYO LUES

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 18

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 22

BAB Kedua

BAB Kedua

Pasal 23

BAB Ketiga

Pasal 24

BAB Keempat

Pasal 25

Pasal 26

BAB Keempat

BAB Keempat

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kelima

Pasal 29

BAB Keenam

BAB Keenam