Koreksi Pasal 35

(1) Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Organisasi Penyelenggara, Bupati, DPRK, dan ombusman sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (2) Masyarakat yang melakukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin hak-haknya oleh peraturan perundang-undangan. (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. Organisasi Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan; dan b. Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.